Kemandirian Teknologi Militer Indonesia

Industri Pertahanan Indonesia.(Foto: Ardava)

Indonesia mempunyai letak geografis sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra. Selat Malaka, Sunda, dan Lombok adalah beberapa dari selat yang sangat strategis di dunia.

Lihat saja Selat Malaka yang dilewati sekitar 1/5 sampai 1/4 dari perdagangan laut dunia dan 1/2 dari minyak dunia yang diangkut oleh kapal tanker raksasa (Rahakundini, 2011). Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai lebih dari 17.000 pulau, mempunyai luas lautan sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Indonesia mempunyai sumber daya alam (SDA) melimpah baik di daratan maupun di lautan yang terdiri dari mineral barang tambang, energi dan hasil laut.

Sumber daya ini berpotensi memunculkan konflik dengan negara tetangga di pulau terluar dan daerah perbatasan. Namun,kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut dengan jarak berjauhan membuat Indonesia menghadapi ancaman yang berbeda. Indonesia memerlukan angkatan bersenjata yang kuat dengan didukung peralatan militer yang tangguh sehingga mampu menjaga teritorial negara kesatuan Republik Indonesia.

Kemampuan persenjataan Indonesia tidak sebanding dengan luasnya wilayah kepulauan, jika dibandingkan dengan negara tetangga. Sebagai contoh jumlah pesawat jet tempur modern berdasarkan data dari Center for Strategic and International Studies (Cordesman & Kleiber, 2006), Indonesia mempunyai Sukhoi Su-30 (2 buah), Su-27 (2 buah) dan F-16 (10 buah), Malaysia mempunyai MIG-29 (16 buah),Singapura mempunyai F-16 (44 buah) dan E-2C (4 buah), sedangkan Thailand mempunyai F- 16 (50 buah). Indonesia menghadapi buah simalakama di sektor ini.

Peralatan militer yang kuat memerlukan anggaran yang besar. Dengan banyaknya agenda pembangunan dan prioritas agenda pembangunan sektor yang lain, pemerintah mengalokasikan anggaran militer yang terbatas. Realisasi anggaran Kementrian Pertahanan (Kemhan) tahun 2010 hanya Rp42,9 triliun, sedangkan untuk tahun 2011, anggaran pertahanan naik 10,72% menjadi Rp47,5 triliun atau 3,86% dari APBN tahun 2011 (SINDO, 31/ 12/2010).Sementara untuk anggaran modernisasi dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) direncanakan sebesar Rp150 triliun sampai tahun 2014.

Industri Militer

Indonesia mempunyai pengalaman pahit ketika Amerika Serikat (AS) mengembargo peralatan senjata dan kerja sama militer dengan Indonesia dari tahun 1999 s/d 2005. Dengan embargo tersebut, akhirnya Indonesia membuka kembali hubungan baik dengan Rusia untuk meningkatkan kemampuan persenjataan dengan membeli jet tempur Sukhoi sebagai pengganti F-16. Pengalaman pahit lainnya menimpa Indonesia dengan lepasnya Sipadan dan Ligitan pada 17 Desember 2002 ke Malaysia yang ada hubungannya dengan sumber daya mineral.

Padahal sebelumnya kedua negara menyepakati untuk status quo.Konflik perbatasan dengan Malaysia dan negara tetangga lainnya berpotensi sering terjadi seiring dengan ditemukannya sumber mineral dan energi yang sangat berharga di masa datang Belajar dari pengalaman pahit dan untuk mengoptimalkan anggaran alutsista, dibutuhkan kemandirian teknologi militer di mana sebagian alutsista yang sebelumnya direncanakan diimpor mulai untuk dapat diproduksi di dalam negeri.

Industri militer memerlukan fasilitas peralatan industri berat (heavy industry).Fasilitas yang telah dimiliki oleh PAL,PTDI (IPTN),dan Pindad jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN. Kemandirian teknologi militer akan meningkatkan kemandirian teknologi lainnya.China dapat kita jadikan contoh.Negara ini mempunyai tujuan jangka panjang untuk mandiri dalam memproduksi peralatan militer dan tidak tergantung dari negara lain untuk memodernisasi persenjataan.

Setelah 20 tahun berusaha, China menjadi negara ketiga terbesar dunia sebagai produsen kapal sipil-komersial (RAND,2005). Porter dan Forester (2001) menyimpulkan bahwa penguasaan teknologi China dimulai dengan kemandirian pengembangan teknologi pertanian dan teknologi peralatan militer dan persenjataan. Sejarah mencatat bahwa peralatan militer perang dunia kedua dibuat oleh perusahaan yang kita kenal sekarang ini seperti Boeing, General Motor,Fiat,Ansaldo,Renault, Daimler,Volkswagen, Krupp, Hitachi, Hino, Mitsubishi Heavy Industries dan lainnya.

Fakta lainnya bahwa perang dunia kedua berakhir setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom pada tahun 1945. Nagasaki dipilih sebagai target untuk dibom karena terdapat dua pusat industri perang yang sangat besar yang dipunyai Mitsubishi Heavy Industries (Laromkarnvapen, 2008). Penguasaan teknologi militer tidaklah mudah, karena harus mempunyai kemampuan desain engineering yang memerlukan pengalaman panjang dan akumulasi know how.

Cara yang paling singkat adalah dengan melakukan reverse engineeringsebagaimana dilakukan Korea,Taiwan,Jepang pada awal perkembangannya dan diikuti oleh China yang lebih agresif. China dalam membangun persenjataannya dengan membuat sendiri, membelidarinegaralain,mengimpor beberapa senjata modern kemudian melakukan reverse engineering dan memproduksinya (Yung, 2003).

Proses reverse engineering yang dilakukan adalah dengan mengimpor beberapa persenjataan modern, kemudian mempelajari cara kerjanya, membuat desain dan spesifikasi untuk prototipe model, membuat fisik model, training teknisi, tes dan evaluasi prototipe,setelah itu melakukan produksi.

Kita Jelas Mampu

Potensi untuk meniru hal yang dilakukan China sangat besar.Banyak fasilitas industri berat yang dimiliki swasta seperti Texmaco, Tjokro, Bukaka dan beberapa fabrikator besar lain.Adapun kelompok industri BUMN yang mempunyai kemampuan untuk mendukung produksi peralatan militer adalah PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Len Industri, Dahana, Pindad, Barata, dan Krakatau Steel.

Perusahaan-perusahaan tersebut di era Menristek BJ Habibie termasuk dalam industri strategis. Industri pertahanan yang utama (alutsista) adalah: pesawat terbang, perkapalan, misil, IT dan elektronika pertahanan. BUMN dalam kelompok industri strategis. Dengan melakukan reverse engineering, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menguasai rancang bangun industri pertahanan, karena industri strategis tersebut sebelumnya sudah mempunyai banyak pengalaman. Pertama, industri pesawat militer.

PT DI yang sebelumnya bernama IPTN telah memiliki pengalaman untuk membuat pesawat militer CN-235,NC-212 ,helikopter, komponen Airbus, Boeing,Fokker, F-16, membuat persenjataan roket dan torpedo.Sempat membuat prototipe pesawat komersial N250 dengan mesin turbopropdan merencanakan pembuatan pesawat jet N- 2130. Sayang keduanya berhenti pengembangannya ketika krisis moneter 1997.

Pada 2010 Indonesia membuka kerja sama kembali dengan Korea Selatan yang sebelumnya tertunda, berkaitan dengan rencana produksi bersama, riset hingga terbentuknya prototipe pesawat tempur KF-X.Pesawat single seatbermesin ganda ini adalah jenis pesawat siluman (stealth) yang kemampuannya di atas pesawat Dassault Rafale atau Eurofighter Typhoon dan pesawat F-16 Block 60.

Apabila PT DI diberi kesempatan lebih besar, bisa jadi banyak ilmuwan terbaik PT DI yang sebelumnya berpindah kerja ke Amerika Serikat, Inggris,Jerman,dan Singapura akan kembali ke Indonesia. Kedua, industri perkapalan. Indonesia memiliki PT PAL yang pada saat ini telah menguasai teknologi produksi untuk kapal bulker sampai dengan 50.000 DWT, kapal kontainer sampai dengan 1.600 TEUS, kapal tanker sampai dengan 30,000 DWT, kapal penumpang, kapal Chemical Tanker sampai dengan 30,000 DWT,kapal LPG carrier sampai dengan 5.500 DWT, kapal landing platform, kapal patroli cepat, tugboat, kapal ikan dan kapal ferry serta penumpang.

PT PAL juga telah mengembangkan desain untuk kapal corvette termasuk desain kapal pemburu ranjau. PT PAL seharusnya sudah mampu untuk melakukan reverse engineering kapal corvette dan frigate dari kapal eks Jerman timur yang dimiliki TNI AL. Ketiga, industri roket/misil. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) pada Juli 2009 telah berhasil meluncurkan roket dengan nama RX-420 (roket eksperimen diameter 420 mm) di Pameungpeuk Jawa Barat.

Roket yang akan digunakan untuk pengorbit satelit itu mampu menghasilkan daya 100 ton detik dengan membawa muatan 300 kg,mampu menjangkau radius 100 kilometer dengan kecepatan 4,4 mach atau sekitar 344 meter per detik. Pembuatan tahapan lanjut pengembangan roket dan pengembangan misil dapat melibatkan PT PAL, PTDI, Barata, Pindad, yang mempunyai peralatan industri berat, Dahana yang dapat membuat material high density energydan bahan peledak sebagai warheadmisil,dan LEN untuk teknologi kontrol misil dan torpedo.

Keempat, industri IT & elektronika pertahanan. LEN telah mampu membuat peralatan elektronika pertahanan. LEN telah berhasil mengembangkan peralatan tactical communication yang mempunyai matriks hopping yang dirancang khusus untuk mengurangi risiko penyadapan oleh pihak lain.Selain itu,telah mampu membuat peralatan surveillance dan combat management system yang canggih. Dari pengalaman tersebut seharusnya LEN mampu untuk mengembangkan kontrol misil jarak jauh,kontrol misil anti kapal dan kontrol misil surface to underwater torpedo.

LEN juga seharusnya mampu membuat sistem manajemen logistik peralatan tempur berbasis IT yang canggih. Kemampuan industri strategis apabila dipadukan akan mempunyai kapasitas setara dengan industri berat yang dimiliki Jepang, Korea dan China.Walaupun untuk mengintegrasikannya memerlukan project manageryang memahami kemampuan dari masing-masing industri tersebut.Kemandirian teknologi militer,dengan menggunakan kemampuan dan fasilitas dalam negeri akan menghemat devisa, meningkatkan multiplier effect ekonomi, meningkatkan kemampuan dalam negeri dan meningkatkan keahlian sumber daya manusia.

Sumber: SINDO

BJ Habibie: PT Dirgantara Mengalami Kemunduran

Malang (ANTARA) - Mantan Presiden Indonesia Baharudin Jusuf Habibie menegaskan PT Industri Penerbangan Nusantara (Dirgantara) yang tidak lagi dipimpinnya, saat ini telah banyak mengalami kemunduran.

Hal tersebut ditegaskan Habibe usai meresmikan gedung Saintek di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu.

Menurut dia, mundurnya kedirgantaraan Indonesia tersebut, disebabkan pemerintah yang saat ini enggan memfasilitasi produk dari PT Dirgantara.

Untuk itu, pihaknya meminta agar pemerintah saat ini lebih serius untuk mengembangkan industri Dirgantara, termasuk mengalokasikan dana untuk riset.

"Contohnya saja seperti saat 15 tahun yang lalu, Indonesia sudah bisa membuat pesawat N250 yang pada tahun 2000 sudah siap masuk pasaran, Namun saat ini, membuat pesawat hanya menjadi angan-angan, karena pemerintah menghentikan proyek riset," ucapnya.

Ia menjelaskan, majunya kedirgantaraan Indonesia tidak hanya didukung dengan kebijakkan bagus dari pemerintah, namun perlu juga disertai dengan aksi nyata.

Untuk itu, pemerintah diharapkan perlu terus mendukung riset yang dilakukan para cendekiawan, seperti yang ada pada bidang kedirgantaraan.

"Dukungan pemerintah dengan aksi nyata itu agar cendekiawan yang dimiliki Indonesia tidak lari ke luar negeri," ujar Habibie, menegaskan.

Habibie juga menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu menyalahkan para cendekiawan yang bekerja di luar negeri, jika di Indonesia belum bisa menyediakan wadah bagi mereka.

Sumber: YAHOO

DPR MINTA PEMERINTAH KEMBANGKAN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL

Industri Pertahanan Indonesia.

Jakarta, 27/1/2011 (Kominfo-Newsroom) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah memprioritaskan pengembangan industri pertahanan nasional dan memodernisasi teknologi yang digunakan agar tidak ketinggalan dengan negara lain.

“Pengadaan dan modernisasi alutsista harus dilakukan seiring dengan alih teknologi. Tapi, dari kunjungan kerja spesifik kami ke Bandung, ke PT DI, mereka mengeluh belum dapat order atau alih teknologi,” kata angggota Komisi I DPR Tantowo Yahya saat rapat kerja dengan Komisi I di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (27/1).

Menurut Tantowi, daripada negara memeli persenjataan dari luar negeri dengan harga mahal, lebih baik meningkatkan industri dalam negeri. Ini akan menhemat anggaran.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan apabila alutsista dibuat di domestik, maka pihaknya akan meminta dibuat di domestik dengan kelebihan dan kekurangannya. “Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka kami lakukan joint cooperation. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka kami akan lakukan transfer teknologi. Intinya adalah meningkatkan local content-nya,” ungkapnya.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengungkapkan saat ini cadangan devisa adalah Rp107 triliun, padahal sebelumnya Rp40 trilun. Meningkat pesat dari hasil penjualan minyak.

Menurutnya, sayang kalau tidak digunakan, karena itu seperti menaruh uang di balik bantal. “Kalau ini digunakan untuk alokasi peningkatan program modernisasi alutsista, itu akan bagus sekali,” jelasnya.

Sumber: KOMINFO

RI- Republik Korea Akan Tingkatkan Kerjasama Industri Pertahanan

Tank XK2 Buatan Korsel.

Jakarta, DMC - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Jumat (21/1), menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Korea HE Kim Ho-Young, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Kedatangannya kali ini adalah untuk menyampaikan dua hal yaitu mengenai kunjungan utusan khusus Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang akan bertemu dengan Pemerintah Republik Korea dan persiapan mengenai konten kerjasama industri pertahanannya.

Dubes Republik Korea mengharapkan diadakannya pertemuan antara pihak Republik Korea dengan Kementerian Pertahanan RI dan TNI sebelum utusan khusus Presiden RI bertemu dengan Pemerintah Republik Korea untuk menindaklanjuti kemungkinan kerjasama ini.

Sementara itu Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa berdasarkan laporan dari Sekjen Kemhan mengenai hasil dari pertemuan antara Presiden RI dengan Presiden Korea pada akhir tahun kemarin. Informasi tersebutlah yang mendorong Kementerian Pertahanan untuk proaktif berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian tentang agenda yang menjadi fokus pertemuan tersebut.

Kementerian Pertahanan sampai saat ini masih membahas hasil pertemuan kedua pimpinan negara tersebut dengan Kemenko Perekonomian mengenai pembicaraan tentang kerjasama industri pertahanan dalam pertemuan tersebut. Menhan Purnomo Yusgiantoro mengharapkan hasil pertemuan antara kedua Kepala Pemerintahan tersebut dapat direalisasikan sesegera mungkin.

Pada akhir tahun yang lalu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Republik Korea mengadakan pertemuan tingkat tinggi yang didalamnya membicarakan beberapa hal penting diantaranya kerjasama industri pertahanan antara kedua negara. Dan kedatangan Dubes Korsel kali ini adalah untuk mengetahui tindak lanjut upaya peningkatan kerjasama industri pertahanan kedua tersebut.

Kerjasama industri pertahanan ini antara lain pembangunan tank, panser, kapal patroli serta pesawat tempur. Yang dibicarakan oleh Presiden RI kepada Presiden Republik Korea sebenarnya sama dengan keinginan Wakil Menhan yang diungkapkan sebelumnya yaitu peningkatan kerjasama strategis di bidang industri pertahanan. Saat menerima Dubes Republik Korea, Wamenhan didampingi Kepala Badan Ranahan Kemhan Laksda TNI Susilo dan Dir Tekind Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Agus Suyarso.

Sumber: DMC

Perlu Fasilitasi Pembiayaan Industri Strategis

Wamenhan Saat Mengunjungi Pabrik Pindad.

JAKARTA (Suara Karya): Kalangan DPR meminta pemerintah memberikan keringanan dalam rangka pembiayaan khusus industri strategis pertahanan. Dan jika mungkin, pembiayaan itu dilakukan dengan cara kontrak yang berkelanjutan.

Hal itu dikemukakan anggota Komisi I DPR Paskalis Kossay, dan Yoyoh Yusroh, secara terpisah, di Jakarta, kemarin. "Kami minta pemerintah memberikan keringanan pembiayaan khusus untuk industri strategis pertahanan, bahkan jika mungkin difasilitasi dengan kontrak `multi years`," kata Yoyoh Yusroh dalam surat elektroniknya di Jakarta, kemarin.

Dia menyebutkan, pembiayaan tersebut bisa berasal dari konsorsium perbankan dalam negeri dan bank-bank pemerintah. "Seharusnya konsorsium perbankan dalam negeri dan bank pemerintah bisa memberikan keringanan bunga. Ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk dukungan yang konkret nantinya jika RUU ini diundangkan," kata Yoyoh.

Kemampuan SDM anak negeri, tutur dia, di bidang industri strategis pertahanan dan keamanan cukup mumpuni dan bisa diandalkan jika pemerintah memiliki kemauan kuat. Hal senada dikemukakan Paskalis. Untuk itu, tutur dia, semua proses yang terkait perizinan dalam upaya revitalisasi industri pertahanan agar dipercepat prosesnya, terlebih sudah diundangkannya UU Pelayanan Publik.

"Kami juga mengingatkan pemerintah, perlu ada komitmen di dalam merealisasikan kebijakan pendanaan untuk produksi alat utama sistem senjata (alustsista). Selain itu, pemerintah harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik," katanya.

Capai Target

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yakin pembangunan kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF) dalam rangka memodernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) mencapai target. Catatan, pembangunan MEF harus diikuti percepatan penetapan pagu pinjaman.

Hal tersebut dikatakan Purnomo kepada wartawan usai pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2011 di Mabes TNI, Ciangkap, Jakarta, Rabu (19/1).

Rapim yang dibuka Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, mengambil tema Konsistensi Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum dan Reformasi Birokrasi TNI Guna Mendukung Tugas Pokok TNI. Selain itu, Rapim TNI diselingi pameran alat-alat pertahanan dari berbagai jenis senjata produksi dalam negeri.

Rapim itu sendiri dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat, KSAD Jenderal TNI George Toisutta, KSAL Laksamana TNI Soeparno, dan Kepala Staf Umum TNI Edi Hardjoko.

Peserta Rapim TNI 2011 sebanyak 142 orang dari jajaran pimpinan Mabes TNI, TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut, termasuk peninjau.

Sumber: SUARA KARYA

Pemerintah Harus Biayai Khusus Industri Strategis Pertahanan

Perakitan Panser Di PT. PINDAD

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI, Yoyoh Yusroh, meminta pemerintah memberikan keringanan dalam rangka pembiayaan khusus industri strategis pertahanan dan jika mungkin pembiayaan itu dilakukan dengan cara kontrak yang berkelanjutan.

"Kami minta pemerintah memberikan keringanan pembiayaan khusus untuk industri strategis pertahanan, bahkan jika mungkin difasilitasi dengan kontrak multi years," kata Yoyoh Yusroh dalam surat elektroniknya yang diterima ANTARA News di Jakarta, Minggu.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, pembiayaan tersebut bisa berasal dari konsorsium perbankan dalam negeri dan bank-bank pemerintah.

"Seharusnya konsorsium perbankan dalam negeri dan bank pemerintah bisa memberikan keringanan bunga. Ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk dukungan yang konkret nantinya jika RUU ini diundangkan," kata Yoyoh.

Kemampuan SDM anak negeri, lanjutnya, di bidang industri strategis pertahanan dan keamanan cukup mumpuni dan bisa diandalkan jika pemerintah memiliki kemauan kuat. Untuk itu, semua proses yang terkait perizinan dalam upaya revitalisasi industri pertahanan agar dipercepat prosesnya, terlebih sudah diundangkannya UU Pelayanan Publik.

"Kami juga mengingatkan pemerintah, perlu ada komitmen di dalam merealisasikan kebijakan pendanaan untuk produksi alustsista. Selain itu, pemerintah harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik," katanya.

Sumber: ANTARA

Industri Pertahanan Diprediksi Mandiri Lima Tahun Lagi

Industri Pertahanan Indonesia

TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Gamari Sutrisno memperkirakan, butuh waktu sekitar lima tahun untuk mewujudkan kemandirian perindustrian peralatan pertahanan atau alutsista di Indonesia.

"Indonesia sudah mempunyai kemampuan, banyak pakar. Tinggal kemauan saja yang dipertanyakan," kata Gamari usai rapat mendengarkan masukan tentang penyusunan Rancangan UU Pemanfaatan Industri Strategis Pertahanan di DPR RI, Kamis (20/1).

Persolannya selama ini, menurut Gamari, industri pertahanan bergantung pada bantuan negara lain yang menerapkan kredit ekspor dalam jual belinya. Model seperti ini dinilai memberatkan negara lantaran harus mencicil kredit pengadaan alutsista pada tahun selanjutnya setelah terjadi kesepakatan pada tahun ini.

"Beda kalau pakai sistem soft loan atau kredit lunak, karena cicilan bisa dimulai 10 tahun lagi," kata Gamari. Namun dia mengaku tidak mempunyai data nilai kredit ekspor yang telah dijalani Indonesia.

Peneliti Bidang Hukum Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani berpendapat beda. Menurut dia, sangat berat jika Indonesia melakukan revitalisasi industri pertahanan dalam waktu singkat.

Menurut Jaleswari, ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi untuk melakukan revitalisasi, yaitu ada kemampuan anggaran, belanja, dan investasi. "Karena industri pertahanan tak bisa bersaing dalam industri pasar bebas. Harus ada proteksi dari pemerintah," kata Jaleswari.

Bagi Jaleswari, untuk mewujudkan rencana itu harus ada kerja sama yang sinergis antar tiga bidang, yaitu Kementerian Pendidikan yang akan mempersiapkan tenaga-tenaga ahli, Kementerian Perindustrian terkait pemasaran, dan Kementerian Pertahanan dan Keamanan sebagai pengguna. "Jadi paling tidak butuh waktu 20 tahun untuk merevitalisasinya," kata Jaleswari.

Sumber: TEMPO

Presiden Minta TNI dan Polri Konsisten

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta TNI dan Polri untuk konsisten dalam menggunakan anggaran dan perencanaan pengadaan alat utama sistem senjata dan non alat utama sistem senjata.

"Jangan mau dikontrol oleh kepentingan pihak-pihak lain," kata Presiden saat memberikan pengarahan pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri 2011 di Jakarta, Jumat.

Presiden mengatakan, pihak ketiga seperti rekanan dalam pengadaan alat utama sistem senjata dan non alat utama sistem senjata, memang diperlukan sesuai aturan berlaku.

"Namun, jangan sampai perencanaan yang sudah disusun berubah karena pejabat baru datang atau karena rekanan menawarkan sistem `A` yang menurutnya lebih baik daripada sistem yang sudah ditetapkan," tutur Presiden.

"Konsistenlah dengan apa yang telah disusun, saudara-saudara yang kendalikan bukan pihak-pihak lain dengan kepentingan tertentu," kata Presiden.

Presiden Yudhoyono mengingatkan TNI dan Polri untuk menggunakan alat utama sistem senjata dan non alat utama sistem senjata yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri.

"Saya ingatkan kembali untuk membeli persenjataan yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Dan saya garisbawahi kembali belilah produk industri nasional kita," katanya.

Yudhoyono juga meminta TNI dan Polri untuk mengurangi praktik penggelembungan anggaran dalam pengadaan alat utama sistem senjata dan non alat utama sistem senjata.

"Kita semua menyadari kekuatan pertahanan kita sangat tertinggal dibandingkan negara-negara sahabat kita, terutama dalam sistem persenjataan," tuturnya.

Karena itu, dalam berbagai forum termasuk pemerintah sangat ingin menaikkan anggaran pertahanan dan keamanan.

"Kalau sudah begitu, pemerintah harus berusaha keras agar anggaran yang pertahanan dan keamanan bisa ditingkatkan. Dan Alhamdulillah dengan pertumbuhan ekonomi yang makin membaik, maka anggaran untuk TNI dan Polri dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun," ujarnya.

Presiden juga mengingatkan TNI dan Polrri untuk mengelola anggaran seefektif dan seefisien mungkin.

"Saya ingatkan kembali pada hari ini, optimalkan anggaran yang ada dan tepat sasaran," katanya.

"Jika ada kasus-kasus yang tidak bisa saya tolerir, maka saya akan panggil KPK, BPK dan BPKP untuk menanganinya," kata Presiden tegas.

Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia mendapatkan alokasi anggaran Rp47,5 triliun atau sekitar 3,86 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011.

Jumlah tersebut sudah termasuk tambahan anggaran Rp2,4 miliar pada tahun anggaran 2010. Jumlah itu juga mengalami kenaikan dari APBN-P 2010 yakni sekitar 10,72 persen.

Kenaikan anggaran itu akan difokuskan pada enam bidang yang menjadi prioritas rencana strategis pertahanan negara 2010-2014, yaitu pengembangan kekuatan pokok minimum, industri pertahanan nasional, pencegahan kejahatan di laut, meningkatkan rasa aman, modernisasi keamanan nasional dan peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional.

Sumber: ANTARA

RI-Turki Bangun Kerjasama di Bidang Industri Pertahanan

KunjunganPresiden Indonesia Susilo Bamabang Yudhoyono Ke Turki Tahun Lalu.

Jakarta, DMC - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Rabu (19/1), di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Turki untuk Indonesia HE Murat Adali. Kunjungannya kali ini adalah dalam rangka pertemuan pembangunan kerjasama industri pertahanan antara RI dan Republik Turki yang dilangsungkan di Ditjen Pothan Kemhan dan dipimpin oleh Sekretariat Ditjen Potensi Pertahanan Laksma TNI Leonardi.

Pertemuan yang membicarakan kerjasama di bidang industri pertahanan ini berlangsung selama tiga hari dan akan berakhir pada 21 Januari 2011 yang berisi pembicaraan mengenai pengembangan kerjasama di bidang industri pertahanan dan kunjungan ke Mabes TNI Cilangkap untuk melakukan diskusi dengan pengguna Alutsista. Delegasi Turki dipimpin oleh Kepala Departemen Kerjasama Internasional dalam bidang industri pertahanan Lutfi Varoglu.

Wamenhan menjelaskan, pada dasarnya skema kerjasama kedua negara dalam bidang pertahanan dan dalam rangka mengembangkan kerjasama di bidang industri pertahanan adalah sama. Dan berdasarkan kemajuan industri pertahanan Turki yang juga dilihat langsung, diharapkan pertemuan yang membahas mengenai pengembangan industri pertahanan bersama ini dapat memberikan hasil yang konkret bagi kedua negara.

Dijelaskan oleh Dubes Turki untuk Indonesia , dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini industri pertahanan Turki sudah maju pesat sehingga mampu memenuhi kebutuhan alutsista dalam negerinya dan mulai merambah kepada negara-negara sahabatnya. Hal inilah yang mendorong Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Turki menyatakan keinginannya mengembangkan kerjasama industri pertahanan kedua negara.

Pertemuan ini adalah pertemuan pertama yang membicarakan mengenai kerjasama industri pertahanan sejak ditandatanganinya kerjasama bilateral pertahanan antara RI dan Republik Turki terutama dalam bidang industri pertahanan pada tahun 2010 lalu. Pertemuan ini sangat penting tidak hanya bagi kemajuan kerjasama industri pertahanan kedua negara tetapi juga dalam rangka memperkuat hubungan kerjasama pertahanan kedua negara.

Lebih lanjut diharapkannya pertemuan ini menghasilkan daftar kerjasama dalam industri pertahanan yang dapat dilakukan bersama dan jika dimungkinkan dituangkan dalam MoU. Didalam daftar tersebut akan sekaligus ditunjuk industri pertahanan Turki dan Indonesia yang dapat saling bekerjasama sehingga memiliki sebuah struktur kerjasama yang jelas. Dan diharapkan MoU kerjasama industri pertahanan ini dapat ditandatangani saat Presiden Turki melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada April mendatang.

Sumber: DMC

Desember 2010 Tekor Rp 209 Miliar PT Dirgantara Jaminkan Aset Ke Bank

Ist

RMOL.Komisi VI DPR selaku mitra kerja PT Dirgantara Indonesia (DI) mengendus gonjang-ganjing di internal perusahaan pelat merah itu. Kondisi PT DI sungguh memperihatinkan. Sampai dengan Desember 2010 mengalami kerugian Rp 209 miliar.

“Sampai akhir Desember 2010 PT DI mengalami keru­gian Rp 209 miliar rupiah. Kerugian ter­sebut terjadi akibat banyaknya tar­get produksi yang tidak ter­capai,” ungkap ang­gota Komisi VI DPR, Pasha Ismaya Sukardi kepada Rakyat Merde­ka, di Jakarta, kemarin.

Diungkapkan, perusahaan yang memiliki sekitar 3000 karyawan itu sudah banyak me­nunda pembayaran gaji kar­ya­wannya, dan tagihan Jamsostek pun sudah tidak dibayar. “Bah­kan saya mendengar sampai-sam­pai Direktur Bagian Ke­uangan­nya pun sudah dibe­bastugaskan,” ujarnya.

Menurutnya, yang paling memprihatinkan demi menun­tas­kan kerugian tersebut, Di­reksi PT DI berani men­jamin­kan aset milik perusahaan ke bank, tanpa sepengetahuan Ko­misaris perusahaan, ataupun Ke­menterian Negara Badan Usaha Milik Negara (Kemeneg BUMN).

“Direksi PT DI tidak melaku­kan sesuai prosedur. Mereka telah melanggar anggaran dasar PT. DI, Undang-undang BUMN serta Undang-undang Perse­roan,” tegasnya.

Anak buah Anas Urba­ningrum ini menegaskan, aset yang dimiliki PT DI merupakan mi­lik negara, sehingga tidak bo­leh diagunkan ke bank se­enaknya. Proses penjaminan bisa dilakukan, asalkan ada alasan khusus. “Itupun harus de­ngan persetujuan dari pe­megang saham melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Sa­ham-red), dimana di dalam rapat tersebut harus ada per­wakilan dari Kementerian BUMN,” jelasnya.

Anggota DPR dari daerah pe­milihan Jawa Barat IV ini me­negaskan, pemerintah harus mem­berikan perhatian serius ke­pada PT DI. Misalnya, dibe­rikan penyertaan modal, dan berupaya tidak menyengsa­ra­kan nasib karyawannya, sebab kon­disi yang dialami PT DI adalah murni kesalahan pihak manajemen.

“Karyawan yang ada di sana sangat kompeten. Buktinya banyak karyawan yang bekerja di perusahaan strategis lainnya, seperti di perusahaan pembuat Boeing,” tuturnya.

Kesalahan yang terjadi pada PT DI itu, kata Pasha, tidak bisa dilepaskan dari lemahnya super­visi pihak Kementerian BUMN. Menurutnya, seharus­nya Kemen­terian BUMN mau terbuka mengenai kondisi PT DI.

“Kita tidak perlu malu bila memang perlu patnership de­ngan swasta. Asalkan sebagian besar kepemilikannya masih milik pemerintah,” ucapnya.

Anggota Fraksi Demokrat ini berjanji, saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian BUMN nanti akan meminta penjelasan kepada Menteri BUMN, Mustafa Abubakar mengenai masalah ini.

Juru Bicara PT DI, Rakhendi Priyatna mengaku, belum me­ngetahui adanya masalah pen­jaminan lahan tersebut. Tapi dia berjanji akan mencari informasi leng­kapnya. “Kami akan coba menanyakan permasalahannya. Kalau sudah ada info akan kami sampaikan,” katanya.

Sebelumnya, Rakhendi per­nah membantah kalau lem­ba­ganya dianggap bermasalah. Me­nurutnya, apa yang dila­kukan Direksi PT DI selama ini sudah benar. Sebab kalau dilihat penjualan sejak tahun 2008, trennya mengalami peningkatan

“Mesti dicatat, produk PT. DI memerlukan penyelesaian lebih dari satu tahun. Selain itu Anggota DPR, Arief Minardi juga sudah menyatakan kalau yang dilakukan PT.DI saat ini sudah benar,” ungkapnya.

Menurut Rakhendi, lembaga­nya telah mendapatkan pinja­man non cash dari bank, tapi ma­sih membutuhkan fresh money, berupa pinjaman cash. Makanya, selain mengajukan pinjaman dari bank, saat ini PT. DI juga sedang melakukan pembicaraan dengan PPA. “Kalau jumlahnya saya tidak tahu perses. Tapi dengan PPA sedang dalam proses,” terangnya.

Dikatakan, untuk bisa me­nye­lesaikan problem ke­uangan PT DI, tergantung dari seberapa cepat proses SLA direalia­sa­sikan. Selain itu dukungan dari Kementerian BUMN untuk mengatasi masalah tersebut sangat diperlukan.

“Insya Allah setelah SLA dan persoalan masa lalu selesai, maka neraca keuangan kami akan positif. Dengan bankab­lenya perusahaan, kondisi bisnis kita yang terus meningkat pun akan berja­lan lancar. Apa­lagi kalau ke­menterian terkait dapat men­dukung sepenuhnya,” katanya.

Dihubungi secara terpisah Kepala Divisi Penerangan TNI AL, Laksamana Prasodjo juga mengaku belum mengetahui perihal adanya lahan milik TNI AL di Batu Poron, Madura yang dijaminkan ke bank oleh PT. DI. Ia berjanji akan segera mencari tahu mengenai masalah ini. “Terima kasih atas informa­sinya. Kebetulan saya juga baru tahu, dan saat ini sedang saya periksa,” ungkapnya.

“Bisa Manfaatkan Kontrak Multiyears”

Mustafa Abubakar, Meneg BUMN

Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar mengaku, belum bisa memastikan kebe­naran adanya penjaminan aset PT DI ke bank di luar se­pe­ngetahuannya. Ia me­nya­rankan untuk menanyakan lang­sung kepada PT DI.

“Setahu saya tidak ada. Tapi to­long tanyakan saja langsung ke Pak Budi, Direktur Utama PT DI. Sebab saya kan juga tidak tahu mengenai masalah tersebut,” katanya kepada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, Kementerian BUMN memberikan duku­ngan penuh terhadap upaya revi­talisasi yang dilakukan ter­hadap PT DI, karena peru­sahaan pelat merah itu masih diandalkan.

“Mereka (PAL dan DI) ha­rus bisa memanfaatkan setiap kontrak-kontrak multiyears yang ditetapkan pemerintah. Sebab kita mengandalkan mereka untuk memajukan industri alutsista buatan dalam negeri,” jelasnya.

“Hampir Tidak Terinventarisasi Dengan Baik”

Adhie M Massardi, Koordinator GIB

Koordinator Gerakan Indo­nesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi mengaku, tidak he­ran dengan adanya infor­masi dugaan penjaminan aset mi­lik PT. Dirgantara Indonesia ke bank tanpa adanya pem­be­ritahuan kepada Komisaris atau pun Kementerian BUMN. Menurutnya, hal itu terjadi bisa jadi karena aset-aset yang dimiliki BUMN tidak terdata dengan baik.

“Hampir semua aset negara di bawah BUMN tidak ter­inventarisasi dengan baik. Ma­kanya tidak heran bila ada yang kemudian dijaminkan ke bank oleh orang yang tidak berhak,” katanya, kemarin.

Bekas Juru Bicara almar­hum Presiden Abdurahman Wa­hid ini mengatakan, kasus PT DI sebenarnya bisa menja­di pintu masuk untuk membe­nahi penyelamatan aset negara.

Untuk menyelesaikan masa­lah ini, Adhie berharap Komisi VI DPR, memanggil Menteri BUMN, Mustafa Abubakar guna meminta penjelasan mengenai hal ini, dan men­desaknya untuk mendata setiap aset milik BUMN, supaya tidak ada lagi yang bisa diklaim orang yang tidak berhak. “Biar tidak bisa lagi mengambil alih aset-aset tersebut,” tuturnya.

Sumber: RMOL

TNI Serap 99 Persen Alutsista Dalam Negeri

Menhan Sedang Mengamati Alutsista Habis Buatan Industri Pertahanan Dalam Negeri(Foto: KOMPAS)

VIVAnews - TNI menyerap 99,7 persen alat perlengkapan pertahanan yang berasal dari industri dalam negeri pada 2010. TNI sempat mengandalkan impor untuk pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) ini.

"Kami berharap ke depan bisa 100 persen," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai mengunjungi Pameran Alkaphan di Mabes TNI Cilangkap, Rabu 19 Januari 2010.

Dia berharap industri pertahanan dalam negeri bisa bersaing dengan industri luar negeri. Dengan catatan, industri nasional harus bisa meningkatkan standar kualitas.

"Kita dorong industri lokal tapi kita juga ingin industri nasional semaksimal mungkin menggunakan standar kualitas tertentu," tambah Menhan.

Dalam pameran itu, Purnomo memberikan apresiasi TNI yang menggelar pameran peralatan pertahanan, disela acara Rapat Pimpinan selama 19-21 Januari 2011.

"Saya sudah melihat dan cukup puas. Panglima serta kepala staf sebagian sudah menggunakan, sebagian lagi dalam tahapan uji coba," ungkap Purnomo. Pemeran ini melibatkan beberapa industri alat pertahanan dengan membuka 28 galeri pameran.

Sumber: VIVANEWS

UAV Sriti Sudah Diproduksi Tetapi Belum Digunakan TNI

Pesawat Tanpa Awak Buatan BPPT.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, alat utama sistem persenjataan (Alutsista) produksi dalam negeri sudah 99,7 persen diserap oleh TNI. Dia mengatakan, penggunaan alutsista lokal akan terus dimaksimalkan oleh pemerintah. "Penyerapan secara overal untuk 2010 itu 99,7 persen," kata Purnomo di Mabes TNI, Cilangkap, Rabu (19/1).

Dia mengingatkan, produsen Alutsista lokal mampu memenuhi standar yang ditetapkan oleh TNI. Oleh karenanya, setiap Alutsista harus melalui uji coba. "Saya cukup puas, beberapa sudah dipakai, beberapa lagi masih uji coba, karena harus ada kepastian sebelum dipakai di lapangan," kata Purnomo.

Dia mengatakan, pihaknya ingin mendorong industri Alutsista nasional, namun mereka juga harus bisa memenuhi dan memperbaiki standar. Terkait modal bagi Alutsista nasional, Purnomo mengatakan, pihaknya hanya pemakai Alutsista. "Tapi, kami juga ingin memberi dukungan. Caranya, kita beri kesempatan bagi para pemakai produk mereka," katanya. Mengenai masalah korporasi, hal itu diatur Kementerian BUMN.

Dalam kesempatan sama, Chief Engineering produk Pesawat Tanpa Awak (PUNA) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) M Dahsyat mengatakan, pesawat tanpa awak dengan nama Sriti sudah diproduksi BPPT sejak 2003, namun belum digunakan oleh TNI.

"TNI nanti akan menggunakan, sekarang kita sedang terus uji coba," kata Dahsyat. Dia mengatakan, PUNA produksi BPPT harganya bisa 20-40 persen dari harga produk sejenis produksi luar negeri. Satu paket produk Sriti ini berharga sekitar Rp 3 miliar sebanyak tiga unit.

Sumber: REPUBLIKA

Pimpinan TNI Terima Pembekalan Empat Menteri

VIVAnews - Sekitar 142 petinggi TNI berkumpul di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Para pimpinan TNI sedang menggelar rapat pimpinan dan mendengarkan pembekalan dari beberapa menteri.

"Guna memahami kebijakan pemerintah, peserta Rapim akan mendapatkan pembekalan dari Menteri yang terkait dan Presiden," kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono saat membuka Rapat Pimpinan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 19 Januari 2011.

Menteri yang dijadwalkan akan memberikan pembekalan kepada para pimpinan TNI antara lain, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.

"Rapim adalah media penyampaian kebijakan Panglima TNI kepada seluruh satuan jajaran TNI," ungkap Panglima TNI yang didampingi para Kepala Staf Angkatan.

Acara bertajuk Konsistensi Pembangunan Kekuatan TNI dan Reformasi Birokrasi TNI ini juga diisi dengan pameran 28 stand demo Alpalhan (Alat Peralatan Pertahanan).

Peralatan pertahanan yang dipamerkan itu merupakan milik TNI, dan Industri Peralatan Pertahanan dalam negeri. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro terlihat hadir di tengah peserta rapat pimpinan TNI.

Sumber: VIVA NEWS

Update : TNI Berkomitmen Tambah Kapal

KRI Banjarmasin 592

JAKARTA – TNI berkomitmen untuk memperbanyak Kapal Republik Indonesia (KRI) produksi dalam negeri. Hal itu dilakukan bertahap melalui transfer teknologi dari negaranegara produsen kapal perang. Melalui langkah diharapkan tidak ada lagi ketergantungan kepada negara asing dalam pembuatan alat utama sistem senjata (alutsista), khususnya di bidang maritim. “Kami sudah berkomitmen semua harus produksi dalam negeri,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Iskandar Sitompul di atas KRI Banjarmasin 592 dalam perjalanan menuju Kepulauan Seribu dari Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjung Priok, Minggu (16/1).

KRI Banjarmasin merupakan produksi dalam negeri pertama yang baru selesai dibuat pada 2009. Iskandar menambahkan, saat ini TNI tengah fokus terhadap proses transfer teknologi dari negara-negara produsen alutsista. “Transfer teknologi diharapkan berjalan,” ujarnya. Dia menambahkan konten lokal dalam setiap alutsista harus bisa lebih dari 60 persen. Dengan proses produksi bertahap itu, beberapa KRI yang berusia tua akan segera dihapuskan. Saat ini, makin banyak alutsista yang diproduksi oleh BUMN.

Dia mencontohkan, BUMN bidang perkapalan, PT PAL saat ini tengah mengerjakan pesanan pembuatan pembuatan KRI dari TNI. Iskandar mengatakan, beberapa waktu lalu telah ada pertemuan antara Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dengan pimpinan PT PAL agar proses pembuatan kapal dapat lebih tepat waktu. Makin Banyak Pada proses pembuatan KRI di dalam negeri, Iskandar mengakui PT PAL masih menggunakan beberapa komponen dari luar negeri.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada satu negara pun yang mampu membangun kapal perang dengan komponen yang seluruhnya diproduksi negara yang bersangkutan. “Namun KRI yang dibuat PT PAL semakin banyak menggunakan konten lokal,” kata dia. Iskandar menjabarkan, selain memperkuat kemandirian, penggunaan konten lokal dalam pembuatan KRI juga dapat membuat proses produksi berjalan lebih cepat.

Dia juga mengatakan, KRI tidak hanya digunakan untuk peperangan, tetapi juga untuk operasi militer selain perang dalam masa damai seperti sekarang ini. Dicontohkan, KRI Banjarmasin merupakan kapal produksi dalam negeri yang dapat digunakan untuk kepentingan bencana alam, ataupun yang lainnya. Pembuatan KRI Banjarmasin ini memakan anggaran APBN sebesar 360 miliar rupiah.

Sumber: KORAN JAKARTA

SERTIFIKASI ROKET D-230 MASIH DIPROSES KEMHAN

Roket D-230(Foto: Alutsista)

Jakarta, Menteri Negara Riset dan Teknologi Suharna Surapranata mengemukakan, sertifikasi prototipe Roket D-230 masih dalam proses di Kementerian Pertahanan dan pihaknya akan terus melakukan pengembangan serta uji coba teknologi kedirgantaraan militer.

Menurut Menteri Negara Riset dan Teknologi Suharna Surapranata saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin, Roket D-230 merupakan salah satu keberhasilan bekerjasama dengan Kemhan, BUMN, universitas dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).

Kerja sama itu, antara lain, telah menghasilakan "Dirgantara 20-30 Km" atau yang disebut "Roket D-230". Kedepan, penguasaan teknologi dan industri peroketan khususnya untuk kaliber 122 mm akan dilakukan secara mandiri. "`Blueprint` desain `enginering` roket non kendali darat ke darat, pembuatan prototipe, uji statik dan uji terbang telah dilakukan," katanya.

Menurut menteri, sebanyak 20 Roket D-230 kaliber 122 mm telah berhasil diterbangkan dengan jarak terbang 11-14 km untuk "single stage" dan 18-20 km untuk "double stage".

"Saat ini, prototipe roket-roket tersebut dalam proses sertifikasi oleh Kementerian Pertahanan," katanya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa PT LEN dan LAPAN bekerja sama mengembangkan sistem telemetri Roket Nasional D-230. Sistem telemetri merupakan payload (muatan) berisi modul elektronik yang menggantikan warhead (hulu ledak) roket.

Sistem akan mengirimkan sinyal data - posisi, ketinggian dan jarak terhadap stasiun peluncuran.

Sumber: DEPHAN

Pemerintah Bentuk Badan Urusi Industri Pertahanan

Ist

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Pertahanan membentuk satu badan baru, yakni Badan Sarana Pertahanan (Ranahan). Badan ini hasil restrukturisasi yang dilakukan Kementerian tahun ini, yang sebelumnya bernama Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan.

"Badan Sarana Pertahanan dibentuk untuk intensifkan industri pertahanan agar fokus ke dalam negeri," kata Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI I Wayan Midhio, dalam konferensi pers di Ruang Wartawan Kementerian Pertahanan, Selasa 11 Januari 2011.

Kementerian, kata Wayan, berupaya untuk menggunakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari hasil produksi dalam negeri. "Meskipun tidak bisa menutup pengadaan alutsista dari luar, karena keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia," ujarnya.

Menurut dia, Badan Ranahan yang nantinya akan dipimpin oleh seorang Kepala Badan ini akan beralih kewenangan dari sebelumnya membuat kebijakan, menjadi pelaksana kebijakan. Salah satu wewenangnya adalah tentang pengadaan alutsista.

"Kalau melihat kesibukan (anggota Badan Ranahan), memang tidak mungkin merancang kebijakan, karena sepenuhnya operasional. Jadi, tugas mereka sekarang makin banyak koordinasi dengan angkatan (TNI) dan perusahaan-perusahaan yang membuat persenjataan," imbuhnya.

Kewenangan lain dari Badan Ranahan antara lain sebagai pusat pengadaan alutsista, pusat kelaikan alutsista (pengujian senjata), pusat kodifikasi terhadap produk-produk yang diproduksi industri dalam negeri, dan pusat barang-barang milik negara.

Sumber: TEMPO

Wamenhan Pimpin Pra Rapim Kemhan Tahun 2011

Jakarta, DMC - Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, Selasa pagi (4/1) membuka sekaligus memimpin langsung kegiatan Pra Rapat Pimpinan (Pra Rapim) Kemhan, Tahun 2011 di Kantor Kemhan RI, Jakarta Pusat. Kegiatan Pra Rapim saat ini dihadiri oleh sekitar 83 peserta yang berasal dari pejabat esselon I dan II sebagai penentu kebijakan Satuan Kerja (Satker) yang ada di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Angkatan, serta Universitas Pertahanan (UNHAN).

Dalam pengarahannya, Wamenhan mengatakan esensi dari kegiatan Pra Rapim Kemhan 2011 ini adalah suatu konsolidasi dalam menghadapi Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan di tahun 2011 pada tanggal 6 Januari 2011 mendatang. Adapun agendanya antaralain, penyampaian refleksi dan evaluasi kebijakan Tahun 2010 dari setiap pejabat esselon I sebagai penentu kebijakan. Menurut Wamnehan, hal tersebut dimaksudkan sebagai referensi bagi Menteri Pertahanan didalam merumuskan kebijakan pertahanan negara tahun 2011 yang akan disampaikan pada rapim Kemhan 2011 mendatang.

Selain itu agenda lainnya adalah pembahasan pemutakhiran data-data dalam rangka program pendekatan dan pencapaian Kekuatan Pokok Minimal atau MEF (Minimum Essential Force) untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI pada tahun 2011. Selain itu juga untuk memformulasikan perencanaan Blue Book kebutuhan alutsista dengan menggunakan pinjaman luar negeri yang berperiode 2010-2014.

Diharapkan Wamenhan, pembahasan agenda saat ini akan memberikan manfaat yang besar didalam merumuskan bobot dari Rapim Kemhan nanti. Diharapkan juga adanya masukan-masukan yang ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan dan pemutakhiran data mengenai kebutuhan alutsista untuk tahun 2011.

Penyelenggaraan kegiatan Pra Rapim 2011 dilaksanakan dalam rangka merumuskan kebijakan Pertahanan Tahun 2011 dan pembahasan Updating MEF (Minimal Esensial Force) untuk Tahun 2011-2014. Disamping itu pada kegiatan tersebut juga di bahas tentang refleksi dan evaluasi kebijakan tahun 2010 dari masing-masing Satuan Kerja penentu kebijakan dengan dihadapkan pada kebijakan umum Pertahanan Negara yang telah ditetapkan oleh Presiden. Sehingga nantinya diharapkan akan diketemukan Formulasi kebijakan pertahanan Tahun. 2011 setelah melalui suatu diskusi dari masing-masing peserta.

Terkait proses untuk memformulasi rumusan kebijakan pertahanan Tahun 2011 tersebut juga melibatkan urusan-urusan perencanaan dari Mabes TNI dan Mabes Angkatan yang sejak awal penetuan kebijakan pertahanan tahun 2010 telah terlibat.

Melalui proses diskusi yang melibatkan semua Satker di Kemhan dan UNHAN perencana di Mabes TNI dan Angkatan diharapkan tersusun Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2011 yang lebih komprehensif, tepat sasaran dan sesuai tantangan dan ancaman yang dihadapai dimasa yang akan datang.

Mengenai evaluasi kebijakan tahun 2010 Universitas Pertahanan (UNHAN), Rektor Unhan, Mayjen TNI Syarifudin Tippe selain menyampaikan evaluasi terhadap pembangunan empat Program Studi (Prodi Strategi Perang Semesta, Prodi Manajemen Pertahanan, Prodi Ekonomi Pertahanan dan Prodi Manajemen Bencana ) yang menyertai berdirinya UNHAN. Rektor Unhan juga menyampaikan kegiatan penting yang telah dilaksanakan pada tahun 2010, seperti pelaksanaan Seminar Internasional, pelaksanaan Simposium Nasional tentang kedaulatan NKRI, UNhan telah berhasil menjadi Co-Chaiman pada 14th ARF HDUCIM di NDU Washington DC.

Terkait rencana kegiatan tahun 2011, Rektor menjelaskan beberapa kegiatan yang telah dirintis, seperti penyususnan Naskah Akademik posisi ilmu pertahanan dalam rumpun keilmuan, rencana penyelenggaraan Jakarta Internasional Defence Dialoue (JIDD) dan rencana penyelenggaraan 15th ASEAN Regional Forum Heads Of Defense University /College/Institute Meeting.

Bidang Strategi

Ditjen Strategi Pertahanan (Strahan) menyampaikan beberapa hal yang menonjol seperti analisis Strategi masih diperlukannya penajaman kembali regulasi mekanisme transformasi informasi komunitas intelijen, kebijakan pembangunan Kekuatan Pertahanan Minimal Essential Force (MEF) masih terbatasnya dukungan anggaran dan singkronisasi Shopping list Alutsista, Kerjasama Internasional disampaikan terkait dengan proses penyiapan ketentuan dari pelaksanaan ADMM 2011 mendatang dan bidang Wilhan dijelaskan tentang telah ditandatanganinya pertukaran Ratifikasi hasil perundingan batas laut teretorial RI-Singapura serta penanganan 10 Outstanding Boudary Problems batas darat RI – Malaysia.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Itjen Kemhan menyoroti bahwa selama pelaksanaan tahun anggaran 2010, satker-satker di lingkungan Kemhan RI, dalam melaksanakan program-programnya, masih belum secara optimal menerapkan manajemen mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Inspektorat baik dari internal (dhi Kemhan RI) ataupun eksternal (BPK RI) masih menemui adanya dugaan penyimpangan proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh satker-satker di lingkungan Kemhan, hal ini tentunya .dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja Kemhan secara keseluruhan.

Sehingga pada tahun 2011 ini, segenap pimpinan dan personel di lingkungan Kemhan dituntut dapat meningkatkan daya pikir dan inovasi guna memformulasikan kebijakan Kemhan sehingga mampu memperoleh hasil yang diharapkan. Selain itu diharapkan para satker dapat melakuakan pembenahan manajemen dan administrasinya secara menyeluruh ke depan, khususnya pengelolaan Barang Milik Negara, sebagai upaya mendukung Laporan keuangan Kemhan dan TNI, pada akhirnya opini disclaimer “wajar tanpa pengecualian” dapat tercapai.

Bidang Perencanaan

Ditjen Renhan dalam refleksi kebijakannya terus memprioritaskan kelanjutan pembangunan Minimum Essential Force (MEF) melalui modernisasi alutsista TNI AD, AL dan AU dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 279, 86 trilyun, di mana tahun 2010 merupakan awal perdana program tersebut dengan anggaran sebesar 42. 310,14 Milyar rupiah. Untuk memepercepat pencapaian MEF telah disetujui tambahan anggaran sebesar Rp. 57 Triliun, dengan rincian Tahun 2010 sebesar Rp. 7 Trilun, Tahun 2011 sebesar Rp. 11 Trilun, Tahun 2012 sebesar Rp.12 Triliun, Tahun 2013 sebesar Rp. 13 Triliun dan tahun 2013 sebesar 14 Triliun.

Dan pada tahun anggaran 2011 total anggaran yang direncakan sebesar Rp. 47.498.500.000 dengan perincian belanja pegawai sebesar Rp. 22.583.830.000, belanja barang sebesar Rp.10.193.790.000 dan belanja modal sebesar Rp. 14.720.880.000

Sedangkan hal mendapat sorotan Ditjen Renhan adalah terealisasinya pembayaran tunjangan kinerja bagi personel TNI dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kemhan dan TNI serta tunjanagn khusus prbatasan bagi prajurit dan PNS yang bertugas di wilayah pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan NKRI. Saat ini terdapat 12 pulau terluar yang dijaga oleh TNI dari 92 pulau terluar yang ada dan tiga wilayah perbatasan darat, di mana prajurit yang menjaga dirasa perlu mendapatkan tunjangan tersebut. Namun demikian, Renhan mengharapkan adanya up dating data secara kuantitatif, sehingga penyaluran tunjangan dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bidang Kekuatan Pertahanan

Ditjen Kuathan melihat perlu peningkatan pengembangan Sistem Manajemen Akuntabilitas Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dengan melengkapi piranti lunak atau kerasnya. Dan dalam perencanaan kebutuhan materiel terutama pengadaan alat kesehatan masih belum sesuai dengan rencana kebutuhan yang dialokasikan.

Hal ini terkait dengan upaya penertiban BMN dan upaya untuk memperoleh opini WTP dari BPK. Ditjen Kuathan mengharapkan adanya kesinambungan anggaran untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pengembangan SIMAK BMN ke depan.

Bidang Potensi Pertahanan

Ditjen Pothan sebagai pelaksana tugas dan fungsi Kemhan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang potensi pertahanan telah menyusun RUU tentang Komponen Pendukung dan Bela Negara serta Rancangan Peraturan Presiden tentang Komponen Cadangan dan Bela Negara, serta kegiatan sosialisasi terhadap produk tersebut.

Namun mengingat RUU Kompenen Cadangan yang diajukan Kemhan belum mendapatkan pengesahan dari DPR, Ditjen Pothan mengharapkan perlunya intensitas pendekatan terhadap Dewan dalam rangka mempercepat pengesahan RUU Komponen Cadangan.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi dalam penyelanggaran bidang pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan, Badiklat Kemhan selama tahun 2010, secara umum telah menjawab peningkatan kompetensi personel Kemhan/TNI yang dibutuhkan organisasi atau untuk menjawab sistem di lingkungan Kemhan yaitu pemenuhan jabatan struktural dan fungsional tertentu atau umum. Kegiatan workshop bagi pejabat baru eselon II, II dan IV tentang Sistem Pertahanan Negara dan atau ketrampilan melalui Geladi Olah Krida Nusantara Jaya juga telah mampu diselenggarakan oleh Badiklat Kemhan RI, selain penyelenggaraan pendidikan yang rutin dilaksanakan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Balitbang menyoroti keterbatasan anggaran dan keterbatasan tekhnologi dalam pembuatan prototipe Rudal jelajah Surface to Surface berjarak 100-150 km kurang efektif, mengingat pembuatan litbang harus terpadu antara sistem peluncuran dan pengendalian. Litbang juga mengharapkan program pembuatan Warhead Impact Fuze untuk rudal, pembuatan material komposit alumminium paduan, Glade Smart Bomb, Alkom Manfapack dan Alkompur Ruset UHF yang saat ini masih pada taraf model, dilanjutkan sampai dengan taraf prototype pada tahun 2011.

Bidang Sarana Pertahanan

Badan sarana Pertahanan dalam evaluasi prgram kerjanya tahun 2010 telah berhasil melibatkan Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang dan badan Usaha Milik negara Industri Pertahanan dalam peningkatan kemampuan dan inovasi membuat rancang bangun serta mendorong dan mensinegiskan industri pertahanan lelaui revilatisasi industri pertahanan dalam negeri. Selain itu beberapa alutsista dengan tekhnologi canggih juga telah berhasil didatangkan untuk memperkuat TNI, beberapa diantaranya pesawat Shukoi untuk TNI AU, Helikopter MI35P untuk TNI AD dan Tank BMP3F untuk TNI AL. Baranahan melalui direktorat konstruksi juga telah memulai pembangunan PMPP yang diharapkan siap beroperasi pada tahun 2013.

Selanjutnya dari pihak Mabes TNI dan Angkatan yang diwakili oleh para Staf Perencanaan telah menyampaikan kebutuhan alutsista TNI pada Tahun 2010-2014 secara rinci dengan pengadaan Multiyear system. Dalam pengadaan alutsista tersebut juga ditentukan alutsista mana saja yang akan diadakan di dalam negeri dan pengadaan luar negeri. Pada dasarnya pengadaan alutsista TNI tersebut telah melalui pembahasan bersama dengan Menhan beserta angkatan.

Sementara itu pada sesi tanggapan Pra Rapim 2011 yang dipimpin oleh Wamenhan, telah dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan alutsista TNI untuk tahun 2011 hingga 2014. berbagai masukan telah dibahas dengan mendapatkan hal yang proporsional. Penuturan Wamenhan terkait dengan pengintegrasian sistem dan peralatan yang ada di masing-masing matra dan penekanan pada fungsi matra pada pelaksanaan tugas secara umum.

Pada bagian akhir sebelum Pra Rapim 2011 ditutup, Wamenhan menekankan agar ada keseragaman sistematika pengadaan Alutsista dan sarana prasarana, sehingga ada data yang factual terkait dengan alokasi anggaran pada masing-masing bagian yang direncanakan.

Sumber: DMC

Lapan Siap Uji Statik Roket Pengorbit Satelit

Ist

Jakarta, Kompas - Roket pengorbit satelit berdiameter 550 mm atau 0,55 meter telah berhasil dirancang bangun Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Uji Statik roket RX-550 ini akan dilaksanakan akhir Januari setelah menjalani uji struktur.

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Adi Sadewo Salatun di Jakarta, Senin (3/1), menjelaskan, pembuatan RX-550 ini melibatkan PT Krakatau Steel dalam tahap rekayasa. Keterlibatan industri strategis ini dalam pencetakan moncong roket atau nozzle.

Sementara itu, fabrikasi propelan dari material padat ini dilakukan bertahap, yaitu dengan mempertimbangkan ukurannya yang relatif besar, keterbatasan fasilitas yang dimiliki Lapan, dan keamanan proses.

Sutrisno, Kepala Bidang Propelan Lapan, mengatakan, pembuatan propelan yang terdiri dari delapan bagian ini dimulai September 2010. Setiap bagian atau segmen itu kemudian disatukan menjadi bentuk yang utuh.

Pemeriksaan struktur roket RX-550 yang dipamerkan dalam Indo Defence di Jakarta, November lalu, menurut Adi, dilakukan di Badan Tenaga Nuklir Nasional yang memiliki fasilitas non destructive test (NDT). Pengetesan ini untuk memeriksa hasil pengelasan pada sambungan setiap segmen dan kemungkinan adanya keretakan pada struktur.

Rencana uji statik RX-550 pada akhir Januari 2011 ini, menurut Deputi Teknologi Dirgantara Lapan Soewarto Hardhienata, mundur dari jadwal semula, pertengahan Desember lalu. ”Pengunduran ini menyesuaikan pergeseran pelaksanaan NDT menggunakan sinar X. Kalau uji sinar X hasilnya baik, baru dilakukan uji statik,” ujar Soewarto.

Di Kabupaten Garut

Uji statik akan dilaksanakan di Instalasi Uji Terbang Roket di pantai selatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Jika uji statik ini berhasil, tahap selanjutnya adalah mempersiapkan RX-550 untuk uji terbang. Sebelum itu, data uji statik akan dimasukkan dalam simulasi komputer untuk melihat sistem aerodinamika roket. ”Dalam simulasi, roket harus mampu masuk ke orbit pada ketinggian 200 kilometer,” ungkap Adi.

Sistem simulasi komputer ini akan dilaksanakan bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia yang memiliki fasilitas tersebut.

Apabila pengujian ini tidak menunjukkan hasil yang memadai, diameter roket harus ditingkatkan. Selain itu juga perlu dilakukan peremajaan sistem pencampur propelan atau mixer untuk dapat membuat bahan bakar roket yang dapat meluncur hingga ketinggian di atas 230 kilometer. Dalam mempersiapkan peluncuran roket ini, Lapan juga akan bekerja sama dengan PT Pindad.

Sumber: KOMPAS

Kemhan Optimalkan Penggunaan Industri Dalam Negeri

JAKARTA (Suara Karya): Pembangunan pertahanan Indonesia akan terus diprioritaskan melalui produksi dalam negeri. Hal ini sejalan dengan program Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang mengarah pada pengelolaan pertahanan yang prokesejahteraan rakyat.

Demikian disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, saat pemaparan Refleksi Kinerja Akhir Tahun 2010 Kementerian Pertahanan, di Jakarta, Kamis (30/12).

"Industri pertahanan jika bisa akan dibangun dari dalam negeri. Karena, hal ini akan berdampak baik, serta memberikan efek ganda, yakni untuk pertumbuhan perekonomian dan juga mampu membuka lapangan pekerjaan," ujarnya.

Sampai sejauh ini, ujar dia, pencapaian kinerja Kemhan pada 2010 telah berjalan sesuai dengan target yang tercantum di dalam Rencana Strategis Pertahanan Negara (Renstra Hanneg) 2010-2014.

Antara lain, menyangkut optimalisasi penggunaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) produksi dalam negeri, pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), penyusunan draf RUU Revitalisasi Industri Pertahanan dan RUU Keamanan Nasional, serta pemberian tunjangan khusus prajurit TNI yang bertugas di pulau terluar dan perbatasan.

Purnomo mengakui, ada sejumlah program yang belum dapat dicapai pada tahun 2010. Namun, untuk program-program yang dipatok pemerintah dapat tercapai semua.

"Ada beberapa program yang belum dapat direalisasikan pada tahun ini karena ada yang bersifat multiyears. Sampai sejauh ini program yang dipatok pemerintah dapat kita selesaikan dan ini terus dipantau Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Dia menyebutkan, pencapaian dari sisi regulasi, Kementerian Pertahanan telah menyelesaikan dua RUU pada tahun 2010, yaitu RUU Keamanan Nasional dan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan. Sementara itu, untuk bidang kerja sama, Kemhan juga mengadakan kerja sama dengan Amerika Serikat dalam hal peningkatan kerja sama pertahanan dan dibukanya hubungan kerja sama yang melibatkan Kopassus.

Selain AS, Kemhan juga menjalin kerja sama dengan sejumlah negara lainnya, yakni Brunei Darussalam, Pakistan, dan Korea Selatan. Terkait kerja sama dengan Korea Selatan, dilakukan menyangkut produksi dan pemasaran proyek pengembangan jet tempur KF-X.

"Untuk produksi jet-jet tempur akan dilakukan setelah studi kelayakan selesai dikerjakan pada akhir 2012. Pada proyek produksi ini nantinya Indonesia akan menggunakan fasilitas industri pertahanan PT Dirgantara Indonesia dan bekerja sama dengan Industri Korea Aerospace Industries," katanya.

Super Puma

Terkait upaya peningkatan kesejahteraan prajurit TNI yang juga ditetapkan menjadi prioritas tahun 2010, pemerintah telah menaikkan tunjangan lauk-pauk dari Rp 35.000 menjadi Rp 40.000 per hari. Tunjangan remunerasi yang diberlakukan per Juli 2010 juga telah dicairkan pada akhir Desember 2010 dan diberikan secara rapel.

Sementara itu, pemerintah menargetkan mampu memiliki Super Puma sebanyak 9 unit yang dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia (DI) dalam waktu dekat ini.

"Sampai saat ini, baru sebanyak tujuh unit, termasuk satu yang kita serahkan saat ini. Sedangkan, dua unit sisanya masih dikerjakan PT DI," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, di sela acara penyerahan satu unit Helikopter NAS-332 Super Puma kepada Skuadron Udara 8 Atang Sendjaja, Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/12).

Dia menyebutkan, enam unit yang sebelumnya sudah telah dibuat PT DI, sebanyak empat unitnya digunakan bagi SAR dan dua unit lainnya diperuntuk bagi VVIP.

Purnomo menilai, pihaknya menggandeng PT DI dalam pembuatan helikopter tersebut, karena sejalan dengan upaya pemerintah memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sebagai upaya memperkuat pertahanan Indonesia.

Menurut Purnomo, penyediaan Helikopter Super Puma itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan, pada 2010 ini telah disusun cetak biru pertahanan (minimum essential force/MEF).

Sumber: SUARA KARYA

Tak Ada Peta Jalan Industri Dirgantara

Ist

Jakarta, Kompas - Pengembangan industri dirgantara belum menjadi prioritas pemerintah. Hingga kini, pemerintah tidak mempunyai peta jalan pengembangan industri dirgantara. Akibatnya, perkembangan industri bernilai strategis bagi bangsa itu sangat bergantung kepada pasar.

”Industri pesawat tidak bisa dibiarkan tumbuh sesuai mekanisme pasar yang sangat bergantung kepada supply-demand (ketersediaan dan permintaan),” kata Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Marzan Azis Iskandar seusai menyerahkan hasil uji aerodinamika pesawat N219 dari BPPT kepada PT Dirgantara Indonesia (DI).

Pembuatan satu paket pesawat N219 yang cocok digunakan untuk wilayah pedalaman Papua dan pulau kecil karena bisa mendarat di landasan berumput sepanjang 600 meter ini hanya Rp 1 triliun untuk 25 pesawat. Nilai itu, menurut Marzan, sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.200 triliun, subsidi bahan bakar minyak lebih dari Rp 83 triliun, subsidi buku sekitar Rp 15 triliun, atau nilai investasi Jembatan Selat Sunda sekitar Rp 150 triliun.

”Ini bukan hanya soal besaran dana (Rp 1 triliun), tetapi pesawat ini harus dibuat untuk regenerasi engineer (insinyur) pembuat pesawat Indonesia,” katanya.

Mulai pensiun

Direktur Utama PT DI Budi Santoso menambahkan, pesawat N219 ini merupakan jembatan bagi ahli rekayasa pesawat Indonesia. Para ahli rekayasa dan teknisi hasil didikan pelopor industri pesawat terbang Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie, pada 1980-1990, akan mulai memasuki masa pensiun.

Generasi pertama pembuat pesawat Indonesia itu pernah mengembangkan pesawat canggih di kelasnya, seperti CN235 dan N250. Agar ilmu yang dimiliki para ahli senior itu dapat diteruskan kepada ahli rekayasa dan teknisi muda, perlu media yang memungkinkan transfer ilmu dan teknologi itu berlangsung.

”Jika regenerasi ini tidak terjadi, kemampuan yang sudah dimiliki akan hilang. Artinya, jika setelah itu Indonesia ingin membangun kembali industri dirgantaranya, Indonesia harus memulai dari nol lagi,” ungkapnya.

Tidak terjadinya transfer teknologi itu dinilai Marzan sebagai kehilangan besar bagi Indonesia. Untuk membangun kembali kemampuan membuat pesawat butuh waktu lama dan biaya yang jauh lebih besar.

Ketiadaan peta jalan (road map) industri dirgantara juga membuat kebutuhan ahli pesawat Indonesia tidak jelas. Semula ahli di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (nama lama PT DI) banyak disuplai oleh alumni Jurusan Teknik Penerbangan (sekarang Program Studi Aeronautika dan Astronautika) Institut Teknologi Bandung (ITB). Selain itu, para ahli dan teknisi itu juga diisi oleh lulusan Universitas Nurtanio Bandung dan Universitas Suryadarma, Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

Setiap tahun, jumlah lulusan dari ITB diperkirakan sekitar 60 orang. Sejak industri dirgantara Indonesia surut akibat krisis ekonomi 1998, banyak alumnus ITB yang memilih bekerja pada maskapai penerbangan. Tanpa ada peta jalan yang jelas, lulusan teknik penerbangan tersebut akan sulit berkembang atau kemampuannya tidak termanfaatkan.

Sumber: KOMPAS