India & Indonesia Melakukan Kerjasama DaIam Bidang Keamanan

India dan Indonesia akan melakukan kemitraan strategis dalam jangka lima tahun untuk membina kerjasama untuk melawan terorisme dengan perjanjian ekstradisi dan pakta untuk pencegahan perdagangan narkoba. Kerjasama ini akan ditandatangani selama kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Indonesia yang mulai 25 Januari.

India merupakan salah satu negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi tercepat dalam perekonomian dunia dan Indonesia merupakan negara demokrasi sekuler dengan populasi Muslim terbesar di dunia serta menjadi ketua ASEAN,
kedua negara juga berharap untuk memulai pembicaraan untuk menyelesaikan kesepakatan kemitraan ekonomi yang komprehensif, yang diharapkan dapat meningkatkan perdagangan bilateral sebesar $ 12000000000 (Rs.54, 480 rupee) dan saat ini terus menunjukan peningkatan.

Yudhoyono, yang sebelumnya mengunjungi India pada 2005 ketika kedua negara meningkatkan hubungan mereka dengan kemitraan strategis, Dan merupakan tamu utama untuk perayaan 62 tahun Hari Republik India pada tanggal 26 Januari.

Presiden pertama Indonesia, Sukarno juga merupakan tamu kepala negara pada perayaan pertama Hari Republik India pada tanggal 26 Januari 1950.

"Ini merupakan kunjungan penting bagi kami dari sudut pandang sejarah," kata Leonard Hutabarat, sekretaris Kedutaan Indonesia di New Delhi, pada hari Jumat.

"Ada diskusi tentang untuk menyimpulkan delapan sampai 10 perjanjian di berbagai bidang seperti pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan TI.

Akan ada perjanjian ekstradisi dan lain tentang pencegahan perdagangan narkotika" yang diharapkan akan ditandatangani selama kunjungan, kata dia.

Ekstradisi dan pencegahan pakta perdagangan narkoba " akan memberikan dasar untuk kerjasama di masa depan tentang counter-terorisme, mengingat bahwa kejahatan transnasional semakin lama semakin meningkat," kata Hutabarat, mengingat bahwa India dan Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman anti-terorisme pada tahun 2004.

Dari sudut pandang India, "Indonesia negara penting di Asia Tenggara.

Hal ini karena Indonesia merupakan bagian dari ASEAN, yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, tetapi juga demokrasi pluralistik, dan sebuah mosaik kelompok etnis dan agama yang berbeda, yang membuatnya mirip dengan India ", kata seorang pejabat kementerian luar negeri India yang dirahasiakan identitasanya.

India memiliki penduduk Muslim terbesar kedua di dunia dan berperang melawan pemberontakan Islam di Kashmir.

"Indonesia juga merupakan tetangga dekat perbatasalan langsung dengan kepulauan Andaman yang berjarak sekita 80km dari kepulauan Indonesia.

Seperti kita, Indonesia memiliki masalah dengan terorisme, tetapi juga berhasil dalam pemumpasan terorisme," tambah pejabat itu.

Hutabarat Menurut pihak berwenang Indonesia telah menemukan kaitan antara tindak terorisme di wilayah Indonesia dan Afghanistan di masa lalu. Selama pembicaraan dengan para pemimpin India di New Delhi, terorisme akan menjadi salah satu isu penting yang akan dibahas, katanya.

Indonesia juga merupakan anggota Kelompok Dua puluh negara-negara maju dan berkembang yang telah dibentuk setelah krisis ekonomi global tiga tahun lalu.

"Negara ini mencatat pertumbuhan 5,6% pada tahun lalu dan sekarang meningkatkan pertumbuhan mencapai 7% dalam beberapa tahun mendatang," kata Hutabarat.

Mengkonsolidasikan kemitraan strategis yaitu patroli bersama oleh angkatan laut Indonesia dan India tentang bajak laut di Selat Malaka yang sudah berjalan, yang rute utama bagi negara-negara seperti China dan Jepang. India juga telah melakuakan pelatihan pilot pesawat Sukhoi, kata Hutabarat.

Indonesia juga melihat bagaimana Komisi Nasional India pada Hak Asasi Manusia, otoritas manajemen bencana dan kerja Komisi Pemilihan Nasional, yang merupakan suatu kepentingan kerjasama yang lebih erat dalam hal ini untuk memperkuat lembaga-lembaganya, "kata katanya.(Livemint/WDN/MIK)

Indonesia-AS Pimpin Kerja Sama Antiteror ASEAN

Ist

Jakarta, Kompas - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam jumpa pers akhir tahun di Jakarta, Kamis (30/12), mengatakan, Republik Indonesia menjadi ujung tombak dalam kerja sama penanganan terorisme di Asia Tenggara.

”Kita memiliki sejumlah pokok kerja sama di ASEAN plus 8 yang melibatkan Amerika Serikat, Rusia, China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Pokok kerja sama pertahanan tersebut adalah penjaga perdamaian, antiteror, patroli maritim, pengobatan militer, serta tanggap bencana. Penanganan terorisme yang dimaksud adalah dalam arti luas,” kata Purnomo.

Indonesia dinilai sukses dalam menangani terorisme, mulai dari pencegahan hingga deradikalisasi, sehingga menjadi acuan bagi negara ASEAN dan delapan mitranya. Indonesia bersama AS akan memimpin latihan dan kerja sama yang akan digelar di Bali pada tahun 2011.

”Penanganan terorisme bukan melulu persoalan aksi kekerasan yang terjadi. Kita menggandeng instansi terkait di Indonesia dalam kerja sama ini. Yang maju bukanlah atas nama institusi tertentu, melainkan Indonesia,” ujar Purnomo menjawab pertanyaan wartawan soal kewenangan polisi dan sektor pertahanan dalam penanganan terorisme.

Dia mencontohkan, Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama dalam menjalankan program deradikalisasi dan merangkul anggota masyarakat. Kerja sama sejenis dilakukan dengan sejumlah universitas, seperti Universitas Islam Negeri Malang di Jawa Timur.

Banyak langkah penanganan terorisme di Indonesia, seperti kerja sama dengan Australia Federal Police (AFP) yang membuat sekolah antiteror di Semarang, Jawa Tengah, yang dinilai berhasil.

Menyinggung pelatihan tanggap bencana, Purnomo menjelaskan, pada Maret 2011 akan digelar latihan penanganan situasi krisis di Manado, Sulawesi Utara. Latihan lapangan tingkat ASEAN itu akan dimotori oleh Jepang.

Dalam jumpa pers ini, Purnomo juga mengatakan, untuk menyediakan sarana perumahan prajurit, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perumahan Rakyat membangun 33 menara rumah susun pada tahun 2011. Hunian tersebut digunakan para pegawai di lingkungan Kemhan dan setiap angkatan di TNI.

”Saat ini jumlah rumah negara ada 192.000 unit. Rumah negara yang digunakan pegawai aktif Kemhan dan prajurit TNI ada 158.000 unit. Sebanyak 27.500 dihuni purnawirana dan sekitar 6.600 unit dihuni orang lain,” kata Purnomo.

Kebutuhan ideal rumah negara untuk lingkungan Kemhan dan TNI adalah 433.000 unit. Masih ada kekurangan 275.000 unit rumah yang harus disediakan negara.

Sumber: KOMPAS

Panglima TNI Hadiri Latihan Trimatra

Merak (ANTARA News) - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Laksamana TNI Agus Suhartono menghadiri dan menyaksikan latihan Penanggulangan Teror (Gultor) di perairan Selat Sunda dan laut Merak.

"Selain Panglima TNI, juga hadir tiga Kepala Staf TNI AD, AL dan AU," kata Kasi Intel Grup I Kopassus Serang, Kapten Benny, Sabtu dini hari.

Dia menjelaskan latihan Gultor Trimatra TNI AD, AL dan AU diselenggarakan pada pukul 04 : 00 WIB nanti,dengan dilakukan ratusan personil dari tiga kesatuan di TNI.

"Latihan ini diselenggarakan sebagai implementasi strategi untuk menghadapi kemungkinan terjadinya serangan teror yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Latihan Gultor ini bertujuan, untuk melatih ketrampilan unsur pimpinan dan pembantu pimpinan yang tergabung dalam Satgas Pasukan Khusus TNI melalui Tactical Floor Game (TFG), Table Top Game (TTG) dan Tactical Air Manouver Game (TAMG) pada operasi penanggulangan teror melalui proses pengambilan keputusan untuk merumuskan konsep rencana operasi.

"Latihan ini dilakuakn juga dalam rangka pembinaan latihan, sehingga memiliki kemampuan memberantas terorisme yang bisa dibanggakan oleh Bangsa dan Negara," ujarnya.

Lebih lanjut kata Beny, sebagai landasan hukum pemberantasan terorisme, TNI mengacu pada Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004, pasal 7 yaitu salah satu tugas TNI yang tertuang dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu mengatasi aksi terorisme.

"TNI memandang perlu adanya keterpaduan semua instansi terkait sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga upaya strategis mengatasi aksi teror di Indonesia dapat dilaksanakan secara integratif dan berkelanjutan," katanya.

Sumber : ANTARA

TNI Gelar Latihan Antiteror di Tiga Titik

(Ist)

Jakarta (ANTARA News) - TNI menggelar latihan gabungan antiteror di tiga titik di Cilegon, Banten, Sabtu. Sekitar pukul 06.00 WIB seluruh satuan antiteror TNI yakni Satuan Penanggulangan Teror-81 Kopassus, Detasemen Jala Mangkara dan Detasemen Bravo-91 dikerahkan ke Hotel Permata, PLTU Suryalaya dan sebuah kapal tanker.

Ketiga obyek vital itu diskenariokan telah dikuasai para teroris dan diupayakan direbut oleh satuan-satuan antiteror TNI.

Manuver lapangan tersebut merupakan bagian dari Latihan Gabungan Satuan Antiteror TNI dengan sandi "Tri Matra IV".

Gelar latihan yang baru kali pertama digelar itu disaksikan Irjen TNI Letjen TNI Moch Noer Muis dan sejumlah pejabat TNI.

Sebelumnya, Kepala Staf Umum TNI Marsekal Madya TNI Edy Harjoko mengatakan, latihan gabungan satuan antiteror TNI bertujuan melatih dan meningkatkan kemampuan antiteror dalam menghadapi beragam aksi teror yang mengancam eksistensi Negar Kesatuan Republik Indonesia.

"Peran TNI dalam penanggulangan teror tertuang dalam UU No 34/2004 yakni pasal 7 tentang operasi militer selain perang," ujarnya.

Sumber: ANTARA

Kepolisian RI-Malaysia Bahas Terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo melakukan pertemuan dengan Komisaris Jenderal Polisi Datuk Akhli Bulat, Kepala Detasemen Anti Teror di Kepolisian Diraja Malaysia di Mabes Polri, Senin (13/12/2010). Pertemuan membicarakan masalah kejahatan transnasional khususnya terorisme.

"Dimana selama ini sudah cukup baik, lancar. Ke depan diharapkan lebih baik lagi," ucap Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Boy Rafli Amar, melalui pesan singkat kepada Kompas.com.

Boy mengatakan, Kapolri didampingi Kepala Pelaksana Harian BNN Komjen Gories Mere, Kabaintelkam Polri Komjen Wahyono, Wakabareskrim Polri Irjen Dikdik Mulyana. Adapun Datuk Akhli Bulat didampingi pejabat lain diantaranya Irjen Pol Dato Abdul Hamid Bador, Brigjen Pol Dato Abdul Aziz Hussin, dan Brigjen Pol Dato Pilus.

Dikatakan Boy, bentuk konkret kerja sama kedua negara terlihat dari dikembalikannya tersangka teroris Fadli Sadama ke Indonesia setelah ditangkap di Malaysia. Fadli ditangkap terkait kasus perampokan Bank CIMB Niaga dan kelompok teroris Aceh.

Sumber: KOMPAS

Kasum: Selain Perang, Tugas TNI Mengatasi Terorisme

ilustrasi

RMOL. Latihan Penanggulangan Teror (Gultor) TNI diselenggarakan sebagai implementasi strategi untuk menghadapi kemungkinan terjadinya serangan teror yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian dikatakan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Marsdya TNI Edi Hardjoko pada pembukaan Gladi Latihan Gabungan Pasukan Khusus TNI TRI MATRA IV 2010 di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur (Jum’at, 10/12/).

Latihan Gultor tersebut ditujukan untuk melatih keterampilan unsur pimpinan dan pembantu pimpinan yang tergabung dalam Satgas Pasukan Khusus TNI melalui Tactical Floor Game (TFG), Table Top Game (TTG) dan Tactical Air Manouver Game (TAMG) pada operasi penanggulangan teror melalui proses pengambilan keputusan untuk merumuskan konsep rencana operasi. Disamping itu, juga dalam rangka pembinaan latihan, sehingga memiliki kemampuan memberantas terorisme yang bisa dibanggakan oleh bangsa Indonesia.

Lebih lanjut Kasum TNI mengatakan, sebagai landasan hukum pemberantasan terorisme, TNI mengacu pada UU 34/2004 pasal 7, yaitu salah satu tugas TNI yang tertuang dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah mengatasi aksi terorisme. TNI memandang perlu adanya keterpaduan semua instansi terkait sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga upaya strategis mengatasi aksi teror di Indonesia dapat dilaksanakan secara integratif dan berkelanjutan.

Latihan tersebut dilaksanakan tanggal 10 dan 11 Desember 2010 yang diikuti oleh Satuan Den 81 Kopassus, Denjaka dan Denbravo. Kasum TNI berharap agar latihan Gultor ini dilaksanakan dengan penuh semangat, disiplin dan rasa tanggung jawab, mengikuti direktif latihan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dalam penangkalan dan penindakan yang dapat dioperasionalkan dihadapkan kepada kontinjensi yang mungkin timbul.

Hadir dalam upacara antara lain Korsahli Panglima TNI Hotma Marbun, Dankodiklat TNI Mayjen TNI M. Schohib, Pangkohanudnas Marsda TNI Eddy Suyanto, Askomlek Panglima TNI Laksda TNI Soedjiwo, Danjen Kopassus Mayjen TNI Lodwijk F. Paulus dan para undangan lainnya.

Sumber: RMOL

Panglima Tentara Inggris: Mustahil Barat Kalahkan Al-Qaeda

REPUBLIKA.CO.ID, Panglima Angkatan Bersenjata Inggris, Jenderal David Richards, mengungkapkan, Barat tidak akan mampu mengalahkan al-Qaeda dan milisi bersenjata lainnya yang berafiliasi dengan kelompok ini. "Kita tidak perlu mengalahkan milisi bersenjata muslim dan mengalahkan mereka pun adalah hal yang mustahil," demikian ungkap David Richards dalam wawancaranya dengan Sunday Telegraph edisi khusus Daily Telegraph cetakan Ahad (14/11).

Ia juga menandaskan bahwa Barat hanya mampu mengontrol dan membatasi gerak Al-Qaeda serta milisi bersenjata lainnya sehingga ancaman terhadap warga sipil di berbagai negara termasuk Inggris dapat dibendung. David Richards, 58 tahun yang menjabat komando militer Inggris sejak bulan lalu menambahkan, ancaman al-Qaeda dan berbagai kelompok yang berafiliasi dengannya dapat mengancam keamanan nasional Inggris selama 30 tahun.

Ia mengklaim bahwa perang yang digelar Barat terhadap ideologi al-Qaeda seperti perang anti Nazi di perang dunia kedua. Dalam wawancaranya, David Richards mengakui bahwa militer dan pemerintah Inggris melakukan kesalahan karena tidak mengetahui secara detail kondisi sebenarnya di Afghanistan.

"Rakyat Afghanistan telah lelah dengan kelemahan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dalam menjalankan janji-janjinya di negara ini," tambah Richards.

Inggris saat ini menempatkan sekitar 10.000 tentaranya di Afghanistan dan mayoritasnya bertugas di Provinsi Helmand, sejak tahun 2001 hingga kini 343 serdadu Inggtris tewas di Afghanistan.

Frank Gardner, analis bidang pertahanan di BBC seraya mengisyaratkan wawancara David Richards mengatakan, pernyataan komando militer Inggris menunjukkan pandangan realistis terkait perang anti teroris di Inggris dan Amerika Serikat (AS).

Ia menambahkan, jika pernyataan ini diungkapkan lima tahun lalu dapat disebut sebagai pengakuan kekalahan dan membangkitkan kemarahan banyak pihak. David Richards dalam wawancaranya juga mengatakan, senjata terbaik untuk menghadapi al-Qaeda adalah metode antisipasi dan meningkatkan pendidikan serta demokrasi.

Ia menambahkan, saya saat ini tidak melihat dalih bagi militer Inggris untuk kembali terlibat dalam perang seperti di Afghanistan dan Irak di negara-negara lain. Namun demikian ia menyebut dungu bagi pernyataan yang mengatakan kejadian seperti ini di masa mendatang tidak akan terjadi.

Sumber: REPUBLIKA

Karzai: Kurangi Intensitas Militer AS

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL--Presiden Afganistan, Hamid Karzai, mengatakan, agar Amerika Serikat (AS) mengurangi intensitas operasi militernya, khususnya pada malam hari. Hal ini untuk mengurangi intensitas penyerangan kelompok anti-AS dan serangan pemberontakan Taliban.

Tentunya imbauan Presiden Afganistan tersebut berbanding terbalik dengan perkataannya kepada Washingtin Post yang mewawancarainya, Sabtu (13/11) lalu yang mengatakan, akan meningkatkan tekanan kepada kelompok pemberontak. Akan tetapi, pada saat bersamaan, ia menyiapkan sebuah lembaga perdamaian dengan pimpinan tertinggi Taliban.

“Sudah waktunya untuk mengurangi operasi militer serta mengurangi campur tangan asing dalam kehidupan Afganistan,” kata Karzai, Ahad (14/11).

Karzai juga mengaku telah bertemu dengan satu atau dua orang pemimpin tertinggi Taliban sekitar tiga bulan lalu, tetapi dengan proses perdamaian yang mereka inginkan. Ia mengatakan, percaya dengan pemimpin Taliban, Mullah Omar dalam diskusi tersebut.

''Mereka merasakan hal yang sama dengan kami. Banyak rakyat Afganistan yang menderita akibat perang yang tanpa alasan. Keluarga mereka pun menderita,” pungkasnya.

David Patraeus, komandan tentara AS dan NATO di Afghanistan, mengklaim sebanyak 30 ribu tentara AS dan ribuan tentara koalisi internasional yang dikirim pada tahun ini telah mengalami perkembangan yang substantif.

Patraeus mengatakan, tentaranya berhasil memukul mundur kelompok pemberontak, meski ia tidak menyatakan kemenangannya dalam peperangan melawan Taliban. “Pada tiga bulan terakhir, 300 pemberontak ditangkap dan tewas, lebih dari 850 militan tingkat menengah telah terbunuh dan 2.170 tentara bawahan telah ditangkap,” klaimnya.

Sumber: REPUBLIKA

Teroris Berencana Tanam Bom di Tubuh Anjing

LOS ANGELES - Dua ekor anjing ditemukan telah disusupi dengan bahan peledak, saat dilakukan pemeriksaan di bandara Baghdad, Irak. Bom tersebut diduga akan diledakan dalam sebuah pesawat yang terbang menuju Los Angeles, Amerika Serikat (AS).

Tetapi ledakan itu urung terjadi karena bahan peledak yang disusupi ke anjing berjenis Bulldog ini menyebabkan hewan tersebut tewas. Keduanya tewas akibat zat beracun yang berada di dalam bahan peledak. Demikian dilansir The Sun, Minggu (7/11/2010).

Kedua ekor anjing yang sedianya dijadikan senjata tersebut, ditemukan oleh petugas keamanan AS di bandara Baghdad. Penemuan ini ternyata sudah disimpan selama dua tahun dan baru terungkap di Prancis. Penemuan ini berlangsung setelah didapatkannya peledak yang ditanam di dalam tinta printer pekan lalu.

Menurut seorang pengamat teroris menyatakan jika pihak militan terbukti bermaksud untuk menciptakan kerusakan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menggunakan binatang sebagai medianya.

Sumber: OKEZONE

Panglima TNI : Kita Mampu Buat Kapal Selam Sendiri

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (kanan) dan pejabat lama Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso pada upacara serah terima jabatan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta (2/10). ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO Interaktif, Jakarta - Tongkat komando Tentara Nasional Indonesia telah berpindah tangan ke Laksamana Agus Suhartono setelah dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Sabtu 2 Oktober lalu. Agus menggantikan Jenderal TNI Djoko Santoso yang memasuki masa pensiun.

Sebagai pucuk pimpinan TNI, tugas yang menjadi perhatian utama lulusan Akademi Angkatan Laut angkatan ke-22 tahun 1978 ini adalah ancaman terhadap kedaulatan negara di daerah perbatasan dan pulau terluar. Meski kekuatan militer saat ini tak sebanding dengan luasnya daerah perbatasan yang harus dijaga, Agus yakin tentara Indonesia mampu mengatasi gangguan dari luar. Caranya “Menghadirkan kekuatan militer di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar terus-menerus," katanya.

Selama satu setengan jam, pria asal Blitar ini menerima Akbar Tri Kurniawan, Dody Hidayat, Istiqomatul Hayati, Sudrajat, Basuki Rahmat, Yophiandi, dan fotografer Arnold Simanjuntak dari TEMPO di rumah dinas Kepala Staf Angkatan Laut Jalan Diponegoro Jakarta Pusat Kamis malam lalu. Wawancara penuh canda tawa ini menunjukkan sosok Agus yang mudah bergaul.

T: Bagaimana upaya TNI saat ini dalam menjaga wilayah perbatasan RI?

J: Masalah perbatasan dan pulau terluar menjadi perhatian serius. Cara yang paling penting untuk menjaga yaitu dengan kehadiran
(pasukan TNI) di lokasi tersebut. Keberadaan kita di situ sebagai bentuk kekuatan.

Laut itu kan tidak ada pagarnya, jadi memang
sulit untuk menjaganya. Beberapa wilayah yang menjadi perhatian kita yaitu perairan Selat Malaka, Selat Singapura, perairan Natuna, Kaluimantan Timur, Timor Leste dan Papua.

Di wilayah-wilayah itu terus kita pantau melalui patroli rutin. Kalau yang wilayahnya aman tidak perlu kita patroli rutin.

T: Bagaimana soal pemberatasan terorisme bersama Polri?

J: TNI bisa membantu polisi dalam menangani terorisme, seperti juga dengan kerusuhan, tapi ada mekanisme. TNI bisa langsung
menangani pemberantasan teroris jika sudah menyangkut kedaulatan negara, seperti ancaman terhadap obyek-obyek vital. Tapi itu pun harus melalui keputusan politik di DPR.

TNI di semua kesatuannya punya pasukan yang khusus untuk menangani teroris.

T: Apakah TNI menilai teroris sudah mengancam kedaulatan?

J: Saya kira ini masih pada level yang bisa diatasi polisi.

T: Menyangkut Alutsista bagaimana? Apa yang menjadi prioritas saat ini?

J: Semuanya sudah disusun sesuai perencanaan oleh masing-masing matra, TNI AL, AU dan AD. Semuanya didasarkan pada konsep kekuatan pokok minimal. Udara dan laut memang harus mendapat perhatian yang lebih. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan alutsista, TNI terus berusaha menghidupkan industri pertahanan dalam negeri yang sebagai sudah bisa membuat sendiri.

Untuk peralatan yang belum bisa dibuat sendiri, kita transfer teknologi dari luar. Untuk kapal selam, kita sudah mampu bikin,
lokal kontennya. Memang butuh investasi besar. Krakatau Stell sudah bisa menyediakan baja kualitas paling atas sesuai permintaan TNI.

T: Mengenai pelaksanaan program reformasi internal TNI, apa yang paling mendesak saat ini untuk dituntaskan?

J: Pertama, kita melakukan penataan organisasi dan kemudian memperbaiki sistem rekrutmen. Dua hal itu antara lain yang
terpenting selain soal bisnis TNI yang harus kita tata sekarang supaya menjadi lebih baik.

T: Saat fit and proper test di Komisi I DPR, banyak guyonan yang dilontarkan anggota Dewan, kenapa Anda hanya diam, tidak
ikut tertawa?

J: Tidak mungkinkan kan kalau saya ikut ketawa cekakakan, padahal sedang dites di DPR. Harus jaga wibawa sebagai calon yang sedang diuji (tertawa). Saya punya selera humor juga tapi harus tahu penempatannya.

T: Tapi kala itu banyak bercanda?

J: Kumis saya dibilang tidak rapi (tersenyum). Kumis saya beberapa sudah ada yang putih, jadi kalau terlihat di televisi seperti tidak rata. Meski sudah berkaca, tetap saja ada anggota dewan yang tahu.

T: Kenapa tidak disemir?

J: Sehari sebelumnya sudah saya semir (tertawa).

T: Apa cita-cita Bapak waktu kecil?

J: Saya ingin jadi duta besar. Enak ke luar negeri. Tapi saya senang dengan laut karena dua per tiga wilayah Indonesia terdiri
dari lautan. Saya dikenalkan Angkatan Laut oleh kakak saya yang sarjana Farmasi, masuk ke Angkatan Laut melalui wajib militer.

T: Pekerjaan Bapak cukup berat, bagaimana anda bisa bersantai?

J: Kita harus bisa mengambil hikmah. Kalau bisa mengambil hikmah tidak akan kemrungsung. Itu yang penting bagi saya.


Sumber: TEMPO

Rumuskan Kebijakan Pelibatan TNI

illustrasi

Jakarta, Kompas - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tengah merumuskan kebijakan terkait penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk menangani teror dan kerusuhan. Di sisi lain, TNI juga tengah menata kembali perannya untuk melakukan deteksi dini terhadap dinamika di masyarakat, termasuk yang terkait dengan teror dan kerusuhan.

”(Kebijakan) itu masih dirumuskan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita punya pegangan yang kuat untuk mengerahkan dan menggunakan kemampuan TNI ikut menjaga keselamatan bangsa dan negara,” kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Jakarta, Minggu (3/10).

Menurut Agus, TNI tengah menata kembali aparat kewilayahannya agar mampu melaksanakan deteksi dini atas informasi yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait teror dan kerusuhan. ”Pada strata kecamatan dan kabupaten/kota, kita memiliki mekanisme bagaimana TNI bisa ikut terlibat di dalam masalah penanggulangan permasalahan kerusuhan ini,” katanya.

Mantan Asisten Kepala Sosial Politik TNI Mayor Jenderal (Purn) Suwarno Adiwijoyo menuturkan, aksi teror yang saat ini berkembang menjadi perlawanan bersenjata penanganannya seharusnya menjadi domain TNI. Karena itu, TNI bukan lagi bisa mengerahkan kekuatannya jika diminta Polri, melainkan wajib mengerahkan kekuatan untuk menumpas aksi teror itu.

”Jika teror masih sebatas kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime, itu masih jadi domain polisi. Tetapi, jika teror itu sudah sampai menyerang polisi dan menjadi peperangan bersenjata, itu domain TNI. TNI tidak boleh tinggal diam,” katanya.

Penanganan teror yang sudah berujung pada penyerangan dan peperangan itu, lanjut Suwarno, bisa dilakukan dengan dua bentuk operasi militer, baik operasi nonkombat yang dijalankan intelijen maupun operasi kombat atau peperangan. Untuk operasi nonkombat, TNI bisa menjalankan fungsi intelijennya guna mendeteksi potensi teror di masyarakat, memperkuat masyarakat dalam menangkal teror, serta melakukan penggembosan terhadap kekuatan teror itu.

Kelemahan UU

Secara terpisah, Kepala BNPT Ansyaad Mbai mengakui, ketentuan mengenai perbuatan awal yang mengarah pada terorisme perlu diatur dalam undang-undang tentang penanggulangan terorisme. Ia mengusulkan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme direvisi.

Menurut Ansyaad, ada dua kelemahan besar dalam UU Antiterorisme itu. Pertama, UU itu tak mengatur latihan militer adalah kejahatan atau tindak pidana. Sebagai perbandingan, di Inggris, pelatihan militer adalah kejahatan dan bisa diancam dengan hukuman penjara selama tujuh tahun tanpa remisi.

Kedua, lanjut Ansyaad, adalah UU Antiterorisme tak mengatur perbuatan awal, seperti menebar kebencian dan permusuhan kepada agama lain, negara lain, atau pihak lain, yang mengarah pada terorisme. Padahal, perbuatan awal itu adalah cara efektif bagi kelompok teroris untuk membangun kekuatan.

Sumber: KOMPAS

TNI Siapkan Tiga Detasemen Khusus Atasi Teror

Semarang (ANTARA News) - Pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyiapkan tiga detasemen khusus untuk mengatasi aksi teror serta ancaman yang dilakukan oleh pihak tertentu dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat Indonesia.

"Tiga detasemen khusus tersebut adalah Detasemen Bravo 90 TNI Angkatan Udara, Detasemen 81 Penanggulangan Teror TNI Angkatan Darat, dan Detasemen Jala Mengkara TNI Angkatan Laut," kata Menteri Pertahanan Republik Indonesia Purnomo Yusgiantoro, di Semarang, Jumat malam.

Ia mengatakan, ketiga detasemen khusus tersebut selalu berlatih bersama baik dengan prajurit negara tetangga atau sejumlah negara yang lebih maju dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan serta kemampuan yang dimiliki.

"Hasil latihan bersama yang telah dilakukan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan dan kemampuan yang dimiliki TNI cukup baik dibandingkan dengan beberapa negara lain," ujarnya.

Menurut dia, ada empat penanganan teror yaitu pencegahan kegiatan-kegiatan teror, melindungi aset-aset penting milik negara, eksekusi pelaku teror yang saat dilakukan oleh Polri, dan deradikalisasi.

Dalam proses deradikalisasi, kata dia, pihaknya akan mengikutsertakan tokoh-tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan kesadaran kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menumbuhkembangkan persatuan dan kesatuan serta kesadaran bela negara.

Mengenai upaya yang dilakukan Polri menggandeng TNI dalam penanganan terorisme di Indonesia, ia mengatakan bahwa aturan yang ada terkait dengan hal tersebut sudah cukup jelas.

"Aturan itu diantaranya adalah harus ada permintaan dari Polri kepada TNI yang hingga saat ini belum dilakukan kecuali koordinasi di bidang intelijen dengan berbagai pihak terkait," katanya.

Terkait dengan terjadinya pertikaian dan kerusuhan di berbagai daerah di Indonesia, Purnomo tidak bersedia mengungkap secara transparan penyebabnya karena menyangkut permasalahan intelijen.

"Kami akan berupaya mencegah dan menangani hal tersebut semaksimal mungkin serta berkoordinasi dengan pihak terkait agar situasi menjadi aman terkendali," ujar Purnomo Yusgiantoro.

Sumber: ANTARA

Panglima TNI: Senjata Bukan dari Gudang TNI

Jakarta, Kompas - Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana Agus Suhartono menegaskan, senjata yang dipakai pelaku perampokan bank dan anjungan tunai mandiri di Sumatera Utara dan Sumatera Barat bukan dari gudang TNI. Dalam perampokan Bank CIMB Niaga di Medan, yang diduga terkait terorisme, pelaku memakai senjata AK-47 dan M-16.

Dalam penyerangan ke Markas Polsek Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumut, pelaku juga memakai senjata SS-1. Pada perampokan ATM di Sumbar, pelaku memakai beragam senjata api.

”Jika melihat kalibernya, memang bisa diasosiasikan sebagai milik TNI. Sejauh ini kami sudah mengecek gudang di semua satuan dan tidak ada senjata yang hilang,” papar Agus seusai menjalani upacara pelepasan dengan prajurit Korps Marinir di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (29/9).

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta TNI dan Polri memeriksa gudang senjata mereka terkait maraknya kejahatan, bahkan diduga terkait terorisme, yang memakai senjata api (Kompas, 24/9).

Terkait aksi teroris yang marak kembali, Agus menegaskan, TNI memiliki pasukan khusus yang siap diturunkan. Pasukan itu bisa bekerja sama dengan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Ia juga meminta prajurit TNI meningkatkan solidaritas dan soliditasnya, baik dengan sesama anggota korps maupun anggota institusi lain, seperti Polri.

BNPT tugas deradikalisasi

Di Jayapura, Papua, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menuturkan, selain berfungsi untuk mengoordinasikan penindakan atas kasus terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terutama berfungsi menderadikalisasi ajaran yang mengarah pada terorisme. Untuk itu, BNPT bekerja sama dengan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat.

”Salah satu pihak yang diajak bekerja sama adalah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan rektornya Pak Komaruddin Hidayat,” kata Djoko, Rabu. Ia bersama Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono serta Menko Perekonomian Hatta Rajasa ke Papua dan Papua Barat hingga Kamis ini.

Tentang organisasi BNPT, Djoko menjelaskan, badan itu adalah perluasan dari Desk Antiteror yang selama ini melekat pada Kantor Menko Polhukam. Sejak Juli 2010, BNPT yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 bertanggung jawab kepada Presiden. Program BNPT sudah berjalan, terutama deradikalisasi untuk mencegah tindakan terorisme.

Program lain adalah penindakan terorisme melalui pendekatan hukum yang dilakukan Polri melalui Densus 88 Antiteror. Komando penindakan juga di tangan Kepala Polri, bukan BNPT. BNPT hanya bersifat koordinatif.

Mengenai pelibatan TNI dalam penanganan terorisme, Djoko menjelaskan, BNPT bukan badan operasional, melainkan lebih ke koordinasi dan pembuatan kebijakan. ”Penindakan tetap oleh Densus 88, tetapi perlu bersinergi dengan satuan antiteror di TNI,” katanya.

Di Jakarta, Kepala BNPT Ansyaad Mbai dan Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi Menko Polhukam Sagom Tamboen, Rabu, menjelaskan, BNPT akan membentuk satuan tugas penanggulangan terorisme. Dalam satuan tugas itu, beberapa institusi keamanan, seperti Densus 88 Antiteror Polri, satuan antiteror TNI, Badan Intelijen Negara, termasuk kementerian teknis, akan dilibatkan mulai dari pencegahan sampai penindakan.

”BNPT berfungsi sebagai crisis center, yaitu sebagai fasilitas bagi Presiden untuk mengambil keputusan terkait penanggulangan terorisme,” kata Ansyaad.

Ansyaad menambahkan, kini BNPT sedang melakukan perekrutan personel untuk mengisi berbagai jabatan yang ada. ”Personel itu perlu diminta kepada Polri dan TNI, jadi memerlukan waktu,” katanya.

Tergantung polisi

Wakil Ketua MPR dari Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Rabu, mengingatkan, keterlibatan satuan TNI dalam penuntasan terorisme harus menunggu permintaan dari kepolisian. Ini karena pemberantasan terorisme merupakan tugas polisi.

Saan Mustopa, anggota Komisi III DPR, juga berpendapat, polisi masih bisa menangani sejumlah aksi teror. Bahkan, keberhasilan Densus 88 Antiteror dalam mengungkap kasus terorisme selama ini juga diakui internasional.

Sumber: KOMPAS

Gudang Senjata TNI Masih Aman dari Teroris

Barang bukti perampokan ATM di Padang. (Foto: Rus akbar/okezone)

JAKARTA- Mantan Panglima TNI, Endriarto Sutarto, membantah adanya kemungkinan bobolnya gudang-gudang senjata TNI dan Polri terkait maraknya serangan kelompok bersenjata belakangan ini.

"Saya tidak punya keyakinan kalau ada kebobolan, lebih kepada sisa-sisa senjata di tempat-tempat yang dulu ada kerusuhan atau konflik seperti Poso, Ambon, dan Aceh," kata Endriarto Sutarto kepada wartawan saat ditemui kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (27/9/2010).

Menurutnya hal itu tak mungkin terjadi, karena ia tahu persis senjata yang digudangkan saja masih dirantai dan digembok. Endriarto lebih menyakini kalau senjata-senjata itu didapat dari jalur-jalur pengadaan senjata dari luar negeri.

"Ternyata GAM khan mendapat senjata ribuan artinya bahwa senjata-senjata itu dengan mudah dari luar masuk ke negara kita, bisa dilihat jalur itu mungkin digunakan kembali untuk mendapatkan," tambahnya

Purnawirawan berbintang empat itu juga menyarankan untuk lebih mengecek jalur-jalur pengadaan senjata dari luar, dari pada hanya sekedar mengecek gudang-gudang senjata TNI dan Polri yang mungkin kebobolan atau tidak.

Seperti diketahui sebelumnya paska serangan kelompok bersenjata yang diduga sebagai jaringan teroris di Polsek Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara Kamis lalu, 23 September, Presiden pun menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri agar agar mengecek gudang-gudang senjata dan amunisi satuan TNI serta Polri

Sumber: OKEZONE

Kopassus Gelar Latihan Penanggulangan Teroris di Bandara Ngurah Rai

illustrasi (foto: berita hankam)

Denpasar - Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat bakal menggelar latihan penanggulangan terorisme di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Latihan ini melibatkan Pasukan Khusus Australia (SAS).

Demikian disampaikan General Manager Angkasa Pura Bandara Ngurah Rai Heru Legowo pada jumpa pers di kantornya, Minggu (26/9/2010).

Latihan gabungan antiteroris ini bakal digelar pasukan kedua negara di Terminal Internasional Bandara Ngurah Rai pada Rabu (28/9/2010). Latihan ini dipimpin oleh Komando Jenderal Kopasus Mayor Jenderal Lodewijk F. Paulus. Sedangkan SAS dipimpin Jenderal Mc Owen.

Latihan tersebut melibatkan 300 personel dari kedua pihak. Mereka latihan membebaskan sandera yang ditawan di dalam terminal internasional. Pelaku menyandera penumpang yang dibajak dari pesawat tujuan Jakarta-Denpasar-Perth.

Personel yang terlibat dalam latihan ini, di antaranya Kopassus 69 personel, SAS 25 personel. Personel pendukung dari Kodam IX Udayana, Kesdam, Kodim, Angkasa Pura I Ngurah Rai. Kendaraan pendukung adalah Helikopter Bolcow, Helikopter Bell, dan Helikopter ME 17.

"Latihan ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Bandara Ngurah Rai berupaya memberi rasa aman kepada wisatawan mancanegara dan masyarakat," kata Legowo.

Sumber: DETIK

Nasional Jawa Timur "Ada Jual-Beli Senjata dengan Teroris"

Senjata dan peluru yang diduga milik teroris di Aceh (Antara/ Irwansyah Putra)

VIVAnews - Sejumlah aksi brutal dengan menggunakan senjata api makin sering terjadi. Polisi memastikan bahwa para pelakunya adalah jaringan teroris.

Dari kejadian itu, bidikan polisi kemudian mengarah bahwa senjata para pelaku didapat dari Aceh. Di bekas daerah konflik itu, senjata ilegal dianggap masih banyak beredar.

Kemungkinan lain, senjata itu berasal dari pembobolan gudang senjata, jual beli dari daerah konflik, dan pembelian dari negara tetangga.

Untuk memastikan dari mana sumber senjata tersebut, VIVAnews mewancarai Juru Bicara Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal I Wayan Midhio. Dalam ketarangannya, Wayan menolak tegas bila senjata milik teroris itu merupakan senjata yang berasal dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Ini kutipan wawancara dengan Jenderal I Wayan Midhio:

Belakangan, polisi mengungkap kelompok teroris dan rampok ternyata bersenjata api. Banyak yang menduga berasal dari TNI, bagaimana menanggapi ini?

Tidak mungkin, senjata bisa keluar kecuali kegiatan jaga, tugas operasi dan lain sebagainya. Jadi, dengan sistem keamanan begitu ketat oleh TNI tidak memungkinkan senjata bisa keluar. Senjata AK bukan senjata organik TNI.

Lantas, dari mana mereka memperoleh?

Ada kemungkinan senjata itu berasal dari bekas daerah konflik di masa lalu, di Aceh misalnya. Senjata yang diserahkan kepada TNI saja 800 pucuk. Diprediksi tidak semuanya diserahkan. Sisa itu yang diperjualbelikan dan dimanfaatkan kelompok teroris untuk membuat resah masyarakat.

Di daerah konflik selain Aceh terdata?

Saya tidak punya data itu. Sejata yang disita selalu diumumkan. Kalau tertib sipil dihancurkan pihak kepolisian. Kalau darurat militer dilakukan TNI.

Dalam penanganan konflik berapa data senjata TNI yang hilang?

Saya tidak punya. Senjata standar TNI itu SS 1, SS 2, M 16.

Ada penyelundupan dari pasar gelap seperti dari Mindanau, Thailand, bagaimana?

Tidak bisa dipungkiri. Dari aspek pertahanan wilayah perbatasan sudah diamankan. Ada 9.000 personel TNI dikerahkan untuk mengawasi wilayah itu. Tapi penyusupan tetap ada.

Penggagalan Penyelundupan?

Dalam 10 tahun terakhir memang ada. Tapi saya tidak mendapatkan datanya, itu di satuan intelejen (Mabes TNI), kepolisian ada itu datanya.

Ada juga yang bilang dapat dari yang jaga gudang senjata?

TNI tidak ada laporan. Kecuali kasus Aceh waktu tsunami. Laporan kehilangan waktu itu cukup besar.

Termasuk kehilangan senjata?

Senjata hilang, semua personel juga hilang, tapi kami tidak tahu persis berapa jumlahnya. Ada di Mabes TNI.

Bagaimana antisipasi agar senjata tidak bocor dari gudang?

Sistem keamanan TNI ketat, berangkat di data pulangnya didata juga. Pengamanan ke dalam makin ketat menyangkut kemungkinan terjadi penyalahgunaan.

Sumber: VIVA NEWS

TNI Belum Diminta Polri Berantas Terorisme

Anggota Densus 88 mengamankan kontrakan Hilmi, pria terduga teroris di Cibiru, Bandung (7/8). TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO Interaktif, Jakarta - Panglima TNI, Jenderal TNI Djoko Santoso mengaku hingga kini belum mendapat permintaan dari Mabes Polri untuk pemberantasan terorisme. Namun, ia mengaku siap membantu Polri.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolri, Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menyatakan rencananya untuk melibatkan pasukan elit TNI dalam pemberantasan terorisme.

"Setiap saat TNI siap. Kalau hari ini diminta, sudah bisa dikirim," ujar Djoko usai melepas pasukan perdamaian KRI Frans Kaisiepo-368 di Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara hari ini, Sabtu (25/9). Namun, Djoko mengaku belum tahu satuan mana yang akan dikirim, sebab menurutnya itu tergantung permintaan Polri.

Djoko menerangkan, dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, tugas TNI dibagi menjadi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Membantu Polri dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satunya mengenai terorisme, tercantum dalam operasi militer selain perang.

Lebih lanjut, Djoko mengemukakan, satuan yang dapat dikirim TNI dalam pemberantasan terorisme bergantung pada masing-masing segmen, antara lain satuan intelijen untuk segmen pendeteksian, satuan teritorial untuk segmen pencegahan, dan satuan anti teror untuk segmen penindakan.

Meskipun mengaku belum mendapat permintaan untuk pemberantasan terorisme, namun Djoko mengaku sudah berkoordinasi dengan Polri. "Koordinasi sih selalu setiap hari," ungkapnya. Ia menambahkan, TNI-Polri sudah dua kali melakukan latihan bersama.

Sumber: TEMPO

Polri Siap Libatkan Tim Khusus TNI

Anggota Raider Kodam Iskandar Muda berlari usai meledakkan sebuah rumah yang digunakan teroris untuk menawan seorang pejabat. Ini merupakan simulasi penanganan terorisme.



Satuan komando TNI Angkatan Darat, Satuan-81 Penanggulangan Teror (Satgultor) mengikuti upacara penutupan latihan gabungan TNI/Polri di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (15/3/2010). Latihan gabungan berlangsung dari tanggal 11-13 Maret 2010 untuk menanggulangi berbagai ancaman aksi terorisme di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan, pihaknya siap melibatkan pasukan khusus yang beranggotakan gabungan dari tiap angkatan di TNI untuk menangani terorisme. Menurut Kapolri, aksi kelompok teroris sudah menjadi musuh bersama.

Dikatakan Kapolri, tim khusus itu akan dikoordinasikan oleh Bandan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Anggota tim berasal dari Detasemen Bravo (Den Bravo-90) Angkatan Udara, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) Angkatan Laut, dan Detasemen Gultor (Den-81 Gurlor) Angkatan Darat.

"Akan ada penindakan pada momen-momen tertentu bila diperlukan. Kita akan bersama-sama pada striking force pada masa akan datang. Ini sudah musuh bersama yang tidak bisa dibiarkan," jelas Kapolri saat jumpa pers di Mabes Polri, Jumat (24/9/2010).

Seperti diketahui, penanganan teroris selama ini menjadi tanggung jawab Polri dibawah Tim Densus 88 Anti Teror Polri. Namun, selama 10 tahun terakhir, kelompok teroris tidak pernah berhenti melakukan teror di berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 563 teroris ditangkap hidup, 44 terduga teroris tewas, dan 10 teroris tewas bunuh diri sejak tahun 2000.

Akibat aksi teroris dalam 10 tahun terakhir, 298 warga tewas dan 838 lainnya mengalami luka hingga cacat. Selain itu, 19 polisi tewas dan 29 lainnya luka berat. Terakhir, korban dari pihak Polri yakni tiga anggota yang tewas ditembak di Mapolsek Hamparan Perak, Sumatera Utara.


Sumber: KOMPAS

Ulangi Sejarah, Teroris Akan Bajak Pesawat Indonesia

Detasemen Bravo Paskhas menggelar simulasi latihan antiteror di Lanud Husein Sastranegara, Bandung (Foto: Koran SINDO)

JAKARTA - Pengamat intelijen Prayitno Ramelan menduga kelompok bersenjata yang menyerang Mapolsek Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara akan melakukan ancaman lanjutan. Ancaman itu, kata Prayitno bisa dilakukan dengan cara membajak pesawat maskapai penerbangan di Indonesia

“Kalau kita lihat ditahun 1980 juga terjadi hal yang serupa, polsek diserang kemudian dilakukan pembajakan pesawat dan dibawa ke Thailand,” kata Prayitno kepada okezone, Kamis, (23/9/2010)

Dia menambahkan bahwa sejarah tersebut berpotensi terulang, sebab dari tindakan penyerangan yang terjadi di Polsek Hamparan Perak di Sumatera Utara itu, kelompok bersenjata ini tidak ragu untuk melakukan aksi brutal.

“Kelompok ini memang kelompok terlatih, kemungkinan operasi pembajakan pesawat bertujuan untuk meminta pembebasan teman-temannya yang sebelumnya ditahan,” sambungnya.

Saat ini, Prayitno menduga kelompok teroris tengah merencanakan dengan matang dan tengah mencari dana operasi tersebut. “Saya yakin sejarah akan berulang,” ujarnya.

Dalam sejarah tindak terorisme di Indonesia, 28 Maret 1981 tercatat sebagai hari kelam dimana anggota Komando jihad naik ke pesawat Garuda Indonesia yang sedang melakukan penerbangan domestik di Indonesia.

Mereka menyandera 57 penumpang yang sedang dalam penerbangan ke Bangkok setelah pengisian bahan bakar di Malaysia. Dengan bersenjatakan senapan mesin dan dinamit, mereka menuntut pembebasan 20 tahanan politik.

Pasukan komando Indonesia kemudian mencoba membebaskan penumpang dan awak pesawat. Dalam aksi penyergapan itu empat pembajak tewas. Sementara, dua pilot pesawat dan seorang pasukan komando tewas.

Sumber: OKEZONE

Pusat Pelatihan Anti Teror Merupakan Bentuk Penanggulangan Ancaman Asimetris

Magelang, DMC – Bentuk Ancaman yang ada di era modern sekarang ini sudah bukan lagi merupakan ancaman yang terencana, melainkan ancaman yang bentuknya bervariasi, salah satunya adalah ancaman aksi terror. Dengan adanya pembangunan pusat pelatihan Anti Teror, dirasakan dapat mempersiapkan untuk menanggulangi bentuk ancaman Asimetris tersebut. oleh kerana itu harus dipersiapkan jika terjadi ancaman-ancaman seperti ini yaitu dengan mempersiapkan pusat pelatihan anti terror disamping itu kita juga persiapkan standby force.

Demikian diungkapkan Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro ketika berbicara didepan sekitar 800 Taruna Akademi Militer (AKMIL), Sabtu Siang (18/9), di gedung Serba Guna Akmil, Magelang. Sebelumnya Menhan saat tiba di AKMIL diterima secara formal melalui upacara jajar kehormatan dan diterima langsung oleh Gubernur Akmil, Mayjen TNI Gatot Nurmantyo.

Dijelaskan Menhan, Seiring perkembangan perdamaian di dunia, ancaman simetris atau ancaman terencana yang bentuknya adalah konflik terbuka antara suatu negara sehingga terjadi invansi pasukan ke negara lain sudah tidak berlaku lagi.

Bahkan yang terjadi saat ini adalah bentuk ancaman asimetris atau bentuk ancaman berupa aksi terror dari sekelompok orang untuk menggangu sistem keamanan dan perekonomian suatu negara.

Lebih lanjut Menhan mengatakan, pusat pelatihan anti teror dari pasukan TNI ataupun Polri nantinya akan diwujudkan melalui rencana pembangunan Pusat pelatihan khusus pasukan perdamaian (Peacekeeping Center) diatas lahan seluas 260 Hektar yang tepatnya terletak di Desa Hamba lang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menhan menjelaskan bahwa disamping sebagai bentuk upaya pemerintah Indonesia untuk ikut berpartisipasi secara aktif didalam menciptakan perdamaian dunia pembangunan Peacekeeping Center tersebut juga bertujuan untuk membangun pusat pelatihan anti teror.

“jadi kedepan itu nantinya pasukan-pasukan penanggulangan terror seperti, Den 81 anti teror, Denjaka, Den Bravo dan Densus 88 Mabes Polri akan ikut turut serta didalam pusat pelatihan penanggulangan teror, karena ancaman terror itu juga kita kenal dengan ancaman Asimetris,” jelas Menhan.

Menurut Menhan selain itu pusat pelatihan pasukan perdamaian ini juga berguna untuk membangun pusat pelatihan penanggulangan bencana, dan membangun satu pasukan Bataliyon Mekanis (Stand By Force) berguna untuk melakukan misi perdamaian yang diperlukan dalam waktu yang sangat cepat.

Rangkaian Kunjungan Kerja Menhan DI Jawa Tengah

Sebelum mengunjungi Akademi Militer, Menhan dan rombongan berkesempatan untuk mengunjungi SMA Taruna Nusantara. Saat tiba di SMA TN Menhan diterima oleh kepala Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN), Laksda TNI (Purn) Yuwendhi dan Kepala Sekolah SMA TN Laksma TNI (Purn) Ir. Djoko Sasongko. Pada kesempatan tersebut Menhan memberikan ceramah umum didepan 904 siswa yang terdiri dari berbagai kelas.

Masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Jawa Tengah Menhan juga meninjau Lembaga Pendidikan Kepolisian atau Akedemi Kepolisian (Akpol) yang terdapat di daerah Semarang Jawa Tengah.

Menhan saat itu yang didampingi oleh Sekjen Kemhan, Marsdya TNI Eris Haryanto, Kepala Lembaga Pendidikan Polisi, (Kalemdikpol), Irjen Pol. Imam Sujarwo, serta pejabat teras dilingkungan Kemhan dan Akpol lainnya juga berkesempatan mengadakan peninjauan ke komplek Akpol.

Adapun tempat yang menjadi peninjauan rombongan Menhan tersebut, meliputi sarana dan prasarana yang terdapat didalam komplek Akpol. Salah satunya adalah mengunjungi secara langsung tempat ataupun stadion yang digunakan untuk pelatihan Anti teror (Platina).

Selain itu Menhan juga meninjau berbagai fasilitas yang terdapat di dalam lingkungan lembaga Jakarta Center For Law Enforcement Cooperation (JCLEC) yang masih didalam lingkungan perkompleksan Akpol. Kunjungan Menhan ke Akpol tersebut bertujuan untuk mensikronisasikan sarana prasarana program penanggulangan terror yang dimiliki antara TNI dan Kepolisian dalam rangka rencana pembangunan pusat pelatihan pasukan perdamaian (peacekeeping center ) di Sentul, Bogor.

Turut serta dalam rombongan Menhan, Sekjen Kemhan, Marsdya TNI Eris Haryanto, Ketua YKPP, Bambang Pranowo, Dirjen Ranahan, Laksma TNI Susilo, Dirkon Dirjen Ranahan, Marsma TNI Agus Purnomo Wulan, serta Kepala Biro TU Laksma TNI Agus Purwoto

Sumber: DMC