Kemandirian Teknologi Militer Indonesia

Industri Pertahanan Indonesia.(Foto: Ardava)

Indonesia mempunyai letak geografis sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra. Selat Malaka, Sunda, dan Lombok adalah beberapa dari selat yang sangat strategis di dunia.

Lihat saja Selat Malaka yang dilewati sekitar 1/5 sampai 1/4 dari perdagangan laut dunia dan 1/2 dari minyak dunia yang diangkut oleh kapal tanker raksasa (Rahakundini, 2011). Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai lebih dari 17.000 pulau, mempunyai luas lautan sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Indonesia mempunyai sumber daya alam (SDA) melimpah baik di daratan maupun di lautan yang terdiri dari mineral barang tambang, energi dan hasil laut.

Sumber daya ini berpotensi memunculkan konflik dengan negara tetangga di pulau terluar dan daerah perbatasan. Namun,kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut dengan jarak berjauhan membuat Indonesia menghadapi ancaman yang berbeda. Indonesia memerlukan angkatan bersenjata yang kuat dengan didukung peralatan militer yang tangguh sehingga mampu menjaga teritorial negara kesatuan Republik Indonesia.

Kemampuan persenjataan Indonesia tidak sebanding dengan luasnya wilayah kepulauan, jika dibandingkan dengan negara tetangga. Sebagai contoh jumlah pesawat jet tempur modern berdasarkan data dari Center for Strategic and International Studies (Cordesman & Kleiber, 2006), Indonesia mempunyai Sukhoi Su-30 (2 buah), Su-27 (2 buah) dan F-16 (10 buah), Malaysia mempunyai MIG-29 (16 buah),Singapura mempunyai F-16 (44 buah) dan E-2C (4 buah), sedangkan Thailand mempunyai F- 16 (50 buah). Indonesia menghadapi buah simalakama di sektor ini.

Peralatan militer yang kuat memerlukan anggaran yang besar. Dengan banyaknya agenda pembangunan dan prioritas agenda pembangunan sektor yang lain, pemerintah mengalokasikan anggaran militer yang terbatas. Realisasi anggaran Kementrian Pertahanan (Kemhan) tahun 2010 hanya Rp42,9 triliun, sedangkan untuk tahun 2011, anggaran pertahanan naik 10,72% menjadi Rp47,5 triliun atau 3,86% dari APBN tahun 2011 (SINDO, 31/ 12/2010).Sementara untuk anggaran modernisasi dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) direncanakan sebesar Rp150 triliun sampai tahun 2014.

Industri Militer

Indonesia mempunyai pengalaman pahit ketika Amerika Serikat (AS) mengembargo peralatan senjata dan kerja sama militer dengan Indonesia dari tahun 1999 s/d 2005. Dengan embargo tersebut, akhirnya Indonesia membuka kembali hubungan baik dengan Rusia untuk meningkatkan kemampuan persenjataan dengan membeli jet tempur Sukhoi sebagai pengganti F-16. Pengalaman pahit lainnya menimpa Indonesia dengan lepasnya Sipadan dan Ligitan pada 17 Desember 2002 ke Malaysia yang ada hubungannya dengan sumber daya mineral.

Padahal sebelumnya kedua negara menyepakati untuk status quo.Konflik perbatasan dengan Malaysia dan negara tetangga lainnya berpotensi sering terjadi seiring dengan ditemukannya sumber mineral dan energi yang sangat berharga di masa datang Belajar dari pengalaman pahit dan untuk mengoptimalkan anggaran alutsista, dibutuhkan kemandirian teknologi militer di mana sebagian alutsista yang sebelumnya direncanakan diimpor mulai untuk dapat diproduksi di dalam negeri.

Industri militer memerlukan fasilitas peralatan industri berat (heavy industry).Fasilitas yang telah dimiliki oleh PAL,PTDI (IPTN),dan Pindad jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN. Kemandirian teknologi militer akan meningkatkan kemandirian teknologi lainnya.China dapat kita jadikan contoh.Negara ini mempunyai tujuan jangka panjang untuk mandiri dalam memproduksi peralatan militer dan tidak tergantung dari negara lain untuk memodernisasi persenjataan.

Setelah 20 tahun berusaha, China menjadi negara ketiga terbesar dunia sebagai produsen kapal sipil-komersial (RAND,2005). Porter dan Forester (2001) menyimpulkan bahwa penguasaan teknologi China dimulai dengan kemandirian pengembangan teknologi pertanian dan teknologi peralatan militer dan persenjataan. Sejarah mencatat bahwa peralatan militer perang dunia kedua dibuat oleh perusahaan yang kita kenal sekarang ini seperti Boeing, General Motor,Fiat,Ansaldo,Renault, Daimler,Volkswagen, Krupp, Hitachi, Hino, Mitsubishi Heavy Industries dan lainnya.

Fakta lainnya bahwa perang dunia kedua berakhir setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom pada tahun 1945. Nagasaki dipilih sebagai target untuk dibom karena terdapat dua pusat industri perang yang sangat besar yang dipunyai Mitsubishi Heavy Industries (Laromkarnvapen, 2008). Penguasaan teknologi militer tidaklah mudah, karena harus mempunyai kemampuan desain engineering yang memerlukan pengalaman panjang dan akumulasi know how.

Cara yang paling singkat adalah dengan melakukan reverse engineeringsebagaimana dilakukan Korea,Taiwan,Jepang pada awal perkembangannya dan diikuti oleh China yang lebih agresif. China dalam membangun persenjataannya dengan membuat sendiri, membelidarinegaralain,mengimpor beberapa senjata modern kemudian melakukan reverse engineering dan memproduksinya (Yung, 2003).

Proses reverse engineering yang dilakukan adalah dengan mengimpor beberapa persenjataan modern, kemudian mempelajari cara kerjanya, membuat desain dan spesifikasi untuk prototipe model, membuat fisik model, training teknisi, tes dan evaluasi prototipe,setelah itu melakukan produksi.

Kita Jelas Mampu

Potensi untuk meniru hal yang dilakukan China sangat besar.Banyak fasilitas industri berat yang dimiliki swasta seperti Texmaco, Tjokro, Bukaka dan beberapa fabrikator besar lain.Adapun kelompok industri BUMN yang mempunyai kemampuan untuk mendukung produksi peralatan militer adalah PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Len Industri, Dahana, Pindad, Barata, dan Krakatau Steel.

Perusahaan-perusahaan tersebut di era Menristek BJ Habibie termasuk dalam industri strategis. Industri pertahanan yang utama (alutsista) adalah: pesawat terbang, perkapalan, misil, IT dan elektronika pertahanan. BUMN dalam kelompok industri strategis. Dengan melakukan reverse engineering, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menguasai rancang bangun industri pertahanan, karena industri strategis tersebut sebelumnya sudah mempunyai banyak pengalaman. Pertama, industri pesawat militer.

PT DI yang sebelumnya bernama IPTN telah memiliki pengalaman untuk membuat pesawat militer CN-235,NC-212 ,helikopter, komponen Airbus, Boeing,Fokker, F-16, membuat persenjataan roket dan torpedo.Sempat membuat prototipe pesawat komersial N250 dengan mesin turbopropdan merencanakan pembuatan pesawat jet N- 2130. Sayang keduanya berhenti pengembangannya ketika krisis moneter 1997.

Pada 2010 Indonesia membuka kerja sama kembali dengan Korea Selatan yang sebelumnya tertunda, berkaitan dengan rencana produksi bersama, riset hingga terbentuknya prototipe pesawat tempur KF-X.Pesawat single seatbermesin ganda ini adalah jenis pesawat siluman (stealth) yang kemampuannya di atas pesawat Dassault Rafale atau Eurofighter Typhoon dan pesawat F-16 Block 60.

Apabila PT DI diberi kesempatan lebih besar, bisa jadi banyak ilmuwan terbaik PT DI yang sebelumnya berpindah kerja ke Amerika Serikat, Inggris,Jerman,dan Singapura akan kembali ke Indonesia. Kedua, industri perkapalan. Indonesia memiliki PT PAL yang pada saat ini telah menguasai teknologi produksi untuk kapal bulker sampai dengan 50.000 DWT, kapal kontainer sampai dengan 1.600 TEUS, kapal tanker sampai dengan 30,000 DWT, kapal penumpang, kapal Chemical Tanker sampai dengan 30,000 DWT,kapal LPG carrier sampai dengan 5.500 DWT, kapal landing platform, kapal patroli cepat, tugboat, kapal ikan dan kapal ferry serta penumpang.

PT PAL juga telah mengembangkan desain untuk kapal corvette termasuk desain kapal pemburu ranjau. PT PAL seharusnya sudah mampu untuk melakukan reverse engineering kapal corvette dan frigate dari kapal eks Jerman timur yang dimiliki TNI AL. Ketiga, industri roket/misil. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) pada Juli 2009 telah berhasil meluncurkan roket dengan nama RX-420 (roket eksperimen diameter 420 mm) di Pameungpeuk Jawa Barat.

Roket yang akan digunakan untuk pengorbit satelit itu mampu menghasilkan daya 100 ton detik dengan membawa muatan 300 kg,mampu menjangkau radius 100 kilometer dengan kecepatan 4,4 mach atau sekitar 344 meter per detik. Pembuatan tahapan lanjut pengembangan roket dan pengembangan misil dapat melibatkan PT PAL, PTDI, Barata, Pindad, yang mempunyai peralatan industri berat, Dahana yang dapat membuat material high density energydan bahan peledak sebagai warheadmisil,dan LEN untuk teknologi kontrol misil dan torpedo.

Keempat, industri IT & elektronika pertahanan. LEN telah mampu membuat peralatan elektronika pertahanan. LEN telah berhasil mengembangkan peralatan tactical communication yang mempunyai matriks hopping yang dirancang khusus untuk mengurangi risiko penyadapan oleh pihak lain.Selain itu,telah mampu membuat peralatan surveillance dan combat management system yang canggih. Dari pengalaman tersebut seharusnya LEN mampu untuk mengembangkan kontrol misil jarak jauh,kontrol misil anti kapal dan kontrol misil surface to underwater torpedo.

LEN juga seharusnya mampu membuat sistem manajemen logistik peralatan tempur berbasis IT yang canggih. Kemampuan industri strategis apabila dipadukan akan mempunyai kapasitas setara dengan industri berat yang dimiliki Jepang, Korea dan China.Walaupun untuk mengintegrasikannya memerlukan project manageryang memahami kemampuan dari masing-masing industri tersebut.Kemandirian teknologi militer,dengan menggunakan kemampuan dan fasilitas dalam negeri akan menghemat devisa, meningkatkan multiplier effect ekonomi, meningkatkan kemampuan dalam negeri dan meningkatkan keahlian sumber daya manusia.

Sumber: SINDO

Penempatan Anggota TNI Perlu Ditambah

JAKARTA (Suara Karya): Penempatan personel TNI di wilayah perbatasan antarnegara, sangat diperlukan. Karena itu, perlu dibangun pos-pos baru dan penambahan pasukan. Selain itu, penamaan pulau-pulau terluar juga harus segera dilakukan guna menghindari klaim dari negara lain.

Demikian salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR dengan Mendagri, yang membahas masalah perbatasan wilayah antarnegara, di Gedung DPR/DPD/MPR, Jakarta, Kamis (27/1).

Mendagri Gamawan Fauzi yang juga selaku Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), menyebutkan, dalam rapat kabinet, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan mengenai kedaulatan negara yang tak bisa ditawar-tawar. "Maka setelah kita kehilangan Pulau Miangas, kemudian menempatkan banyak pos-pos penjagaan dan kesatuan Marinir di pulau-pulau kecil," kata Gamawan.

Ia menyebutkan, dalam pengelolaan wilayah perbatasan, semua pihak tak bisa membandingkannya dengan Malaysia. "Karena, luas wilayah perbatasan yang harus kita jaga itu sangat luas, baik di darat maupun di laut," ucapnya.

Saat ini, tutur dia, pos lintas batas sebanyak 79, pos pengamanan 114. Dari jumlah itu, sebagian ada di pulau-pulau terluaar dan ditempatkan anggota marinir. "Pada pos yang rawan-rawan itu diisi oleh satuan Marinir," kata Mendagri.

Penguatan Diplomasi

Anggota Komisi II DPR Malik Haramain dari Fraksi PKB menegaskan, TNI perlu hadir secara fisik di setiap pos-pos perbatasan. Keberadaan aparat TNI ini sangat penting dan bisa menimbulkan rasa kepercayaan diri terhadap keberadaan bangsa Indonesia, baik di mata masyarakat di wilayah perbatasan, maupun negara tetangga.

Karena itu, ia mengharapkan agar Mendagri menjelaskan secara rinci di mana saja pos-pos perbatasan itu sudah dibangun dan di mana yang belum.

Selain itu, juga perlu dijelaskan sejauh mana persenjataan TNI yang dimiliki di setiap daerah perbatasan. "Kami juga mengharapkan adanya penguatan diplomasi dalam menyelesaikan masalah sengketa daerah-daerah perbatasan," katanya.

Sementara itu, beberapa anggota Komisi II menilai, apa yang dilakukan BNPP masih sangat kurang serius. Kondisi ini, tidak bisa dibiarkan dan harus segera dibenahi.

Seperti dikatakan Agun Gunanjar Sudarsa dari Fraksi Partai Golkar, apa yang dilakukan menteri terkait dan BNPP masih lemah. Menurut dia, perlu ada perkuatan sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa selesai dengan baik.

Penegasan serupa juga dikemukakan Ignatius Mulyono dari Fraksi Partai Demokrat. Menurut dia, koordinator BNPP lebih serius dalam menyelesaikan permasalahan di perbatasan antar negara.

Karena masih banyak yang menilai kurang apa yang sudah dilakukan Mendagri selaku Kepala BNPP, anggota Komisi II lainnya, Muslim dari Fraksi Partai Demokrat, mengusulkan perlunya dibentuk panitia kerja (panja) perbatasan.

"Keberadaan panja ini penting, sehingga apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan BNPP bisa lebih terarah. Ini juga akan memperkuat posisi tawar kita di wilayah perbatasan," katanya.


Sumber: SUARA KARYA

Kemhan: Menhan Tak Bermaksud Nyatakan Twitter Sebagai Ancaman

Twitter Dan Facebook.


TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Pertahanan meluruskan berita soal pernyataan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro terkait Twitter sebagai ancaman non-militer.

Menurut siaran pers yang dikirimkan Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI I Wayan Midhio kepada Tempo, Jumat 28 Januari 2011, Menhan tak bermaksud menyatakan bahwa Twitter, Facebook, dan jejaring sosial sebagai ancaman nir militer (non-militer).

Menhan, menurut Wayan, hanya ingin menjelaskan bahwa ada dua ancaman terhadap bangsa dan negara, yakni ancaman militer dan ancaman nir militer. Ancaman nir militer dapat juga dilakukan melalui cyber media atau dunia maya seperti halnya Twitter, Facebook, atau jejaring sosial lainnya.

Bila hal tersebut terjadi, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penjurunya. Namun jika ancaman yang terjadi dalam bentuk wabah penyakit menular, maka yang menjadi penjuru adalah Kementerian Kesehatan.

Pelurusan berita ini untuk menanggapi sejumlah media yang mengangkat pernyataan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tentang situs jejaring sosial Twitter sebagai ancaman nir militer bagi nergara. "Berita tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru bagi masyarakat," kata Wayan melalui siaran pers tertulisnya, Jumat 28 Januari 2011.

Peryataan tersebut dilontarkan Menhan saat memberikan keterangan pers menjelang istirahat pada Rapat Dengar Pendapat antara Menteri Pertahanan dan Panglima TNI dengan Komisi I DPR Kamis (27/1) kemarin.

Menhan, menurut Wayan, hanya ingin menjelaskan bahwa ancaman nir militer yang terjadi di cyber media bisa dalam bentuk cyber crime. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan menggunakan situs jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, dan lain-lainnya.

Situs jejaring sosial tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi rahasia seperti data intelijen, data pribadi, dan lainnya yang dapat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Namun, "Menhan tak bermaksud menyatakan bahwa Twitter, Facebook, dan jejaring sosial sebagai ancaman nir militer."

Sumber: TEMPO

Dikecam AS Soal Vonis Ringan, Menhan Tak Bisa Berbuat Apa-apa

Jakarta - Amerika Serikat (AS) mengecam vonis ringan yang dijatuhkan pada tiga anggota TNI yang menganiaya warga Papua. Menjawab kecaman ini, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tidak bisa melakukan intervensi.

"Dari sistem kita sudah ada peradilan militer, agama dan TUN, itu penjurunya ke MA. Menteri tidak bisa intervensi," kata Purnomo di sela-sela rapat bersama Komisi I DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2010).

Menurut Purnomo, kasus tersebut saat ini masih dalam proses banding. Selaku lembaga eksekutif, tidak ada kewenangan untuk mencampuri kewenangan yudikatif.

Sebetulnya, kata Purnomo, jaksa sudah menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman cukup berat. Namun, keputusan hakim rupanya berkata lain.

"Sebenarnya jaksa sudah nuntut lebih, kalau nggak salah 2,5 tahun. Tapi kalau hakim sudah memutuskan bagaimana. Bukan soal pantas atau tidak pantas, tapi proses yudikatif, kita nggak bisa intervensi," papar dia.

3 Tentara penganiaya warga Papua yang videonya termuat di Youtube telah divonis 8,9 dan 10 bulan penjara. AS mengecam vonis yang dianggap terlalu toleran tersebut.

"Hukuman itu tidak mencerminkan keseriusan terhadap penganiayaan dua warga Papua seperti terlihat di video tahun 2010," ujar Jubir Deplu AS Philip Crowley dalam pesan Twitternya seperti dilansir AFP, Rabu (26/1/2011).

"Indonesia harus memastikan pasukan bersenjatanya bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi. Kami prihatin dan terus mengikuti kasus ini," imbuh Crowley.

Pada Senin 24 Januari, tiga anggota TNI Kodam Cenderawasih, Kesatuan 753 AVT/Nabire, yang terlibat penganiayaan yang videonya beredar di Youtube, divonis 8, 9, dan 10 bulan penjara. Mereka terbukti bersalah menganiaya dan melangar perintah atasan.

Ketiga anggota TNI itu adalah Serda Irianto Rizqianto, Pratu Thamrin Mahangiri dan Pratu Yapson Agu. Mereka dinyatakan hakim terbukti melanggar Pasal 103 KUHP Militer perihal melanggar perintah atasan. Ketiganya dinyatakan terbukti melakukan tindakan kekerasan saat menginterogasi warga di Pos TNI Gurage Puncak Jaya, sebagaimana terekam dalam video yang beredar di Youtube.

Sumber: DETIK

Menhan: Waspadai Ancaman Nonmiliter dari Twitter

Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro.

Jakarta - Ancaman terhadap keutuhan negara kini tidak hanya datang lewat cara militer. Ada juga ancaman nonmiliter lewat jalur cyber, salah satunya twitter.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menilai, ancaman nonmiliter justru berdampak jauh lebih besar dari militer.

"Dia bisa berupa cyber crime, lewat twitter, atau juga pandemi," ujar Purnomo di sela-sela rapat kerja bersama Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2011). Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi maraknya informasi intelijen yang beredar di twitter.

Diterangkan Purnomo, ancaman juga tidak hanya datang dari negara lain melainkan lewat perseorangan atau organisasi. Tak jarang juga aktor ancaman tersebut berasal dari dalam negeri sendiri.

"Bukan dari luar, tapi dari dalam. Bisa dari dalam dan bukan kalangan militer. Ini yang harus kita waspadai," sambungnya.

Meski begitu, tidak semua ancaman harus ditangani oleh kementerian pertahanan. Segala hal yang berhubungan dengan aktivitas nonmiliter seharusnya jadi kewenangan kementerian terkait.

"Porsi kita ancaman militer kalau yang berhubungan dengan kedaulatan. Kalau virus atau pandemi kan berhubungan dengan kesehatan, penjurunya kemenkes. Kalau soal informasi, penjurunya kemenkominfo," paparnya.

Guna mengantisipasi ancaman itu, Purnomo mengungkapkan jika Kemenham sedang menggagas UU Kemanan Nasional. Di dalamnya diatur peran intelijen dan instansi lain dengan maksud menciptakan keadaan tertib sipil.

"Intinya, ada porsinya masing-masing," tutupnya.

Sebut Twitter Ancaman, Menhan Disebut Kuper

Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyebut Twitter menjadi salah satu ancaman bagi kuutuhan negara. Pendapat itu dinilai terlalu berlebihan. "Ada problem kuper di petinggi kita," kata politisi PDIP Eva Sundari.

Eva mengatakan, seharusnya pemerintah lebih siap dengan perkembangan teknologi saat ini. Bagaimanapun, tanda-tanda zaman dan majunya teknologi tidak bisa dilawan.

"Mereka nggak siap untuk sesuatu yang seperti sekarang ini, saat banyak rahasia tiba-tiba tembus di mana-mana," kata Eva yang mengaku mendapatkan manfaat dari Twitter kepada detikcom, Kamis (27/1/2011).

Eva mengatakan, para petinggi negeri harus lebih pintar dan matang dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini. "Kalau dianggap ancaman ya cari saja orangnya, nggak usah kayak orang kebakaran jenggot begitu," katanya.

Menurut Eva, saat ini para petinggi negeri tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama seperti Orde Baru. Namun pemerintah dapat mencari jalan keluar agar jika benar ancaman itu terjadi, dapat diatasi.

"Kalau sedikit-sedikit bilang ancaman, kelihatan konyol karena tidak punya mekanisme untuk merespons perkembangan teknologi saat ini," kata Eva.

Apakah pernyataan Purnomo itu terkait dengan disebut-sebutnya namanya terkait informasi intelijen yang menyebar di Twitter? "Ya bisa jadi, dia merespons atas nama dirinya, isunya personal dan jadi nasional karena beliau kan Menteri Pertahanan. Defensif mekanismelah," katanya.

Sebelumnya, Purnomo Yusgiantoro menilai, ancaman nonmiliter justru berdampak jauh lebih besar dari militer. "Dia bisa berupa cyber crime, lewat twitter, atau juga pandemi," ujar Purnomo di sela-sela rapat kerja bersama Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2011). Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi maraknya informasi intelijen yang beredar di twitter.

Diterangkan Purnomo, ancaman juga tidak hanya datang dari negara lain melainkan lewat perseorangan atau organisasi. Tak jarang juga aktor ancaman tersebut berasal dari dalam negeri sendiri.

Silakan Menhan Purnomo Bikin Akun Twitter, Rasakan Manfaatnya

Jakarta - Menhan Purnomo Yusgiantoro dinilai berlebihan menyebut twitter sebagai ancaman nonmiliter. Purnomo pun disarankan membuat akun twitter agar tahu manfaat yang bisa dipetik.

"Silakan Menhan bikin akun twitter biar di-follow rame-rame. Bagi kami, dalam pemberantasan korupsi, twitter sebagai sarana advokasi," kata aktivis ICW Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (27/1/2011).

Twitter, lanjut Febri, menjadi sarana untuk mencari informasi. Apalagi bagi mereka yang tidak tertarik mengikuti perkembangan informasi di media tradisional.

"Kalau kemudian muncul kritik di twitter, silakan pemerintah perbaiki dengan kinerja. Twitter menjadi sarana masyarakat biasa untuk mengkoreksi kebijakan," terangnya.

Menhan bisa melihat kiprah politisi yang aktif di twitter. Mereka bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat biasa.

"Padahal ya, dengan mudah pemerintah bisa memantau orang bicara di twitter, jadi ketakutan Menhan di twitter berlebihan," tutupnya.

Boleh Anggap Twitter Ancaman, Asal Jangan Diatasi Pakai Cara Bodoh

Jakarta - Komentar Menteri Perhubungan Purnomo Yusgiantoro soal Twitter teryata tidak melulu ditanggapi miring. Sebagai pejabat yang bertugas menjaga keamanan negara, pernyataan Purnomo itu dinilai wajar.

"Kalau berkaca dari kejadian yang sudah-sudah, termasuk Wikileaks, Twitter memang bisa saja dijadikan sebagai medium untuk menyebarluaskan informasi dan rahasia negara," kata Praktisi Social Media Nukman Lutfi kepada detikcom, Kamis (27/1/2011).

Nukman mengatakan, berkaca dari historis yang ada, maka wajar-wajar saja jika Purnomo sebagai Menhan, berkomentar semacam itu. "Dari kacamata negara, ya wajar kalau mengatakan begitu. Ini cara pandang negara," kata Nukman.

Namun yang penting saat ini, pemerintah tidak menyikapi ancaman itu dengan cara-cara lama. Para petinggi negeri ini harus lebih cerdas dan matang agar ancaman penyebaran informasi tidak mengancam keutuhan negara.

"Caranya harus cerdas, silakan dipikirkan. Kalau gara-gara merasa terancam terus Twitter ditutup, itu bodoh sekali," kata Nukman.

Nukman mengatakan, menutup Twitter memang boleh jadi mengamankan keutuhan negara. Namun dengan memblokir situs micro blogging, akan menutup banyak sekali benefit yang bisa didapatkan.

"Akan merugikan untuk orang-orang yang mendapatkan banyak hal positif dari Twitter," katanya.

Purnomo: Twitter Bisa Jadi Ancaman, Tapi Tak Perlu Sampai Diblokir

Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyebut Twitter sebagai ancaman nonmiliter yang patut diwaspadai. Namun, Purnomo tidak mengatakan kalau situs microblogging itu perlu diblokir.

"Ya nggaklah (diblokir), itu sama saja Anda sama kayak provokator, terlalu jauh itu," ujar Purnomo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2011).

Purnomo kembali menjelaskan bahwa media sosial seperti Twitter memang bisa menjadi salah satu ancaman era saat ini. "(Ucapan saya) yang ditulis Rachmadin (reporter detikcom) itu betul. Yang pasti soal ancaman itu teori dasarnya kan begitu ancaman itu bisa datang dari dalam negeri atau luar negeri. Ancaman itu bisa dari perorangan atau organisasi," jelasnya.

Menhan menganggap, ancaman nonmiliter lebih tinggi ketimbang ancaman militer. Ia menyerahkan hal ini kepada kementerian masing-masing untuk mewaspadai hal itu.

"Ke depan ancaman nonmiliter itu paling tinggi kan? Kan sudah jelas. Karena ancaman itu nonmiliter porsinya sama sekarang setiap kementerian," tukasnya.

"Saya kan bilang ancaman itu bisa lewat cybercrime atau lewat Twitter. Bisa juga lewat pandemi," tambahnya.

Bapak disebut-sebut di Twitter sebagai agen yang mengamankan aset-aset Amerika Serikat? "Ah, nggak benar itu. Yang memutus Natuna kan saya. Yang ngebalikin Pertamina, Purnomo kan. Saya yang teken," tandasnya.

Jadi itu nggak benar? "Ya ditanya pada rumput yang bergoyang saja," tutupnya.

Sumber: DETIK


Sumber: DETIK


Sumber: DETIK


Sumber: DETIK


Sumber: DETIK

2011, TNI peroleh anggaran sebesar Rp 44 triliun

JAKARTA. Tentara Nasional Indonesia (TNI) menerima alokasi anggaran cukup besar tahun 2011. Pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 44 triliun untuk empat unit kerja TNI.

Rinciannya, Markas Besar (Mabes) TNI mendapat jatah anggaran sebesar Rp 5,6 triliun, TNI Angkatan Darat (TNI AD) sebesar Rp 21,5 triliun, TNI Angkatan Laut (TNI AL) sebesar Rp 9,4 triliun dan TNI Angkatan Udara (TNI AU) Rp 7,4 triliun.

Dana akan dipakai untuk membiayai beberapa program. "Untuk Mabes TNI ada program penggunaan kekuatan pertahanan integratif sebesar Rp1,5 triliun," kata Panglima TNI Jenderal Agus Suhartono dalam rapat kerja Kementerian Pertahanan dan TNI dengan Komisi I DPR, Kamis (27/1).

Kemudian, program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan non alutsista sebesar Rp 1,3 triliun. Program profesionalisme prajurit integratif sebesar Rp 232 miliar. Program penyelenggaraan manajemen dan operasional integratif sebesar Rp 2,5 triliun.

Selanjutnya, TNI AD memakai dananya untuk program dukungan kesiapan matra darat sebesar Rp 487 miliar. Program modernisasi alutsista dan not alutsista serta sarana dan prasarana TNI AD sebesar Rp2,5 triliun.

Program peningkatan profesionalisme personil matra darat sebesar Rp 614 miliar, program penyelenggaraan manajemen dan operasi matra darat Rp 17,8 triliun.

TNI AL memakai anggaran itu untuk membiayai program dukungan kesiapan matra laut sebesar Rp 985 miliar. Program modernisasi alutsista dan non alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana prasarana matra laut
Rp 3,5 triliun.

Program peningkatan profesionalisme personil matra laut Rp 315 miliar. Program penyelenggaraan manajemen dan operasi matra laut Rp 4,5 triliun.

TNI AU memanfaatkan alokasi anggaran itu untuk membiayai program dukungan kesiapan matra udara sebesar Rp 426 miliar. Program modernisasi alutsista dan non alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana prasarana matra udara sebesar Rp 4,2 triliun.

Kemudian, program peningkatan profesionalisme personil matra udara sebesar Rp291 miliar. Program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra udara Rp2,5 triliun.

Sumber: KONTAN

DPR MINTA PEMERINTAH KEMBANGKAN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL

Industri Pertahanan Indonesia.

Jakarta, 27/1/2011 (Kominfo-Newsroom) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah memprioritaskan pengembangan industri pertahanan nasional dan memodernisasi teknologi yang digunakan agar tidak ketinggalan dengan negara lain.

“Pengadaan dan modernisasi alutsista harus dilakukan seiring dengan alih teknologi. Tapi, dari kunjungan kerja spesifik kami ke Bandung, ke PT DI, mereka mengeluh belum dapat order atau alih teknologi,” kata angggota Komisi I DPR Tantowo Yahya saat rapat kerja dengan Komisi I di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (27/1).

Menurut Tantowi, daripada negara memeli persenjataan dari luar negeri dengan harga mahal, lebih baik meningkatkan industri dalam negeri. Ini akan menhemat anggaran.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan apabila alutsista dibuat di domestik, maka pihaknya akan meminta dibuat di domestik dengan kelebihan dan kekurangannya. “Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka kami lakukan joint cooperation. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka kami akan lakukan transfer teknologi. Intinya adalah meningkatkan local content-nya,” ungkapnya.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengungkapkan saat ini cadangan devisa adalah Rp107 triliun, padahal sebelumnya Rp40 trilun. Meningkat pesat dari hasil penjualan minyak.

Menurutnya, sayang kalau tidak digunakan, karena itu seperti menaruh uang di balik bantal. “Kalau ini digunakan untuk alokasi peningkatan program modernisasi alutsista, itu akan bagus sekali,” jelasnya.

Sumber: KOMINFO

Panglima TNI Ganti Kepala Badan Intelijen

Laksamana Muda TNI Soleman B. Ponto.

VIVAnews - Tentara Nasional Indonesia kembali melakukan penyegaran jajarannya. Salah satunya, Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI sekarang dijabat Laksamana Muda TNI, Soleman B. Ponto, yang sebelumnya menjabat Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Laut.

Kepala Bais sebelumnya, Mayor Jenderal TNI Anshory Tadjudin, memasuki persiapan pensiun dengan ditempatkan menjadi perwira tinggi Mabes TNI AD.

Pergantian tersebut diputuskan oleh Panglima TNI, pada 25 Januari 2011, bersamaan dengan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Pergantian jabatan yang mulai berlaku 1 Februari 2011 itu meliputi: 11 orang di jajaran Mabes TNI, 7 orang di jajaran TNI AD, 15 orang di jajaran TNI AL, 2 orang di jajaran Lembaga Pertahanan Nasional, 1 orang di jajaran Universitas Pertahanan (Unhan) dan 1 orang di jajaran Sekretaris Pribadi Presiden RI. Keputusan Panglima TNI ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2011.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

Mutasi antar jabatan dalam pangkat yang sama, antara lain:
- Laksamana Muna TNI Soleman B. Ponto, S.T. dari Aspam Kasal menjadi Kabais TNI,
- Mayor Jenderal TNI Hatta Syafrudin dari Pangdam XVI/Ptm menjadi Koordinator Staf Ahli Kasad,
- Mayor Jenderal TNI Suharsono, S.IP. dari Gubernur Akmil menjadi Pangdam XVI/Ptm,
- Laksamana Muda TNI Agus Heryana dari Pati Mabesal menjadi Wakil Asistem Pengamanan Kasal,
- Brigadir Jenderal TNI Ridwan dari Direktur Pelatihan Komando Pendidikan dan Pelatihan TNI AD menjadi Komandan Sekolah Calon Perwira AD,

Promosi jabatan, antara lain:
- Laksamana Muda TNI Ir. I Putu Yuli Adnyana dari Wakil Asisten Pengamanan Kasal menjadi Asisten Pengamanan Kasal,
- Brigadir Jenderal TNI Bachtiar, S.IP. dari Komandan Sekolah Calon Perwira AD menjadi Gubernur Akademi Militer,
- Kolonel Inf Agung Risdhianto, M.B.A., dari Perwira Bantuan IV AD menjadi Sekretaris Pribadi Presiden RI.

Memasuki persiapan pensiun, antara lain:
- Mayor Jenderal TNI Anshory Tadjudin dari Kepala Bais TNI menjadi Pati Mabes TNI AD,
- Mayor Jenderal TNI Deddy Setia Budiman dari Perwira Staf Ahli Tk.III Bidang Bantuan Manusia Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD dan
- Laksamana Muda TNI Abdul Latif dari Kepala Kepala Dinas Perawatan Personel menjadi Pati Mabes TNI AL.

Sumber: VIVA NEWS

Kemhan: Presiden Memotivasi Profesionalitas TNI

Presiden SBY.


JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia menilai positif pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang belum pernah merasakan kenaikan gaji selama tujuh tahun menjabat sebagai Presiden RI. Pernyataan itu mengartikan bahwa Presiden ingin memotivasi kinerja prajurit TNI/Polri dan pegawai negeri sipil (PNS) sekaligus memberikan prioritas perhatian terhadap kesejahteraan.

"Presiden berharap kinerja dan prestasi para prajurit TNI dan Polri meningkat sejalan dengan perhatian pemerintah yang telah menaikkan kesejahteraan prajurit melalui kenaikan gaji setiap tahunnya," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam siaran pers yang diterima Suara Karya di Jakarta, Rabu (26/1).

Purnomo menilai, pernyataan Presiden bukan sebuah curhat ataupun keluhan dari seorang pejabat negara. Selain itu, pernyataan Presiden bukan merupakan sindiran terhadap prajurit TNI karena telah diperhatikan pemerintah.

"Presiden sebagai Panglima Angkatan Perang RI tentunya punya tangggung jawab terhadap TNI sehingga mengharapkan kinerja TNI terus terpacu menyusul peningkatan gaji serta remunerasi yyang telahh diperoleh prajurit TNI," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI I Wayan Midhio meminta media massa memberikan informasi yang sebenarnya tentang pernyataan Presiden SBY pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2011. Pasalnya, pemberitaan media massa soal pernyataan Presiden berimplikasi pada situasi yag kurang baik di tengah masyarakat.

Sangat nyata, tutur ia menilai, pernyataan Presiden SBY itu bukan dalam kondisi psikologis mengeluhkan gaji ataupun kesejahteraan Presiden.

"Bila hal tersebut dilakukan oleh media, mungkin salah sasaran dan tidak mencerminkan kritik yang membangun, namun sekedar mengkritisi. Bila hal ini dilakukan ada ketidakberpihakan dari media dalam memberikan both side story dan akan cenderung menjadi isu politik yang tidak berkesudahan," ujarnya.

Sementara itu, Wayan menambahkan, Kemhan menangkap iinstruksi Presiden SBY agar menghentikan praktek-pratek penggelembungan biaya dan mark up dalam pengadaan alutsista. Jika praktek-praktek tersebut masih terjadi, Presiden tidak segan-segan meminta BPKP, BPK dan KPK untuk turun tangan, merupakan hal yang wajar.

"Penekanan Presiden tersebut merupakan hal yang wajar, karena pada awal Januari ini Kemhan dan TNI telah mendeklarasikan gerakan antikorupsi. Presiden berharap agar gerakan tersebut bukan hanya sekedar retorika belaka," katanya.

Menurut dia, penekanan Presiden tersebut juga bukan berarti masih ada penyimpangan-penyimpangan dalam pengadaan alutsista maupun non alutsista, namun hal itu merupakan penekanan dan tuntutan agar anggaran yang sudah ditingkatkan oleh pemerintah dapat dioptimalkan dan dipastikan penggunaannya tepat sasaran.

Sumber: SUARA KARYA

Kredit Ekspor Alutsista Rentan Dimanipulasi

JAKARTA(SINDO) – Komisi I DPR menilai,fasilitaskrediteksporuntuk pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) paling rentan dimanipulasi, khususnya rentan tindak pidana penggelembungan harga.


Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan,fasilitas kredit ekspor ini merupakan pos yang paling rentan di-mark upmeski di pospos lain tidak tertutup kemungkinan terjadi juga. Sebab, pos ini berkaitan dengan pihak asing.Karena itu,tegas Mahfudz,DPR akan mendorong pemerintah mulai 2011 untuk mengurangi penggunaan fasilitas pembiayaan kredit ekspor untuk pengadaan alutsista. Anggaran untuk modernisasi dan pemeliharaan alutsista yang direncanakan sebesar Rp150 triliun hingga tahun 2014,ujarnya,sebaiknya digunakan untuk mengembangkan industri pertahanan nasional melalui penggunaan produk dalam negeri.

“Kurangi fasilitas kredit ekspor sekaligus untuk berdayakan industri dalam negeri,” tegas Mahfudz di Jakarta kemarin. Mahfudz menyatakan,DPR melalui Panitia Kerja Alutsista Komisi I akan memantau semua pembelian alutsista,mulai dari proses tender hingga pembelian.Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak akan terjadi praktik penggelembungan anggaran pertahanan.“Sekarang sudah tahap tender, kami akan monitor agar sesuai perencanaan, dan dari sisi anggaran kami juga akan kontrol,”tandasnya. Menanggapi hal ini,Kepala Pusat Informasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI I Wayan Midhio menyatakan,penekanan presiden terkait penghentian penggelembungan biaya pengadaan bukan berarti karena masih ada penyimpangan- penyimpangan dalam pengadaan alutsista maupun non-alutsista.

Namun,merupakan penekanan dan tuntutan agar anggaran yang sudah ditingkatkan oleh pemerintah dapat dioptimalkan dan dipastikan penggunaannya tepat sasaran. “Pihak Kemhan dan TNI telah berupaya mencegah penyimpangan penggunaan anggaran dengan menerapkan fungsi kontrol dan pengawasan yang dimulai sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan hasil serta pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku,”tegasnya. Kemhan dan TNI,jelasnya,juga telah melakukan pembenahan dalam pengadaan alutsista dengan membentuk Dealing Center Management (DCM), yaitu tim bersama dalam kementerian untuk membahas dan memutuskan pengadaan alutsista.

Belum lama ini,pada awal 2011,Kemhan dan TNI juga telah membentuk lembaga yang mengawasi proses pengadaan barang dan jasa. Pengawas ini bernama Tim Konsultasi Pencegahan Penyalahgunaan Pengadaan Barang dan Jasa (KP3B). “Tim tersebut dianggotai Inspektorat Jenderal di Kemhan,TNI AD,TNI AL,TNI AU, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan memiliki koneksi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi,”ujarnya. Tiga angkatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga mengklaim tidak ditemukan adanya indikasi penggelembungan biaya dalam pengadaan alutsista.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan, proses pengadaan alutsista TNI AU selama ini diadakan sesuai prosedur. Setiap pengadaan, lanjutnya, dilakukan melalui proses tender terbuka dan melalui Tim Evaluasi Pengadaan di Kementerian Pertahanan.“ Kami selalu laksanakan sesuai prosedur,” tegasnya saat dihubungi harian SINDO kemarin. Senada diungkapkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno.Dia menegaskan, pihaknya belum menemukan adanya penggelembungan biaya untuk pengadaan alutsista dan non-alutsista di institusi TNI AL.

Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Jumat (21/1), kata Soeparno, merupakan peringatan agar tidak terjadi penyelewengan.

Sumber: SINDO

Update : Panglima TNI: Jaga Kedaulatan Negara

Bandung, Kompas - Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana Agus Suhartono berjanji memberikan dukungan dan dorongan kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi menjaga kedaulatan negara. Kedaulatan negara akan terbentuk semakin kuat apabila sinergi antara masyarakat dan TNI terjalin dengan baik.

”Salah satu langkah yang dilakukan Wanadri melalui ekspedisi ke 92 pulau terluar bisa menjadi contoh kepedulian masyarakat terhadap kedaulatan bangsanya,” kata Agus dalam pameran dan diskusi ”Ekspedisi 92 Pulau Terluar Garis Depan Nusantara” serta peluncuran buku Tepian Tanah Air di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/1).

Ekspedisi pulau-pulau terdepan yang diprakarsai Wanadri ini dimulai dengan menjelajahi 40 pulau terluar di wilayah Indonesia barat pada 2008. Satu tahun kemudian, tim melanjutkan ekspedisi ke 24 pulau di wilayah tengah dan 28 pulau terluar di wilayah timur.

Agus berharap, kegiatan ini akan semakin memperbesar semangat masyarakat Indonesia untuk memerhatikan wilayah perbatasan dan terluar Indonesia. Tanpa perhatian yang saksama terhadap pulau terluar Nusantara, Indonesia bisa kehilangan kedaulatan politik, geografi, dan ekonomi.

Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf juga berharap sosialisasi hasil penjelajahan bisa disampaikan lebih luas kepada masyarakat. Alasannya, sebagai negara kepulauan, Indonesia masih minim referensi dan pengetahuan tentang pulau terluar.

”Buku ini bisa menjadi referensi berguna bagi masyarakat, khususnya siswa sekolah,” kata Dede. Hadir pula unsur pimpinan Rumah Nusantara, Arifin Panigoro, yang mendukung ekspedisi dan pembuatan buku yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas itu.

Kearifan lokal

Dalam diskusi mengemuka tentang kearifan lokal masyarakat pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi kunci utama ketahanan pulau-pulau terdepan di Indonesia. Untuk itu, kualitas sumber daya manusia di serambi Nusantara harus ditingkatkan sebagai daya tangkal terhadap infiltrasi multidimensi pihak asing.

Sebagai pembicara adalah Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Marsetio, Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia Andi Alisjahbana, serta redaktur senior Kompas, Ninok Leksono.

Marsetio mengatakan, di tengah keterbatasan pemenuhan anggaran pertahanan minimal, keberadaan masyarakat di pulau-pulau terdepan itu merupakan komponen ketahanan nasional yang paling penting.

”Selama ini kita banyak kecolongan dalam berbagai konflik di perbatasan. Salah satunya akibat rapuhnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya warga setempat. Ini jadi celah bagi pihak lain,” ungkapnya. Untuk itu, pembangunan wilayah garis terdepan Nusantara di berbagai aspek adalah hal yang krusial.

Menurut Ninok, perbatasan negara memiliki peran penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, serta menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Dibandingkan dengan penguatan pertahanan negara yang punya dimensi fisik untuk menggetarkan musuh, ketahanan wilayah lebih melekat pada sistem kemasyarakatan.

Alisjahbana menambahkan, untuk memantau sebanyak 17.499 pulau dengan garis pantai sekitar 81.000 kilometer, teknologi yang dapat dikedepankan adalah matra udara.

Sumber: KOMPAS

Update : Cegah Mark Up, Kemhan Tingkatkan Pengawasan

Ist


JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) segera menindaklanjuti permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menghentikan praktik-praktik penggelembungan biaya (mark up) dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

Kepala Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI I Wayan Medhio menilai, penekanan Presiden tersebut bukan berarti masih ada penyimpangan-penyimpangan dalam pengadaan Alutsista maupun non-Alutsista. Namun hal itu merupakan penekanan dan tuntutan agar anggaran yang sudah ditingkatkan oleh pemerintah dapat dioptimalkan dan dipastikan penggunaannya tepat sasaran.

"Pihak Kemhan dan TNI sendiri telah berupaya mencegah penyimpangan penggunaan anggaran dengan menerapkan fungsi kontrol dan pengawasan yang dimulai sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan hasil serta pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku," kata Wayan di Jakarta, Rabu (26/1/2011).

Wayan mengatakan, untuk menekan praktek mark up, Kemhan dan TNI telah melakukan pembenahan dalam pengadaan Alutsista dengan membentuk Dealing Center Management (DCM) yaitu tim bersama dalam kementerian untuk membahas dan memutuskan pengadaan Alutsista.

Menurutnya, pada awal 2011 ini, Kemhan dan TNI juga telah membentuk lembaga yang mengawasi proses pengadaan barang dan jasa. Pengawas ini bernama Tim Konsultasi Pencegahan Penyalahgunaan Pengadaan Barang dan Jasa (KP3B).

Tim tersebut beranggotakan Inspektorat Jenderal di Kemhan, TNI AD, TNI AL, TNI AU, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan memiliki koneksi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sumber: OKEZONE

Dubes Australia : Australia Menganggap Penting Hubungan Pertahanan Dengan Indonesia

Menhan RI Dan Australia.

Jakarta, DMC - Pemerintah Australia menganggap penting adanya hubungan yang dijalin antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia, khusus hubungan kerjasama dibidang pertahanan dan keamanan.
Demikian dikatakan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty saat kunjungan resminya ke Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro (26/1) di Kantor Menhan, Jakarta.

Ditambahkannya, bidang pertahanan merupakan bagian yang sangat vital dalam rangka menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan itu pemerintah Australia akan memberikan peranannya melalui kerjasama pertahanan untuk mewujudkan pengembangan kehidupan masyarakat yang lebih maju.

Dubes Australia juga menjelaskan, kerjasama pertahanan yang dimaksudkan ini nantinya akan dapat mencakup beberapa kerjasama seperti, pelatihan dan pertukaran personil, atau kerjasama strategi misi kemanusiaan bencana alam serta pasukan misi perdamaian dunia.

Pada kesempatan pertemuan itu, Dubes Australia mewakili pemerintahnya mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuan yang besar dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Queensland, Australia beberapa waktu yang lalu.

Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membicarakan dengan Perdana Menteri Australia Julia Gillard, perihal kemungkinan Pemerintah Indonesia akan mengirimkan personil TNI untuk membantu dalam penanganan bencana banjir tersebut.

”Bantuan ini diterima dengan baik dan pemerintah Australia menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Indonesia dalam membantu penanggulangan bencana banjir yang melanda di negeri kami. Inilah dukungan yang saling menguntungkan bagi kedua negara,” kata Dubes Australia.

Terkait beberapa kerjasama yang akan disepakati kedua negara, Duta Besar Australia mengharapkan agar bisa dilaksanakan saat kunjungan Menteri Pertahanan Australia ke Indonesia dalam jangka waktu dekat.
Sementara itu Menhan RI, Purnomo Yusgiantoro sangat berharap kunjungan kehormatan Menhan Australia Stephen Smith nantinya dapat membahas masalah-masalah kerjasama pertahanan, khususnya kerjasama penanganan keamanan Maritim di wilayah Samudera Hindia bersama dengan negara India.

Pada pertemuan itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro juga menyampaikan penjelasan seputar masalah Reformasi dan penegakan HAM yang telah mengalami kemjuan pesat dalam beberapa tahun sejak era reformasi 1998. Saat pertemuan itu Menhan yang didampingi oleh Dirjen Strahan, Mayjen TNI Puguh Santoso dan Kepala Puskom Publik Kemhan RI, Brigjen TNI I Wayan Midhio.

Sumber: DMC

AS Kecam Vonis Pelaku Video Kekerasan Papua

VIVAnews - Vonis ringan terhadap tiga anggota TNI penganiaya warga Papua, yang terekam dalam video, dikritik keras oleh Pemerintah Amerika Serikat. Vonis masing-masing 8,9, dan 10 bulan yang dijatuhkan hakim dianggap tak layak. Kritik tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Philip Crowley, dalam akun Twitter-nya, @PJCrowley, Rabu, 26 Januari 2011.

"Vonis yang dikeluarkan pengadilan militer Indonesia tidak merefleksikan keseriusan dalam penanganan kekerasan terhadap dua warga Papua seperti yang dipertontonkan dalam video tahun 2010," kata Crowley.

Ditambahkan Crowley, kondisi itu sangat memprihatinkan. "Indonesia harus memastikan angkatan bersenjatanya bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Kami sangat prihatin dan akan terus mengikuti kasus ini," tambah dia.

Pada sidang pembacaan vonis yang digelar Senin lalu, 24 Januari 2011, Majelis hakim Pengadilan Militer Jayapura yang diketuai Letkol Adil Karo-karo dan anggota Letkol Affandi dan Mayor Herry, menjatuhkan vonis penjara 10 bulan kepada Serda Irwan Riskiyanto sebagai Komandan Pos, yang bertanggung jawab penuh saat itu. Adapun Pratu Yakson Agu dijatuhi hukuman sembilan bulan dan Pratu Thamrin Mahangiri delapan bulan. Vonis itu dipotong masa tahanan.

Hakim memutuskan, ketiganya terbukti melakukan kekerasan dan menyiksa dua warga Papua bernama Anggun Pugukiwo dan Telenggen Gire pada 27 Mei 2010. Penyiksaan dilakukan di belakang Pos TNI Gurage Tingginambut Puncak Jaya, sesuai dengan yang terekam di video, yang lalu beredar di dunia maya.
Saat itu ketiga prajurit itu sedang bertugas di kampung Gurage, Distrik Tingginambut, Puncak Jaya.

Sumber: VIVA NEWS

DPR NILAI PENANGANAN PERBATASAN BERLEBIHAN

Anggota DPR dari Partai Golkar Agustina Basik Basik Mengenakan Baju Hijau.

Jakarta, 25/1/2011 (Kominfo-Newsroom) Anggota DPR dari Partai Golkar Agustina Basik Basik menilai penanganan perbatasan di daerah perbatasan dan pesisir berlebihan, lantaran penanganan tidak hanya melibatkan TNI AD tetapi ada beberapa penugasan perbantuan dari Kodam I Bukit Barisan, Kopassus dan sebagainya.

“Ini serasa bombatis selain dari TNI AD juga ada penugasan perbantuan seperti dari Kopassus,” katanya dihadapan sidang Paripurna, di Gedung Nusantara II, Selasa (25/1).

Menurutnya, masyarakat serasa tidak memiliki kebebasan seakan hidupnya dirampok oleh kehadiran petugas yang jaga di perbatasan maupun pesisir. “Bahkan kelihatan tumpang tindih terutama mereka yang membuat pos di sekitar perkampungan penduduk setempat,” tambahnya.

Dia menambahkan, pos perbatasan dibangun di tengah kampung menyebabkan masyarakat serasa diawasi. Karena itu, kata dia, sebaiknya bukan hanya di darat tetapi dilaut juga harus ditingkatkan pengawasannya.

Ini terkesan menghamburkan biaya saja, sedangkan terkait insiden perampasan senjata pada tanggal 14 Januari 2010 lalu, menurutnya kejadian perampasan tersebut tidak masuk akal karena sangat dekat dengan pos militer setempat.

“Kami meminta segera dibentuk tim dari kaukus Papua, maupun Otsus untuk menangani kasus ini,” pintanya.

Seperti diketahui, telah ditangkap seorang pelaku penyerangan Pos Pamtas Yonif 132 Bima Sakti di Kampung Nasem, Merauke, Papua, Pelaku berinisial WB ditangkap prajurit TNI di dalam Kampung Nasem dan selanjutnya diserahkan ke kepolisian untuk diperiksa.

Sumber: KOMINFO

Perlu Fasilitasi Pembiayaan Industri Strategis

Wamenhan Saat Mengunjungi Pabrik Pindad.

JAKARTA (Suara Karya): Kalangan DPR meminta pemerintah memberikan keringanan dalam rangka pembiayaan khusus industri strategis pertahanan. Dan jika mungkin, pembiayaan itu dilakukan dengan cara kontrak yang berkelanjutan.

Hal itu dikemukakan anggota Komisi I DPR Paskalis Kossay, dan Yoyoh Yusroh, secara terpisah, di Jakarta, kemarin. "Kami minta pemerintah memberikan keringanan pembiayaan khusus untuk industri strategis pertahanan, bahkan jika mungkin difasilitasi dengan kontrak `multi years`," kata Yoyoh Yusroh dalam surat elektroniknya di Jakarta, kemarin.

Dia menyebutkan, pembiayaan tersebut bisa berasal dari konsorsium perbankan dalam negeri dan bank-bank pemerintah. "Seharusnya konsorsium perbankan dalam negeri dan bank pemerintah bisa memberikan keringanan bunga. Ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk dukungan yang konkret nantinya jika RUU ini diundangkan," kata Yoyoh.

Kemampuan SDM anak negeri, tutur dia, di bidang industri strategis pertahanan dan keamanan cukup mumpuni dan bisa diandalkan jika pemerintah memiliki kemauan kuat. Hal senada dikemukakan Paskalis. Untuk itu, tutur dia, semua proses yang terkait perizinan dalam upaya revitalisasi industri pertahanan agar dipercepat prosesnya, terlebih sudah diundangkannya UU Pelayanan Publik.

"Kami juga mengingatkan pemerintah, perlu ada komitmen di dalam merealisasikan kebijakan pendanaan untuk produksi alat utama sistem senjata (alustsista). Selain itu, pemerintah harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik," katanya.

Capai Target

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yakin pembangunan kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF) dalam rangka memodernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) mencapai target. Catatan, pembangunan MEF harus diikuti percepatan penetapan pagu pinjaman.

Hal tersebut dikatakan Purnomo kepada wartawan usai pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2011 di Mabes TNI, Ciangkap, Jakarta, Rabu (19/1).

Rapim yang dibuka Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, mengambil tema Konsistensi Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum dan Reformasi Birokrasi TNI Guna Mendukung Tugas Pokok TNI. Selain itu, Rapim TNI diselingi pameran alat-alat pertahanan dari berbagai jenis senjata produksi dalam negeri.

Rapim itu sendiri dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat, KSAD Jenderal TNI George Toisutta, KSAL Laksamana TNI Soeparno, dan Kepala Staf Umum TNI Edi Hardjoko.

Peserta Rapim TNI 2011 sebanyak 142 orang dari jajaran pimpinan Mabes TNI, TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut, termasuk peninjau.

Sumber: SUARA KARYA

Bekas Nelayan Minta TNI Total di Bawah Presiden

Ist

Jakarta - Keberadaan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di Indonesia, dinilai menjadi alasan kenapa sampai terjadi pelanggaran batas wilayah, hingga pencurian hasil bumi di daerah perbatasan. Oleh karena itu, ada permintaan agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikembalikan di bawah Presiden RI, bukan lagi di bawah Kemenhan.

Permintaan datang dari seorang pedagang barang dan jasa Mohammad Riyadi Setyarto dan Rasma yang dulunya bekerja sebagai nelayan. Lewat Mahkamah Kosntitusi (MK) mereka mengajukan uji materi UU 34/2004 tentang TNI yaitu Pasal 3 ayat 2, Pasal 15 ayat 7, 8, 9, Pasal 66 ayat (2), Pasal 67, dan Pasal 68 ayat (2) yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Keduanya meminta agar TNI dikembalikan sepenuhnya ke presiden. Sebab mereka menilai pada prakteknya, banyak masalah yang terjadi saat TNI berada di bawah koordinasi Kementrian Pertahanan.

"Memberi peluang dan kesempatan asing untuk melanggar wilayah Indonesia, untuk mencuri hasil bumi," ujar M Riyadi di sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, (24/1/2011).

Menurut Riyadi, berlakunya pasal-pasal yang diajukan untuk diujimaterikan itu meningkatkan ancaman keamanan di wilayah perbatasan.

"Berlakuya pasal-pasal tersebut, meningkatkan ancaman keamanan meningkat di perbatasan. Pelanggaran wilayah tersebut. Ini melanggar hak warga negara kita. Dan sampai saat ini, pelanggaran wilayah tersebut masih berlangsung dan terus berlangsung sampai saat ini," tandasnya.

Riyadi mencontohkan penggunaan kapal perang asing di Ambalat pada 2005 silam, dan kasus penangkapan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan di Perairan Tanjung Berakit, Bintan pada pertengahan tahun silam.

"TNI di bawah Kemenhan, peralatan sistem pertahanan negara, performancenya menjadi kurang. Seharusnya TNI seperti semula, seperti di Pasal 10 UUD 45, maka penampilan performancenya akan membuat negara lain enggan melanggarnya. Karena TNI itu di bawah Kemenhan, menyebabkan keamanan dan perlindungan negara, menjadi berkurang, sehingga pelanggaran-pelanggaran itu terjadi," argumen Riyadi.

Menanggapi permohonan ini, hakim konstitusi Hamdan Zoelva meminta agar pemohon merombak permohonan. Sebab, permintaan pemohon tak bisa dipahami.

"Coba saudara melihat baik-baik contoh-contoh yang ada di MK ini, atau menunjuk kuasa hukum. Secara format saja tidak jelas. Apa yang saudara mohonkan, bagaimana kerugian kostitusional saudara, saya melihat ini belum jelas," ujar Hamdan.

Hamdan pun mempertanyakn permintaan yang diajukan pemohon perihal TNI yang dikembalikan di bawah presiden, dan tidak di bawah Menhan. Menurut Hamdan, Kementrian Pertahanan hanya sebagai koordinator dari kebijakan saja, termasuk sebagai pengatur anggaran.

"Itu tidak berubah itu. Menhan hanya mengenai penentuan kebijakan-kebijakan strategis, berkoordinasi dengan Kemenhan. Kemenhan bukan seperti Panglima TNI. Coba baca baik-baik. Kalau Pasal 3 ini, kan sama bunyinya dengan Pasal 10. Itu tidak ada kaitan dengan operasi atau keputusan perang," nasihat Hamdan.


Hal senada disampaikan Ketua Panel Ahmad Fadlil Sumadi. Ahmad Fadlil menilai permohonan yang disampaikan pemohon tak jelas."Tidak jelas soal kerugian saudara. Kerugian bukan karena UU, tapi lebih karena merupakan pencaharian yang saudara tekuni, bukan bersebab dari adanya norma. MK tidak mengadili fakta, kita tidak mengadili kasus. Tapi mengadili norma atau kaidah dalam UU," tutupnya.

MK pun memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya tersebut.

Sumber: DETIK

Tidak ada Kasus Mark Up Alutsista di TNI

JAKARTA--MICOM: Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul menyatakan sejauh ini belum ditemukan adanya kasus mark up dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di tubuh TNI.

"Sampai sekarang belum ada," kata Iskandar ketika dihubungi Media Indonesia, Senin (24/1). Setiap proyek pengadaan alutsista, imbuhnya, selalu merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Setiap kegiatan, ada lelang, tender, dengan tim yang sudah dibentuk. Itu kan payung hukumnya. Tidak ada satu pun kegiatan di TNI yang tidak melaksanakan Kepres 80," tandasnya.

Ketika ditanya mengenai pernyataan Presiden dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri pada Jumat (21/1) lalu yang mengimbau agar praktik-praktik penggelembungan biaya dihentikan, Iskandar mengatakan bahwa maksud Presiden adalah agar jangan sampai terjadi hal seperti itu.

Ia mengatakan Presiden tidak pernah mengeluarkan kata hentikan. "Tidak ada kalimat "hentikan" itu. Aku merekam, tidak ada kalimat "hentikan, Itu instruksi agar dana yang sudah diberikan untuk alutsista dan sebagainya, jangan ada mark up," tuturnya.

Hal-hal seperti itu, kata Iskandar, sudah tidak ada lagi. "Tidak ada lagi. Kita sudah memiliki paradigma baru," katanya.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Gaji Minim, TNI Pilih Wirausaha

Liputan6.com, Bogor: Gaji pas-pasan rupanya tidak menyurutkan juang sebagian orang. Di Cibinong, Bogor, sejumlah anggota TNI berwirausaha demi mencukupi kebutuhan hidup.

Sedikitnya 1.800 anggota TNI Divisi Infanteri I itu memulai bisnis sendiri sejak satu tahun terakhir. Berbagai usaha tersebut antara lain berkebun, beternak, hingga bisnis tambak ikan. Hampir tidak ada lahan kosong di sekitar permukiman TNI yang dibiarkan kosong.

Hasil usaha dijual kembali pada keluarga TNI dengan harga yang lebih murah dari pasar. Sedikitnya 50 kilogram telur ayam dijual setiap hari, sementara sayur dan ikan dipanen setiap empat bulan.

Tak hanya itu, terdapat pula sebagian usaha yang sepenuhnya gratis seperti jasa cukur rambut dan air isi ulang. Kebiasaan ini membuat atmosfer kekeluargaan terasa begitu kental.

Di tengah luasnya lahan dan terbatasnya penghasilan, inilah pilihan yang mereka ambil. Mereka memilih tak berkeluh kesah, walau belum lama ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 'curhat' terkait gajinya yang tidak kunjung naik.

Sumber: LIPUTAN 6

Cegah Mark-Up, Pengadaan Alutsista Gunakan Harga Pabrik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - TNI Angkatan Darat berkomitmen untuk mencegah tindakan mark-up dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan barang di lingkungan TNI AD. Pencegahan itu dilakukan dengan penggunaan harga pabrik dalam setiap melakukan pengadaan alutsista.

"Setiap pengadaan itu harus dengan harga dari pabrik. Jadi, harga pabrik patokannya, bukan harga rekanan," kata Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (TNI) George Toisutta di sela Rapat Pimpinan TNI AD 2011 di Mabes TNI AD, Senin (24/1).

Rapim itu dihadiri Panglima Kodam se-Indonesia. Menurut George, melalui harga pabrik itu bisa dihitung berapa ongkos pengiriman dan ongkos lainnya. Dia menegaskan, mark-up belum pernah ditemukan di lingkungan TNI AD. "Di Angkatan Darat belum kita temukan (mark-up)," kata George.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan TNI agar tidak melakukan penggelembungan biaya alias mark-up dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Presiden meminta TNI konsisten dengan program yang dimilikinya.

"Hentikan praktik penggelembungan biaya atau mark up pada pengadaan alutsista," kata Presiden ketika memberi pembekalan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Balai Samudera, Jumat (21/1). Rapim itu dihadiri seluruh pimpinan TNI dan Polri dari pusat maupun daerah.

Presiden menambahkan, TNI jangan sampai terpengaruh pihak lain dalam pengadaan barang atau alutsista. "Konsisten dengan apa yang sudah diprogramkan. Kalau ada rekanan yang menawarkan sistem A, jangan berubah dari yang sudah direncanakan," kata Presiden.

Presiden meminta TNI dan Polri agar menggunakan anggaran dengan baik. Terkait dengan pengadaan alutsista, Presiden berpesan kepada TNI agar menggunakan sumber-sumber dalam negeri. Indonesia harus mengejar ketertinggalan dari negara lain.

Sumber: REPUBLIKA