PASUKAN KHUSUS CHINA AKAN BERLATIH DENGAN KOPASSUS

Ist

Wadanjen Kopassus Brigjen TNI Agus Sutomo mewakili Danjen Kopassus menerima Kunjungan Komandan Pasukan Khusus China di ruang rapat Makopassus Cijantung Jakarta, Kamis (20/1). Kunjungan tersebut dalam rangka lebih meningkatkan hubungan kerjasama Pasukan Khusus kedua negara.

Wadanjen Kopassus menyampaikan bahwa kerjasama yang dilaksanakan diantaranya di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pertukaran kunjungan oleh para Perwira, pendidikan,latihan bersama serta transfer teknologi. Pada kesempatan yang sama, Komandan Pasukan Khusus China menyampaikan perlunya terus membangun program yang lebih nyata di bidang pendidikan, latihan dan pertukaran informasi tentang teknologi oleh militer kedua angkatan.

Kerjasama yang lebih luas lagi antara kedua negara yang perlu terus dibangun adalah upaya menciptakan kawasan Asia dan ASEAN yang aman dan stabil. Dalam kesempatan ini, Komandan Pasukan Khusus China juga memberikan apresiasi atas sambutan yang hangat dan akan meningkatkan kerjasama dibidang militer khususnya Pasukan Elit kedua Negara.

Dalam menerima kunjungan kehormatan ini, Wadanjen Kopassus didampingi Pamen Ahli, Dangrup 3/Kopassus, Dansat 81/Kopassus, Para Asisten Danjen dan Kabalak Kopassus. Sebelum mengakhiri kunjungan, Komandan Pasukan Khusus China yang didampingi oleh Stafnya melakukan pertukaran cinderamata serta foto bersama.

Sumber: KOPASSUS

Kedutaan AS Jawab Wikileaks, Soal Kopassus

Presiden Obama tiba di Jakarta (AP Photo/Charles Dharapak).

VIVAnews - Beberapa hari lalu, sejumlah media melansir dokumen yang dibocorkan Wikileaks bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pelarangan Kopassus latihan di Amerika Serikat dihentikan supaya Presiden Amerika Serikat Barack Obama bisa berkunjung ke Indonesia. Hari ini, Kedutaan Besar Amerika Serikat menyatakan, bocoran memo itu tak bisa dikonfirmasi.

"Mengenai Wikileaks, yang mana kami tak bisa mengkonfirmasi keaslian dokumen-dokumen itu, kami memastikan bahwa kunjungan Presiden Obama adalah atas undangan Pemerintah Indonesia," kata Corina R Sanders, Pejabat Atase Pers Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, kepada VIVAnews, Senin 20 Desember 2010.

Sanders menjelaskan, pelanjutan kerjasama dengan Kopassus bukan syarat kehadiran Obama di Indonesia. Kebijakan mengakhiri larangan adalah berdasarkan hukum Amerika Serikat dan perubahan demokratis yang terjadi di Indonesia serta reformasi di Kopassus, kata Sanders.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal I Wayan Midhio juga sudah menyatakan, soal SBY meminta Amerika menghentikan pelarangan pelatihan Kopassus di Amerika, menurut Midhio, terlalu dibesar-besarkan. Presiden SBY, kata Midhio, tak mungkin mengorbankan politik luar negeri hanya karena masalah Kopassus.

"Setahu saya, bukan begitu. Presiden SBY tetap ingin menggalang kerjasama yang bebas dengan negara lain. Masalah Kopassus itu hanya masalah kecil," katanya.

Dan terbukti, kata Midhio, Indonesia dan Amerika Serikat menggalang kemitraan strategis komprehensif yang menyangkut banyak bidang, bukan hanya militer. "Kalau mereka (Amerika Serikat), membesar-besarkan masalah Kopassus, itu urusan mereka," kata Midhio.

Sumber: VIVA NEWS

Renumerasi Kemhan/TNI masih tertahan di Kemkeu

Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan proses remunerasi atau kenaikan tunjangan kerja jajaran Kemhan dan TNI masih dalam proses perhitungan kebutuhan anggaran oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu).

"Masalah remunerasi bolanya sudah di Kemenkeu. Dia sedang menghitung grade. Kalau dari kita dan TNI semua data sudah kita serahkan. Mereka sedang kerja keras berapa yang dikasih untuk Kemhan dan TNI," kata Dirjen Renhan Marsekal Muda TNI Bonggas Silaen, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/12).

Menurutnya, besaran yang dibutuhkan untuk remunerasi Kemhan dan TNI mencapai anggaran Rp17,8 triliun. Diharapkannya, proses reformasi birokrasi yang berimplikasi terhadap kenaikan tunjangan kinerja itu akan selesai pada akhir 2010.

Terkait pernyataan Menpan bahwa belum bisa turunnya remunerasi karena reformasi birokrasi Kemhan belum berjalan dan masih ada kebocoran, Bonggas membantah dengan reaksi keras.

"Itu tidak benar, justru Kemhan dan TNI bertahan supaya brevet khusus dan harus dibayar. Kalau tunjangan brevet dihapus nggak ada lagi yang mau jadi pilot, Kopassus. Jadi kami minta ini harus tetap ada. Bisa dibayangkan kalau gak ada tunjangan penerbang. Ini sebenarnya yang menjadi perdebatan. Kemenkeu menyamakan ke mereka. TNI beda, ada kopassus, penyelam, paskhas, penembak ulung, jihandak," papar dia.

Sumber : PRIMAIRONLINE

Menhan: Kopassus Bisa Latihan Sendiri

Ist

Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoto menyangkal Indonesia pernah melobi Amerika Serikat (AS) agar mencabut larangan pelatihan Kopassus seperti disebut dalam dokumen WikiLeaks. Indonesia sama sekali tidak tergantung kepada siapapun.

"Kita punya lahan yang luas di Indonesia. Kita bisa latihan sendiri," kata Purnomo saat ditemui usai Gerak Jalan Memperingati Hari Bela Negara di Kemenhan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (18/12/2010).

"Sebetulnya hubungan antara negara pada prinsipnya adalah kesetaraan. Sama derajatnya. Tidak ada ketergantungan," lanjut mantan Menteri ESDM ini.

Menurut Menhan, Indonesia bisa saja latihan perang dengan AS atau negara lain. Kopassus memiliki keunggulan perang hutan, sedangkan militer negara lain jago dalam perang kota.

"Jika dijalin kerjasama antar dua negara bisa saling menguntungkan," terang dia.

Wikileaks menyatakan Indonesia telah gencar melakukan lobi-lobi agar pemerintah AS mencabut larangan pelatihan Kopassus. Upaya itu banyak didukung Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Jakarta.

Dalam kabel diplomatik Kedubes AS pada April 2007 disebutkan, hubungan militer Australia dengan Kopassus merupakan alasan untuk mencabut larangan pelatihan Kopassus. "Mitra-mitra Australia kita mendorong kami untuk melanjutkan pelatihan untuk Kopassus," demikian bunyi kabel tersebut.

Namun berbagai kabel lainnya juga merinci keprihatinan AS untuk melanjutkan kerjasama dengan Kopassus. Dalam kabel Oktober 2007, Kedubes AS menyampaikan pada Washington bahwa Indonesia tidak mengadili pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu secara konsisten.

Tahun lalu, atau sekitar enam bulan sebelum AS mencabut larangan pelatihan Kopassus, seorang pejabat senior AS, Bill Burns mengatakan, keterlibatan dengan Kopassus tetap merupakan isu yang rumit dan kompleks. Terlebih lagi karena masih banyak pihak di Washington, termasuk di Kongres AS yang punya keprihatinan serius soal akuntabilitas atas tindakan-tindakan Kopassus di masa lalu.

Pemerintah AS memberlakukan larangan pelatihan Kopassus sejak tahun 1999 lalu. Larangan itu diberlakukan terkait buruknya catatan HAM Kopassus. Kopassus dianggap bertanggung jawab atas kasus-kasus pembunuhan dan penyiksaan warga sipil selama konflik di Aceh dan Timor Timur.

Sumber: DETIK

Menhan Bantah Bantuan Dana

JAKARTA--MICOM: Menteri pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro membantah menerima bantuan dana dari Amerika Serikat (AS) untuk Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Sebagaimana yang tertera dalam dokumen yang dibeberkan oleh situs Wikileaks yang menyatakan Indonesia meminta bantuan dana untuk Kopassus dilanjutkan sebelum Presiden AS Barack Obama datang.

"Kan sudah diumumkan oleh Sekretaris Gates sebelumnya Obama datang, sekarang sudah tidak ada masalah lagi," ujar Menhan di kantor presiden, Jakarta, Jumat (17/12).

Menhan menyatakan, dalam kerangka kerja itu, Indonesia dan AS dalam posisi sejajar. "Kami ikut treatment di dalam framework arrangement dengan AS yang mengatakan kami itu sejajar. Kami minta, mereka minta, sama saja. Kami tidak memaksa kepada mereka," tukasnya.

Sumber: MEDIA INDONESIA

WikiLeaks: RI Desak AS 'Pulihkan' Kopassus

VIVAnews - Indonesia dikabarkan tak bersedia menerima kunjungan Presiden Barack Obama kecuali Amerika Serikat (AS) mencabut larangan pelatihan bagi satuan elit Kopassus. Pencabutan ini juga dipandang penting untuk melindungi kepentingan Amerika.

Demikian menurut laman harian Australia, The Age, yang mengklaim mendapat bocoran eksklusif dari WikiLeaks atas memo diplomatik AS menyangkut isu Kopassus itu, Jumat 17 Desember 2010. Laporan itu diduga berasal dari Kedutaan AS di Jakarta dan dikirim ke Washington DC pada Januari 2010.

Menurut The Age, enam bulan setelah keluar memo itu, AS sepakat untuk melanjutkan latihan dengan Kopassus, setelah dilarang sejak 1999. Kebijakan mendapat kritik dari kalangan pembela HAM karena satuan elit Indonesia itu terlibat dalam pelanggaran HAM, diantaranya kekerasan di Timor Timur dan Papua.

Menurut memo itu, Kedubes AS di Jakarta menilai permintaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas pencabutan larangan itu harus dipenuhi untuk menjamin bahwa militer dan keamanan Indonesia akan melindungi kepentingan Amerika, termasuk kerjasama dalam perang melawan terorisme.

Memo itu juga menyebut bahwa hubungan militer yang lebih dekat dengan kedua negara akan mendorong reformasi lebih lanjut di tubuh militer Indonesia.

"Presiden Yudhoyono [SBY] dan pejabat senior Indonesia lainnya telah menegaskan kepada kami bahwa SBY melihat isu pelatihan Kopassus ini merupakan ujian bagi hubungan bilateral, dan beliau percaya bahwa kunjungan Presiden Obama tidak akan sukses kecuali isu ini diselesakan sebelum kunjungan," demikian penggalan memo yang dibocorkan WikiLeaks kepada The Age.

Pada kunjungan ke Jakarta Juli lalu, Menteri Pertahanan AS, Robert Gates, mengatakan bahwa AS perlu membuka lagi hubungan dengan Kopassus. Ini "sebagai dampak reformasi militer Indonesia dalam satu dekade terakhir, profesionalisme TNI yang terus berlangsung dan langkah-langkah yang telah dilakukan Kementrian Pertahanan [Indonesia] atas isu HAM,'" demikian laporan itu.

Pada November lalu, Obama akhirnya datang ke Jakarta.

Sumber: VIVANEWS

Menghapus Keangkeran Kopassus...

Kopassus

Menyebut Markas Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Cijantung, Jakarta, bagi sebagian orang bisa membuat bulu kuduk ”merinding”. Selain catatan emas dalam sejarah Indonesia, sejak masih bernama Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat dan Komando Pasukan Sandi Yudha, ada juga kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dituduhkan kepada anggota Kopassus pada masa Orde Baru.

Namun, Jumat (26/11), ada sedikit upaya mengendurkan kejerihan itu. Sejak pagi, lapangan di depan Markas Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus) diisi wartawan yang senam bersama prajurit. Acara dilanjutkan dengan menonton bagaimana penerjun Kopassus bisa mendarat dengan tepat di panggung empuk berukuran 2 meter x 2 meter. Lalu, dilanjutkan dengan mencoba senapan standar antiteror MP5 dengan peluru betulan.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Widjanarko sudah lama merencanakan acara itu. Salah satu tujuannya untuk membuat Kopassus tidak lagi ”seangker” sebelumnya. Tuan rumah, Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal TNI Lodewijk F Paulus menyambut rencana ini.

Lodewijk dengan santai menegur wartawan satu per satu dan melayani berbagai wawancara. Sesekali ia berkomentar. ”Wah, tak ikut senam, nih. Tak keringatan,” katanya kepada seorang wartawan yang terlambat.

Ia juga mendampingi beberapa wartawan yang dengan sukacita bergantian mencoba menembak dengan peluru tajam pada sasaran tembak di lapangan latih Kesatrian ini.

Komandan Satuan Antiteror 81 Letnan Kolonel (Inf) Nyoman Cantiaca bercerita, MP5 adalah senjata yang digunakan oleh hampir semua satuan antiteror di seluruh dunia. ”Soalnya praktis. Laras pendek. Jadi, cocok dengan ruangan kecil,” ujarnya.

Suasana santai terasa di Markas Komando Kopassus. Lodewijk juga dengan santai melayani berbagai wawancara, mulai dari fasilitas alat untuk Kopassus hingga masalah kerja sama dengan Amerika Serikat dan peranan anggota Kopassus dalam membantu penanganan bencana di Tanah Air.

Apa Kopassus membutuhkan senjata baru? ”Ada tiga kemampuan komando, para komando, dan penanggulangan teror. Tiga satuan ini mempunyai karakter yang berbeda. Nah, berkaitan dengan persenjataan itu, kita coba sesuaikan terus. Untuk para komando dukungan dari Pindad tidak masalah. Sandi Yudha dan Gultor yang coba kita pelihara terus sehingga level kita pada strata internasional terjaga,” kata Lodewijk.

Ia melanjutkan, ”Bulan depan ada 12 dari AS yang datang ke sini untuk bicarakan hal teknis, terkait pendidikan. Bulan depannya lagi, saya yang akan ke AS untuk membicarakan langkah pelaksanaannya.”

Di sela-sela percakapan, dia tidak henti-hentinya menawarkan makanan. ”Ini ada nasi goreng, kerupuk, kikil. Juga ada mi ayam,” ujar Lodewijk. Terasa tak ada keangkeran di tubuh Kopassus, seperti yang dikenal selama ini.

Sumber : KOMPAS

Kopassus akan Perbarui Persenjataan

Satuan antiteror Kopassus sudah dilengkapi senapan H&K MP5

Jakarta (ANTARA News) - Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD akan segera memperbarui persenjataan perorangan bagi para personelnya meski tetap mempertimbangkan anggaran yang tersedia.

Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI Paulus Lodewijk disela olah raga bersama kalangan media massa di Markas Komando Kopassus, Jumat, mengatakan, pengadaan senjata perorangan seperti senapan dan pistol itu tetap disesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah.

"Sebenarnya Alustistanya tidak mahal-mahal sekali karena satuan khusus kita berkaitan dengan teknologi maka kita juga harus menyesuaikan dengan teknologi senjata yang berkembang di luar," katanya.

Pengembangan kekuatan termasuk melengkapi persenjataan perorangan bagi personel baret merah, tambah Paulus Lodewijk, sesuai dengan kebijakan kekuatan pokok minimum.

"Jadi bukan mengurangi, tetapi meningkatkan secara bertahap kekuatan yang ada disesuaikan rencana strategis yang disetujui. Yang jelas Kopassus akan mendapat penambahan anggaran. Secara otomatis ada penambahan alutista," tuturnya.

Sebagai pasukan khusus, Kopassus dilengkapi berbagai perlengkapan dan persenjataan sangat canggih dan modern.

Semisal untuk membaca peta, tidak lagi menggunakan lagi Kompas Prisma, tapi GPS (Global Positioning System) yang langsung berhubungan dengan satelit.

Sedangkan untuk satuan antiterornya sudah dilengkapi senapan H&K MP5, yang merupakan standar pasukan khusus terbaik di dunia seperti yang digunakan oleh Green Beretts, Delta Force, Navy Seal, GSG 9 Jerman, SAS dan lain-lain.

Sementara untuk pistol yang dipakai Beretta 9 mm (45). Selain itu juga berbagai macam kaliber lainnya seperti kaliber 22 mm (pistol kecil).

Kopassus punya peralatan terjun payung tercanggih untuk melakukan HALO (High Altitude Low Opening) dan HAHO (High Altitude High Opening) yang memakai masker oksigen dan lain-lain.

Dengan peralatan terjun itu, pasukan dapat terjun dari ketinggian sekitar 10.000 kaki.

Pasukan ini juga dilengkapi peralatan pendaratan pantai (memiliki LCR/Landing Craft Rubber/perahu karet dengan mesin yang hampir tanpa bunyi, yang digunakan untuk operasi penyusupan di malam hari), menyelam (dilatih seperti UDT, Underwater Demolition Team US Navy), team Daki Serbu ( yang baru saja menaklukkan Himalaya dan dikenal di luar sebagai PPGAD/Persatuan Pendaki Gunung TNI AD).

Sumber: ANTARA

Indonesia-China Jajaki Kerja Sama Pasukan Khusus

Kopassus

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia tengah menjajaki kerja sama pasukan khusus dengan Republik Rakyat China, sebagai bagian dari kesepakatan kerja sama pertahanan kedua negara.

Wakil Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan kepada ANTARA di Jakarta, Jumat, pihaknya telah mengirimkan tim ke Negeri Tirai Bambu untuk melihat fasilitas pendidikan dan latihan pasukan khusus di negara itu.

"Kita jajaki segala kemungkinan bentuk kerja sama yang akan dilakukan antara pasukan khusus TNI dengan China," katanya, menambahkan.

Sjafrie mengatakan, kerja sama antarpasukan khusus TNI dan militer China itu bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, apakah pendidikan berupa tukar menukar perwira dan tamtama atau latihan bersama.

"Ini sedang kita kaji segala aspeknya," ujarnya.

Yang jelas, lanjut Sjafrie, kerja sama pasukan khusus antara militer Indonesia dan China antara lain menyangkut kerja sama pemberantasan terorisme.

"Ya pastinya, terkait dengan tugas-tugas dan peran pasukan khusus. Inkonvensional," tambah dia.

Indonesia dan China sepakat membicarakan lebih lanjut dalam forum konsultasi bilateral pada Desember 2010 yang membahas seluruh tahapan kerja sama pertahanan kedua negara yang telah disepakati kedua pihak.

"Dalam forum itu, kita akan kaji apa saja yang telah dikerjakan bersama dan bagaimana tindak lanjutnya," kata Sjafrie.

Indonesia-China menandatangani kerja sama pertahanan pada 7 November 2007.

Kesepakatan kerja sama itu ditandatangani menteri pertahanan kedua negara saat itu yakni Menteri Pertahanan RI Juwono Sudarsono dan Menteri Pertahanan China Cao Gangchuan.

Sumber: ANTARA

Kunjungan Obama ke Indonesia Masih Sesuai Rencana

US Pacom Bersama Kopassus

JAKARTA (Suara Karya): Juru Bicara Presiden Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, hingga saat ini kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia masih sesuai dengan rencana. Dengan kata lain, tidak terpengaruh dengan kondisi Indonesia yang sedang terkena bencana.

"Kita bangun perencanaan masih sesuai dengan yang kita harapkan, kondisi membaik," katanya di Kantor Kepresidenan, Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/11).

Menurut Teuku, hingga saat ini program dan rencana kenegaraan sudah difinalkan, namun lokasi pasti pertemuan masih dirahasiakan.

Untuk diketahui, Presiden Amerika Serikat Barack Obama akan mengunjungi Indonesia pada 9 November. Presiden dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal dan akan melakukan public speech di Universitas Indonesia.

Menurut dia, dari hasil pembicaraan dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Obama akan tiba tanggal 9 November petang. Kegiatan kemudian dimulai dengan acara kenegaraan, yaitu pembicaraan bilateral kemudian jamuan santap malam dan konferensi pers.

Hingga saat ini, menurut dia, belum ada informasi penundaan kunjungan Obama yang sebelumnya dua kali batal. "Nanti kita lihat," kata dia.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden AS Barack Obama, tidak lagi memfokuskan kerja sama pasukan khusus kedua negara sebagai pembahasan utama. Sebab, substansi melanjutkan kerja sama Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat dengan pasukan khusus AS sudah pada level pembahasan komando operasional. "Jadi, sifat pembahasannya sekarang ini bukan lagi head of state, namun ke arah operasional," ujar Purnomo di Jakarta, Jumat (5/11).

Ia menjelaskan, pembicaraan rencana kerja sama pasukan khusus TNI dengan pasukan khusus militer AS sudah dimulai ketika pemilik perusahaan Microsoft terbesar di dunia, Bill Gates, menemui Presiden SBY di Jakarta, Mei 2010.

"Pembicaraan rencana kerja sama itu sudah ada. Bahkan Gates telah mengatakannya saat berada di Indonesia dan bertemu langsung dengan Presiden SBY. Karena itu, sekali lagi saya katakan bahwa pembahasan rencana kerja sama itu bukan lagi pemimpin negara, melainkan sudah dilanjutkan pada teknis kerja sama," ujarnya.

Melanjutkan pembahasan rencana kerja sama itu, The United States Pacific Command (USPACOM) mengundang Komandan Jenderal (Dajen) Kopassus dalam waktu dekat ini. Pertemuan Danjen Kopassus dengan Komandan US Pacom utuk membahas rencana teknis dan operasional.

Menurut dia, kerja sama Kopassus dengan US Pacom penting dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Salah satu bentuk kerja sama itu adalah di bidang pendidikan dan latihan operasional. SDM pasukan khusus yang dimiliki TNI harus terus dikembangkan. "Hal itu penting karena kemajuan teknologi berlangsung sangat cepat, sehingga personel pasukan khusus tidak boleh ketinggalan," ujar Menhan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kementerian Pertahanan Pos M Hutabarat mengatakan, pembahasan rencana kerja sama militer Indonesia dengan militer AS sudah lebih terfokus pada pembahasan teknis. Misalnya, pembahasan utama menyangkut teknis latihan khusus.

"Beberapa pembicaraan yang dilakukan terfokus adalah bagaimana hubungan Kopassus dan AS dalam hal latihan khusus. Ini bisa segera dilakukan. Untuk memulainya telah dilakukan hubungan yang lebih baik dalam rangka bagaimana kita kembali bersama AS dalam hal special force," katanya. Pemerintah AS telah menunjuk Bob Share sebagai vocal point untuk menindaklanjuti hubungan militer Indonesia dengan AS.

Sementara itu sebanyak 8.056 personel Polda Metro Jaya akan dikerahkan, ditambah 5.974 personel polda Jawa Barat, 849 personel Polda Banten, dan 3.500 personel Polda Jawa Tengah untuk mengawal kedatangan Presiden AS Barack Obama.

Polri akan mengawal para pendemo saat berunjuk rasa menyambut kedatangan Barack Obama ke Indonesia.

Sumber: SUARA KARYA

Anggota Kopassus Belajar HAM

Jakarta - Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD mengelar penataran hukum humaniter dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan pemahaman soal hukum dan HAM yang baik, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran HAM yang dilakukan personel Korps Baret Merah tersebut.

"Dengan memahami masalah HAM, diharapkan masing-masing prajurit bisa menghindari dari pelanggaran HAM," ujar Danjen Kopassus, Mayjen TNI Lodewijk F Paulus saat menutup penataran ini.

Demikian informasi dari penerangan Kopassus yang diterima detikcom, Sabtu (30/10/2010).

Dalam penataran yang digelar di Pusdikpassus, Batujajar, Kopassus menggandeng International Comitte of the Red Cross (ICRC) dari Norwegia. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi internal untuk menjunjung tinggi HAM dan meningkatkan kemampuan anggota untuk memahami hukum humaniter dan hukum HAM.

"Agar prajurit TNI dari tingkat perwira sampai tamtama memiliki pemahaman yang sama tentang HAM berikut cara penyelesaiannya," terang jenderal bintang dua ini.

Lodewijk menambahkan kejahatan yang serius tidak boleh dibiarkan dan hukum yang efektif harus ditegakkan atau dijamin dengan mengambil tindakan-tindakan pada tingkat nasional dengan mengupayakan kerjasama internasional.

Dia pun berharap agar para peserta penataran ini menyebarluaskan pemahaman ini kepada prajurit TNI yang berada di satuan-satuannya, guna mempercepat peningkatan kesadaran hukum prajurit.

"Diharapkan para prajurit TNI memahami dan mendorong kesadaran yang tulus untuk mematuhi rambu-rambu hukum yang berlaku, agar pelaksanaan tugasnya dapat berjalan efektif dan tidak ragu-ragu agar terhindar dari pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)," pesan Lodewijk.

Sumber: DETIK

Danjen Kopassus Terima Kunjungan Kasad Korsel

Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI AD, Mayor Jenderal TNI Lodewijk F. Paulus menerima kunjungan Kasad Korea Selatan Jenderal Eui Don Hwang di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta, Senin (25/10).

Menurut Danjen Kopassus, kunjungan Kasad Korea Selatan ke Kopassus memiliki arti yang sangat penting sebagai media komunikasi dan saling bertukar informasi. Juga mempererat jalinan hubungan saling pengertian dan kerjasama antara kedua angkatan bersenjata, khususnya antara Kopassus dengan Angkatan Darat Korea Selatan.

"Kunjungan ini juga bermanfaat untuk saling berbagi pandangan terhadap perkembangan teknologi persenjataan dan taktik pertempuran," kata Danjen Kopassus seperti dilansir dalam siaran pers Bagian Penerangan Kopassus yang diterima Jurnal Nasional.

Danjen Kopassus juga menjelaskan tentang Keberadaan Kopassus dalam struktur organisasi TNI AD sebagai salah satu kompartemen strategis mencakupi seluruh wilayah NKRI. Oleh karena itu, Kopassus menjalankan fungsi sebagai satuan elit yang selalu siap menghadapi gangguan baik dari luar maupun dalam negeri.


Sebelumnya, Kasad Republik Korea juga melakukan kunjungan kehormatan ke Mabes TNI yang diterima Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono.

Sumber: Jurnal

Foto News: Kopassus dan SAS Latihan Antiteror

Latihan bersama ini juga melibatkan peralatan tempur, salah satunya helikopter. Kopassus dan SAS dengan sigap turun dari helikopter.


Kopassus dan SAS yang membawa senjata laras panjang dan mengenakan rompi anti peluru berlari untuk membebaskan para penumpang uang disandera teroris.


Latihan bersama bertajuk Dawn Komodo-10 ini melibatkan 50 personel Kopassus dan 20 personel SAS.


Robot penjinak bom juga dihadirkan dalam latihan bersama di Bandara Ngurah Rai ini.

Sumber: DETIK FOTO

Kopassus Gelar Latihan Penanggulangan Teroris di Bandara Ngurah Rai

illustrasi (foto: berita hankam)

Denpasar - Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat bakal menggelar latihan penanggulangan terorisme di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Latihan ini melibatkan Pasukan Khusus Australia (SAS).

Demikian disampaikan General Manager Angkasa Pura Bandara Ngurah Rai Heru Legowo pada jumpa pers di kantornya, Minggu (26/9/2010).

Latihan gabungan antiteroris ini bakal digelar pasukan kedua negara di Terminal Internasional Bandara Ngurah Rai pada Rabu (28/9/2010). Latihan ini dipimpin oleh Komando Jenderal Kopasus Mayor Jenderal Lodewijk F. Paulus. Sedangkan SAS dipimpin Jenderal Mc Owen.

Latihan tersebut melibatkan 300 personel dari kedua pihak. Mereka latihan membebaskan sandera yang ditawan di dalam terminal internasional. Pelaku menyandera penumpang yang dibajak dari pesawat tujuan Jakarta-Denpasar-Perth.

Personel yang terlibat dalam latihan ini, di antaranya Kopassus 69 personel, SAS 25 personel. Personel pendukung dari Kodam IX Udayana, Kesdam, Kodim, Angkasa Pura I Ngurah Rai. Kendaraan pendukung adalah Helikopter Bolcow, Helikopter Bell, dan Helikopter ME 17.

"Latihan ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Bandara Ngurah Rai berupaya memberi rasa aman kepada wisatawan mancanegara dan masyarakat," kata Legowo.

Sumber: DETIK

Kopassus Tiba di Medan

BERANGSUR NORMAL: Polisi berjaga-jaga di Mapolsek Hamparan Perak, Deli Serdang, kemarin. Pelayanan di Mapolsek ini mulai normal pascapenyerangan kelompok bersenjata beberapa hari lalu.


MEDAN (SINDO) – Pengejaran teroris di Sumatera Utara (Sumut) tak hanya ditangani tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror (AT) Mabes Polri dan pasukan khusus Mabes TNI, juga melibatkan Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Upaya pengejaran teroris yang diduga sebagai pelaku penyerbuan Markas Polsek Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, Sumut, beberapa waktu lalu, terus dilakukan.Komando Pasukan Khusus (Kopassus) kemarin telah tiba di Medan untuk bertugas membantu penangkapan pelaku. Pasukan Kopassus ini akan ditempatkan di sejumlah wilayah dan titik-titik rawan di Sumut. Mereka saling berkoordinasi dengan Densus 88 Antiteror Mabes Polri dan tim Polda Sumut. Berdasar informasi yang berhasil dihimpun SINDO di lapangan, pasukan Kopassus yang ditugaskan untuk mengejar teroris ini tiba di Bandara Polonia Medan kemarin siang (25/9).

Jumlah pasukan yang diturunkan ke Medan tidak diketahui pasti. Menurut sumber intelijen yang ikut pengejaran teroris di Medan, sekarang ini petugas yang dilibatkan, yakni Kopassus, TNI, dan Polri.Seluruh tim dibagi tugas dan ditempatkan di beberapa daerah. Satu sama lainnya saling berkoordinasi untuk mengetahui perkembangan. Dalam tugas ini, seluruh anggota dilengkapi senjata lengkap dan alat komunikasi.“Direncanakan hampir semua pihak akan diturunkan, termasuk Kopassus,” ujar sumber tersebut. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Oegroseno membenarkan bahwa mereka akan dibantu tim Kopassus. Mengenai bentuk keterlibatan dan tugas operasi yang dilakukan Kopassus, masih menunggu kesepakatan bersama.

“Sejauh ini masih didiskusikan dengan pihak-pihak terkait, termasuk bersama Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Leo Siegers,” tandasnya. Oegroseno menambahkan, Poldasu sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan pihakpihak berwenang untuk melibatkan pasukan elite TNI dalam merepresif teroris apabila diperlukan. Pasukan-pasukan elite itu, seperti Detasemen Jal Mangkara TNI AL, Detasemen Bravo 90 TNI AU, Detasemen Penanggulangan Teror (Gultor) Kopassus TNI AD. Yang pasti, menurut mantan Kadiv Propam Mabes Polri ini, dalam penanganan pengejaran tersebut, penyelidikan tetap dilakukan mereka. “Jika memang nantinya diperlukan, akan kami koordinasikan. Itu pun nantinya akan dilakukan koordinasi untuk pencegahan karena penyelidikan tetap polisi yang melakukannya,” tandasnya.

Selain itu, kepolisian berencana berkoordinasi dengan pihak imigrasi yang berada di daerah Sumut dan kepolisian luar negeri untuk membantu mengungkap jaringan yang diduga teroris tersebut. “Kalau nantinya juga bisa koordinasi dengan imigrasi untuk mencegah dari penggunaan paspor. Bila perlu, kami koordinasikan dengan pihak Kepolisian Diraja Malaysia ataupun Singapura,” paparnya. Sementara itu,Tim Penanganan Terpadu Pemberantasan Teroris Polda Sumut terus memburu pelaku hingga kawasan pesisir pantai timur Sumatera dan perairan Sumut. Ketua Tim Penanganan Terpadu Pemberantasan Teroris Poldasu yang juga Wakil Kepala (Waka) Poldasu Brigjen Pol Syafrudin mengungkapkan, berdasar geografis lokasi penggerebekan sarang teroris di kawasan Tanjung Balai, Hamparan Perak, dan Belawan, ketiganya berada di kawasan pesisir pantai.

Kuat dugaan, para teroris bersembunyi di kawasan pesisir pantai timur Sumatera. Mereka tidak sekadar menyisir kawasan pantai timur yang dicurigai sebagai tempat persembunyian teroris,Poldasu juga melakukan penyisiran hingga perairan Sumut, yang meliputi pesisir pantai di kawasan Kabupaten Deliserdang, Belawan, hingga perairan Kabupaten Asahan. “Dari geografis lokasi penggerebekan, semuanya berada di daerah yang dekat dengan laut. Karena itu, Poldasu tidak hanya menyisir lokasi di kawasan permukiman padat penduduk, juga ke daerah pesisir pantai dan perairan wilayah Sumut,”tandasnya. Khusus penyisiran ke kawasan perairan, Poldasu telah berkoordinasi dengan Direktorat Kepolisian Air (Dirpolair) Poldasu dan Lantamal I Belawan.

Polisi Pasang CCTV

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) dan jajarannya memperketat keamanan dengan memasang closed-circuit television (CCTV) di masing-masing polsekta daerah pinggiran.Poldasu juga mengerahkan sejumlah personel Brigadir Mobil (Brimob) Poldasu bersenjatakan lengkap. Kepala Kepolisian Daerah Sumut (Kapoldasu) Irjen Pol Oegroseno tadi malam menuturkan, mereka belum merencanakan pemasangan CCTV secara merata di masing-masing polsek jajarannya.

Pasalnya, belum ada perintah dari pusat (Mabes Polri) untuk melengkapi CCTV di masing- masing polsek. “Kalaupun mau dipasang, pastinya ada perintah dari pusat. Sebab, yang mendanai keperluan itu menunggu putusan dan anggaran dari pusat, tidak sembarangan,” paparnya. Untuk keperluan perlengkapan pengamanan, seperti pengadaan CCTV di masing-masing polsek jajarannya, Oegroseno menyatakan akan dilakukan jika ada dana anggaran dari pusat untuk itu. “Kalau ada anggarannya dari pusat untuk pengadaan CCTV di masing-masing polsek, kenapa enggak dipasang. Karena belum ada pendanaannya, pemasangan belum merata dilakukan di polsek. Jika terlihat sudah ada yang pasang, berarti inisiatif dari kapolseknya, itu malah lebih bagus lagi,” ungkapnya.

Mantan Kadiv Propam Mabes Polri ini menambahkan, mereka lebih menekankan kepada anggota untuk berbaur dengan masyarakat dan tidak tidur saat bertugas. “Yang pasti, kami tekankan kepada anggota untuk tidak tidur saat bertugas dan lebih berbaur dengan warga di warung-warung. Jangan dengan adanya CCTV bisa membuat anggota terlena saat bertugas,” paparnya. Berdasar pantauan SINDO di Polsekta jajaran Poldasu,pascapenyerangan Polsek Hamparan Perak, seluruh jajaran Polresta Medan dan Polres Pelabuhan Belawan terlihat sibuk melakukan pemasangan CCTV.Personel Brimob yang dipersenjatai lengkap itu hanya dikerahkan di polsek yang berada di pinggiran Kota Medan.

”Kalau di sini hanya dikasih senjata, kalau Brimob diturunkan di daerah pinggiran, seperti di Polsek Hamparan Perak itu. Kami hanya dilengkapi senjata laras panjang dan pemasangan CCTV,” ujar seorang anggota Intel yang tidak mau namanya disebutkan.

Perompak Bersenpi Sandera Kapal Nelayan

Perompakan oleh kawanan bersenjata api (senpi) kembali terjadi di perairan Belawan, Sumut. Kali ini,seorang nelayan bernama Muhammad Hussein, 45, warga asal Simpang Dobi, Kelurahan Titipapan, Medan Deli, disandera kawanan perompak dengan meminta tebusan Rp20 juta. Berdasar keterangan yang dihimpun, kekerasan itu terjadi Jumat (24/9) dini hari.

Hussein diculik kawanan pelaku saat mencari ikan menggunakan Kapal Motor (KM) MBF berbobot 50 gross ton (GT) asal Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB). “Kapal kami dirusak, sedangkan semua peralatan komunikasi dirampas. Jadi, kami tak bisa melapor kepada polisi maupun Lanal,” ungkap teman Hussein,Taufik, 30, yang dibebaskan pelaku, Sabtu (25/9) siang. Menurut Taufik, setelah merusak fasilitas komunikasi,kawanan pelaku langsung membawa Hussein ke kapal mereka dan selanjutnya kabur ke arah perairan Aceh Tamiang.

Taufik mengaku tidak mengetahui jumlah pasti pelaku. Namun, yang menyerang masuk ke kapal mereka berjumlah dua orang dan menggunakan senjata api laras panjang. “Mereka juga meminta tebusan Rp20 juta,” ungkapnya. Peristiwa itu pun memancing reaksi dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Medan.“ Ini tidak bisa didiamkan terus. Aparat hukum harus bertindak tegas,” ujar Ketua DPC HNSI Medan Azhar Ong. Azhar menyatakan, sepanjang tahun ini sudah delapan kasus perompakan terjadi di perairan Belawan. Ironisnya, tak satu pun kasus itu berhasil diungkap. Meski begitu,Azhar mengaku tak keberatan dengan tindakan keluarga korban yang mengadukan kasus itu ke Direktorat Polair Poldasu.

Dia hanya berpesan agar polisi menanggapi pengaduan itu dengan serius. Kepala Kepolisian Daerah Sumutera Utara (Kapoldasu) Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Oegroseno menyatakan, petugas telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Kepolisian Air (Dirpolair) Poldasu untuk menindaklanjuti kasus perompakan tersebut. Mereka menyerahkan sepenuhnya kasus penanganan tersebut ke Dirpolair Poldasu. Kemarin, mereka telah menurunkan sejumlah personel untuk mengejar pelaku. “Sudah kami sebarkan sejumlah personel Dirpolair untuk pengejaran di Belawan,” tuturnya. Disinggung mengenai keterlibatan pelaku dengan perampokan Bank CIMB Niaga dan penyerangan sekelompok orang bersenjata di Markas Polsekta Hamparan Perak yang terjadi, dia belum dapat memastikannya.

Oegroseno menambahkan, hingga sekarang, mereka masih mengejar dan mencari pelaku perampokan Bank CIMB Niaga serta pelaku penyerangan orang bersenjata di Markas Polsekta Hamparan Perak yang belum terungkap. “Yang pasti, anggota saya masih melakukan pengejaran di lapangan,” pungkasnya.

Sumber: SINDO

Kopassus dan Tentara Australia akan Latihan Bersama

JAKARTA--MI: Komando Pasukan Khusus menggelar latihan bersama dengan pasukan khusus Australia untuk meningkatkan kesepahaman antara tentara dari dua negara. Gladi lapangan akan dilaksanakan pada akhir September ini.

Hal ini disampaikan oleh Komandan Kopassus Mayjen Lodewijk F Paulus kepada wartawan seusai acara Jalan Santai HuT TNI ke-65 di Cilangkap, Jakarta, Minggu (19/9).

"Telah datang kontingen Australia di Batujajar pada tanggal 17 September kemarin. Yang datang adalah special command mereka. Latihan teknis sudah dibuka pada 18 September," kata Lodewijk.

Latihan tersebut akan dilanjutkan dengan gladi lapangan yang digelar di Bali pada 28 September 2010. Pemilihan Bali sebagai tempat gelaran bertujuan untuk pengujian teknis yang sudah disusun sebelumnya. Ia berharap standar operasional dapat dihasilkan setelah latihan digelar.

"Kita pengen standar operasi kita adalah standar internasional. Kita akan coba menguji dan saling berbagi antara Kopassus dan Pasukan Khusus Australia. Outputnya nanti sudah ada standar yang sama," tukasnya.

Total personel yang dilibatkan sekitar 300 orang yang terdiri tidak hanya dari Kopassus, tetapi juga dari Kodam setempat. Materi gladi adalah simulasi pembebasan sandera di bandara. Ia berharap latihan tersebut bisa mengangkat kembali turisme di Bali, terutama turis asal Australia.

"Kita ingin yakinkan bahwa kita bisa bekerja sama dengan kerjasama special comand force Australia. Kedua, kita ingin beri rasa aman turis di Bali, terutama turis Australia. Secara umum, kita ingin mengangkat kembali turisme Bali," cetusnya.

Terkait kerjasama dengan Pasukan Khusus Amerika Serikat, ia menegaskan bahwa pihaknya menunggu kesepakatan yang sedang diupayakan oleh vocal point kedua negara. Pihak TNI sendiri diwakili oleh Asrenum Panglima TNI.

"Kita tinggal nunggu. Kita nanti tinggal aplikasikan hasil mereka di lapangan. Kalau teknis latihan kita yang susun, tapi materi latihan mungkin dibicarakan oleh mereka. Ini masih berjalan," tandasnya.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Hillary Clinton: Reformasi Kopassus Berlanjut

Menlu Marty Natalegawa dan Hillary Clinton saat jumpa pers usai peresmian Rapat Komisi Bersama Kerjasama Komprehensif AS-Indonesia.(Foto: DETIK)

VIVAnews - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, menegaskan kerjasama keamanan terbatas dengan militer Indonesia akan terus berlanjut. Amerika meyakini, perubahan demokratis sedang terjadi di Indonesia dan reformasi terus berjalan di Tentara Nasional Indonesia, khususnya Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

"Kami berniat memulai dari diskusi di level staf untuk membangun kesepahaman mengenai kita beroperasi dan berlatih," kata Hillary dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Washington DC, Jumat 17 September 2010.

Pernyataan Hillary ini menjawab pertanyaan jurnalis mengenai rapat dengar pendapat Kongres Amerika Serikat dengan pemerintah Amerika mengenai akuntabilitas militer Indonesia khususnya Kopassus pekan depan. Kongres hendak bertanya, mengapa kerjasama dilakukan mengingat ada kondisi di Papua.

Hillary menyatakan, hak asasi manusia dan akuntabilitas adalah persoalan kritis di Amerika Serikat. Dua hal ini, kata Hillary, tetap menjadi landasan interaksi dengan TNI dan Kopassus.

"Dan kami berpandangan ada kesempatan besar untuk kemajuan dan kerjasama dan kami menunggu untuk memulainya," kata Hillary.

Pada 22 Juli lalu, Menteri Pertahanan AS, Robert Gates, dalam jumpa pers dengan sejumlah media nasional dan internasional di Hotel Four Seasons,menyatakan Amerika akan membantu Indonesia dalam mereformasi pertahanan dan meningkatkan kualitas Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pemerintah AS menilai TNI telah melakukan reformasi penting di tubuh militer sejak jatuhnya rezim Suharto.

Menurut Gates, baru-baru ini Kementerian Pertahanan Indonesia (Kemenhan) telah berjanji melindungi dan memperhatikan hak asasi manusia (HAM). Salah satunya dengan menonaktifkan pejabat militer yang dituduh melanggar HAM. Sedangkan bagi yang terbukti bersalah akan diberhentikan.

Gates menambahkan, bentuk kerjasama ini akan diawali dengan melibatkan Indonesia pada sejumlah konferensi terpilih, serta acara tentang subjek non-lethal seperti peraturan hukum, HAM, dan proses pengambilan keputusan dalam militer.

Bantuan militer Amerika Serikat ke Indonesia sempat dihentikan akibat kritik keras atas praktik pelanggaran HAM di Timor Timur (sekarang Timor Leste) dan sejumlah peristiwa lain pada masa rezim Orde Baru Soeharto.

Sumber: VIVA NEWS

Komnas HAM Segera Bertemu KSAD Soal Kopassus

Pasukan Kopassus(Foto: www.kopassus.mil.id)

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjadi salah satu syarat bagi pencairan bantuan Amerika untuk Komando Pasukan Khusus. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komnas HAM, Yoseph Adi Prasetyo dalam rapat kerja membahas anggaran di Komisi Hukum DPR, Jakarta, Jumat (3/9). "Kami dijadikan bagian dari persyaratan tersebut dengan melakukan kerjasama semacam pelatihan Hak Asasi Manusia," ujarnya.

Menurut Yoseph, anggota senat Amerika Patrick Leahy sebelumnya memang mensyaratkan bahwa bantuan Amerika hanya akan diberikan kepada satuan-satuan yang bersih dari pelanggaran hak asasi manusia. Senat dan kedutaan besar Amerika tersebut menghubungi Komnas HAM untuk melakukan reparasi terhadap Kopasus. Oleh karenanya, lanjut dia, pada bulan April 2010 Komnas HAM bertemu Danjen Kopasus untuk membicarakan program pelatihan. "Pada dasarnya semua setuju," ujarnya.

Namun kata Yoseph, dalam pertemuannya Danjen Kopasus tidak bisa membuat keputusan tanpa keputusan dari Kepala Staf Angkatan Darat. Sebab, lanjut dia, kopasus hanya bagian dari pasukan khusus di bawah kendali TNI AD. Oleh karena itu, kata dia, Komnas HAM segera bertemu KSAD untuk membicarakan hal itu.

Seperti diketahui, kata Yoseph, Kopasus dianggap di masa lalu sebagai satuan tempur yang paling banyak melakukan pelanggaran HAM. Dia menyebutkan contoh seperti kasus penghilangan orang 97-98, kasus Trisakti, kasus Semanggi I, kasus Semanggi II, kemudia kasus Tanjung Priok, dan kasus Timor timur. Selama ini, kopasus hanya mendapatkan materi pendidikan hukum humaniter. "Komnas mungkin nanti akan membantu membntuk penguatan cara berpikir prajurit yang berspektif HAM," ujarnya.

Sumber: TEMPO

Jika Amerika mendikte

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Komisi Pertahanan DPR, Kemal Azis Stamboel mengatakan jika memang ada persyaratan yang diajukan dalam kerjasama militer antara Amerika dan Indonesia, pemerintah disarankan untuk menolaknya. "Jika mendikte, bilang saja No," ujarnya kepada TEMPO, Kamis (12/8).

Menurut Kemal, saat Menteri Pertahanan Amerika, Robert Gates, berkunjung ke Indonesia, 22 Juli lalu, menyebutkan, bahwa tidak ada syarat apapun dalam kerjasama ini. Tapi, Robert menjelaskan, adanya perbedaan sikap antara pemerintahan Amerika dengan Kongres Amerika soal Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Kopassus, kata dia, masih dipertanyakan soal pelanggaran Hak Asasi Manusia yang pernah didugakan kepada kesatuan itu. "Kongres masih menilai negatif pasukan elit kita," ujarnya. Namun, kata Kemal, menteri pertahanan AS akan menyelesaikan hal itu di internal Amerika.

Seperti diketahui, hubungan kerjasama militer antara dua pasukan elit Amerika Serikat dengan Indonesia kembali terjalin. Namun langkah itu akan mengalami hambatan karena unit Kopassus di masa lalu dinilai AS terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di Timor Timur. Beberapa orang di Kongres AS telah menentang untuk merangkul Kopassus terkait masa lalunya itu.

Amerika Serikat memutus hubungan kerjasama dengan Kopassus pada tahun 1998. Itu diputuskan berdasarkan hukum AS yang melarang kerja sama dengan tentara asing yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Kopassus oleh AS dituduh melakukan pelanggaran di Timor Timur dan Aceh pada masa Presiden Soeharto tahun 1990-an.

Kemal mengatakan kerjasama militer akan berbentuk banyak paket pelatihan yang akan diikuti oleh kedua pasukan elit. "Tinggal tunggu waktunya," ujarnya.

Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Samsoeddin menegaskan, pihaknya tidak mau didikte oleh pihak manapun yang ingin menjalin kerja sama militer dengan Indonesia. Dalam kerja sama itu tidak ada persyaratan apapun yang diminta pemerintah Amerika, "Termasuk soal kopassus," ujarnya

Sumber: TEMPO

Kopassus Akan Latihan Bersama Pasukan Khusus Australia

Jakarta (ANTARA News) - Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayjen TNI Lodewijk Freidrich Paulus, mengatakan, pihaknya akan kembali menggelar latihan bersama dengan pasukan khusus Australia pada September 2010.

"Latihan akan dilaksanakan di Bali, pada September 2010 setelah Hari Raya Idul Fitri," kata Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Lodewijk, menjawab ANTARA News di Jakarta, Kamis.

Lodewijk mengemukakan, hubungan Kopassus dan pasukan khusus Australia (SAS) semakin baik dengan menggelar latihan bersama secara rutin, untuk meningkatkan kemampuan dan profesional masing-masing sebagai pasukan khusus.

"Latihan dilakukan secara rutin, hanya tempatnya bergantian kadang di Indonesia, kadang di Australia. Tahun ini, kita akan adakan di Bali," ujarnya.

Tentang materi yang akan dilatihkan bersama, Lodewijk mengatakan, materi latihan akan difokuskan pada pemberantasan terorisme.

Kerjasama Kopassus- SAS sempat terhenti sejak 1999 menyusulnya terjadinya kerusuhan di Timor-Timur (kini Timor Leste) seusai jajak pendapat.

Pemulihan kerja sama Kopassus-SAS, Australia berawal dari kunjungan Komandan SAS Australia yang kemudian diikuti kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat Australia, Letjen Peter Leahy pada akhir 2002.

Langkah pemulihan diambil Australia, pasca ledakan Bom Bali I pada Oktober 2002 yang menewaskan sebagian besar warga negara Australia yang tengah berada di Pulau Dewata.

Selain Australia, Kopassus juga rutin mengadakan latihan bersama dengan Singapura dan Thailand. Kini Kopassus tengah merumuskan kembali latihan bersama dengan pasukan khusus Amerika Serikat (AS) yang juga sempat terhenti pada sekitar sebelas tahun silam, karena dugaan pelanggaran HAM oleh TNI di Timor-Timur.

Sumber: ANTARA