INDONESIA MANTAPKAN KERJA SAMA PERTAHANAN ASEAN

Forum Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ASEAN Defences Ministers Meeting /ADMM) 2010 Tahun Lalu.


Jakarta, Indonesia memantapkan kerja sama pertahanan dengan negara-negara ASEAN melalui forum Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ASEAN Defences Ministers Meeting /ADMM) 2011.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam kunjungan kerjanya ke Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam, Rabu.

Dalam kunjungan kerjanya ke tiga negara ASEAN itu, Wakil Menteri Pertahanan RI juga menyampaikan secara resmi undangan ADMM 2011 yang penyelenggaraannya akan dilakukan di Jakarta karena Indonesia sebagai Ketua Forum Pertahanan ASEAN 2011.

Di Malaysia Wamenhan Sjafrie diterima Menteri Pertahanan, Dato` Seri Ahmad Zahid bin Hamidi dan Wakil Menteri Pertahanan Malaysia Datok Abdul Latiff Ahmad. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu Wamenhan menyampaikan sejumlah agenda ADMM 2011 dalam rangka meningkatkan kerja sama pertahanan dua negara dan dengan beberapa negara ASEAN lainnya.

Hal serupa juga disampaikan saat bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina Voltaire T. Gazmin. Di akhir pertemuan Wamenhan memberikan cindera mata berupa satu pucuk senapan serbu SS2-V1 kaliber 5.56x45 mm dengan berat 3,4 Kg buatan PT. PINDAD sebagai bagian dari kerja sama industri pertahanan.

Usai mengunjungi Malaysia dan Filipina, Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin berkunjung ke Brunei Darussalam untuk hal yang sama. Ia menyampaikan ADMM ke-5 akan diadakan 18-20 Mei 2011.

Operasi Militer Selain Perang

Dalam forum ADMM 2011, Indonesia mengusulkan kerja sama pertahanan dan militer antarnegara ASEAN hendaknya difokuskan pada operasi militer selain perang (OMSP), dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.

Beberapa isu yang patut menjadi perhatian ASEAN dalam lima tahun mendatang adalah pemberantasan terorisme, keamanan maritim, operasi kemanusiaan dan penanganan bencana (humantarian assistance and disaster relief/HADR), operasi pemeliharaan perdamaian, kesehatan militer (military medicine), infeksi penyakit, ketahanan pangan dan pemanasan global.

Terkait itu, tutur Wamenhan , prioritas kerja sama "military to military" antarnegara ASEAN dalam lima tahun mendatang, juga akan dikembangkan untuk mendukung kegiatan OMSP tersebut.

Sumber: DEPHAN

"Kelabang" Gagalkan Perompakan di Bintan

Sebanyak tujuh tersangka pelaku usaha perompakan terhadap MV Lucky Star 8 di Pangkalan TNI Angkatan Laut di Batam, Rabu (26/1/2011). KRI Kelabang 826 menggagalkan usaha perompakan atas MV Lukcy Star 8 yang membawa barang dagangan dari Dumai tujuan Songklak, Thailand, di perairan internasional di utara Pulau Bintan, Selasa (25/1/2011) pukul 23.50 WIB.


BATAM, KOMPAS.com — KRI Kelabang 826 menggagalkan usaha perompakan terhadap MV Lucky Star 8 di perairan internasional utara Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2011) pukul 23.50. Sembilan tersangka dibekuk tanpa perlawanan.

Para tersangka selanjutnya dibawa ke Pangkalan TNI AL (Lanal) di Batam malam itu juga untuk menjalani pemeriksaan. Dari sembilan tersangka, tujuh orang di antaranya adalah warga Indonesia, sedangkan yang lain berkewarganegaraan Malaysia dan Singapura.

Sementara MV Lucky Star berikut 13 kru kapal sedianya akan ditarik ke Lanal di Batam untuk melengkapi pemeriksaan. MV Lucky Star berangkat dari Dumai, Senin, dengan tujuan Songklak, Thailand. Kapal berbendera Indonesia itu mengangkut rempah-rempah dan barang dagangan lain.

Komandan KRI Kelabang 826 Mayor (P) Bambang Wasito mengatakan, informasi awal soal perompakan tersebut diterima dari Markas Komando Armada RI Kawasan Barat. "Karena KRI Kelabang 826 pada saat itu berada paling dekat dengan lokasi kejadian, kamilah yang segera merapat ke lokasi dan mengamankan situasi," kata Bambang.

Tidak ada perlawanan saat KRI Kelabang 826 yang mengangkut 40 personel TNI AL merapat. Setelah diperiksa, akhirnya sembilan tersangka bisa dibekuk.

Tersangka menggunakan perahu mesin tempel untuk merapat ke MV Lucky Star 8. Diperkirakan perahu berangkat dari Batam atau Bintan. Perompakan ini merupakan kasus pertama yang terungkap di perairan Kepulauan Riau selama Januari ini, sedangkan tahun lalu nihil.

Sumber: KOMPAS

AS tidak Terlibat Patroli di Selat Malaka

Ist

JAKARTA--MICOM: Amerika Serikat tidak terlibat dalam pengawasan terhadap perairan Selat Malaka. AS hanya membantu dalam hal peralatan pengawasan.

Demikian diungkapkan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno di Jakarta, Selasa (25/1).

"Kita dengan Singapura dan Malaysia, Amerika tidak ada," kata Soeparno dalam jumpa pers di sela-sela pelaksanaan Rapat Pimpinan TNI AL di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (25/1).

Pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama ini, sambungnya, dilakukan rutin setiap tahun. "Setiap tahun ada patroli koordinasi. Patroli secara bersama-sama terus dilakukan," jelasnya.

Indonesia, kata Soeparno, merasa keberatan jika AS turut serta dalam pengawasan Selat Malaka. "Justru Amerika mau masuk, kita keberatan. Wong, ini daerah kita," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah 'Negeri Paman Sam' turut membantu menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk mengawasi salah satu perairan tersibuk di dunia itu.

"Amerika membantu menyediakan alat-alat seperti radar. Tetapi membantu untuk turut berpatroli, tidak ada," pungkasnya.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Penyelesaian Ambalat Molor

TEMPO Interaktif, Denpasar -Penyelesaian sengketa Blok Ambalat di perairan Sulawesi hingga kini masih molor. "Saya istilahkan perkembangan, bukan kemajuan," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa usai jumpa pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman di Hotel Laguna, Nusa Dua, Bali, Rabu (8/12).

Namun ia mengakui sudah ada tanda-tanda menuju titik temu dalam pembahasan soal perbatasan laut termasuk Ambalat. Hanya saja Marty menolak menjelaskan soal potensi titik temu itu.

Sejauh ini terdapat 10 perbatasan laut yang menjadi sengketa antara Indonesia dengan negara tetangga, termasuk dengan Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Marty mengisyaratkan tidak ada indikasi pemerintah Malaysia mengulur waktu untuk menyelesaikan konflik Ambalat. "Berdasarkan pengalaman beberapa bulan ini, kedua negara sepakat menyelesaikan masalah perbatasan secara baik, dan lebih cepat," ujarnya.

Ketegangan sudah beberapa kali terjadi di sekitar Blok Ambalat, di mana patroli Angkatan Laut Malaysia melanggar tapal batas. Delapan tahun lalu, Indonesia kalah dari Malaysia dalam perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan. Mahkamah Internasional memutuskan kedua pulau itu sah milik Malaysia lantaran ada bangunan yang didirikan negara Jiran itu di sana, termasuk menara pengawas.

Sumber: TEMPO

AS Takut ASEAN-China Bersatu

INILAH.COM, Jakarta – Kebocoran laporan kabel rahasia milik Amerika Serikat mengungkap alasan negara adidaya ini begitu tertarik memperhatikan ASEAN. Alasannya: China. Kok bisa?

Laporan kabel rahasia AS yang dipaparkan oleh situs WikiLeaks itu menjabarkan pertemuan EAS serta anggota-anggotanya. EAS menyatukan ASEAN dengan anggota-anggota plus three-nya, China, Korsel dan Jepang. Kemudian Australia, Selandia Baru dan India.

EAS yang bertujuan untuk membahas isu-isu dengan kepentingan sama itu membuat AS ketar-ketir. Apalagi, pejabat Jepang mendeskripsikan EAS sebagai pertemuan historis untuk menyatukan pandangan-pandangan masa depan komunitas Asia Timur.

“Kelompok macam ini bisa menggantikan forum mulitateral utama Asia dalam perdagangan dan investasi, APEC,” demikian laporan itu, yang juga menyebutkan bahwa Rusia diundang dalam EAS sebagai tamu spesial.

“Beberapa orang di AS khawatir bahwa EAS akan menandakan kebangkinan regionalisme Asia, dimana AS tidak memiliki peran memimpin,” lanjutnya. Amerika juga khawatir China akan menggunakan EAS untuk mengkonsolidasikan peran pemimpin di Asia.

Laporan Report RL33242 bertajuk ‘East Asia Summit (EAS): Issues for Congress’ ini menyimpulkan, ASEAN memegang peranan penting untuk memimpin Asia. Sebab, ASEAN adalah kunci pendirian EAS dan segala prosesnya. Tak heran Indonesia penting, sebab Indonesia saat ini adalah Ketua ASEAN.

Penyusun laporan itu, Bruce Vaughn yang seorang analis Asia Tenggara dan Asia Selatan untuk Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, melakukan pekerjaannya atas nama Congressional Research Service (CRS). Lembaga ini merupakan tangan riset untuk Kongres (DPR) AS.

Sumber: INILAH

ADMM Berupaya Perkuat Kerja Sama Pertahanan

ADMM 2010 Di Vietnam

Apa sebenarnya yang ingin dicapai dalam pertemuan para menteri pertahanan se-Asia Tenggara? Bukankah organisasi ASEAN sudah cukup bisa mewadahinya? Apakah sertamerta pertemuan itu mencetuskan satu konsep tentang kerja sama keamanan lintas negara? Atau ada sesuatu yang lain yang ingin digagas dalam pertemuan ini?

Beberapa pertanyaan itu mengetuk-ngetuk pikiran saat Kementerian Pertahanan mengundang pakar pertahanan dari berbagai institusi untuk mempersiapkan diri menghadapi ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) kelima pada Mei 2011 mendatang. Pertemuan yang berlangsung baru-baru ini pun membuka banyak pekerjaan rumah tangga di bidang pertahanan yang harus diselesaikan anggota ASEAN.

Pekerjaan rumah yang berat tersebut diungkap Profesor Riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti. Dengan terperinci dia mengatakan bahwa konsep ASEAN-lah yang harus dikaji ulang. “Kedekatan multilateral jarang digunakan ASEAN dalam menyelesaikan konflik internal. ASEAN juga enggan menggunakan perjanjian persahabatan dan kerja sama (treaty of amity and cooperation/ TAC) dalam menyelesaikan pihak yang berkonflik,” kata Ikrar mempreteli permasalahan konsep ASEAN.

Secara mudahnya, ASEAN juga tak mengirimkan pasukan perdamaian saat Timor Timur dalam keadaan genting pascareferendum. Negaranegara ASEAN juga tak sepenuhnya membantu operasi kemanusiaan pascatsunami di Aceh. Kondisi ini sangat berbeda dengan organisasi lain seperti PBB yang keanggotaannya sangat terikat.

Momentum

Ikrar melihat pembentukan ADMM justru bisa menjadi momentum memperbaiki keorganisasian ASEAN. Setidaknya secara bertahap mulai dari bidang pertahanan. Berdasarkan urutan sejarahnya, cikal bakal ADMM terjadi pada pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN ke-38 di Vientiane, Laos, Juli 2005. Pertemuan perdana ADMM baru dilakukan di Kuala Lumpur pada Mei 2006. Di sana disepakati ADMM akan menjadi pertemuan tertinggi ASEAN di bidang pertahanan.

Pertemuan ADMM semakin intensif pada Maret 2007 di Bali yang digagas Indonesia. Pertemuan ini berhasil meyakinkan para menteri pertahanan ASEAN bahwa ADMM ternyata mampu memberikan kontribusi dalam mengatasi isu keamanan transnasional. Di pertemuan ADMM kelima Mei 2011 mendatang, Indonesia diberi kepercayaan untuk memperkokoh konsep pertahanan transnasional.

Akankah pertemuan ini bisa menjadi bagian dari mekanisme kerja sama regional yang bersifat multilateral seperti yang diinginkan Ikrar? Lebih jauh, jika pertemuan ini efektif, ADMM justru bisa meningkatkan martabat pertemuan ASEAN yang sekadar sebagai perekat, menjadi sebuah organisasi yang memayungi negara-negara di Asia Tenggara.

Harapan ini pula yang diinginkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Sumber: KORAN JAKARTA

Indonesia Usul Militer ASEAN Fokuskan Operasi Kemanusiaan

illustrasi

JAKARTA (Suara Karya): Indonesia mengusulkan kerja sama pertahanan dan militer antarnegara ASEAN hendaknya difokuskan pada operasi militer selain perang (OMSP), dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.

"Tantangan yang akan dihadapi pada lima tahun mendatang, memang seperti itu lebih banyak pada operasi militer selain perang (OMSP)," kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono usai menjadi pembicara dalam seminar bertajuk Militer ASEAN Menuju Terwujudnya Political-Security Community ASEAN, di Jakarta, Senin (15/11).

Ia menegaskan, beberapa isu yang patut menjadi perhatian ASEAN dalam lima tahun mendatang adalah pemberantasan terorisme, keamanan maritim, operasi kemanusiaan dan penanganan bencana (humantarian assistance and disaster relief/HADR), operasi pemeliharaan perdamaian, kesehatan militer (military medicine), infeksi penyakit, ketahanan pangan dan pemanasan global.

Terkait itu, tutur Panglima TNI, prioritas kerja sama "military to military" antarnegara ASEAN dalam lima tahun mendatang, juga akan dikembangkan untuk mendukung kegiatan OMSP tersebut.

Agus menilai TNI memiliki peluang cukup signifikan bagi ASEAN, dan masih disegani negara-negara kawasan meski dari sisi teknologi, alat utama sistem senjata dan kualitas sumber daya manusia, masih kalah dibandingkan Malaysia, Thailand, dan Singapura.

Tentang kesiapan Indonesia dalam beragam operasi militer selain perang tersebut, Panglima TNI mengatakan, secara umum ASEAN telah memiliki cetak biru terhadap OMSP tersebut, Indonesia kemudian menjabarkan cetak biru itu dalam berbagai bentuk sesuai tingkat ancaman yang dihadapi.

"Semisal pemberantasan terorisme, negara-negara ASEAN telah membuat berbagai program dan inisiatif untuk memperkuat kemampuan menghadapi aksi teroris. salah satu yang dilakukan Indonesia adalah dengan meningkatkan patroli bersama, pengontrolan pos-pos untuk memonitor dan mencegah pergerakan teroris," katanya.

Tidak itu saja, Indonesia juga memiliki sekolah antiterorisme untuk negara-negara ASEAN yang dikelola oleh Polri, kata Agus menambahkan.

Perang Bawah Laut

Sementara itu, Dewan Pengarah Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengingatkan, militer ASEAN harus mewaspadai bahaya perang dunia maya dan perang bawah laut di masa mendatang.

Berbicara pada seminar yang sama, ia mengatakan, masalah-masalah pertahanan di masa datang akan lebih dipengaruhi oleh transformasi lingkungan yang dipacu perkembangan teknologi informasi.

"Dulu kita boleh berbicara kekuatan militer dunia tidak akan jalan jika tidak didukung kekuatan udara. Sekarang tidak perlu kekuatan udara, tidak bisa jika tidak dukung cyber space. Saat cyber space-nya diacak, kekuatan udara itu tidak akan ada artinya, ratusan pesawat terbang tidak akan mengudara," katanya.

Mantan duta besar RI untuk Amerika Serikat itu mengemukakan, saat ini lingkungan pertahanan bergerak cepat menjadi lima domain yakni darat, laut, udara, ruang angkasa dan dunia maya.

Sumber: SUARA KARYA

Para Menhan Bahas Strategi Kawasan

ASEAN Defense Ministers Meeting 2010

Jakarta, Kompas - Pertemuan Menteri Pertahanan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN Defense Ministers Meeting/ADMM) tahun 2011 yang akan diketuai Indonesia diharapkan menghasilkan strategi regional untuk menghadapi tantangan dari luar kawasan.

Hal ini disampaikan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dalam seminar Persiapan ADMM di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (15/11).

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyampaikan agar diadakan kajian yang membantu Indonesia bisa mengambil peran signifikan.

Pihak Malaysia pernah menyatakan, transaksi industri pertahanan di ASEAN dalam setahun mencapai 23 miliar dollar AS.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dalam paparannya menyebutkan tren perkembangan global sekarang ini, seperti hegemoni AS dengan kekuatan unipolarnya, tumbuhnya kekuatan China dan India, serta masalah-masalah lain seperti terorisme transnasional, ketidakstabilan di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika.

Bagi Indonesia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti gerakan terorisme yang berhubungan dengan jaringan terorisme seperti pembentukan ”Daulah Islamiyah Raya” di Asia Tenggara. Isu lain adalah ancaman maritim di Selat Malaka yang melibatkan tiga negara pantai.

”Adanya rencana keterlibatan AS dalam konteks regional maritime security initiative mengundang kecurigaan negara-negara di kawasan karena ini berarti AS ingin mengontrol Laut China Selatan, sementara China memandang Laut China Selatan sebagai sumber daya nasional di masa depan,” kata Agus.

Dorodjatun menyatakan, ADMM memiliki banyak dimensi militer. ADMM diharapkan dapat menghasilkan strategi yang bisa dijalankan. Keberadaan visi dan misi harus membuat ASEAN membicarakan peluang-peluang yang lebih luas dan bersifat antisipatif.

Dorodjatun merujuk pada visi yang ditetapkan bersama negara-negara ASEAN untuk mengadakan confidence building measurement untuk menghadapi dan menumbuhkan kepentingan bersama di kawasan. ”Sempat ada Bangkok Declaration untuk mengakhiri pangkalan asing di ASEAN,” kata Dorodjatun.

Pasukan perdamaian

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, negara ASEAN dan mitra berusaha menjadi focal point dalam sejumlah isu kerja sama yang disepakati di Hanoi, Vietnam. ”Keamanan maritim, bantuan bencana, penjaga perdamaian, pengobatan militer, dan kontraterorisme menjadi isu sentral kerja sama ASEAN Plus,” kata Purnomo.

China dan Vietnam mengajukan diri untuk mengambil porsi bantuan bencana dan kemanusiaan, Malaysia dan Australia berminat menangani keamanan maritim, dan Indonesia mungkin akan mengambil porsi pasukan penjaga perdamaian.

Menurut Purnomo, RI memiliki segudang pengalaman sebagai pasukan perdamaian PBB sejak tahun 1957. Ke depan, tidak tertutup kemungkinan pasukan PBB asal ASEAN akan memasang badge ASEAN di atas lambang negara mereka. ”Kita juga menyiapkan 240 hektar lahan latihan Peace Keeping Force di Sentul, Jawa Barat. Saat ini ada 1.500 prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB dan pengamat militer,” kata Purnomo.

Sumber: KOMPAS

China Dituduh Meniru "Lebensraum" Nazi

JAKARTA, KOMPAS.com - China memang terbilang agresif, terutama dalam konteks ”memperluas” wilayah teritorial. Boleh jadi hampir semua negara yang ”bertetangga” dengan ”Negeri Tirai Bambu” itu sudah pernah mengalami sikap China itu.

Jepang, Taiwan, dan sedikitnya lima negara (empat di antaranya negara anggota ASEAN) di kawasan perairan Laut China Selatan berseteru dengan China.

Jika China berebut gugus kepulauan Senkaku (versi Jepang) atau Diaoyu (versi China) di perairan Laut China Timur, di perairan Laut China Selatan China ”merebut” dua gugus kepulauan, Spratly dan Paracel, dengan Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.

Semua gugus kepulauan dan perairan itu kaya sumber daya alam dan menjadi jalur lalu lintas perekonomian dunia yang strategis.

Menanggapi agresivitas seperti itu, mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyamakan tindakan China saat ini seolah menerapkan prinsip dasar filosofi seorang Adolf Hitler, lebensraum atau ruang (untuk) hidup. Kecaman keras itu disampaikannya pada pertengahan Oktober saat berkunjung ke Washington, Amerika Serikat, seperti dikutip Bangkok Post.

Abe menyebutkan, sejak era 1980-an strategi militer China dilandasi konsep ”Perbatasan Strategis”. Ide tersebut dinilai sangat berbahaya karena mengartikan perbatasan dan zona ekonomi eksklusif sebuah negara ditentukan oleh kekuatan militer.

”Ada yang mengasosiasikan hal ini dengan konsep Hitler, lebensraum. Dalam konteks China, sepanjang ekonomi negara itu terus berkembang, dominasi soal wilayah juga akan bertambah,” ujar Abe.

Hitler percaya, bangsa Jerman layak mendapat ruang atau tanah kekuasaan (di luar Jerman), terutama di kawasan timur Slavia (Polandia), untuk hidup dan berkembang lebih besar. Menurut penilaian Abe, dalam isu perebutan wilayah, China tidak ada bedanya dengan Hitler.

Abe geregetan tidak hanya terhadap China, tetapi juga kepada pemerintahan PM Naoto Kan yang dinilai ”lembek” karena melepas kapten kapal nelayan China, yang ditangkap saat melanggar wilayah dan bahkan menabrak dua kapal patroli Jepang, beberapa waktu lalu.

Peringatan

Pada Minggu (31/10) Abe tiba di Taipei, Taiwan. Dia berkunjung bersamaan dengan peresmian jalur penerbangan baru Tokyo-Taipei. Abe telah dijadwalkan bertemu Presiden Taiwan Ma Ying Jeou. Tidak disebutkan apa tujuan kunjungan itu, tetapi diduga kuat Abe sedang mendekati Taiwan.

Selain itu, dalam pertemuan informal di sela-sela jadwal resmi Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Hanoi, Vietnam, Menteri Luar Negeri China Yang Jiechi dan Menlu Jepang Seiji Maehara sepakat untuk ”berbaikan” dalam konteks sengketa wilayah.

Keduanya sama-sama menilai perlu untuk meningkatkan level pembicaraan ke tingkat lebih tinggi. Dalam KTT Ke-8 Pertemuan Asia-Eropa di Brussels, Belgia, beberapa waktu lalu, PM Jepang Naoto Kan dan PM China Wen Jiabao bertemu secara ”tak sengaja”, juga menyinggung isu sengketa wilayah itu.

Namun, masalah tak kunjung selesai. China adalah satu-satunya negara penghasil dan pengekspor utama mineral langka, yang sangat dibutuhkan oleh industri produk teknologi tinggi, terutama di Jepang. China menggunakan ”kartu truf” dengan menghentikan secara de facto ekspor mineral langka itu.

China membantah hal itu telah dijadikan sebagai ”senjata diplomatik”, terutama dalam menghadapi Jepang. Klarifikasi tersebut bahkan kembali dilontarkan oleh China melalui menteri luar negerinya saat bertemu Menlu AS Hillary Clinton di KTT ASEAN, kemarin.

Namun, kalangan industri di Jepang sudah telanjur ”menjerit” menghadapi ”kebijakan” yang dilancarkan China tadi. Tidak hanya itu, negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, pun ketar-ketir. Maklum, 97 persen pasokan mineral langka itu berasal dari China.

Menyikapi kondisi tersebut, Hillary memperingatkan para negara pengimpor mineral langka bahwa ”perilaku” China seperti itu harus dijadikan semacam peringatan dini atau sekadar wake up call agar bersama-sama mulai mencari alternatif sumber pasokan lain.

Seruan Hillary ada benarnya. Jika kondisi seperti sekarang terus berlarut-larut, Jepang bakal kehabisan stok mineral langka pada Maret atau April 2011. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Yoshikatsu Nakayama, beberapa waktu lalu.

Mengutip situs telegraph.co.uk, Pemerintah Jepang kini mulai mendekati sekaligus merancang kerja sama soal pertambangan mineral langka dengan Vietnam. Selain China, Vietnam memiliki cadangan mineral langka di dalam tanahnya. Jepang ingin mengamankan pasokan mineral itu.

Sumber: KOMPAS

Indonesia Resmi Ketua ASEAN

TEMPO Interaktif, HANOI - Indonesia resmi menjabat sebagai Ketua Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) 2011. Penetapan itu diumumkan bersamaan dengan penutupan Pertemuan Puncak ke-17 ASEAN di Hanoi, Vietnam, Sabtu 30 Oktober 2010 malam.
Dalam acara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pengumuman Indonesia menjadi Ketua ASEAN 2011 sekaligus menyampaikan visi Indonesia sebagai Ketua ASEAN dan tuan rumah pertemuan puncak ASEAN pada 2011.

Dalam pidatonya, Presiden Yudhoyono menyatakan, Indonesia menempatkan ASEAN sebagai organisasi yang sangat penting. Menurut Presiden, ASEAN adalah salah satu patokan untuk menentukan kebijakan.

Sejak awal berdiri, ASEAN telah mencapai kemajuan. Indonesia, yang kembali mendapat mandat untuk menjadi Ketua ASEAN, berkomitmen untuk terus meningkatkan kemajuan organisasi itu. "Masih banyak ruang bagi ASEAN untuk bekerja dan untuk menghadapi berbagai tantangan global," kata Presiden Yudhoyono.

Sebagai Ketua ASEAN 2011, Presiden menegaskan, Indonesia akan mempercepat gerak menjadi pencapaian yang signifikan. "Kami akan mempercepat gerak, dari visi menjadi aksi, dari implementasi menjadi hasil yang nyata," katanya.

Secara khusus, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan kominitas ASEAN pada 2015. Indonesia juga akan menyatukan negara-negara anggota untuk memperkuat kerjasama ekonomi ASEAN.

Presiden juga menekankan pentingnya menanamkan konsep keterhubungan ASEAN dalam setiap benak dan pemikiran warga negara anggota ASEAN.
Indonesia mengemas visi sebagai ketua itu dalam satu tema besar, "Komunitas ASEAN dalam Komunitas Bangsa-bangsa Global."

Di akhir pidato, Presiden mempersilakan semua yang hadir dalam acara itu untuk menyaksikan video singkat tentang profil dan kesiapan Indonesia untuk menjadi Ketua ASEAN sekaligus tuan rumah untuk pertemuan puncak berikutnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung mengucapkan selamat kepada Indonesia yang menerima jabatan ketua bergilir organisasi negara Asia Tenggara itu.

"Saya berharap Indonesia sukses menjalankan fungsi Ketua ASEAN 2011," kata Nguyen Tan Dung yang menjabat Ketua ASEAN 2010 saat memberikan sambutan dalam acara penutupan Pertemuan Puncak ke-17 ASEAN.

Pertemuan puncak yang diikuti oleh para pemimpin dari 10 negara Asia Tenggara secara resmi ditutup di National Convention Center, Hanoi, Vietnam, Sabtu malam.

Para pemimpin ASEAN itu adalah Presiden Filipina Benigno Aquino, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Malaysia Najib Razak, PM Thailand Abhisit Vejjajiva, PM Kamboja Hun Sen, PM Myanmar Thein Sein, Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, PM Laos Bouasone Bouphavanh, PM Vietnam Nguyen Tan Dung, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sementara itu, sejumlah kepala pemerintahan dan kepala negara mitra wicara ASEAN yang hadir antara lain PM Jepang Naoto Kan, PM Chian Wen Jiabao, PM Korea Selatan Lee Myung-bak, PM Australia Julia Gillard, PM India Manmohan Singh, Presiden Rusia Dmitry Medvedev dan PM Selandia Baru John Key.

ASEAN yang dibentuk pada 1967 beranggotakan Brunei,Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Indonesia telah dua kali menjabat sebagai Ketua ASEAN, yaitu pada 1976 dan 2003.

Sumber: TEMPO

Ambisi Nuklir Burma Bahayakan Wilayah ASEAN, Termasuk RI

Fasilitas Nuklir Myanmar (Foto: isis-online.org)

Jakarta - Robert E Kelley, seorang ilmuwan nuklir Amerika Serikat, melaporkan hasil investigasinya. Diduga Junta Militer Burma kini tengah mengembangkan senjata nuklir.

"Mereka menambang uranium. Bukan untuk keperluan medis, pembangkit listrik tetapi kemungkinan untuk senjata nuklir," ujar Kelley dalam diskusi soal Ambisi Nuklir Burma di Hotel Akmani, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (28/10/2010).

Kelley merupakan mantan direktur di international Atomic Energy Agency (IAEA). Dia memiliki 30 tahun pengalaman di US Nuclear Complex. Kelly juga memiliki pengalaman lapangan menginpeksi senjata nuklir di Irak, Afrika Selatan dan Libia.

"Untuk Burma, kami memiliki data-data dari sumber yang kuat. Kami juga memiliki foto-foto yang jelas menggambarkan aktivitas ini," terang Kelly.

Diduga para insinyur Burma dikirim dan dilatih di Rusia. Korea Utara pun diduga memberikan bantuan pada Burma untuk program ini.

Menurut seorang pengamat pertahanan dan peneliti asal Burma, Maung Zarni, program Nuklir Burma ini merupakan ambisi dari junta militer sebagai pertahanan luar negeri. Dengan senjata nuklir, junta merasa lebih aman untuk terus menerus melanggar ketentuan internasional soal HAM.

"Mereka tidak butuh nuklir untuk keamanan dalam negeri. Tapi agar mereka merasa lebih aman menghadapi dunia internasional," terang Zarni.

Zarni menjelaskan adanya nuklir di satu kawasan mengancam negara-negara sekitarnya. Kemungkinan perang nuklir atau penanganan reaktor yang tidak tepat akan membahayakan negara-negara di sekitarnya.

"Karena itu anggota ASEAN yang lain harus duduk bersama untuk meyakinkan Burma bahwa masalah nuklir bukan masalah internal Burma saja, tetapi ini membahayakan ASEAN," terang ahli dalam bidang militer Burma ini.

Zarni pun optimistis kepemimpinan Indonesia di dalam ASEAN mampu menyelesaikan persoalan ini. "Indonesia adalah negara besar dan negara yang demokratis. Dengan kepemimpinannya, saya yakin banyak yang bisa dilakukan," tutup dia.

Sumber: DETIK

RI Usulkan Kewaspadaan Bersama di Laut

JAKARTA, KOMPAS.com- Keikutsertaan delegasi Indonesia dalam pertemuan para pemimpin badan penjaga pantai di Shanghai dua pekan lalu memberikan pegaruh penting. Setiadaknya pertemuan bisa menerima usulan Indonesia tentang perlunya peningkatan kerja sama lebih intensif di bidang capacity building, terutama kualitas sumberdaya manusia.

Selain itu, ditekankan pula perlunya ditumbuhkan kewaspadaan di laut, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga untuk pengguna laut, terkait dengan kejahatan di laut (unlawful act).

Demikian siaran pers yang diterima Kompas.com dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Rabu (27/10/2010).

Menurut siaran pers itu, delegasi Indonesia ke pertemuan HACGAM (Head of Asian Coast Guard Agencies Meeting) ke-6 yang diselenggarakan di Shanghai, Kamis (14/10), itu dipimpin Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksdya Didik Heru Purnomo.

Usulan Indonesia itu muncul dalam pernyataan bersama (joint statement) HACGAM yang dihadiri oleh 17 negara peserta. Selain Indonesia, hadir Bangladesh, Brunei, Kamboja, China, Hong Kong, Jepang, Laos, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Srilanka, Thailand dan Vietnam. HACGAM pertama kali diadakan di Jepang pada 2004 yang diadopsi dari pertemuan Asia Maritime Security Initiative (AMARSECTIVE 2004).

Negara-negara peserta telah membahas secara khsusus upaya peningkatan kemampuan (capacity building) bidang keamanan, keselamatan, perlindungan maritim dan terutama peningkatan sumberdaya manusia. Ke-17 negara peserta juga sepakat untuk memperluas kerjasama antara dan antarbadan penjaga pantai serta mempromosikan diskusi di tingkat pelaksana terkait dengan kerjasama peningkatan kemampuan.

Delegasi Indonesia juga menampaikan bahwa penanganan isu maritim dapat terlaksana secara efektif apabila dilakukan kerjasama antarnegara. Naik dalam bentuk pertukaran informasi, pelatihan, bantuan teknis dan lain-lainnya.

Para negara peserta juga menerima pemikiran Laksdya Didik Heru Purnomo yang meminta ditumbuhkan budaya kewaspadaan, tidak hanya bagi pemerintah masing-masing, tetapi juga para pengguna laut. Kewaspadaan yang dimaksud terkait dengan tindakan melawan hukum (unlawful act) seperti perompakan, perampasan kapal oleh kelompok bersenjata, terorisme dan juga tindakan-tindakan ilegal di laut lainnya.

Di sela pertemuan, delegasi Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa delegasi lain seperti Jepang, China, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Indonesia dan China sepakat untuk meningkatkan kerjasama di Selat Malaka dan Selat Singapura untuk memerangi tindakan melawan hukum.

Dengan Malaysia, telah disepakati untuk membentuk titik kontak (point of contact) di wilayah-wilayah tertentu terutama di wilayah Laut China Selatan (Perairan Natuna). Penunjukan Natuna sebagai POC dilatarbelakangi oleh sulitnya MMEA yang bermarkas di Johor mengadakan hubungan dengan Indonesia di wilayah tersebut.

Filipina dan Jepang dalam pertemuan bilateralnya dengan Indonesia menyatakan menghargai langkah Indonesia untuk membentuk Indonesia Sea and Coast Guard (ISCG). Bahkan Jepang memahami langkah-langkah Indonesia yang berupaya meningkatkan keselamatan pelayaran dan menjaga keamanan maritim di Selat Malaka dan Singapura.

Filipina menekankan perlunya kerjasama dalam menjaga perariran masing-masing dari tindakan melawan hukum di daerah yang menjadi perhatian bersama. Terkait dengan hal tersebut Laksdya Didik Heru Purnomo mengatakan bahwa Indonesia telah memiliki stasiun bumi Bakorkamla di Bitung untuk memantau perairan di Selat Makasar sampai laut Arafuru, Manado.

Sumber: KOMPAS

ASEAN Perlu Waspadai Prediksi Perang Pasifik II

Makassar (ANTARA News) - Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) perlu mewaspadai prediksi yang memungkinkan terjadinya Perang Pasifik II.

Pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Ikrar Nusa Bhakti di Makassar, Rabu, mengatakan, dalam hal ini, ASEAN Security Community harus mampu menstabilkan kondisi hubungan internasional di kawasan Asia Timur, termasuk Australia.

"Pada tingkatan regional Asia Pasifik, tampak jelas bahwa betapa hegemoni Amerika Serikat semakin menurun, dan membuat sejumlah negara Asia Pasifik, seperti China, India, dan Australia semakin memperkuat kapabilitas pertahanan yang cukup tingi," terangnya.

Bahkan, kata dia, dalam Buku Putih Pertahanan Asutralia tahun 2009, sudah mengisyaratkan kesiapannya untuk membangun kekuatan pertahanan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya Perang Pasifik II pada tahun 2030.

Negara-negara tersebut telah memiliki rencana strategis pembangunan militer dan cenderung membeli alutsista untuk tujuan-tujuan ofensif, seperti kapal induk, kapal selam, kapal perusak, dan pesawat tempur.

"Jika ASEAN Security Community tidak siap untuk membendung potensi ini, maka hal yang paling ditakutkan bisa saja terjadi," tuturnya.

Menurut dia, hal ini sudah menjadi konsekuensi dari perubahan arsitektur dunia yang baru.

Namun, ia menilai, ASEAN masih cenderung lamban bergerak untuk membahas isu mengenai keamanan tradisional, yang dikarenakan faktor sejarah dan perkembangan kerja sama internasional.

ASEAN sendiri masih terus berupaya membangun tiga komunitas, yaitu komunitas keamanan, komunitas ekonomi, dan komunitas sosial budaya dan satu lagi bangunan yang sedang berjalan yaitu East Asia Summit (EAS).

"Yang menjadi tugas berat saat ini adalah bagaimana Indonesia sebagai ujung tombak ASEAN bisa mengajak negara-negara anggota untuk mewujudkan cita-cita dalam tiga komunitas tersebut yang pada akhirnya mampu membendung prediksi Perang Pasifik II," ungkapnya.

Selain itu, ASEAN juga dapat menjadi pengarah dari berbagai pertemuan puncak regional Asia Timur yang tidak dikendalikan oleh negara besar di luar Asia Timur.

Sumber: ANTARA

Agresifnya Negeri "Tirai Bambu" Soal Wilayah

China sepertinya saat ini tengah menjadi negara yang paling agresif sekaligus paling ”sibuk” bersengketa dengan sejumlah negara di kawasan regionalnya, Asia Timur. Penyebab persoalan dipicu aksi saling rebut wilayah teritorial, yang kaya dengan minyak, gas, dan ikan.

Dengan Jepang dan Taiwan, misalnya, China masih bersengketa soal Kepulauan Diaoyu (versi China) atau Kepulauan Senkaku (versi Jepang) di perairan Laut China Timur.

Dengan lima negara di perairan Laut China Selatan, sebagian besar negara anggota ASEAN, China bersengketa memperebutkan Kepulauan Spratly dan Paracel.

China mengklaim wilayah-wilayah itu sebagai daerahnya sejak masa Dinasti Han pada abad kedua Sebelum Masehi (SM).

Dalam konteks sengketa di perairan Laut China Selatan, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan, juga punya klaim sejarah tersendiri. Tidak hanya mengabaikan latar sejarah, China juga dinilai kerap mengabaikan kesepakatan dan hukum internasional yang berlaku pada era modern.

Pada tahun 1992, ASEAN, terutama yang terlibat sengketa wilayah di Laut China Selatan, sebetulnya sudah menyusun dan menyepakati deklarasi. Isinya, segala sengketa akan diselesaikan secara damai dan mempertimbangkan eksplorasi bersama.

China menolak deklarasi bersama itu dan tetap mengklaim semua dari 51 pulau-pulau kecil di Kepulan Spratly dan Paracel itu. Dengan klaim itu China menegaskan hanya dia yang berhak mengeksplorasi kawasan.

Klaim dan upaya penguasaan China di dua gugus kepulauan tadi berlangsung dalam tiga fase. Pada tahun 1950 China mulai mengklaim Kepulauan Paracel. Nyaris seperempat abad kemudian (tahun 1974) China merampas kepulauan itu dari Vietnam melalui kontak senjata yang menewaskan 18 prajurit.

Sejak itu kawasan tersebut menjadi semacam ”zona terpanas” yang diperebutkan oleh semua negara yang terlibat dalam sengketa, kecuali Brunei. Tercatat 70 personel Angkatan Laut Vietnam tewas. Sejumlah kapal Vietnam hancur saat pecah kontak senjata dengan militer China di Terumbu Karang (Reef) Johnson di Kepulauan Spratly pada tahun 1988.

Aksi saling serang dan saling ganggu, baik antarkekuatan militer maupun kapal-kapal sipil (nelayan dan kargo), terus berlanjut. Pada tahun 1995, Filipina dan Taiwan tercatat pertama kali melakukan kontak senjata dengan China dan juga Vietnam.

Malaysia belakangan ikut ”menceburkan diri” dalam ketegangan. Pada tahun 1999 dua pesawat tempur Malaysia ”berpapasan” dengan dua pesawat pengintai Filipina di angkasa Malaysia.

AS menambah masalah

Ketegangan semakin ”memanas” ketika AS secara terang-terangan menegaskan ingin ”ikut campur” dalam penuntasan sengketa di kawasan itu. Dalam Pertemuan Puncak Pertahanan Asia-Pasifik di Hanoi, Vietnam, awal pekan ini, Menteri Pertahanan AS Robert Gates menekankan pentingnya penuntasan sengketa wilayah secara multilateral.

Selama ini, termasuk dalam konteks sengketa wilayah di perairan Laut China Selatan, pihak China ngotot hanya ingin menuntaskan masalah tersebut secara satu per satu dengan lima negara ASEAN. Menanggapi hal itu pihak Filipina meradang dan memprotes dengan mengingatkan China tentang keberadaan ASEAN dan kesepakatan yang telah dihasilkan pada tahun 2002 sebelumnya.

Sebelum pernyataan Gates tadi, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton juga berbicara di Hanoi pada 23 Juli lalu. Hillary menegaskan, AS juga punya kepentingan terhadap terciptanya kebebasan navigasi, akses yang terbuka dalam kesamaan maritim di Asia, penghormatan atas hukum internasional (UNCLOS) yang berlaku di Laut China Selatan, sekaligus upaya damai dalam penuntasan sengketa yang terjadi di sana.

Namun, hal itu balas dijawab dengan keras oleh Menteri Luar Negeri China Yang Jiechi, dua hari kemudian, dengan memperingatkan sekaligus mengancam negara-negara yang terlibat agar tidak coba-coba ”menginternasionalisasi” sengketa mereka dengan China karena langkah itu justru hanya akan memperunyam dan mempersulit situasi.

Akan tetapi, dalam Pertemuan Puncak Pertahanan Asia-Pasifik muncul kesan China mulai melunak terhadap tekanan AS, dengan mengundang Gates ke China. Gates pun menyanggupi tawaran itu.

Boleh jadi hal itu menjadi sinyal positif. Namun, bisa juga episode kiprah China masih akan berlanjut panjang mengingat tidak hanya dalam sengketa ini China ”unjuk gigi”. Sebut saja sengketa di kawasan semenanjung Korea, antara Korea Utara dan Selatan, di mana China juga punya kiprah dan pengaruh kuat.

Sumber: KOMPAS

China: Kami Bukan Ancaman bagi Tetangga

BEIJING, KOMPAS.com - China bukan merupakan ancaman militer bagi tetangganya, kata menteri pertahanan negara itu Liang Guanglie dalam forum para menteri pertahanan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Rabu.

Menteri Pertahanan AS, Robert Gates, pada forum yang sama di Veitnam, Selasa, memberikan sentilan ringan tentang ketegangan di kawasan itu, merujuk pada sengketa teritorial dan agresivitas, tapi menghindari kritik langsung terhadap China. "Amerika Serikat tidak berpihak pada persaingan klaim teritorial, seperti di Laut China Selatan," kata Gates. "Persaingan klaim harus diselesaikan secara damai, tanpa kekerasan atau paksaan, melalui proses diplomatik kolaboratif, dan sesuai dengan hukum internasional," tambahnya sebagaimana dilaporkan CNN.

Beijing mengatakan, sebagian besar wilayah Laut China Selatan milik China. Konflik terkait teritori perairan dan pulau-pulau, serta sumber daya alam yang terkandung di dalammnya merupakan sumbu konflik di wilayah Asia-Pasifik. "China menerapkan kebijakan pertahanan yang defensif terkait dengan alam," kata Liang Guanglie.

"Pengembangan pertahanan China tidak bertujuan untuk menantang atau mengancam siapa pun, tetapi untuk memastikan keamanannya sendiri dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas internasional serta regional."

Pernyataan Liang itu muncul di tengah perselisihan diplomatik dengan Jepang atas penangkapan seorang kapten ikal China, September lalu. Kapten itu ditahan di Kepulauan Diaoyu, di Jepang di sebut Senkaku, yang disengketakan, di Laut China Timur. Penangkapan tersebut menyulut perselisihan yang meningkat menjadi ancaman diplomatik oleh Beijing, yaitu berupa pembatalan pembicaraan diplomatik dan perjalanan antara bangsa-bangsa. Jepang akhir bulan lalu membebaskan kapten kapal ikan tersebut, yang disambut sebagai pahlawan saat kembali ke China.

Sumber: KOMPAS

Menhan AS Sindir China soal Perebutan

illustrasi

HANOI, SENIN - Pemerintah Amerika Serikat menyerukan semua pihak bersengketa agar lebih mengutamakan pendekatan internasional dan multilateral dalam upaya mencari penyelesaian atas sengketa rebutan wilayah, seperti kerap terjadi belakangan ini di kawasan Asia Timur.

Seruan itu dilontarkan Menteri Pertahanan AS Robert Gates, Senin (11/10), saat berbicara di depan pejabat militer dan mahasiswa di Vietnam National University, Hanoi, Vietnam, menjelang Pertemuan Puncak Pertahanan Asia-Pasifik.

Pernyataan Gates disampaikan beberapa jam menjelang pertemuannya dengan Menteri Pertahanan China Jenderal Liang Guanglie dan diyakini pula mengarah ke sikap China yang selama ini lebih memilih penyelesaian sengketa secara bilateral, seperti dalam persoalan di perairan Laut China Selatan dan Laut China Timur. China juga menolak campur tangan asing, terutama AS.

Hubungan militer AS-China dalam setahun terakhir memang menegang menyusul kebijakan AS menjual persenjataannya kepada Taiwan senilai enam juta dollar AS. Hal itu dinilai China sebagai sikap AS yang tak menghormati kebijakan ”Satu China” (One China Policy). Sejumlah senjata yang dijual AS adalah helikopter Blackhawk, peluru kendali Patriot, dan kapal-kapal perang pemburu ranjau.

”Saat ini kita semua melihat upaya penuntasan sengketa, yang sepenuhnya mengandalkan pembicaraan bilateral secara eksklusif, sudah tidak lagi mencukupi. Sekarang kita lebih membutuhkan adanya institusi multilateral, yang juga mampu menyelesaikan persoalan sekaligus menghadapi berbagai tantangan keamanan penting di kawasan. Berbagai persoalan yang terjadi di Asia, termasuk soal sengketa wilayah, dapat dengan sangat baik diselesaikan melalui sebuah kerja sama multilateral yang kuat,” ujar Gates.

Kekhawatiran AS itu dapat dipahami mengingat mereka memang menilai China belakangan semakin ”agresif”, terutama dengan ”berinvestasi” secara besar-besaran dalam kekuatan maritim. Maret lalu China mengumumkan belanja pertahanannya tahun ini mencapai 79,6 miliar dollar AS. Namun, AS mencurigai angka sebenarnya bisa dua kali lipat dari angka itu.

Tolak keinginan ASEAN

Dalam kasus klaim China atas kawasan kepulauan kaya kandungan sumber daya alam di Laut China Selatan, Negeri Tirai Bambu itu menegaskan posisinya yang hanya mau melakukan pembicaraan bilateral dengan satu per satu negara ASEAN yang terlibat dalam sengketa itu. China juga menolak keinginan negara-negara ASEAN untuk bernegosiasi dan menyusun ”kode etik regional” yang nantinya akan dipatuhi bersama dalam menyelesaikan setiap sengketa.

Lebih lanjut China diyakini bersikap lebih melunak. Hal itu ditandai dengan undangan Liang terhadap Gates, yang sebelumnya juga didahului dengan undangan pertemuan informal serupa ke Menteri Pertahanan Jepang Toshimi Kitazawa di sebuah kedai kopi hotel, membahas hubungan kedua negara.

Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan China, Guan Youfei, dalam pertemuannya dengan Gates, Liang menekankan pentingnya hubungan militer China-AS.

Selain itu, Liang juga memperingatkan AS soal kebijakan penjualan senjatanya kepada Taiwan, yang dinilai Liang masih akan menjadi duri dalam hubungan China-AS. Namun, Liang mengundang Gates melawat ke China.

Dalam pertemuan itu keduanya tidak membahas masalah sengketa teritorial maritim di Laut China Selatan.

Sumber: KOMPAS

Purnomo berangkat ke Hanoi untuk menghadiri Pertemuan Pertahanan ASEAN

illustrasi

Berharap untuk ikut berperan mediasi dalam pertemuan pembicaraan keamanan dan pertahanan di ASEAN pekan ini, Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro berangkat ke Hanoi pada hari Minggu dengan dua diplomat senior dan sejumlah ahli pertahanan yang ikut dalam rombongan.

Pada hari Selasa, seluruh pemimpin dibidang pertahanan dari 10 anggota ASEAN akan datang untuk pertama kalinya yang diikuti 8 negara diluar ASEAN Seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, Korea Selatan, Rusia, India, Australia dan Selandia Baru.

Beberapa ahli yakin menteri pertahanan tidak akan memunculkan klaim baru-baru ini atas China yang sangat kontroversial atas daerah yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan. Dan lain percaya pertemuan akan banyak perang kata-kata.

AS telah menyuarakan keprihatinan tentang ketegasan China di wilayah tersebut dan terutama klaim baru-baru ini atas daerah yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan, yang telah memicu ketegangan diplomatik dengan Vietnam dan Jepang.

Vietnam minggu ini meminta pembebasan tanpa syarat dari sembilan pelaut Vietnam yang ditangkap oleh Cina saat memancing dekat Kepulauan Paracel yang disengketakan.

"Indonesia bisa memainkan peran mediasi. Hal ini dapat meredakan ketegangan untuk mencari solusi damai. Dalam hal ini, Indonesia dapat menunjukkan kepemimpinannya", yang dikutip oleh pengamat hubungan internasional Bara Hasibuan.

Untuk melakukan hal itu, Purnomo bersama Sabam Siagian seorang mantan duta besar Indonesia untuk Australia, dan diplomat senior Sumadi Brotodiningrat.

Bara setuju bahwa Sabam, yang juga koordinator studi keamanan internasional di Forum Duta Besar, dan Sumadi, seorang ahli studi Asia Timur, dapat membantu Purnomo dalam meningkatkan pengaruh diplomatik Indonesia di kawasan ini.

Masalah Laut Cina Selatan muncul ke permukaan ketika menteri luar negeri dari enam anggota ASEAN, serta Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, menyuarakan keprihatinan mereka bahwa Cina melebihi kewenangannya yang melampaui batas. Protes ini ditujukan kepada China.

ambisi teritorial China kembali menghebohkan ketika Beijing mengeluarkan ancaman dan menangguhkan pasokan logam ke Jepang setelah Jepang menahan kapten perahu nelayan Cina yang bertabrakan dengan sebuah kapal Jepang di dekat Kepulauan Senkaku yang disengketakan.

Menteri Pertahanan Cina Liang Guanglie dan Jepang rekannya Toshimi Kitazawa diharapkan untuk bertemu di sela-sela pertemuan pekan depan untuk mencoba memperbaiki hubungan bilateral negara-negara mereka, yang dibawa ke titik terendah baru-baru ini oleh peristiwa perahu nelayan.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates juga akan bertemu dengan Liang untuk melakukan pembicaraan pertama mereka sejak China merenggangkan hubungan militer dengan AS sebagai protes terhadap rencana penjualan senjata AS ke Taiwan.

Sumber: The Jakarta Post / MIK

Pejabat AS Hindari soal Pembelian Senjata

F-16 TNI AU

Jakarta, Kompas - Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Ekonomi, Energi, dan Bisnis Jose W Fernandez enggan mengomentari keganjilan harga dalam pembelian senjata ke AS.

Ditemui seusai diskusi ”Antikorupsi dan Transparansi” di Unika Atma Jaya, Jakarta, Kamis (7/10), Fernandez mengatakan, perbedaan harga jual yang mencolok antarnegara dalam pembelian senjata ke AS merupakan hal biasa.

”Kalau membeli barang ada perbedaan harga yang diberikan kepada satu pembeli dengan pembeli lain, itu adalah hal biasa,” kata Fernandez seusai tanya jawab dengan mahasiswa.

Ketika ditanya lebih lanjut soal adanya perbedaan harga mencolok dalam pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari AS yang dibeli oleh sesama negara ASEAN dengan kualitas dan kuantitas yang sama, Fernandez enggan menerangkan lebih lanjut.

Sejumlah pengamat militer mengatakan, negara ASEAN seperti Indonesia dan Thailand kerap membeli persenjataan dengan harga lebih mahal dari AS dan sekutunya untuk jenis yang sama jika dibandingkan dengan Singapura.

Dalam pelbagai publikasi militer internasional, seperti penerbitan kelompok Jane Defense, kerap didapati perbedaan harga beli senjata dari negara berkembang, semisal sesama negara ASEAN, yang membeli alutsista dari AS dan negara blok Barat.

Saat ditanya tentang sanksi hukum terhadap Lockheed Industry yang diduga memberikan suap kepada almarhum Pangeran Bernard, suami Ratu Juliana, dari Belanda pada medio 1970-an, Fernandez tidak memberikan jawaban tegas. Kasus itu menjadi skandal besar di dunia dan nyaris membuat Lockheed Industry bangkrut.

”Semua perusahaan terkait militer di Amerika Serikat harus mengikuti undang-undang yang melarang pemberian suap,” kata Fernandez singkat.

Sebelumnya Fernandez mengatakan, AS sudah memiliki undang-undang yang melarang perusahaan swasta memberikan suap dalam bentuk apa pun kepada pejabat negara asing yang dibuat pada era Presiden Richard M Nixon tahun 1970.

Dia mengakui, AS pun tidak kebal dari praktik korupsi. ”Kami berada di peringkat ke-21 dunia dalam transparansi dan korupsi,” ujarnya.

Secara keseluruhan, Fernandez mengatakan, transparansi dan pemberantasan korupsi akan membangkitkan minat asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Sumber: KOMPAS

Wakil Menhan: Persiapan Arf-Direx Capai 33 Persen

Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengamati pulau Bunaken dari atas K.M Coelecanth saat melakukan observasi persiapan pelaksanaan latihan Internasional ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF-DIREx) di perairan Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (2/10). ARF DIREx merupakan latihan internasional penanggulangan bencana alam yang akan diikuti 27 negara dan akan dilaksanakan di Manado pada maret 2011.(Foto: ANTARA)

Jakarta, (ANTARA) - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan persiapan pelaksanaan latihan penanggulangan bencana alam ASEAN atau ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF-DIREx) di Manado, Sulawesi Utara, Maret 2011 sudah mencapai 33 persen.

"Saat ini persiapannya sudah 1/3 jalan karena Manado dari segi geografi memenuhi syarat dan dari segi strategis mempunyai posisi yang sangat bagus. Manado juga sudah punya pengalaman di dalam manajemen kegiatan-kegiatan internasional seperti Sail Bunaken 2009," katanya usai meninjau Pulau Bunaken, Sulut yang akan menjadi lokasi latihan, Sabtu.

Menurut dia, alasan pemilihan Manado karena beberapa aspek yakni aspek politik (keputusan ARF), posisi strategis Sulut dan aspek pengalaman dan kepemimpinan.

"Aspek yang ingin dicapai dalam pelaksanaan ARF DIREx 2011 yakni aspek manajemen dalam menanggulangi bencana alam dan aspek industri wisata.

Target dalam pelaksanaan ARF DIREx 2011 tersebut menyamakan persepsi dalam mekanisme penanggulangan bencana secara internasional, sehingga perlu ada penanganan persiapan tata cara dan mekanisme yang sama di 27 negara yang akan menjadi peserta latihan.

Menurut dia, peran pemerintah daerah sangat besar agar pelaksanaan latihan internasional ini bisa berjalan dengan baik.

Sjafrie juga berharap latihan internasional penanggulangan bencana itu akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus memberikan pengarahan langsung terhadap penanggulangan bencana alam tingkat nasional.

Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sarana transportasi baik udara, darat dan laut agar negara peserta bisa dengan mudah mengikuti latihan itu.

"Kesiapan kita dalam pelaksanaan ARF DIREx tersebut sudah mencapai 30 persen. Semua elemen masyarakat, pemerintah daerah serta panitia pelaksana akan terlibat dalam pelatihan tersebut," katanya.

Menurut dia, acara ARF-DIREx akan berdampak terhadap peningkatan pemahaman dan kemampuan para pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, masyarakat) dalam penanggulangan bencana dan peningkatan jumlah wisatawan, baik domestik maupun internasional di Sulut.

"Akan terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisata yang sangat signifikan. Kami akan menjamu peserta latihan dari beberapa negara tersebut layaknya seperti turis," ujarnya.

Negara yang akan menjadi peserta latihan internasional penanggulangan bencana ini antara lain Australia, Amerika Serikat, Kamboja, India, Indonesia, Filipina, Thailand, Jepang, Singapura, Malaysia, Kanada, Papua Nugini dan New Zealand.

Bentuk kegiatan nantinya adalah bagaimana menanggulangi bencana ketika ada gempa bumi 7,5 skala richter yang disertai gelombang laut tsunami.

Skenario utama latihan simulasi gempa bumi dengan skala 7,5 SR dan tsunami di Sulut, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan perumahan warga dan infrastruktur, serta tidak berfungsinya fasilitas publik.

Untuk elemen utama latihan, kegiatan akan difokuskan pada aktivitas koordinasi di posko penanggulangan bencana, kegiatan evakuasi dan identifikasi, distribusi logistik dan kesiapan lokasi. Latihan itu sendiri akan dilaksanakan di beberapa lokasi seperti Bandara Sam Ratulangi, Pelabuhan Manado, Bitung dan Wori, Pulau Mantehage, Pulau Siladen, Pulau Bunaken, Desa Wori, Desa Minaesa dan Desa Kimabajo.

Tiap negara akan menyiapkan alat-alat transportasi, medis dan lainnya seperti Indonesia akan menyiapkan tiga heli SAR (Basarnas dan TNI AU), pesawat C-130/Hercules, CN-235/Cassa.

Jepang menyiapkan empat helikopter, 'Hovercraft LCAC', 'Medical Evac System', 'mobile wx system'; Singapura siapkan 'basic rescue USAR Equip', 'helikopter Chinook', 'basic medical kits'; Amerika Serikat siapkan medical unit, satu skuadron helikopter, logistik dan lainnya.

Sumber: ANTARA SUMBAR

Pengamat : Australia Akan Membeli 100 F35 Bila Indonesia Mempunyai 180 Sukhoi

BEIJING - Indonesia Membeli 180 Pesawat Sukhoi dan membeli pesawat buatan Lockheed Martin F-16, Ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang berencana untuk menjadi Angakatan Udara terkuat di Asia Tenggara.

Jika Indonesia serius membeli 180 Sukhoi, Australia juga akan memperkuat 100 F-35 untuk Royal Australian Air Force, kata Andrew Davies, seorang analis di Institut Kebijakan Strategis Australia. Sampai saat ini, ada kemungkinan yang signifikan bahwa Australia akan membeli F-35 lebih sedikit.

Armada Sukhoi akan dibangun pada tahun 2024, dengan 18 pesawat di setiap skuadron, Ujar Purnomo. F-16 akan mengantikan pesawat latih hawk.

Indonesia baru mengoperasi 10 sukhoi , campuran Su-27 dan Su-30, karena terbatasnya dana. Analis percaya bahwa sembilan Pesawat tempur F-5 sudah menua. Delapan dari 12 F-16 yang hanya bisa beroperasi.

Penyerahan tiga sukhoi minggu ini menjadikan sukhoi menjadi 10 unit. Dan pemerintah menyetujui pembelian enam unit sukhoi.

"Untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, kita menargetkan untuk membeli 180 jet tempur Sukhoi untuk membentuk 10 skuadron," ujar Purnomo.

Selain Australia, Pembelian Sukhoi secara besar-besar oleh Indonesia juga akan menimbulkan kekhawatiran di Singapura dan Malaysia, menurut Davies, meskipun Leonard Sebastian, seorang spesialis berbasis di Singapura untuk Indonesia, berpendapat bahwa tetangga Indonesia, termasuk Australia, tidak akan menyebabkan ketegangan kawasan.

Angkatan udara Indonesia "sumber daya manusia masih kurang bukan hanya pilot tapi juga tenaga pendukung," kata Sebastian, meragukan bahwa Indonesia dapat mengoperasikan pesawat tersebut.

Ada sedikit keraguan Indonesia dapat membeli 180 sukhoi tersebut, ia menambahkan. Indonesia telah menikmati hasil dari ekspor bahan tambang yang memicu oleh permintaan Cina. Dan membangun angkatan udara, bukan tentara, akan sesuai dengan kebijakan negara untuk menciptakan angkatan bersenjata yang lebih maju secara teknis dan profesional.

Sumber: AviationWeek.com