Malaysia Klaim Pulau Sumatera

JAKARTA - Malaysia kembali mengklaim Pulau Sumatera sebagai miliknya. Negeri Jiran tersebut mengklaim berdasarkan latar belakang historis menurut sudut pandang mereka sendiri.

Postingan seorang warga asal Kuching Malaysia, bernama Mohd Am, Sejarah Johor modern bermula seawal abad ke-16 setelah pembukaan sebuah negeri baru oleh Sultan Johor, anak kepada Sultan Mahmud Shah, sultan terakhir kerajaan Melayu Melaka yang melarikan diri dari serangan Portugis.

Kerajaan Johor berjaya mengembangkan ekonominya dan menjadi kuasa politik terpenting sesuai dengan lokasinya di laluan perdagangan timur-barat. Di zaman kegemilangan Johor, negeri ini pernah menjadi sebuah empayar (kerajaan) besar yang mana kekuasaannya mewarisi sebahagian jajahan takluk Melaka. wilayah Johor sampai ke Terengganu di semenanjung, kepulauan Riau-Lingga dan sebahagian pantai timur Sumatera. Berdasarkan fakta historik ini Malaysia menyatakan bahwa Riau-Lingga dan sebagian besar Sumatera itu adalah Jajahan Johor,yaitu Malaysia sekarang.

Namun hal itu dibantah keras oleh sejarawan Indonesia, Anhar Gonggong. "Bohong itu semua, justru Malaysia milik Indonesia," kata Anhar saat dihubungi okezone, Kamis (27/1/2011).

Dikatakan Anhar, tak ada satupun klaim Malaysia yang bisa dibenarkan oleh Malaysia, termasuk Klaim pulau Sumatera. "Kalau berbicara bahwa kerajaan Johor menguasai Riau-Lingga dan Sumatera, justru itu terbalik, perlu diketahui Aceh itu menguasai Malaysia, Sultan Aceh itu menikahi salah satu putri kerajaan Johor," kata Anhar.

Ditegaskannya, Malaysia hanya ingin melecehkan Indonesia dengan klaim-klaim mereka. "Tak ada yang benar itu, ini bisa jadi hanya pancingan agar masyarakat marah, tak perlu ditanggapi," kata Anhar.

Klaim Malaysia 'Cambuk' Buat RI Perhatikan Sejarah

Klaim Malaysia atas pulau Sumatera yang beredar di sebuah forum di dunia maya seharusnya menjadi cambuk bagi pemerintah agar memperhatikan sejarah bangsa.

"Sudah saatnya, pemerintah, khususnya pemerintah-pemerintah daerah untuk mulai menginventarisasi data sejarah di wilayah-wilayah yang dianggap bersinggungan sejarah dengan Malaysia," ujar pengamat Hubungan Internasional, Bantarto Bandoro kepada okezone Kamis (27/1/2011).

Lebih lanjut Bantarto mengatakan, Indonesia terlambat untuk menginventarisasi sehingga Malaysia seringkali mengklaim kekayaan sejarah Indonesia. "Kalau Malaysia mengklaim dengan menggunakan dasar Sejarah, Indonesia juga harus bisa membuktikan dengan sejarah, bahkan Indonesia bisa mengklaim Malaysia adalah milik mereka, bukti sejarah dilawan dengan bukti sejarah," kata Bantarto.

Bantarto juga menegaskan bahwa klaim malaysia yang menggunakan dasar sejarah kerajaan Johor untuk mencaplok pulau Sumatera diragukan kebenarannya. "Tidak terlalu kuat dasarnya, yang terpenting adalah Indonesia harus proaktif melindungi daerah-daerah yang berbatasan dengan Malaysia," ujarnya.

Seperti diketahui, Malaysia kembali mengklaim Pulau Sumatera sebagai miliknya.Postingan seorang warga asal Kuching Malaysia, bernama Mohd Am, Sejarah Johor modern bermula seawal abad ke-16 setelah pembukaan sebuah negeri baru oleh Sultan Johor, anak kepada Sultan Mahmud Shah, sultan terakhir kerajaan Melayu Melaka yang melarikan diri dari serangan Portugis.

Kerajaan Johor berjaya mengembangkan ekonominya dan menjadi kuasa politik terpenting sesuai dengan lokasinya di laluan perdagangan timur-barat. Di zaman kegemilangan Johor, negeri ini pernah menjadi sebuah empayar (kerajaan) besar yang mana kekuasaannya mewarisi sebahagian jajahan takluk Melaka. wilayah Johor sampai ke Terengganu di semenanjung, kepulauan Riau-Lingga dan sebahagian pantai timur Sumatera. Berdasarkan fakta historik ini Malaysia menyatakan bahwa Riau-Lingga dan sebagian besar Sumatera itu adalah Jajahan Johor,yaitu Malaysia sekarang.

Sumber: OKEZONE

Sumber: OKEZONE

Sebanyak 41 Nelayan Indonesia Ditangkap di Malaysia

ISt

TEMPO Interaktif, IPOH - Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) dikabarkan menangkap sebuah perahu beserta 41 nelayan dan nakhoda kapal asal Indonesia karena menangkap ikan di wilayah Malaysia.

Kepala Penegakan Daerah Maritim 3, Kapten (M) Ang Cheng Hwa, mengatakan para nelayan tersebut ditahan pada 20.40 oleh kapal KD Kinabalu yang berpatroli di sekitar perairan itu pada Selasa (25/1).

Menurut Ang Cheng, para nelayan itu ditangkap ketika menangkap ikan menggunakan pukat jerut di sebelah barat laut, Pulau Jarak, atau dekat Pulau Pangkor.

Ang Cheng mengatakan berdasarkan pemeriksaan para nelayan tersebut berasal dari Tanjung Balai, Indonesia. Usia mereka rata-rata antara 20 dan 58 tahun. Mereka pun tidak memiliki dokumen resmi.

Selain kapal, Tentara Laut Diraja Malaysia juga menyita muatan ikan seberat 0.5 ton jenis kerisi dan tongkol yang diduga baru ditangkap.

Para nelayan itu kemudian dibawa ke Jeti Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Kampung Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sumber: TEMPO

TNI Amankan Sembilan Pulau Terdepan

JAKARTA - Guna pengamanan wilayah Republik Indonesia khusus di Riau, Danrem 031 Wirabima Kolonel Inf Zahedun mengaku telah menempatkan personel di sembilan pulau terdepan yang langsung berhadapan dengan negara tetangga Malasysia.

"Ada sembilan pulau terdepan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, dan itu semuanya sudah ada penempatan personel dari angkatan laut satu regu dan angkatan darat dimasing-masing pos pengamanan di sana," kata Danrem usai melakukan Sertijab Dandim 0303 di Dumai, Rabu.

Pada sertijab yang berlangsung di halaman Markas Dandim 0303 tersebut turut hadir Walikota Dumai, H Khairul Anwar beserta sejumlah pejabat pemerintahan lainnya dan unsur Muspida.

Sumber: SUARA KARYA

PANGDAM: BELUM ADA PENAMBAHAN PASUKAN DI PERBATASAN

Ist

Pontianak, Panglima Komando Daerah Militer XII Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Geerhan Lantara menyatakan, hingga kini pihaknya belum akan melakukan penambahan pasukan di sepanjang perbatasan Indonesia - Malaysia di wilayah Kalimantan Barat sekitar 966 kilometer.

"Untuk Pos Lintas Batas (PLB) Arus (Kabupaten Sambas) - Biawak (Malaysia Timur) kami juga tidak melakukan penambahan pasukan," kata Geerhan Lantara di Pontianak, Jumat.

Ia menjelaskan, belum dilakukannya penambahan pasukan penjaga perbatasan, karena memang belum diperlukan.

"Penambahan dilakukan kecuali ada kebutuhan mendesak, itupun harus ada perintah dari Markas Besar TNI," ujarnya.

Menurut Pangdam XII/TPR, dalam waktu dekat pihaknya akan memetakan wilayah perbatasan Indonesia (Kalbar) - Malaysia Timur, per dua kilometer untuk mengetahui segala aspek permasalahan.

"Dengan memetakan per dua kilometer wilayah perbatasan, maka akan diketahui apa yang dibutuhkan dan permasalahan di lapangan termasuk ancaman baik dari dalam maupun dari luar terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Ia menjelaskan, hingga saat ini keamanan di sepanjang perbatasan darat Indonesia (Kalbar) - Malaysia Timur relatif kondusif.

"Tetapi tidak membuat kami menjadi lengah, karena ancaman tersebut bisa datang begitu saja, dan sudah menjadi tugas TNI untuk menjaga tanah air ini," katanya.

Geerhan menjelaskan, dengan panjang perbatasan darat Indonesia (Kalbar) - Malaysia sepanjang 966 kilometer mulai dari Tanjung Datuk di Kabupaten Sambas hingga Gunung Cemeru di Kabupaten Kapuas Hulu, baru didukung sebanyak 31 pos pengamanan perbatasan (Pamtas).

Dari jumlah tersebut tiga diantaranya Pamtas bersama, satu berada di Entikong, Kabupaten Sanggau dan dua di Malaysia, yakni Lubuk Antu berbatasan Kabupaten Kapuas Hulu dan Biawak berbatasan Kabupaten Sambas (Indonesia).

Kodam XII TPR di Pontianak diresmikan kembali pada 2 Juli lalu. Sebelumnya di Kalimantan sempat terdapat empat Kodam yang kemudian dilebur menjadi Kodam VI/TPR pada Desember 1984.

Kodam XII/Tanjungpura yang bermarkas di Pontianak mencakup dua provinsi yakni Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sedangkan Kodam VI/Mulawarman untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Sumber: DEPHAN

KONFRONTASI Sepak Terjang Pasukan Katak TNI di Singapura-Johor

Ist

Di belahan dunia barat, Perang Korea, pada tahun 1950-1953, dikenal sebagai perang yang terlupakan (forgotten war). Di Asia Tenggara, peristiwa Konfrontasi ”Ganjang Malaysia” (1963-1966) juga menjadi perang terlupakan di antara Indonesia melawan Malaysia, Singapura, Brunei, dan Persemakmuran Inggris Raya.

”Saya berulang kali menyusup ke Singapura dari pangkalan di Pulau Sambu dan Belakang Padang di sekitar Pulau Batam. Saya masuk lewat Pelabuhan Singapura dengan menyamar jadi nelayan biasa,” kata Iin Supardi (69), yang kala itu berpangkat kelasi dua pada satuan Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI Angkatan Laut (AL), Selasa (4/1) di Tangerang.

Di Singapura, Iin menggelar operasi intelijen berupa agitasi, provokasi, hingga upaya sabotase. ”Saya mendatangi kelompok pemuda Tionghoa dan pemuda Melayu untuk membangun kecurigaan antara mereka. Saya menghasut kelompok melawan kelompok. Saya menyamar bekerja sebagai buruh pada taukeh Tionghoa di daerah Jurong,” kata Iin mengenang operasi intelijen tahun 1963-1965 itu.

Sambil mengantar barang dagangan berupa hasil bumi ke Singapura atau berlayar mengantar barang selundupan elektronik, celana, dan rokok dari Singapura ke Kepulauan Riau, Iin menyelundupkan bahan peledak berulang kali ke pelbagai lokasi aman di seantero Singapura.

”Saya sering kucing-kucingan dengan Es Ai Di (yang dimaksud adalah Reserse Kepolisian Singapura alias CID). Harus kasih uang suap hingga 50 straits dollar,” kata Iin yang fasih berdialek Melayu Semenanjung dan sedikit menguasai dialek Hokkian yang lazim digunakan di Singapura,

Sebelum bertugas di Kepulauan Riau, Iin melatih Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) yang dikenal sebagai Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku). Dia melatih TNKU di kamp pelatihan milik TNI di Bengkayang, Kalimantan Barat.

Anggota Kopaska menyusup ke Singapura dari pangkalan di Kepulauan Riau di sekitar Batam, Tanjung Balai Asahan, dan daerah sekitarnya. Mereka biasanya menggunakan perahu kecil dengan motor tempel dan menyamar menjadi warga setempat yang memang biasanya memiliki kerabat di Semenanjung Malaya dan Singapura.

Idjad (70), seorang kopral Kopaska asal Sulawesi Selatan, mengaku masuk ke kawasan perkotaan Singapura dan ke Johor di Semenanjung Malaya. ”Saya punya kontak agen lokal bernama Usman yang sangat pro-Indonesia. Usman tinggal di daerah Kampung Melayu. Ketika saya dan teman-teman tertangkap, dia juga ikut ditahan di Singapura,” kata Idjad, yang juga anggota Kopaska.

Idjad mengingat ketiga rekannya sesama Sukarelawan (Sukwan) Dwikora ditangkap di perbatasan Singapura-Johor di Causeway di dekat Kranji dan Woodlands. Ketika itu, para Sukwan sudah bersiap-siap mengebom pipa air yang memasok kebutuhan air di Singapura dari Johor.

Idjad pun masih teringat saat-saat terakhir ketika Sersan KKO (Marinir) Usman Djanatin akan menyeberang ke Singapura sebelum ditangkap, lalu akhirnya dihukum gantung karena mengebom pusat perbelanjaan di Orchard Road bersama rekannya yang bernama Harun. ”Dia minta dicukur kumis sebelum berangkat agar terlihat rapi,” kenang Idjad.

Ketika dibebaskan dari tahanan di Singapura setelah perjanjian damai Indonesia-Malaysia, Usman masih ditahan di Singapura. Idjad mengaku bertemu kembali dengan Usman pada tahun 1972 saat berlangsung latihan gabungan militer Indonesia-Malaysia dan Singapura. Usman tinggal di daerah Changi dan masih terlihat paranoid karena merasa selalu diawasi aparat. ”Meski begitu, dia yakin Merah Putih seharusnya berkibar di Singapura dan Malaysia,” ujar Idjad.

Seorang veteran lainnya, Liem Hwie Tek (71), asal Cirebon yang ditemui tahun lalu, mengaku, para veteran Dwikora di daerah asalnya semakin terlupakan. Liem masih menyimpan ribuan negatif foto konfrontasi di sektor Kepulauan Riau, tempatnya bertugas di seberang Singapura yang belum dipublikasikan hingga kini.

Meski peran mereka terlupakan, para veteran Konfrontasi di Indonesia bangga dan tetap yakin pada cita-cita politik Soekarno menentang neokolonialisme melalui pembentukan Malaysia kala itu.

Fakta hari ini memang membuktikan, tahun 2000-an, bentuk penjajahan baru dari imperialisme perusahaan-perusahaan asing asal negara maju memang menguasai bangsa-bangsa Asia-Afrika yang gagal membangun kemakmuran pascakolonialisme seusai Perang Dunia II. Kita pun boleh mengingat pesan Bung Karno, ”Djangan Sekali-kali Meloepakan Sedjarah”....

Sumber: KOMPAS

Pengawasan Perbatasan Perlu Didukung Teknologi Terpadu

(Ist)

ENTIKONG (Suara Karya): Kawasan perbatasan Entikong, Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Serawak (Malaysia), masih perlu didukung teknologi canggih dan terpadu sebagai sinergi pengawasan pengamanan batas kedaulatan dan kekayaan alam Indonesia.

Teknologi pengawasan pengamanan yang dimiliki tiga matra TNI, Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Laut (AL) belum terintegrasi dan masih mengandalkan ketelatenan personel.

Informasi dan data yang diperoleh Suara Karya di Pontianak dan Entikong, Selasa-Kamis (14-16/12) dari beberapa personel TNI tiga matra yang pernah maupun sedang bertugas di perbatasan negara menyebutkan, efektivitas patroli pengamanan perbatasan negara dan menyelamatkan kekayaan alam Indonesia di Entikong masih terbentur keterbatasan armada dan beratnya medan yang harus dilalui.

Misalnya, untuk mengawasi garis perbatasan sepanjang 10 kilometer membutuhkan waktu 6 hari. Tiga hari untuk keeberangkatan dan tiga hari waktu diperlukan untuk sampai di pos awal. Medan yang dilalui merupakan hutan belantara dan semak belukar.

Komandan Bataliyon 461/Beruang yang juga Komandan Satgas Operasi Perbatasan Entikong-Serawak, Letkol TNI Tri Sakti mengaku, untuk mengawasai garis perbatasan darat yang menjadi wilayah kedaulatan Indonesia masih tertolong oleh GPS sebagai pengindentifikasi titik kordinat geografi.

Namun, persoalan muncul pada pengawasan untuk mengamankan kekayaan alam Indonesia maupun infiltrasi. TNI hanya mengandalkan kesungguhan dan ketelatenan prajurit agar intensif melaksanakan patrol.

"Untuk mengawasi panjang gariis perbatasan sepanjang 5 kilometer membutuhkan waktu perjalanan enam hari," ujar perwira menengah TNI AD yang pernah bertugas di perbatasan Entikong-Serawak, Kapten TNI Umar.

Ia menjelaskan, medan perbatasan yang harus dilalui sangat berat dan relatif belum tersentuh tanaga manusia. Patroli perbatasan hanya dilalui dengan berjalan kaki menembus semak belukar dan hutan belantara.

Jalan Tikus

Tri Sakti mengaku, pihaknya tak jarang menemukan batangan pohon yang diduga hasil karya penebangan liar. "Kita belum dapat memastikan, apakah penebangan itu dilakukan oleh kelompok pencuri kayu skala besar ataupun dilakukan penduduk setempat yang akan membuka areal perkebunan yang baru," ujarnya.

Selain itu, TNI juga menemukan jalan-jalan setapak sebagai akses keluar masuk Entikong-Serawak. Dalam beberapa kasus, ia mengatakan, TNI berhasil menggagalkan penyeludupan manusia. "TNI berhasil menggagalkan imigran illegal dari Irak yang hendak masuk Indonesia melalui Serawak," ujarnya.

Paling dikhawatirkan adalah pencurian kayu yang diangkut melalui jalur udara. Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Geerhan Lantara memberi prioritas untuk mengamankan kawasan udara Entikong-Serawak.

"Pencurian kayu diduga diangkut menggunakan helikopter, selain dengan cara menghanyutkan melalui sungai," ujarnya.

Sementara, radar pemantau udara buatan perancis Ground Control Intercept (GCI) milik TNI AU yang terpasang di TPI dan Ranai punya keterbatasan untuk mengidentifikasi pesawat ataupun helikopter yang sedang terbang rendah di atas hutan Kalimantan.

Sumber: SUARA KARYA

Mi Instan Dibagi Empat demi Kedaulatan

ilustrasi: Sebagian besar dari sekitar 200-an bagan ikan yang berada di perairan Sebatik dan Nunukan hingga dekat Blok Ambalat, Rabu (3/6), terlihat dipasangi bendera Merah Putih. Bendera kebangsaan itu digunakan untuk menandai bahwa daerah tersebut berada di wilayah perairan Indonesia.

KOMPAS.com — "Kami terbiasa membagi satu bungkus mi instan menjadi dua potong atau bahkan empat potong selama patroli di hutan karena, selain menghemat, di hutan juga banyak makanan," kata seorang perwira menengah yang bertahun-tahun berpatroli di perbatasan Indonesia dengan Sarawak, Malaysia.

Mi instan itu, tutur Kapten Umar dari Kodam XII, kemudian dimasak dengan sayur atau ikan toman yang beratnya bisa mencapai 13 kilogram, hingga menyantap macan akar yang merupakan macan sebesar kucing.

Cerita itu diperoleh para wartawan Seksi Kementerian Pertahanan dan TNI saat press tour ke Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, pada 14-15 Desember 2010 yang dipimpin Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal I Wayan Midhio.

Kapten Umar yang penah menjadi komandan komando rayon militer tahun 1996 hingga 2004 di Kota Putusibau itu mempunyai tugas mengamankan dua kecamatan yang mencakup beberapa desa. 60 persen dari wilayah "kekuasaan" Umar adalah hutan-hutan.

"Saya pernah patroli bolak-balik selama enam hari. Pada satu kawasan ada tanah yang panjangnya hanya 500 meter harus dijangkau tidak kurang dari satu jam karena semak-semaknya harus ditebas dahulu," kata perwira menengah yang juga bergelar S-2.

Bahkan pernah ada seorang bintara pembina desa (babinsa) yang karena diperintah komandan kodim (komando distrik militer) harus berjalan pergi-pulang untuk mengecek patok perbatasan Indonesia-Malaysia selama 36 hari.

Babinsa setingkat sersan itu harus mengarungi hutan sendirian.

"Untung tidak terjadi apa-apa karena bisa pulang dengan selamat. Coba, kalau dia dimakan ular atau buaya, pasti tidak ada orang yang tahu dan juga orang mungkin enggan mencarinya," kata Umar yang kini bertugas di Penerangan Kodam XII Tanjungpura di Pontianak.

Ketika ditanya tentang suka-duka berpatroli selama berhari-hari di hutan belantara, dia mengaku tidak ada pilihan lain, kecuali menikmatinya.

Dia lalu bercerita, pada suatu hari beberapa tentara berpatroli di hutan. Karena sudah letih, mereka pun beristirahat di atas akar pohon yang sangat besar.

"Namun, tiba-tiba ada seorang prajurit yang merasa heran karena tenyata senjatanya bisa berjalan sehingga menjadi jauh dari tempat semula ia letakkan. Ketika para prajurit itu berdiri untuk mengetahui kenapa senjata itu bisa "berjalan sendiri" ternyata mereka baru tahu bahwa "akar pohon" yang mereka duduki itu adalah tubuh seekor ular sangat besar.

"Ular itu kemudian ditembak dan ketika dikuliti ternyata di dalamnya ada dua ekor babi. Coba kalau prajurit-prajurit itu dimakan ular tersebut, tentu bisa dibayangkan bagaimana situasinya," kata Umar sambil tersenyum mengenang hal itu.

Pada Rabu, 15 Desember 2010, Panglima Kodam Tanjungpura Mayor Jenderal Geerhan Lantara mengunjungi Entikong untuk memeriksa para prajuritnya.

996 kilometer

Ketika bertemu dengan para wartawan Seksi Kementerian Pertahanan dan TNI, Mayjen Geerhan Lantara menjelaskan bahwa panjang perbatasan Indonesia dengan Sarawak, Malaysia, adalah 996 kilometer.

Namun, ada data lain yang menyebutkan, panjang garis perbatasan itu 1.020 km.

Di perbatasan itu Indonesia memiliki 31 pos. Namun, sampai sekarang hanya ada satu pos lintas batas yang resmi, yakni di Entikong tersebut. Pada 2011 akan dibuka satu pintu lintas batas lagi.

Di pos gabungan bersama di Entikong terdapat 70 prajurit TNI AD yang didampingi 10 anggota Tentara Diraja Malaysia.

Sementara itu, di pos bersama di wilayah Malaysia, terdapat 10 prajurit TNI AD untuk mendampingi 70 serdadu Malaysia.

Karena di perbatasan 996 km itu baru ada satu pintu lintas batas resmi, warga Indonesia atau Malaysia yang malas atau enggan pergi ke Entikong menggunakan " jalan tikus atau jalur tidak resmi alias ilegal.

Geerhan yang merupakan mantan Panglima Divisi Kostrad di Malang, Jawa Timur, dan mantan Danrem D Provinsi Aceh mengakui bahwa sampai saat ini masih banyak warga Indonesia yang lebih suka berhubungan dengan Malaysia, selain karena hubungan kekerabatan, disebabkan barang-barang di negara jiran lebih murah dan lebih bagus.

Ketika ditanya wartawan apakah ada pembangunan di Entikong pada khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, Geerhan memberikan jawaban sangat diplomatis.

"Pemerintah daerah sudah melakukan banyak hal," kata Geerhan "setengah memuji". Namun, ternyata pembangunan di Entikong masih kalah jauh dari Malaysia.

"Salah satu kelemahan kita adalah pembangunan di sini lebih banyak dilakukan secara parsial atau hanya dilakukan berdasarkan kebutuhan instansi tersebut," katanya.

Dia mengisahkan, baru-baru ini seorang menteri datang, tetapi hanya membawa staf atau ahli di bidang itu saja.

"Seharusnya menteri itu membawa ahli-ahli dari bidang-bidang yang lain, misalnya kesehatan atau pendidikan, sehingga menjadi terintegrasi," kata Geerhan.

Ketika ditanya upaya yang harus ditempuh pemerintah agar Entikong atau Kalimantan Barat tidak "terus kalah" dari negara tetangga, sambil tersenyum, perwira tinggi ini berujar, "Selama lima tahun mendatang kita harus melakukan pembangunan secara masif."

Dia yakin bahwa jika pembangunan dilakukan secara masif dan terkoordinasi sehingga tak ada lagi pembangunan yang hanya mementingkan ego instansi, tidak perlu lagi ada kekhawatiran bahwa warga Entikong atau Kalimantan Barat merasa lebih dekat dengan Malaysia ketimbang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber: KOMPAS

TNI AL Berkomitmen Bangun Kekuatan

Tank Amphibi BMP 3F Milik Marinir TNI AL

Liputan6.com, Jakarta: Usai penyerahan 17 unit tank amfibi dari Rusia kepada Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL berkomitmen membangun kekuatan militer baik berupa kapal perang Republik Indonesia atau KRI hingga kendaraan tempur taktis. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Penerangan TNI AL atau Kadispenal Kolonel Laut (S) Tri Prasodjo di Jakarta, Rabu (15/12).

Dalam kunjungannya ke SCTV Tower, Senayan, Jakarta, Tri menjelaskan pemerintah akan membeli kendaraan tempur sesuai kebutuhan saat ini tanpa mengkhususkan produk negara tertentu. Bahkan, ia menambahkan, TNI AL berupaya menjalin kerja sama dengan produsen dalam negeri guna memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata atau alutsista. Beberapa perusahaan pelat merah seperti PT Penataran Angkatan Laut atau atau PAL Indonesia dan beberapa perusahaan swasta lainnya diyakini mampu menanganinya.

Ketika ditanya mengenai masalah perbatasan dengan Malaysia, Tri mengungkapkan, masalah itu sedang tim gabungan beberapa instansi Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan dan beberapa petinggi TNI-Polri. Meski begitu, mantan Paban IV Progar Staf Perencanaan dan Anggaran Angkatan Laut (Srenal) itu menyatakan TNI tetap berkomiten menjaga kesatuan wilayah RI.

"Itu adalah urusan negara, tugas pokok TNI AL menjaga adalah kedaulatan negara," ujar Tri.

Untuk diketahui, Tri diangkat menjadi Kadispenal sejak awal Desember lalu, Ia menggantikan Laksamana Pertama TNI Herry Setianegara yang kini mengemban jabatan baru sebagai Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Barat.

Sumber: YAHOO

Tentara RI-Malaysia "Akur" Jaga Perbatasan

illustrasi.

SEPERTI biasa, sejumlah prajuit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di kawasan perbatasan, menggelar apel bersama di Markas Pos Komando Taktis (Poskotis), Entikong, Kalimantan Barat.

Dengan membawa senjata laras, mereka tampak berbaris sambil mendengarkan arahan dari komandan pleton. Namun, di antara anggota TNI, ada 10 anggota Rezizmen Askar Melayu Diraja (RAMD) yang ikut berbaris. Dengan mimik serius, mereka juga mendengarkan arahan dari komandan pleton.

10 anggota RAMD itu adalah utusan dari Brigade Infantri Malaysia. Mereka diperuntukkan untuk menjalin tugas bersama dengan tentara Indonesia guna mengamankan serta menjaga kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Entikong, Kalimantan Barat.

Ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia yang kerap muncul, rupanya sama sekali tidak memengaruhi semangat juang para anggota RAMD melaksanakan tugas menjaga perbatasan.

Ishan (23 tahun), anggota RAMD mengaku senang bisa bertugas bersama dengan tentara Indonesia di Poskotis Entilong dalam menjaga keamanan di kawasan perbatasan. "Saya baru satu bulan di sini. Saya sangat senang dan bangga bisa bertugas di Indonesia," kata pria berpangkat prajurit ini.

Pria berambut cepak ini pun mengaku, kinerja RAMD tidak terpengaruh dengan pasang surutnya hubungan Indonesia dengan Malaysia. Bahkan, ancaman keamanan, sama sekali tak menyurutkan nyali mereka.

"Kami tidak khawatir. Hubungan kami dengan warga setempat juga baik. Kami sering terlibat acara gotong royong, serta membangun tempat-tempat ibadah," kata Ishan usai mengikuti apel bersama.

Operasi gabungan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kordinasi antara Indonesia dengan Malaysia dalam menjaga serta mengamankan kawasan perbatasan di Kalimantan Barat.

Di Kalimantan Barat, sebanyak 10 anggota RAMD di tempatkan di Poskotis Entikong. Sedangkan, untuk TNI di tempatkan di Pos Lubukantu, Malaysia.

Untuk tentara RAMD tiap dua bulan akan diganti bertugas di Indonesia. Sementara, TNI akan dikembalikan tiap satu tahun sekali dari Negeri Jiran itu.

Sumber: JURNAL

Update : Kesenjangan Pembangunan Picu Ancaman Nirmiliter

Masyarakat Diperbatasan Indonesia - Malaysia

PONTIANAK (Suara Karya): Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Geerhan Lantara, mengkhawatirkan, bila pembangunan kawasan perbatasan negara Republik Indonesia (Entikong/Kalimantan Barat), tak diakselarasi dengan pembangunan perbatasan Malaysia (Serawak) akan menimbulkan kesenjangan ekonomi antarpenduduk kedua negara. Kesenjangan ekonomi dan budaya membawa dampak pada ancaman nirmiliter.

"Akselarasi pembangunan harus dilakukan seimbang. Jika tidak dilakukan, kita akan tertinggal dalam tinkat ekonomi dan tentunya berpengaruh terhadap psikologis masyarakat kita yang tinggal di kawasan perbatasan dua negara, seperti di kawasan perbatasan Kalimantan," ujar Geerhan saat menerima audiensi wartawan dari Jakarta di Markas Kodam XII/Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (14/12).

Turut hadir, Kepala Pusat Komunikasi dan Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI I Wayan Midhio.

Nirmiliter, seperti sosial budaya, ekonomi, teknologi dan ideologi merupakan ancaman paling dikhawatirkan pemerintah. Warga perbatasan Indonesia lebih gampang mendapatkan akses informasi dari negara Malaysia.

"Administrasi kependudukan warga kita adalah WNI. Namun, interaksi dan pemenuhan kebutuhan keseharian penduduk kita lebih cenderung ke negara tetangga. Selain itu, akses informasi yang mereka lebih banyak dari negara tetangga," ujarnya.

Meski demikian, Geerhan menyakini nasionalisme penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan perbatasan negara RI-Malaysia tidak luntur oleh iming-iming ekonomi.

Menurut dia, kesenjangan ekonomi dan psikologis kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia baru akan terlihat konkrit dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Sekarang ini, Malaysia gencar membangun sarana dan prasarana serta infrastruktur di kawasan perbatasan.

Sebaliknya, menurut mantan Panglima Divisi Infanteri II Kostrad ini, pembangunan perbatasan di Indonesia belum konkrit karena insinkronisasi peraturan daerah dengan peraturan pemerintah pusat maupun undang-undang.

"Putra-putra daerah dan tak kalah cerdas dibandingkan dengan saudara kita dari negara tetangga. Sayangnya, kecerdasan anak bangsa belum diimplementasikan total dalam kerangka pembangunan nasional untuk kawasan perbatasan," ujar Geerhan.

Regulasi Khusus

Ia tak menampik realita kesenjangan penduduk di kawasan perbatasan Malaysia dan Indonesia. Penduduk Indonesia cenderung melaksanakan kegiatan ekonomi di negara tetangga serumpun itu. "Sekarang sudah terlihat jelas kesenjangan itu," ujar Geerhan.

Ia menambahkan, mata uang Malaysia, ringgit lebih bergengsi dari rupiah. Di Malaysia, nilai tukar rupiah tidak diterima. Sebaliknya, warga Indonesia yang tinggal di perbatasan Indonesaia menggunakan nilai transaksi ringgit.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Barat Fathan A Rasyid menyatakan, sinergitas TNI dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat berupaya mewujudkan pembangunan di daerah perbatasan masih terbentur pada kebijakan pemerintah pusat dan undang-undang.

"Perlu ada kebijakan atau regulasi khusus untuk pembanguna perbatasan," ujarnya.

Sumber: SUARA KARYA

Pembangunan Perbatasan Perlu Dipercepat

PONTIANAK (SINDO) – Pembangunan wilayah perbatasan harus segera diakselerasi untuk menyeimbangkan dengan kondisi di negara tetangga. Tanpa itu, kesenjangan antarwilayah perbatasan kedua negara dikhawatirkan akan semakin melebar “Akselerasi pembangunan di perbatasan harus segera dimaksimalkan.

Jika tidak dilakukan, kita akan tertinggal dalam tingkat ekonomi dan tentu akan berpengaruh pada psikologis masyarakat kita yang tinggal di perbatasan dua negara seperti perbatasan Kalimantan,” ujarPanglimaKodamXII/Tanjungpura Mayjen TNI Geerhan Lantara di Markas Kodam XII/Tanjungpura, Pontianak,kemarin Wilayah perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Barat memiliki panjang sekitar 966 kilometer yang meliputi 5 kabupaten, 15 kecamatan, dan 98 desa.

Jumlah penduduk yang tinggal di sekitar perbatasan sekitar 176.000 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata delapan orang per km persegi. Geerhan melanjutkan, meski diprediksi tidak akan ada ancaman secara militer atau invasi di perbatasan darat dengan Malaysia, ancaman-ancaman nirmiliter akibat ada kesenjangan secara ekonomi tersebut juga patut mendapat perhatian yang sangat besar.

“Pembangunan kekuatan pertahanan juga harus memperhatikan akselerasi pembangunan secara masif,” ungkap mantan Panglima Divisi 2 Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) ini. Namun, ujar Geerhan, pembangunan tersebut jangan sampai dilakukan secara parsial karena tingginya kompleksitas masalah. “Sinergi diperlukan jangan sektoral,” katanya.

Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar Fathan A Rasyidmengungkapkan, kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan sangat tinggi.Pendapatan per kapita di Entikong mencapai USD 700, sedangkan di Serawak, Malaysia berkisar USD 4000. Karena itu, lanjut dia, pemda berencana membangun perkebunan di kawasan perbatasan untuk menggenjot pendapatan penduduk setempat.

“Kita akan membuka perkebunan di mana setiap kepala keluarga memperoleh lima hektare untuk dikelola,”katanya. Pembangunan jalan yang paralel dengan perbatasan sampai ke Kalimantan Timur juga akan digagas. Dia bahkan mengharapkan keberadaan Badan Nasional Pe-ngelolaan Perbatasan yang juga akan dibentuk di daerah akan bisa menyinergiskan program-program serta anggaran yang selama ini sektoral.

Sementara itu,Komandan Pelaksana Operasi Perbatasan Kolonel Inf Toto Renanto mengatakan, persoalan yang mengemuka di perbatasan saat ini yakni patokpatok yang hilang, rusak,maupun bergeser dari titik koordinat yang seharusnya.“Dari 5784 patok batas di wilayah Kalimantan Barat puluhan yang hilang dan banyak juga yang rusak,”katanya.

Sebelumnya Mendagri Gamawan Fauzi mengungkapkan,pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian telah menetapkan sejumlah program untuk perbatasan. Salah satunya pembangunan infrastruktur jalan agar antara daerah satu dan lainnya di perbatasan bisa terhubung. Mendagri juga telah mengundang provinsi terkait untuk menginventarisasi masalah dan prioritas program yang dilakukan di antaranya Provinsi Kepulauan Riah dan Kalimantan Barat.

Sumber: SINDO

Melintas Tanpa Izin Pesawat Malaysia Ditahan di Surabaya

Pesawat BAE 146-200

SURABAYA, KOMPAS.com — Sebuah pesawat carteran dari Malaysia diamankan di Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya, Selasa (14/12/2010) sekitar pukul 17.00. Pesawat itu diamankan karena diduga melintas di wilayah udara Indonesia tanpa izin.

Hingga sekitar pukul 19.00 tadi, penumpang pesawat masih berada di bandara untuk dimintai keterangan. Petugas masih mencari data dan identitas pesawat, serta para penumpangnya. "Benar ada pesawat yang melintas tanpa izin. Sekarang masih diperiksa," kata Komandan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda Kolonel Laut (P) Supranyoto saat dihubungi melalui telepon genggamnya.

Pesawat tersebut terbang dari Dili dengan tujuan Kuala Lumpur, Malaysia. Namun, pesawat melintas tanpa izin dan kini diperiksa di Bandara Juanda, Surabaya. Dia belum mengetahui persis, baik mengenai jumlah penumpang pesawat maupun identitas masing-masing. Hal ini karena pihaknya hanya membantu proses pemeriksaan. Sementara itu, penanganan kasus berlangsung di Pangkalan TNI Angkatan Udara Surabaya.

Secara terpisah, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Surabaya Kolonel (Pnb) Johannes Berchmans SW enggan memberi komentar. Menurut dia, kasus tersebut masih bersifat tertutup. Dia juga belum berkenan membeberkan identitas pesawat dan para penumpangnya.

"Belum tahu, belum tahu siapa saja di sana. Masih akan kami data," ujarnya singkat.

Berdasarkan Informasi yang beredar, pesawat carter berjenis BAE 146-200 itu mengangkut keluarga Kerajaan Melaka, Malaysia. Penahanan dilakukan atas perintah Kementerian Luar Negeri karena tidak adanya diplomatic clearance, security clearance, dan flight approval.

Sejauh ini belum diperoleh konfirmasi dari pihak Kementerian Luar Negeri. Telepon genggam Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene tidak bisa dihubungi.

Sumber: KOMPAS

Update : Wapres: Tetap Waspada dan Siaga Jaga Perbatasan

Sebatik (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres) Boediono minta kepada semua pihak untuk tetap waspada dan siaga menjaga perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia.

"Perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan dan wilayah perlu dijaga dan dikawal. Saya melihat itu sudah dijalankan dengan baik," kata Wapres kepada pers, saat meninjau Pos Angkatan Laut Sei Pancang, di Pulau Sebatik, Kalimantan Timur, Selasa.

Pos Angkatan Laut Sei Pancang memiliki perbatasan laut wilayah Indonesia dan Malaysia. Usai meninjau wilayah perbatasan itu, Wapres juga meninjau wilayah perbatasan kedua negara di Dusun Abadi, Desa Aji Kuning, yang perbatasan dipisahkan oleh daratan.

Hadir dalam peninjauan itu Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamad, Wakil Menteri pendidikan Nasional Fasli Djalal, serta Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak.

Wapres dalam kunjungan ke kedua perbatasan itu mendapat penjelasan langsung dari para kepala pos penjagaan mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam mengamankan perbatasan.

Boediono mengatakan, kedatangan dirinya melihat dua pos perbatasan tersebut dalam upaya ingin melihat secara langsung kondisi di perbatasan, teriutama masyarakatnya.

"Strategi utama mengamankan NKRI adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga pembangunan infrastruktur," kata Wapres.

Dengan meningkatnya kesejahteraan, kata Boediono, maka rakyat akan secara langsung bisa tinggal di Indonesia dan ikut mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia.

"Sekali lagi kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan siaga dalam menjaga perbatasan. Untuk itu perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Boediono.

Wapres Boediono tampak puas dengan kondisi dua pos perbatasan Indonesia dengan Malaysia, dan sesekali melambaikan tangan kepada masyarakat yang berada di sekitar pos.

Usai meninjau dua pos perbatasan tersebut, Wapres dan rombongan kembali ke Nunukan menggunakan helikopter dan selanjutnya kembali ke Jakarta menggunakan pesawat Kepresidenan.

Sehari sebelumnya, Wapres bersama rombongan menghadiri Hari Nusantara di Balikpapan, yang dihadiri oleh sejumlah pejabat pusat dan daerah.

Sumber: ANTARA

Update : Di Sebatik, Wapres Tersentuh

SEBATIK, KOMPAS.com — Wakil Presiden Boediono merasa tersentuh dengan kondisi dan keadaan warga Indonesia di perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Timur.

"Saya merasa tersentuh dengan warga dan kondisi daerah perbatasan. Saya yakin penduduk Sebatik tentu akan tetap menjaga dan mengawal NKRI," kata Boediono saat berdialog dengan siswa dan santri se-Kecamatan Sebatik di Pondok Pesantren Mutiara Bangsa, Sebatik, Selasa (14/12/2010).

Wapres mengaku, dirinya memang berkeinginan melihat dengan mata kepala sendiri suasana di kawasan perbatasan, baik menyangkut kehidupan ekonomi, situasi sosial, maupun kondisi pengamanan TNI di garis depan.

"Jadi, saya ingin mendapatkan suasana dan rasa yang sebenarnya apa yang dirasakan, apa yang dialami. Saya ingin mendengarnya. Saya yakin cita-cita pendiri bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur telah terpatri dalam hati warga," tambahnya.

Wapres menegaskan, daerah perbatasan bukan halaman belakang negeri ini, tetapi halaman depan. "Ini niat pemerintah. Namun, memang tidak bisa semalam untuk mengubahnya. Kita butuh waktu bertahap dan kita inginkan Sebatik menjadi beranda depan, tempat yang nyaman dan sejahtera bagi kehidupan warga Sebatik.

Dalam kesempatan itu, Wapres melakukan dialog dengan perwakilan warga dari organisasi pemuda, aparat kesehatan, pendidikan, dan pelajar. Warga banyak bertanya mengenai nasionalisme, pendidikan, hingga ketergantungan ekonomi.

Dalam kunjungan ke Pulau Sebatik, Wapres didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. Dari jajaran pemerintah daerah, yang turut dalam rombongan adalah Gubernur Kaltim Awang Faroek dan Bupati Nunukan Abdul Hafid Ahmad.

Sumber: KOMPAS

Sukhoi dan F-16 Kawal Wapres ke Sebatik

illustrasi

SEBATIK, KOMPAS.com — Sebanyak 3 pesawat Sukhoi dan 1 pesawat F-16 mengawal perjalanan Wakil Presiden Boediono ke daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Timur.

Demikian disampaikan Komandan Gugus Tempur Laut Armada Bagian Timur Laksamana Pertama Widodo di hadapan Wapres dan rombongan di Pos TNI AL Sei Panjang, Sebatik. Pos tersebut berada di sebuah dermaga yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari perairan Malaysia.

Juru bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, yang dikonfirmasi Kompas membenarkan adanya pegawalan tiga pesawat Sukhoi dari Makassar dan satu F-16 dari Madiun. "Ya, karena dari pantauan TNI ada gerakan latihan terjun payung prajurit Diraja Kerajaan Malaysia di salah satu wilayah Malaysia sehingga TNI melakukan pengawalan dengan mengirim 3 pesawat Sukhoi dan 1 F-16," ujarnya.

Dari pemantauan Kompas, tidak terlihat kapal dan prajurit Malaysia berpatroli di kawasan tersebut. Di kejauhan hanya tampak bendera Indonesia dan Malaysia berkibar berdampingan di pesisir Pantai Kota Tawao, Sabah, Malaysia, yang terlihat megah.

Sumber: KOMPAS

Kesejahteraan, Pendekatan Terbaik Jaga NKRI

SEBATIK--MICOM: Wakil Presiden Boediono mengatakan, jika ingin Negara Kesatuan Republik Indonesia aman maka pendekatan terbaik adalah pendekatan kesejahteraan masyarakat, disamping juga keamanan.

"Jika sejahtera tentu dengan sendiri masyarakat akan menjaga, tapi jangan lupa harus ada yang mengawal dibelakang, seperti TNI dan Polri," kata Wapres Boediono, saat mengunjungi Pondok Pesantren Mutiara Bangsa di Pulau Sebatik, Kaltim, Selasa (14/12).

Hadir dalam acara itu Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamad, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal, serta Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak.

Dalam kesempatan itu, Wapres mengadakan tatap muka dan dialog dengan para pelajar, guru dan sejumlah PNS. Menurut Wapres, daerah perbatasan bukan merupakan halaman belakang, tapi seharusnya menjadi teras terdepan rumah. "Niat seperti itu, adalah niat pemerintah pusat tapi untuk kesejahteraan dijalankan secara bertahap tidak bisa dalam semalam," kata Wapres.

Boediono menilai hatinya merasa tersentuh ketika tiba dan bertatap muka dengan masyarakat yang berada di wilayah terdepan. "Saya bisa merasakan itu, dan saya optimistis bahwa bangsa kita adalah bangsa yang bisa menjaga keutuhan NKRI yang memang menjadi cita-cita pendiri bangsa dan kita semua," ujar Wapres Boediono.

Wapres mengatakan, kehadirannya untuk melihat dengan mata kepala sendiri ke wilayah terdepan NKRI yang berbatasan dengan Malaysia, untuk mendapatkan rasa dan sekaligus melihat masyarakat yang telah terpatri menjaga wilayah Indonesia.

Dalam kunjungan ke pondok pesantren tersebut, Wapres menyaksikan pemberian bantuan dana oleh para pejabat BUMN untuk program peningkatan pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Sebatik.

Sejumlah BUMN yang akan memberikan bantuan adalah PT PLN sebesar Rp100 juta, PT Bank Tabungan Negara Rp200 juta, PT Bank Negara Indonesia Rp200 juta, PT Bank Rakyat Indonesia Rp200 juta, PT Bank Bukopin Rp50 juta, serta penyerahan bantuan mendiknas Rp2,10 miliar.

"Tolong bantuan tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tidak perlu mampir ke sana-sini. Itu bentuk pertanggungjawaban ke bupati untuk digunakan mensejahterakan rakyat," kata Wapres.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Empat KRI Amankan Kunjungan Wapres

KRI Yos Sudarso

SEBATIK, KOMPAS.com - Sehari menjelang kedatangan Wakil Presiden Boediono, Selasa (14/12/2010) siang besok, perairan Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Timur (Kaltim), diamankan oleh empat Kapal RI. Empat KRI itu adalah KRI Wiratno, KRI Tedung Selar, KRI Yos Sudarso, dan KRI Iskandar Muda.

Keempat KRI itu bersiaga penuh di perairan Karang Unarang, Pulau Sebatik, yang berhadapan dengan perairan Malaysia. Di salah satu KRI itu terdapat Panglima Armada Timur, yang besok direncanakan akan memberikan paparan mengenai Gugus Tempur Laut Armada Timur di Pos TNI AL Sungai Nyamuk kepada Wapres.

Selain pengamanan di laut, kunjungan Wapres Boediono juga akan dijaga ketat oleh personel TNI dan Polri sebanyak 752 orang serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan.

Selain akan berdialog dengan siswa-siswa dan kalangan tokoh di Pulau Sebatik di Pondok Pesantren Mutiara Bangsa, Wapres juga akan Patok III H Kuning Sei Panjang, serta mengunjungi Pos Pengamanan Perbatasan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kaltim.

Sumber: KOMPAS

Kepolisian RI-Malaysia Bahas Terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo melakukan pertemuan dengan Komisaris Jenderal Polisi Datuk Akhli Bulat, Kepala Detasemen Anti Teror di Kepolisian Diraja Malaysia di Mabes Polri, Senin (13/12/2010). Pertemuan membicarakan masalah kejahatan transnasional khususnya terorisme.

"Dimana selama ini sudah cukup baik, lancar. Ke depan diharapkan lebih baik lagi," ucap Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Boy Rafli Amar, melalui pesan singkat kepada Kompas.com.

Boy mengatakan, Kapolri didampingi Kepala Pelaksana Harian BNN Komjen Gories Mere, Kabaintelkam Polri Komjen Wahyono, Wakabareskrim Polri Irjen Dikdik Mulyana. Adapun Datuk Akhli Bulat didampingi pejabat lain diantaranya Irjen Pol Dato Abdul Hamid Bador, Brigjen Pol Dato Abdul Aziz Hussin, dan Brigjen Pol Dato Pilus.

Dikatakan Boy, bentuk konkret kerja sama kedua negara terlihat dari dikembalikannya tersangka teroris Fadli Sadama ke Indonesia setelah ditangkap di Malaysia. Fadli ditangkap terkait kasus perampokan Bank CIMB Niaga dan kelompok teroris Aceh.

Sumber: KOMPAS

Malaysia Harapkan Kerjasama Nuklir dengan Korsel

Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak menyatakan minat negaranya untuk memanfaatkan pengalaman Korea Selatan dalam teknologi nuklir termasuk di antaranya pembangunan reaktor nuklir pintar dan berbagai reaktor nuklir kecil.

Hal itu dikemukakan Najib hari ini (10/12) dalam konferensi persnya bersama Presiden Korsel, Lee Myung-bak , yang berkunjung ke Kuala Lumpur. Sebagaimana dilaporkan IRNA, kedua negara telah menandatangani kesepahaman di bidang keamanan nuklir dan radio aktif.

Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Korsel menekankan pentingnya energi nuklir sebagai sebuah sumber energi yang meyakinkan, stabil, aman, dan bersih. Tidak hanya itu, PM Malaysia juga mengharapkan perluasan kerjasama kedua negara di sektor nuklir.

Di bagian lain, terkait usulan pembentukan Dewan Dagang Malaysia-Korsel, Najib menegaskan, "Usulan tersebut akan mempermudah perundingan dan kerjasama sektor swasta kedua negara dan akan membuka peluang kerjasama baru kedua pihak."

Pada kesempatan itu, Najib menekankan agar Malaysia memanfaatkan kemampuan perusahaan-perusahaan Korsel di sektor teknologi ramah lingkungan.

Sumber: IRIB

Penyelesaian Ambalat Molor

TEMPO Interaktif, Denpasar -Penyelesaian sengketa Blok Ambalat di perairan Sulawesi hingga kini masih molor. "Saya istilahkan perkembangan, bukan kemajuan," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa usai jumpa pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman di Hotel Laguna, Nusa Dua, Bali, Rabu (8/12).

Namun ia mengakui sudah ada tanda-tanda menuju titik temu dalam pembahasan soal perbatasan laut termasuk Ambalat. Hanya saja Marty menolak menjelaskan soal potensi titik temu itu.

Sejauh ini terdapat 10 perbatasan laut yang menjadi sengketa antara Indonesia dengan negara tetangga, termasuk dengan Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Marty mengisyaratkan tidak ada indikasi pemerintah Malaysia mengulur waktu untuk menyelesaikan konflik Ambalat. "Berdasarkan pengalaman beberapa bulan ini, kedua negara sepakat menyelesaikan masalah perbatasan secara baik, dan lebih cepat," ujarnya.

Ketegangan sudah beberapa kali terjadi di sekitar Blok Ambalat, di mana patroli Angkatan Laut Malaysia melanggar tapal batas. Delapan tahun lalu, Indonesia kalah dari Malaysia dalam perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan. Mahkamah Internasional memutuskan kedua pulau itu sah milik Malaysia lantaran ada bangunan yang didirikan negara Jiran itu di sana, termasuk menara pengawas.

Sumber: TEMPO