"Kelabang" Gagalkan Perompakan di Bintan

Sebanyak tujuh tersangka pelaku usaha perompakan terhadap MV Lucky Star 8 di Pangkalan TNI Angkatan Laut di Batam, Rabu (26/1/2011). KRI Kelabang 826 menggagalkan usaha perompakan atas MV Lukcy Star 8 yang membawa barang dagangan dari Dumai tujuan Songklak, Thailand, di perairan internasional di utara Pulau Bintan, Selasa (25/1/2011) pukul 23.50 WIB.


BATAM, KOMPAS.com — KRI Kelabang 826 menggagalkan usaha perompakan terhadap MV Lucky Star 8 di perairan internasional utara Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2011) pukul 23.50. Sembilan tersangka dibekuk tanpa perlawanan.

Para tersangka selanjutnya dibawa ke Pangkalan TNI AL (Lanal) di Batam malam itu juga untuk menjalani pemeriksaan. Dari sembilan tersangka, tujuh orang di antaranya adalah warga Indonesia, sedangkan yang lain berkewarganegaraan Malaysia dan Singapura.

Sementara MV Lucky Star berikut 13 kru kapal sedianya akan ditarik ke Lanal di Batam untuk melengkapi pemeriksaan. MV Lucky Star berangkat dari Dumai, Senin, dengan tujuan Songklak, Thailand. Kapal berbendera Indonesia itu mengangkut rempah-rempah dan barang dagangan lain.

Komandan KRI Kelabang 826 Mayor (P) Bambang Wasito mengatakan, informasi awal soal perompakan tersebut diterima dari Markas Komando Armada RI Kawasan Barat. "Karena KRI Kelabang 826 pada saat itu berada paling dekat dengan lokasi kejadian, kamilah yang segera merapat ke lokasi dan mengamankan situasi," kata Bambang.

Tidak ada perlawanan saat KRI Kelabang 826 yang mengangkut 40 personel TNI AL merapat. Setelah diperiksa, akhirnya sembilan tersangka bisa dibekuk.

Tersangka menggunakan perahu mesin tempel untuk merapat ke MV Lucky Star 8. Diperkirakan perahu berangkat dari Batam atau Bintan. Perompakan ini merupakan kasus pertama yang terungkap di perairan Kepulauan Riau selama Januari ini, sedangkan tahun lalu nihil.

Sumber: KOMPAS

Pemerintah Bahas Penjaga Perairan

Jakarta, Kompas - Pembentukan penjaga perairan atau coast guard masih dalam pengkajian. Pasalnya, pembentukan pasukan itu masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang hanya mencakup pengamanan pelayaran semata.

”Padahal, fungsi coast guard itu untuk pengamanan laut dalam aspek yang lebih luas,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Rabu (5/1) di Jakarta, seusai menghadiri perayaan ulang tahun keempat Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).

Karena itu, saat ini sedang dilakukan pengkajian antara Kemenko Polhukam dan Kementerian Perhubungan.

Kajian itu untuk menemukan bentuk pasukan penjaga perairan yang paling bagus. ”Ini, kan, tidak mudah. UU harus direvisi DPR. Jadi, harus matang dulu di internal, baru diubah di DPR,” kata Djoko lagi.

Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya Didik Heru Purnomo mengatakan, untuk masa mendatang, masalah keamanan di laut bersifat lebih menyeluruh. Keamanan tidak saja berhubungan dengan pelayaran, tetapi ada juga tindak pidana khusus, pencemaran, search and rescue (SAR), dan imigran gelap. ”Jadi, harus ada sinkronisasi koordinasi keamanan,” katanya.

Selain itu, ada perkembangan global yang harus dicermati. Di Amerika Serikat, misalnya, penjaga perairan berkembang menjadi angkatan bersenjata kelima yang urusannya total berkaitan dengan militer. Bentuk untuk Indonesia kini masih dicari.

Tentang batas waktu, menurut Didik, harus dilaksanakan sebelum akhir 2011. Hal ini sesuai amanat UU Pelayaran yang disahkan tahun 2008. ”UU mengamanatkan, coast guard harus dibentuk tiga tahun setelah UU Pelayaran disahkan,” katanya.

Soal teknis hukum, Didik menyatakan, ia menyerahkan kepada Menko Polhukam. Yang jelas, substansi penjaga perairan akan lebih daripada keamanan pelayaran. Pasalnya, ancaman di laut lebih luas dan membutuhkan sinkronisasi koordinasi. ”Walau tidak ada di Indonesia, perompakan dan pembajakan sekarang banyak yang memakai alat militer,” imbuhnya.

Didik menyatakan optimistis bisa memenuhi target penyelamatan potensi kerugian negara sebesar Rp 400 miliar selama tahun 2011. Jumlah tersebut berarti hampir tiga kali lipat daripada hasil yang diperoleh selama 2010, yaitu Rp 150 miliar.

Pasukan Katak

Secara terpisah, Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI Angkatan Laut (AL) membutuhkan perlengkapan modern. Panglima Armada Barat TNI AL Laksamana Muda Hari Bowo di Tanjung Pasir, Tangerang, Selasa, menjelaskan, dia akan menyampaikan permintaan Kopaska kepada Mabes TNI.

”Kami akan ajukan sesuai skala prioritas dan kekuatan operasional minum agar terpenuhi,” kata Hari Bowo.

Sumber: KOMPAS

2011, Kemenhan Fokus Penuhi Operasional TNI

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin.

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Pertahanan tahun ini akan memfokuskan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk memenuhi kesiapan operasional TNI. Kemenhan juga mengusahakan dapat mencapai tingkat pemeliharaan kemampuan peralatan TNI.

Soal perincian alutsista yang akan dibeli, Sjafrie masih enggan mengutarakannya. "Itu masih ada rapat teknis lagi, belum bisa kita breakdown sampai ke tingkat bawah," kata Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoedin, usai acara Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, di Jakarta, Kamis (6/1).

Sjafrie mengatakan, Kemenhan tahun ini memprioritaskan rampungnya beberapa kebijakan. Di antaranya, tentang regulasi pertahanan negara, peningkatan target pencapaian kebutuhan alutsista TNI, terselenggaranya kesejahteraan prajurit dan PNS, dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

Untuk alutsista, Kementerian akan mewajibkan penggunaan produksi dalam negeri. "Kalau itu masih bisa kita produksi dengan kualitas dan spesifikasi yang diperlukan TNI," ujarnya.

Kementerian, lanjutnya, juga akan meningkatkan pengawasan komprehensif terhadap pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan. "Itu esensi dari kebijakan tahun ini," kata dia.

Sjafrie mengatakan, Kemenhan tahun ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk pengadaan dan pemeliharaan alutsista TNI. Sebanyak Rp 2 triliun sudah masuk APBN 2011, sisanya akan dimasukkan ke dalam APBN Perubahan 2011.

Sjafrie mengatakan, anggaran alutsista itu nantinya akan digunakan TNI untuk pemenuhan kebutuhan transportasi, mobilitas, persenjataan, dan peningkatan daya tangkal.

Dana itu, kata Sjafrie, juga digunakan untuk pembelian kapal guna memperkuat patroli laut TNI AL, serta kesiapan penggantian peralatan-peralatan TNI AU yang dibutuhkan untuk kepentingan melawan insurgensi. "Mengganti pesawat tempur untuk lawan insurgensi," imbuhnya.

Ketika ditanya perkembangan hibah pesawat jet tempur jenis F-16 yang ditawarkan Amerika Serikat, Sjafrie mengatakan hal itu masih dikaji di tingkat kementerian dan belum ada hasil final. "Kita lihat perkembangannya. Masih dalam pembicaraan di tingkat kementerian," ujarnya.

Sumber: TEMPO

TNI AL Tangkap Kapal Nelayan Vietnam

KRI Halim Perdana Kusuma (355)

SURABAYA, KOMPAS.com - Jajaran TNI Angkatan Laut berhasil menangkap sejumlah kapal pencari ikan yang diawaki warga negara Vietnam di perairan laut Natuna, Kepulauan Riau.

Kepala Dinas Penerangan Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Letkol Laut (Kh) Yayan Sugiana di Surabaya, Jumat (17/12/2010) mengatakan, semua kapal yang ditangkap itu tidak memiliki dokumen-dokumen resmi.

Penangkapan itu bermula dari operasi laut yang dilakukan personel Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Abdul Halim Perdana Kusuma.

"Saat melintas di perairan laut Natuna, personel KRI mendapati kapal-kapal ikan asing melakukan aktivitas yang mencurigakan," paparnya.

Awalnya, KRI Halim Perdana Kusuma menangkap kapal berbendera Vietnam BV-94938-TS. Kapal berbobot mati 100 gross ton itu diawaki 12 orang yang semuanya berkewarnegaraan Vietnam.

Saat ditangkap, kapal tersebut mengangkut 50 kilogram ikan berbagai jenis yang diperoleh dari wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Tak berselang lama, petugas juga menangkap KM Sejahtera Alam 71 dan KM Sejahtera Alam 72, keduanya berbendera Indonesia.

KM Sejahtera Alam 71 diawaki 12 orang warga negara Vietnam yang mengangkut 15 ton ikan dari berbagai jenis.

KM Sejahtera Alam 72 diawaki dua orang berkewarganegaraan Vietnam yang tertangkap basah mencuri ikan di ZEEI.

"Kapal-kapal tersebut kini diamankan di Lanal (Pangkalan TNI Angkatan Laut) Ranai, Kepulauan Riau," kata Yayan.

Sumber: KOMPAS

Menhan Meninjau Pembuatan Kapal Cepat Rudal Trimaran di Banyuwangi

Banyuwangi, DMC - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meninjau PT. Lundin Industry Invest, yaitu salah satu perusahaan swasta nasional yang memproduksi kapal patroli cepat yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut Menhan didampingi Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Kasal Laksamana TNI Soeparno meninjau pembuatan Kapal Cepat Rudal (KCR) Trimaran pesanan TNI AL.

Kunjungan dilaksanakan usai meninjau latihan Latihan Kesenjataan Terpadu (Latsendu) dan menghadiri acara serah terima Tank Amfibi BMP-3F di Situbondo, Banyuwangi, Sabtu (11/12). Selain Panglima dan Kasal, turut pula Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto S.IP, MA, dan sejumlah pejabat di jajaran Kemhan, Mabes TNI dan Mabes AL..

Dalam peninjauannya, Menhan dan rombongan diterima Pimpinan PT. Lundin Industry Invest John Ivar Allan Lundin dan jajaran stafnya. Dengan dipandu oleh John Ivar Allan Lundin, Menhan dan Panglima TNI secara langsung meninjau proses pembuatan KCR Trimaran, Sea Raider, Combat Boat pesanan TNI AL.

Ditanya wartawan usai peninjauan, Menhan mengatakan pengadaan KCR Trimaran ke PT. Lundin Industry Invest ini adalah pengadaan untuk yang pertama kali, untuk itu masih diujicoba kemampunannya. Menurut Menhan, apabila dalam pengujian ini berhasil dengan baik maka selanjutnya kedepan Kemhan berkeinginan untuk mengembangkannya lebih lanjut.

Sementara itu Kasal juga mengatakan, TNI AL membutuhkan beberapa kapal jenis KCR Trimaran ini, namun untuk tahap pertama terlebih dahulu akan dilakukan uji coba untuk mengetahui bagaimana manfaat, kelebihan dan kekurangannya. “Karena pengadaan kapal Trimaran ini baru kali ini, oleh karena itu perlu kajian lebih lanjut setelah kapal ini dipakai nanti”, ungkapnya.

KCR Trimaran yang mulai dibuat awal 2010 itu memiliki ukuran panjang 63 meter dan lebar 15 meter. KCR Trimaran memiliki kapasitas 31 orang dan satu tim pasukan khusus. Kapal dijadwalkan selesai pada bulan Desember 2010 untuk memperkuat Alutsista TNI AL dalam rangka mendukung pertahanan dan keamanan laut Indonesia.

Kapal senilai Rp 250 miliar itu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penambahan kapal ini sebagai bagian dari percepatan alat-alat pertahanan TNI dengan melibatkan perusahaan di dalam negeri, baik milik pemerintah dan perusahaan swasta nasional.

Sedangkan PT. Lundin Industry Invest pembuat KCR Trimaran merupakan perusahaan yang telah berdiri di Banyuwangi sejak tahun 2004 dan telah memproduksi 72 unit kapal untuk militer, SAR dan kapal pesiar. Selain melayani TNI AL, berbagai produksinya diekspor ke Australia, Brunei, Thailand, dan Malasyia.

Sumber: DMC

PTDI Memproduksi Pesawat Patroli Untuk Korsel

Pesawat CN-235 MPA Buatan PT DI

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menyatakan komitmen untuk sesegera mungkin mengirimkan dua pesawat patroli pesanan dari Korea Selatan. Dari 4 unit pesawat patroli yang dipesan senilai 90 juta dollar AS itu, baru dua pesawat patroli yang sudah siap diboyong ke Korea Selatan.

Sisanya, PTDI baru masih membangunnya dan ditarget selesai tahun 2011 mendatang.

"Tahun ini sebagian pesawat patroli akan kita deliver (serahkan), sisanya akan dituntaskan pada tahun 2011," kata Direktur Utama PTDI, Budi Santoso, Sabtu (4/12/2010) lalu. Menurut Budi, kapal yang selesai akan dikirim tahun ini juga, sedangkan dua yang lainnya akan diselesaikan di tahun 2011 nanti.

pesawat patroli yang dibangun oleh PTDI itu merupakan pesawat patroli yang difungsikan untuk patroli laut, yang biasanya digunakan oleh coast safeguard. Kesehariannya, pesawat patroli coast safeguard biasa digunakan untuk melakukan pengawasan pelayaran di wilayah kekuasaan Korea Selatan.

Sumber: KOMPAS/MIK

Thailand dan Indonesia Patroli Bersama

Kapal perang Thailand HTMS Naresuan F421

DENPASAR, KOMPAS.com - Kapal perang Thailand HTMS Naresuan F421 meninggalkan Pulau Dewata dengan terlebih dulu melakukan kegiatan patroli bersama dengan KRI Fatahillah di Perairan Selat Badung.

"Tadi siang pukul 11.00 Wita, kapal perang Thailand dan KRI Fatahillah meninggalkan dermaga Pelabuhan Benoa, Denpasar," kata Perwira Operasi Pangkalan TNI AL (Lanal) Benoa Mayor Laut (P) Teguh Wibowo, Rabu (24/11/2010).

Ia menjelaskan, pelepasan kedua kapal perang itu dipimpin Komandan Lanal Benoa Kolonel Laut (P) I Wayan Suarjaya.

Selanjutnya kedua kapal perang itu sama-sama meneruskan perjalanan masing-masing, namun lebih dulu melakukan latihan dalam bentuk patroli bersama sektor perairan di Selat Badung yang terletak antara Pulau Bali dengan Pulau Nusa Penida.

Sesuai misi kedatangannya, kapal HTMS berkecepakatan 32 knot itu untuk latihan pelayaran sehingga kesempatan itu dimanfaatkan oleh kedua kepal perang untuk mengantisipasi terhadap segala potensi ancaman dan gangguan di perairan.

"KRI Fatahillah kembali ke pangkalannya di Koarmatim di Surabaya, sedangkan kapal perang Thailand meneruskan perjalanan ke Australia dengan misi yang tak jauh beda," ucapnya.

Dia mengatakan, selama berada di Bali, seluruh personel kedua kapal perang itu juga menggelar kegiatan olah raga bersama, yakni bermain sepak bola.

"Selasa sore digelar pertandingan sepak bola antara personel TNI AL dan Angkatan Laut Thailand di Lapangan Pegok, Sesetan," ujarnya.

Dari penuturan para tentara asing selama beberapa hari di Bali, mereka yang sempat jalan-jalan mengaku terkesan dan senang berada di Pulau Dewata.

Teguh mengaku bersyukur selama dua hari kedatangan tamu kehormatan tentara asing maupun TNI AL, semua agenda kegiatan berjalan lancar.

"Syukurlah mereka senang selama berada di Bali dan harapan kami semoga bisa kembali dengan selamat," katanya berharap.

Kapal kawal rudal Thailand HTMS Nareswan F-421 bersandar di dermaga Pelabuhan Benoa, Senin (22/11). Kapal yang dikomandani Kapten Borinoon Emtip itu disambut Komandan Pangkalan TNI Benoa Denpasar Kolonel Laut (P) Wayan Suarjaya.

Kapal itu membawa pejabat berpangkat bintang satu (laksamana) Real Admiral Suria Forn Suriya, bersama sekitar 240 personel angkatan laut.

"Misi kunjungan kapal perang Thailand dalam rangka muhibah dan latihan pelayaran," ujar Suarjaya.

Sumber: KOMPAS

Kejahatan Turun, TNI AL Tetap Prioritaskan Selat Malaka

KRI Ajak-653 salah satu kapal patroli TNI AL

JAKARTA (Suara Karya): Pengamanan perairan Selat Malaka, Selat Singapura serta Laut China, masih menjadi prioritas TNI Angkatan Laut (AL). Meski pun, pelanggaran dan tingkat kejahatan di jalur laut itu menurun signifikan. Jenis kejahatan yang sebelumnya sempat menghebohkan adalah perompakan, pencurian dan penyeludupan.

"Tingkat keramaian jalur transportasi di Malaka, Singapura dan laut Cina masih menjadi potensi untuk terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Karena itu, kami (Armabar-Red) masih memprioritaskan pengamanan di jalur-jalur tersebut," ujar Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksda TNI Hari Bowo, usai memimpin acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Staf Armabar (Kasarmabar) dari Laksma TNI Didit Herdiawan kepada Laksma TNI Herry Setianegara, di Jakarta, Selasa (23/11).

Selanjutnya, Didit mendapat promosi jabatan sebagai Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil). Meski demikian, tutur Hari, Armabar belum punya rencana untuk menambah armada patroli karena kekuatan yang ada sekarang masih cukup. Operasi bersama dan terkoordinasi antarinstansi dan multilateral masih tetap berjalan sehingga semakin menyolitkan pengamanan di tiga perairan itu.

Data yang diperoleh dari Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan menyebutkan, potensi kapal yang melintas Selat Malaka dan Selat Singapura, setiap harinya mencapai 974 unit kapal.

Secara umum, kapal itu meliputi, 24 kapal Verry Large Crude Career (CLCC) atau kapal tanker raksasa, kapal tanker di bawah GT 150.000 sebanyak 150 unit, kapal peti kemas 150 unit, kapal barang 400 unit, kapal ukuran kecil 250 unit dan kapal jenis lainnya 100 unit.

Alih Tugas

Melihat tingginya frekuensi kapal yang melintas di Selat Malaka, memang butuh pengamanan ekstra. Apalagi, kapal tersebut sebagian besar kapal kargo yang membawa komoditas ekspor-import antar negara, seperti Asia dan Timur Tengah.

Oleh karena itu, butuh kerja sama antarinstansi pemerintah dan aparat keamanan dan pertahanan antarnegara untuk mengamankan perairan paling sibuk di dunia itu. "Sejak adanya sinergi dan kerja sama kerjasama operasi keamanan laut multilateral, kasus-kasus itu secara statistik menunjukkan penurunan," kata Hari.

Ia mengatakan, berbagai kasus pelanggaran di laut di kawasan Selat Malaka dan sekitarnya harus senantiasa diwaspadai dengan meningkatkan pengamanan laut secara konseptual dan berlanjut.

Pada sisi lain, Hari mengingatkan pergantian pejabat Kasarmabar bukan sekedar pergantian personel. Melainkan, pergantian itu punya makna lebih luas untuk kesinambungan misi yang dilaksanakan Koarmabar.

"Alih tugas dan jabatan di lingkungan organisasi merupakan hal yang biasa sebagai bagian dari proses pembinaan sekaligus kaderisasi dan kesinambungan kepemimpinan," ucapnya.

Menurut dia, dengan memberikan pengalaman melalui penugasan yang beragam dan berjenjang kepada personel, maka akan dapat meningkatkan kemampuan berfikir, bersikap dan bertindak dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut dia, keberadaan Kasarmabar sangat strategis dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pangarmabar.

Sumber : SUARA KARYA

Cina Kirim Kapal Patroli ke Laut Cina Timur

illustrasi

BEIJING, (PRLM).- Cina mengirim sebuah kapal patroli perikanan yang dilengkapi helikopter untuk mematroli Laut Cina Timur yang disengketakan. Demikian dilaporkan media Selasa (16/11), persis ketika ketegangan negara itu dan Jepang tampaknya mereda menyangkut perairan itu.

Kapal patroli perikanan itu yang pertama dilengkapi dengan helikopter, sudah meninggalkan kota pelabuhan selatan Guangzhou menuju Laut Cina Timur untuk satu misi yang bisa berlangsung selama 20 hari, kata kantor berita Xinhua.

Cina mengirim kapal-kapal ke perairan itu pada kesempatan-kesempatan terdahulu, kata media pemrintah itu, di tengah-tengah pertikaian dengan Jepang menyangkut satu tabrakan kapal yang menyebabkan hubungan kedua negara tegang.

Jepang menahan seorang nakoda kapal penangkap ikan Cina diperairan yang disengketakan setelah kapalnya menabrak sebuah kapal penjaga pantai Jepang awal September. Ia kemudian dibebaskan.

Di sela-sela KTT regional di Jepng akhir pekan lalu, kedua pihak tampaknya melakukan satu tindakan setelah sengketa itu ketika Presiden Cina Hu Jintao melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Naoto Kan.

Hu berjanji Cina akan tetap melakukan kebijakan bertetangga baik, sementara kekhawatiran muncul akibat tindak tanduk yang agresif di Asia Pasifik.

Sumber : PIKIRAN RAKYAT

18 Armada Kapal Patroli Amankan Perairan Babel

Kapal Patroli POLRI

Pangkalpinang (ANTARA News) - Sebanyak 18 armada kapal patroli milik Direktorat Polisi Perairan Polda Bangka Belitung disiapkan untuk mengamankan perairan di daerah itu.

"Kapal patroli milik Ditpolair Bangka Belitung (Babel) ini tipe C2 dan C3 yang tersebar di 11 Pos Polair di setiap pelabuhan Babel dengan jumlah personel 134 orang," kata Direktorat Polisi Perairan (Dirpolair) Babel, AKBP Dede Ruhiat di Pangkalpinang, Rabu.

Menurut dia, jumlah kapal patroli yang dimiliki Ditpolair saat ini cukup ideal untuk mengamankan perairan Babel yang terdapat ratusan pulau kecil ini.

"Dengan jumlah kapal patroli dan jumlah personel yang ada saat ini, Polair akan menunjukkan kemampuan terbaik untuk mengamankan perairan Babel yang selama ini sering terjadi perompakan di tengah laut," ujarnya.

Polair Babel kata dia selalu berkoordinasi dengan TNI AL, Dinas Kelautan dan Perikanan serta masyarakat nelayan dalam menjalankan tugas mengamankan perairan Babel.

"Dalam mengamankan perairan Babel, kami terus menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan TNI AL, Dinas Kelautan dan Perikanan serta masyarakat nelayan," kata Dede.

Ia menambahkan, Polair terus melakukan tindakan terhadap pelanggaran hukum seperti penambangan liar, penyeludupan maupun pencurian ikan di perairan Babel.

"Kami tetap melakukan patroli rutin dan melakukan penindakan hukum, namun kami mengedepankan tindakan pencegahan terhadap pelanggar hukum," ujarnya.

Dede meminta kepada masyarakat untuk melaporkan jika menemukan atau mengetahui tindak pidana yang terjadi di perairan, agar segera ditindaklanjuti Polair.

"Masyarakat bisa melaporkan ke Pos Polair terdekat apabila melihat atau mengetahui kejadian tindak pidana yang terjadi di perairan Babel, agar kejadian tersebut segera ditindaklanjuti dan ditangani anggota Polair," katanya.

Sumber: ANTARA

Embrio Penjaga Laut dan Pantai Indonesia

KRI Tedong Nagaadalah kapal TNIAngkatan Laut yang diikutkan dalam operasi Badan Koordinasi Keamanan Laut di perbatasan RI-Filipina. Tampak KRI Tedong Naga sedang sandar di Pelabuhan Tahuna, Pulau Sangihe, Sulawesi Utara, Minggu (31/10).

Sebuah kapal tramper atau kapal penampung ikan terlihat dari ketinggian sekitar 1.000 kaki atau sekitar 304,8 meter di atas Laut Aru, Selasa (26/10) siang. Di sekitar kapal tramper itu, beberapa kapal berukuran lebih kecil tampak merapat ke kapal tramper yang berfungsi menampung ikan-ikan dari kapal lebih kecil tersebut.

Kapal tramper yang mencurigakan tersebut terlihat oleh pilot pesawat intai CASA Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Mayor Laut Bambang Edi Saputro, dan lima krunya—yang melintas saat perjalanan udara dari Kota Tual, Provinsi Maluku, ke Merauke, Provinsi Papua.

Walaupun hari itu ia bertugas menjemput Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksamana Madya Y Didik Heru Purnomo dan rombongan berkeliling Indonesia timur, Mayor Bambang dan krunya tetap melaksanakan operasi pengintaian laut sebagai satuan yang berada di bawah kendali operasi (BKO) Bakorkamla.

”Setelah kami lihat kapal tramper itu, segera kami blok lokasinya dan di-zoom (diperjelas) dengan radar dan difoto dan langsung kami laporkan ke Markas (Markas Besar TNI AL),” tutur Bambang, pilot senior dan instruktur CASA TNI AL itu.

Laut Aru, yang terlihat luas, tenang, biru, diselingi pulau-pulau yang hijau dari ketinggian 304,8 meter itu adalah kawasan perikanan yang terkenal di dunia sebagai ladang ikan (fishing ground). Kawasan laut itu menjadi salah satu fokus operasi Bakorkamla karena seringnya terjadi pencurian ikan oleh kapal-kapal asing.

Namun, tidak selalu kapal mencurigakan tersebut kembali terlihat. Saat pesawat CASA tersebut, dua hari setelahnya, Kamis, melintasi udara Laut Aru, laut terlihat sepi. ”Operasi Bakorkamla seperti itu tidak selalu akan menemukan kapal mencurigakan,” kata Kepala Pusat Operasi Bakorkamla Laksamana Pertama Susanto, yang menumpang di pesawat CASA tersebut. Selain Laksma Susanto, pesawat juga membawa Laksdya Y Didik Heru Purnomo bersama Kepala Bidang Penyiapan Kebijakan Operasi Bakorkamla Komisaris Besar Sutriono.

Ada 12 pemangku

Rombongan pejabat Bakorkamla itu berkeliling Indonesia timur secara maraton pada 28 Oktober sampai 1 November 2010 dengan menumpang pesawat CASA TNI AL tersebut.

Bakorkamla sebenarnya lembaga lama yang sudah ada sejak tahun 1972. Namun, kelembagaannya diperkuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla. Bakorkamla diketuai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto.

Anggota Bakorkamla terdiri dari 12 pemangku kepentingan. Ke-12 pemangku kepentingan itu adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Polri, Kepala Badan Intelijen Negara, serta Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

Tugas utama Bakorkamla adalah mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasi keamanan laut secara terpadu. ”Yang harus dipastikan, operasi Bakorkamla ini bukan operasi militer,” ujar Laksma Susanto (lihat grafik).

Perjalanan di Indonesia timur tersebut merupakan kegiatan Didik Heru Purnomo untuk mengoordinasikan kegiatan operasi Bakorkamla di daerah. ”Harus diakui, koordinasi antarpemangku kepentingan di daerah masih kurang,” ujar Didik.

Tempat yang disinggahi adalah Merauke dan Timika di Provinsi Papua, Kota Tual dan Ambon di Provinsi Maluku, Kota Ternate di Provinsi Maluku Utara, serta Kota Manado dan Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara.

Di Merauke, 28 Oktober, Didik Heru Purnomo menemui Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yoseph Rinta Radyamaka dan Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Merauke Kolonel Laut Kabul Sukartono. Dari Merauke, Didik Heru Purnomo menemui Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Timika di markasnya yang terletak di tepi muara Sungai Aikwa, Timika.

Dari Timika, 29 Oktober, rombongan terbang ke Kota Tual menemui Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Andreas Retraubun di Pangkalan TNI Angkatan Udara Dumatubun, Langgur, Tual. Kepada para pejabat di daerah itu, Didik Heru Purnomo mengemukakan rencana pendirian Kantor Satuan Tugas Tim Koordinasi Keamanan Laut (Satgas Tim Korkamla) 3-Tual.

Setelah itu, mereka menemui Komandan Lanal Tual Kolonel Laut Darus Darusman di markasnya di tepi Laut Aru. di Markas Lanal, Didik Heru mengunjungi Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Ajak-653, sebuah kapal cepat torpedo milik TNI AL yang di-BKO-kan ke Bakorkamla. ”Kami baru bertugas tiga minggu di sini. Belum ada hasil operasi, tetapi potensi gangguan di sini (Laut Aru) adalah kapal ikan asing ilegal,” kata komandan KRI Ajak-653 Letkol Laut Joni Sudianto, menceritakan kegiatannya.

Dari Tual, pada sore harinya, Didik Heru Purnomo dan rombongan terbang ke Ambon, menemui Komandan Lantamal Ambon Laksma Dadang S Wirasuta di markasnya di Teluk Ambon. Dari Ambon, 30 Oktober, Didik Heru Purnomo mengunjungi kapal pengawas perikanan Hiu 007 yang sandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate. Kapal milik Kementerian Kelautan dan Perikanan itu juga di-BKO-kan ke Bakorkamla. ”Gangguan di sini umumnya kapal-kapal dari Filipina,” tutur komandan kapal R Peranginangin.

Dari Ternate, rencana semula Didik Heru Purnomo menuju Tahuna di Pulau Sangihe. Namun, karena cuaca buruk, rombongan beralih ke Manado. Penerbangan ke Tahuna dilakukan esok paginya, 31 Oktober, dipimpin Laksma Susanto. Di Tahuna, Susanto mengunjungi KRI Tedong Naga, sebuah kapal patroli cepat, yang sandar di Pelabuhan Tahuna. Selain itu, mereka juga mengunjungi Komandan Lanal Tahuna Kolonel Laut Jeffrey Stanley Sanggel di markasnya di tepi Samudra Pasifik.

Tiga Satgas Tim Korkamla

Di Manado, 1 November, Didik Heru Purnomo meresmikan Kantor Satgas Tim Korkamla 2-Manado di Jalan Diponegoro 126, Manado. Satgas Tim Korkamla Manado ini melakukan koordinasi operasi di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang melintasi perairan Laut Sulawesi-Selat Makassar-Laut Flores-Selat Lombok.

Pembentukan Satgas Tim Korkamla ini adalah untuk mengoordinasikan operasi keamanan di laut di daerah-daerah. Selain di Manado, sebelumnya juga telah dibentuk Satgas Tim Korkamla 1-Batam yang bertugas di wilayah ALKI I, yang melintasi Laut China Selatan-Selat Karimata-Laut Jawa-Selat Sunda.

Satu Satgas Tim Korkamla yang baru akan dibentuk di Tual meliputi wilayah ALKI 3, yang melintasi Samudra Pasifik-Selat Maluku-Laut Seram-Laut Banda.

Pada tahun 2010 Bakorkamla melaksanakan lima kali operasi keamanan laut. Bakorkamla mengklaim, sejak tahun 2009 sampai 2010, gangguan dan pelanggaran hukum di laut menurun dibandingkan dengan tahun 2008. Perompakan turun 76 persen (dari 30 kasus pada 2008), penangkapan ikan liar turun 75 persen (dari 2.120 kasus), pencemaran di laut turun 70 persen (dari 115 kasus), serta penyelundupan manusia dari dan ke Indonesia turun 90 persen (dari 1.214 kasus).

”Tahun depan operasi Bakorkamla akan berjalan sepanjang tahun,” ujar Laksma Susanto.

Penguatan kelembagaan Bakorkamla ini untuk menyinergikan berbagai tugas yang dilaksanakan berbagai lembaga (multitask multiagency). ”Dengan demikian, terdapat satu lembaga dengan banyak tugas (multitask single agency),” kata Didik Heru Purnomo.

Didik mengilustrasikan, efisiensi dan efektivitas operasi keamanan laut juga akan terwujud jika ada sebuah kapal besar yang memadai kapasitasnya dan ditangani satu lembaga. ”Daripada sekarang, setiap instansi (TNI AL, Polri, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan) di laut punya kapal sendiri-sendiri dan melaksanakan operasi sendiri,” kata Didik.

Penguatan Bakorkamla itu juga menjadi embrio bagi terbentuknya penjaga laut dan pantai (sea and coast guard) yang merupakan standar internasional. Dengan demikian, posisi Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina, yang telah memiliki badan penjaga laut dan pantai.

Sumber: KOMPAS

China Perbanyak Kapal Pengintai AL

BEIJING, KOMPAS.com — China sedang memperbanyak kapal pengintai angkatan laut demi memproteksi hak-hak maritimnya dengan lebih baik. Hal tersebut disampaikan media negara itu, Kamis, di tengah sengketa sengit wilayah laut dalam dengan negara-negara tetangganya.

Menurut harian resmi China Daily, seorang pejabat di Badan Kelautan Negara (SOA) yang mengawasi hak-hak maritim China mengatakan bahwa satu kapal inspeksi telah bergabung dalam armada dan 36 lainnya akan ditambahkan kemudian. Kapal China Marine Surveillance 75 akan berpatroli di Laut China Selatan, tempat sejumlah sengketa wilayah atas pulau-pulau yang berpotensi memiliki kekayaan sumber daya alam.

China menegaskan, pihaknya berdaulat penuh atas kepulauan Spratly dan Paracel di Laut China Selatan. Namun, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan juga mengklaim pulau-pulau tersebut.

Juli lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton, yang akan melakukan kunjungan ke China pada akhir pekan ini, menyerukan perlunya perundingan-perundingan multilateral mengenai sengketa itu, suatu pendapat yang ditentang Beijing. China juga terlibat dalam sengketa sengit dengan Jepang terhadap gugusan pulau di Laut China Timur. Wilayah itu dikenal sebagai Diaoyu di China dan Senkaku di Jepang.

Pang Zhongying, seorang pakar kajian Asia Pasifik di Universitas Renmin Beijing, sebagaimana dikutip China Daily, mengatakan, penambahan dalam armada bukanlah suatu gerakan agresif. "Itu bukan berarti bahwa kami sekarang melakukan langkah agresif, melainkan karena kami telah tertinggal di belakang terlalu banyak dan terlalu lama, mengingat besarnya wilayah maritim China."

Masih menurut laporan itu, Li Lixin selaku direktur cabang Laut China Selatan, SOA, mengatakan, China akan membangun banyak kapal pengintai.

Sumber: KOMPAS

Satuan Kapal Cepat Perkuat Koarmabar

JAKARTA (Pos Kota) – Satuan Kapal Cepat (Satkat) segera perkuat jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) setelah pembentukannya diresmikan Pangarmabar Laksamana Muda TNI Marsetio, M.M dalam suatu upacara militer di Tanjung Uban, Selasa (26/10).

Dalam amanatnya Pangarmabar mengatakan, Keberadaan Satuan Kapal Cepat (Satkat) di jajaran Koarmabar, merupakan suatu tuntutan kebutuhan untuk menyikapi dan mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman yang terjadi akibat adanya per-kembangan lingkungan strategis.

Sementara itu, unsur-unsur atau kapal-kapal Satkat merupakan kapal yang memiliki tugas pokok sebagai kapal pemukul (striking force) untuk menghancurkan atau melumpuhkan kapal permukaan lawan. Selain itu, juga memiliki fungsi sebagai pertahanan anti serangan udara, pengintaian dan pencarian sasaran operasi serta melaksanakan peperangan elektronika. Oleh karenanya, kapal ini di desain mempunyai karakteristik sebagai kapal cepat dengan tingkat kemampuan respon dan manuvra tinggi.

Lebih lanjut dikatakan Pangarmabar, mempelajari perkembangan lingkungan strategis dan konstelasi geografi wilayah kerja Koarmabar yang sebagian besar merupakan perairan dangkal (shallow water), semi tertutup dan terdiri dari banyak pulau-pulau serta selat-selat kecil, memungkinkan untuk menerapkan strategi tempur laut dengan menggunakan kemampuan daya pukul yang dengan cepat dapat menghindar serta bersembunyi (hit and run).

Dengan kondisi ini, Koarmabar dituntut agar memiliki kekuatan atau unsur-unsur dengan tipe yang sesuai untuk dioperasikan di perairan wilayah Barat berupa kapal-kapal cepat rudal yang diwadahi dalam satuan pembinaannya, yaitu Satuan Kapal Cepat (Satkat). Dengan demikian keberadaan Satuan Kapal Cepat Koarmabar akan dapat meningkatkan kekuatan dan kehadiran unsur operasional di laut, sehingga dapat menunjang kepentingan pertahanan serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian bangsa.

Diakhir amanatnya Pangarmabar mengatakan apapun tugas yang dilakukan oleh TNI AL tidak akan pernah berhasil dengan baik tanpa mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat maupun instansi terkait. Oleh karena itu, Pangarambar berharap kepada Pemerintah Daerah maupun instansi-instansi terkait serta masyarakat pengguna laut untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan stabilitas keamanan di laut guna menunjang pembangunan ekonomi nasional.

Sementara itu pada kesempatan yang sama Pangarmabar juga telah meresmikan dan menetapkan Gedung Raja Haji Fisabilillah sebagai Markas Komando Satuan Kapal Capat (Satkat) Koarmabar yang berada di Tanjung Uban.

Sumber: POS KOTA

FASHARKAN JAKARTA MAMPU DOCKING KAPAL TIPE PC ATTACK CLASS DAN CONDOR

Laksamana Muda TNI Drs Didik Suhari Senin (25/10) di Hanggar Fasharkan Lantamal III Jakarta menandai peningkatan kemampuan Fasharkan Jakarta sehingga mampu melayani pengedokan kapal (Docking) KRI Type PC Attack Class dan Kondor. Jakarta(26/10).

Fasharkan Jakarta yang berada dibawah jajaran Lantamal III adalah salah satu dari beberapa Fasharkan yang dimiliki oleh TNI AL. Fasharkan Jakarta merupakan unsur pelaksana teknis yang bertugas melaksanakan pekerjaan pemeliharaan tingkat menengah serta perbaikan darurat alat utama KRI di wilayah Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) yang meliputi pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan yaitu produksi kapal baik KRI maupun KAL. Tugas utamanya melaksanakan dukungan kesiapan unsur-unsur mulai dari proses pengedokan, pekerjaan bangunan kapal, sistem permesinan kapal, sistem kelistrikan, navigasi dan persenjataan.

Menurut Aslog Kasal dalam sambutannya mengatakan dengan adanya Slipway berkemampuan 600 ton di Jakarta ini akan lebih cepat dan mudah TNI AL khususnya Fasharkan dalam mendukung menyiapkan unsur-unsur KRI Koarmabar siap beroperasi, karena keberadaan slipway mempermudah dalam pemeliharaan dan perbaikan kapal khususnya kapal-kapal tipe ukuran dibawah 600 ton.

Slipway yang baru diresmikan ini mempunyai panjang lintasan (rel) 200 meter serta tinggi 0,15 meter dengan jumlah rel 2 jalur serta mampu melayani pengedokan kapal yang panjangnya 70 meter dan memiliki draft 1,55 m. Selain Slipway kapasitas 600 Ton, Fasharkan Jakarta juga memiliki overhead Crane, bengkel/hanggar, mesin bubut, mobil crane, balacing propeller injection pump dan sloop penyeberangan. Saat ini Fasharkan Jakarta telah mampu membuat kapal fiberglass dengan ukuran sampai 40 meter. Adapun Kapal-kapal yang telah dibuatnya antara lain KRI Viper PC-40 M, Sea Hunter Combat patrol Tipe 12 M07, KRI Tedung Naga PC-36 dan KRI Warakas PC-36 serta juga mampu service senjata 12 MM sampaii 57 MM dan alat-alat navigasi komunikasi serta sitem listrik. Hadir pada acara peresmian Slipway ini para pejabat teras Mabesal, Koarmabar dan Lantamal III.

Sumber: TNI AL

TNI-AL Amankan Dua Kapal Vietnam

KRI Diponegoro

Surabaya (ANTARA News) - Jajaran TNI Angkatan Laut (AL) mengamankan dua unit kapal berbendera Vietnam yang diduga menangkap ikan secara ilegal di Pulau Natuna, Kepulauan Riau.

Kepala Dinas Penerangan Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Letkol Laut Yayan Sugiana di Surabaya Senin mengatakan, penangkapan kapal itu dilakukan oleh petugas yang tergabung dalam Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Diponegoro-365.

Kapal dari unsur Koarmatim itu melakukan patroli di bawah kendali operasi Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) di perairan laut Kepri.

Saat berada di sekitar Pulau Natuna, KRI Diponegoro mendapati dua kapal berbendera Vietnam, masing-masing BV-99678-TS dan KG-15381 yang melakukan aktivitas mencurigakan di titik koordinat 04.57.500 Lintang Utara dan 109.39.400 Bujur Timur.

"Posisi kapal itu berada di ZEEI (Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia) Laut China Selatan tanpa mendapatkan izin dari pemerintah RI," kata Yayan mengutip keterangan Komandan KRI Diponegoro, Mayor Laut (P) Achmad Wibisono.

Kapal BV-99678- berbobot mati 130 gross ton berikut nakhoda kapal, Hun, dengan 22 anak buah kapal (ABK) itu kini diamankan di Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ranai, Kepri, bersama kapal KG-15381 berbobot 90 gross ton yang dinakhodai Yui.

BBM Ilegal

Sementara itu, KRI Teluk Sangkulirang-542 yang tergabung dalam Operasi Keamanan Laut Wilayah Timur juga menangkap dua unit kapal yang kedapatan melakukan transaksi ilegal di perairan laut Selat Makassar.

Kedua kapal itu, yakni LCT Muara Samudera Pasifik dan MT Cahaya Ujung-03 itu kini diamankan di Lanal Kotabaru, Kalimantan Selatan.

"Kedua kapal itu kami curigai melakukan transaksi jual beli BBM secara ilegal di tengah laut," kata Yayan mengutip keterangan Komandan KRI Teluk Sangkulirang, Letkol Laut (P) Ipong Wicaksono.

Menurut dia, nakhoda LCT Muara Samudera Pasifik, Yuli Purwanto, tidak bisa menunjukkan surat izin stasiun radio dan tidak memasang tanda pendaftaran.

Di dalam kapal berbobot mati 1.215 gross ton itu juga terdapat 13 ABK yang semuanya warga negara Indonesia.

Sementara itu, MT Cahaya Ujung dengan nakhoda Nasir mengangkut 30 ton solar yang diduga didapat secara ilegal.

Kapal dengan delapan (ABK) itu tidak dilengkapi surat izin berlayar dan sertifikat nasional pencegahan pencemaran.

Sumber: ANTARA

Anggota DPR Tolak Kapal KKP Dipersenjatai

Kapal Patroli KKP

Jakarta (ANTARA News) - Tiga anggota DPR RI dari fraksi berbeda Fayakhun Andriadi (Golkar), Rahadi Zakaria (PDI Perjuangan) dan Paula Sinjal (Demokrat) menolak kapal-kapal Kementerian Kelautan Perikanan dipersenjatai.

"Kembalikan seluruh persenjataan itu ke kapal-kapal milik TNI Angkatan Laut yang memiliki prajurit profesional dan paham menggunakan senjatanya serta memiliki tanggung jawab mengawal serta mengamankan perairan Nusantara hingga ke kawasan perbatasan," kata Fayakhun Andriadi, di Jakarta, Jumat.

Anggota Komisi I DPR RI ini berpendapat, apa yang diusulkan pengamat ekonomi kelautan dan kemaritiman serta pakar special economic zone Ismeth Abdullah mengenai "jangan lagi mempersenjatai kapal-kapal KKP", merupakan upaya untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan kemaritiman nasional.

"Tumpang tindih kewenangan telah berakibat banyak kasus tak tertangani secara efektif dan profesional. Malah sebaliknya, terjadi saling lempar tanggung jawab. Ini tidak boleh berlanjut," tandasnya.

Hal senada ditegaskan anggota Komisi II DPR RI Rahadi Zakaria yang menyebutkan, realitas di lapangan menunjukkan, tidak profesionalnya petugas KKP telah berakibat banyak kasus atau insiden di perairan yang tidak tuntas penanganannya.

"Tengok saja insiden di perairan dekat Pulau Bintan, di mana tiga petugas KKP dengan kapalnya sekaligus diambil Polisi Maritim Malaysia. Kan memalukan. Ini karena tidak profesional. Makanya, kembalikan ke TNI AL dan Polisi Air kita saja urusan pengawalan pantai dan perairan kita," ujarnya.

Rahadi Zakari menilai, upaya mempersenjatai kapal-kapal KKP sejak era Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat Freddy Numbery semakin membangkitkan arogansi serta egosektoral.

"Lalu yang terjadi kemudian ialah saling mengklaim kavling kewenangan. Tetapi, ketika ada masalah seperti insiden perbatasan dan sebagainya, ramai-ramai menghindar dari tanggung jawab," katanya.

Sementara itu, Paula Sinjal anggota Komisi I DPR menilai, upaya mempersenjatai kapal-kapal milik instansi di luar TNI harus segera ditinjau ulang.

"Mari kita fokus memperkuat institusi militer kita sesuai dengan bidang tugas gatranya masing-masing. Untuk gatra laut, yah kita serahkan kepada TNI Angkatan Laut," ujarnya.

Jadi, demikian Paula Sinjal, masing-masing institusi sudah punya tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan.

Sumber: ANTARA

TNI AL Dapat Jatah 1 Kapal Rudal Cepat Tahun 2011

Trimaran X3K Buatan Lundin Pesanan TNI

TEMPO Interaktif, BANYUWANGI - Wakil Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin meninjau pembuatan kapal cepat rudal (KCR) Trimaran di PT Lundin Industry Invest di Banyuwangi, Jawa Timur.

Menurut Sjafrie, kapal tersebut akan diberikan kepada TNI Angkatan Laut untuk mendukung pertahanan dan keamanan laut Indonesia. Kapal senilai Rp 250 miliar itu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Uji coba kapal akan dilakukan pada Desember 2011," kata Sjafrie kepada wartawan usai melakukan kunjungan, Kamis 14 Oktober 2010.


Sjafrie menjelaskan, penambahan kapal ini sebagai bagian dari percepatan alat-alat pertahanan TNI dengan melibatkan perusahaan di dalam negeri, baik milik pemerintah dan perusahaan swasta nasional. "Produksi dalam negeri lebih efisiensi anggaran," kata dia.

Direktur PT Lundin Industry Invest, Lizza Lundin, mengatakan, kapal yang mulai dibuat awal 2010 itu memiliki ukuran panjang 63 meter dan lebar 15 meter. KCR Trimaran memiliki kapasitas 31 orang dan satu tim pasukan khusus.

PT Lundin berdiri di Banyuwangi sejak tahun 2004 dan telah memproduksi 72 unit kapal untuk militer, SAR dan kapal pesiar. Selain melayani TNI AL, berbagai produksinya diekspor ke Australia, Brunei, Thailand, dan Malasyia.

Sumber: TEMPO

KRI Lemadang Patroli di Perairan Natuna

Pontianak (ANTARA News) - Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Pontianak, Kolonel Laut (S) Parno menyatakan, saat ini Kapal Republik Indonesia Lemadang 806 sedang meningkatkan patroli di perairan Natuna guna mencegah masuknya teroris luar dan pencurian ikan.

"KRI Lemadang 806 menggantikan KRI Pati Unus 384 yang telah melakukan patroli di perairan tersebut demi menjaga keamanan di perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan China Selatan," kata Parno di Pontianak, Jumat.

Ia menjelaskan, patroli tersebut sifatnya hanya meningkatkan kewaspadaan terkait ancaman keamanan di wilayah laut Indonesia. "Meskipun perairan Kalbar tidak terlalu rawan terhadap ancaman masuknya teroris maupun pencurian ikan, tetapi tidak ada salahnya meningkatkan kewaspadaan," kata Parno.

KRI Lemadang 806 merupakan kapal patroli cepat kelas Todak milik TNI-AL. Bertugas sebagai armada patroli cepat yang beroperasi di laut dangkal, dan sebagai kapal perang anti kapal permukaan, kata Danlanal Pontianak.

"Sudah menjadi tugas TNI-AL, yakni menjaga kedaulatan Negara Kesatuan RI, terutama di kawasan perairan yang rawan terjadi pelanggaran hukum," kata Parno.

Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ada tiga wilayah perairan Indonesia yang menjadi primadona pencurian ikan bagi nelayan asing karena kaya akan ikan dan sumber daya kelautan lainnya, yaitu perairan Natuna, perairan Arafura, dan perairan utara Sulawesi Utara.

Pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia, yaitu nelayan asal Vietnam, Thailand, RRC dan nelayan dari Malaysia.

Perairan Kalbar termasuk dalam Zona III bersama Natuna, Karimata dan Laut China Selatan dengan potensi ikan tangkap sebanyak satu juta ton per tahun. Jenis ikan bervariasi seperti tongkol, tenggiri dan cumi-cumi.

Luas areal perairan Kalbar sampai Laut China Selatan seluas 26.000 km, meliputi 2.004.000 hektare perairan umum, 26.700 hektare perairan budi daya tambak dan 15.500 hektare laut.

Sumber: ANTARA

TNI AL Kirim KRI Kalakay-818 ke Wasior

Liputan6.com, Jakarta: TNI Angkatan Laut mengerahkan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Kalakay-818 untuk membantu korban banjir bandang di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Kapal perang dari jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur itu sudah merapat di Wasior, Rabu (6/10).

"KRI Kalay-818 yang menggerakkan bantuan-bantuan logistik serta logistik cair," kata Kadispen TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Herry Setianegara, melalui pesan singkat yang dikirim ke redaksi Liputan6.com, Kamis (7/10).

Menurut informasi dari Komando Armada RI Kawasan Timur, kapal itu mengangkut personel tim kesehatan dari Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Manokwari, satu peleton Komando Intai Para-Amfibi TNI-AD, empat personel RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia), lima anggota Pramuka, tiga wartawan, dan seorang pejabat Pemkab Teluk Wondama.

Kapal itu juga mengangkut alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang akan digunakan untuk membantu pembersihan puing-puing bangunan yang hancur diterjang banjir bandang.

Sumber: YAHOO

KSAL: TNI AL Butuh Tambahan 151 Kapal Baru

ilustrasi

Jakarta - Agar bisa melakukan pengamanan ke seluruh wilayah laut Nusantara, TNI AL membutuhkan tambahan 151 unit kapal. Target minimal tersebut diharapkan bisa terpenuhi secara bertahap hingga 2014 mendatang.

"Diharapkan 2014 akan tercapai sebanyak 151 kapal," kata Kepala Staf KSAL Laksamana Madya, Soeparno, usai seminar bertajuk 'Membangun Negara Maritim dalam Perspektif Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik dan Pertahanan'.

Kepada wartawan yang mencegatnya usai seminar di Balai Sartika, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (7/10/2010), itu, Soeparno menjelaskan Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan garis pantai sepanjang 80.570 kilometer. Sementara luas wilayah perairan mencapai 5,9 juta kilometer persegi.

Dengan wilayah laut sedemikian luas, maka seluas itu pula wilayah yang harus TNI AL amankan. Untuk bisa mencakup seluruh pelosok laut Nusantara, maka TNI AL membutuhkan 151 unit pada 2014 nanti.

"Ada kapal patroli, kapal perang hingga kapal selam. Termasuk penggantian Kapal Dewa Ruci (kapal latih) yang berusia 60 tahun. Kapal usia 60 tahun di dunia sudah mati," jelas dia.

Mengenai kemajuan dari proses pengadaan 151 unit kapal tambahan itu, Soeparno menolak memberi jawaban yang jelas. Dia hanya memastikan bahwa prosesnya masih berlangsung.

"Pokoknya sekarang sedang diproses," jawabnya sambil tersenyum.

Sebelumnya KSAL yang baru dilantik pekan itu, menilai kebijakan pembangunan nasional masih lebih condong ke daratan. Padahal dengan luas wilayah laut Indonesia dua kali lipat lebih besar dibanding daratan, pembangunan laut tak boleh diabaikan.

"Selama ini kebijakan pemerintah masih ada kecenderungan ke daratan. Potensi di laut masih banyak yang belum tergali," ujarnya.

Sumber: DETIK