Dubes Australia : Australia Menganggap Penting Hubungan Pertahanan Dengan Indonesia

Menhan RI Dan Australia.

Jakarta, DMC - Pemerintah Australia menganggap penting adanya hubungan yang dijalin antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia, khusus hubungan kerjasama dibidang pertahanan dan keamanan.
Demikian dikatakan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty saat kunjungan resminya ke Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro (26/1) di Kantor Menhan, Jakarta.

Ditambahkannya, bidang pertahanan merupakan bagian yang sangat vital dalam rangka menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan itu pemerintah Australia akan memberikan peranannya melalui kerjasama pertahanan untuk mewujudkan pengembangan kehidupan masyarakat yang lebih maju.

Dubes Australia juga menjelaskan, kerjasama pertahanan yang dimaksudkan ini nantinya akan dapat mencakup beberapa kerjasama seperti, pelatihan dan pertukaran personil, atau kerjasama strategi misi kemanusiaan bencana alam serta pasukan misi perdamaian dunia.

Pada kesempatan pertemuan itu, Dubes Australia mewakili pemerintahnya mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuan yang besar dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Queensland, Australia beberapa waktu yang lalu.

Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membicarakan dengan Perdana Menteri Australia Julia Gillard, perihal kemungkinan Pemerintah Indonesia akan mengirimkan personil TNI untuk membantu dalam penanganan bencana banjir tersebut.

”Bantuan ini diterima dengan baik dan pemerintah Australia menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Indonesia dalam membantu penanggulangan bencana banjir yang melanda di negeri kami. Inilah dukungan yang saling menguntungkan bagi kedua negara,” kata Dubes Australia.

Terkait beberapa kerjasama yang akan disepakati kedua negara, Duta Besar Australia mengharapkan agar bisa dilaksanakan saat kunjungan Menteri Pertahanan Australia ke Indonesia dalam jangka waktu dekat.
Sementara itu Menhan RI, Purnomo Yusgiantoro sangat berharap kunjungan kehormatan Menhan Australia Stephen Smith nantinya dapat membahas masalah-masalah kerjasama pertahanan, khususnya kerjasama penanganan keamanan Maritim di wilayah Samudera Hindia bersama dengan negara India.

Pada pertemuan itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro juga menyampaikan penjelasan seputar masalah Reformasi dan penegakan HAM yang telah mengalami kemjuan pesat dalam beberapa tahun sejak era reformasi 1998. Saat pertemuan itu Menhan yang didampingi oleh Dirjen Strahan, Mayjen TNI Puguh Santoso dan Kepala Puskom Publik Kemhan RI, Brigjen TNI I Wayan Midhio.

Sumber: DMC

KSAU Ajak KPK Awasi Pembelian Pesawat

C-130 Milik Angkatan Udara Australia.

SLEMAN- Kepala Staff Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Imam Sufaat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi proyek pengadaan pesawat yang sedang dilakukan instansinya. Ajakan ini merupakan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi. “Malah bagus karena saat ini era keterbukaan. Kami tentu juga butuh petunjuk agar tak terjadi kesalahan,” ujar Imam. disela-sela rapat pimpinan TNI AU di Gedung Sabang Merauke Kompleks Akademi Angkatan Udara Jogjakarta, kemarin (25/1).

Seperti diketahui, tahun 2011 ini TNI AU siap melakukan pengadaan sejumlah pesawat guna melengkapi kekurangan yang terjadi saat ini. Kucuran dana dari pemerintah akan dimaksimalka untuk pengadaan pesawat tempur berbagai jenis, baik pesawat tempur atau helikopter.

Menurut Imam, hingga tahun 2014 pemerintah menganggarkan hingga Rp 51 triliun untuk tiga angkatan bersenjata. TNI AU mendapat dana sekitar Rp 4 triliun pada tahun 2011. ”Dana inilah yang akan digunakan untuk melengkapi kekurangan sekaligus pemeliharaan pesawat,” paparnya.

Imam menjelaskan pembelian pesawat awalnya mengandalkan anggaran kredit ekspor. Namun hal itu dikurangi dan diganti pendanaan dalam negeri. Selama ini TNI AU selalu membeli pesawat dari luar negeri. Seperti produk Casa 212 dan Helikopter Puma. Selama ini stok di Indonesia tidak ada, sementara jika ada kerusakan maka pesawat grounded. Dan harus menunggu pesanan di luar negeri yang bisa makan waktu hingga lebih satu tahun. “Jika di Indonesia ada, dan cocok serta memenuhi kebutuhan, tentu kami akan gunakan produk dalam negeri,” katanya.

Tahun 2011 ini, kata Imam, TNI AU kembali akan memanfaatkan pesawat produk Industri Pesawat Terbang Negara (IPTN) misalnya helikopter Couger. Termasuk pesawat-pesawat latihan. Hanya saja untuk persenjataan dan amunisi masih harus impor dari luar negeri karena sangat rumit.

“Persenjataan itu riskan dan harus dilakukan uji fungsi dan kelayakan. Indonesia belum bisa buat itu, jadi terpaksa beli keluar negeri,” ucapnya.

Selain pembelian baru, TNI AU rencananya juga akan menerima hibah pesawat tempur jenis
F-16 dari Amerika Serikat. “Rencanya ada 24 unit F-16 yang akan dihibahkan. Kami masih menunggu jawaban pihak Amerika Serikat. Ini memang permintaan kami sejak tahun 2009 ,” paparnya.

Selain dari Amerika Serikat, imbuh Imam, Indonesia juga akan mendapat hibah dari Australia sebanyak 8

unit pesawat Hercules. Ia mengungkapkan akan melakukan pembicaraan soal hibah dengan petinggi angkatan udara Australia pada 27 Januari mendatang. “Pihak Australia akan hadir di Indonesia,” kata perwira tinggi TNI AU berpangkat bintang empat itu.

Kedelapan unit pesawat Hercules hibah dari Australia itu guna melengkapi armada milik TNI AU yang saat ini berjumlah 21 unit. Imam mengatakan jumlah pesawat pengangkut pasukan itu saat ini masih kurang, sedikitnya 9 unit. “Setidaknya butuh 30 pesawat Hercules. Dua unit untuk tangki, dua untuk VIP, dan sisanya mengangkut operasional pasukan sekitar 2 batalyon,” papar KSAU.

Mengingat dalam waktu dekat akan mendapat hibah 8 unit dari Australia, maka TNI AU hanya butuh 1 unit lagi pesawat Hercules. Lebih lanjut Marsekal Imam Sufaat , kebutuhan pesawat di Indonesia terbilang masih cukup besar untuk pertahanan negara. ”Jumlah pesawat yang dimiliki TNI belum ideal untuk pertahanan Negara,” tandasnya.

Sumber: RADAR JOGJA

Belasan Marinir Jaga Pelabuhan Benoa

ist

DENPASAR--MICOM: Belasan anggota Marinir dari Lanal Denpasar saat ini disiagakan di Pelabuhan Benoa Bali. Ini dilakukan untuk melakukan pengawalan terhadap sebuah kapal perang milik Pemerintahan Australia yang saat ini sedang merapat di Pelabuhan Benoa.

Pengawalan terhadap kapal perang milik Australia tersebut akan dilakukan selama berada di Denpasar dalam beberapa hari ke depan.

Menurut Danlanal Denpasar Letkol Plt Wayan Suarjaya, kapal perang Australia yang bernama HMAF Broome itu dinahkodai kapten wanita bernama Lieutenant Kylie Crew. Kapal tersebut sudah berada di Bali sejak Senin (10/1), dalam rangka misi logistik dan kunjungan wisata.

Awak kapal jenis patroli merapat ke Dermaga Selatan Pelabuhan Benoa Denpasar diterima langsung Danlanal Denpasar Letkol Wayan Suarjaya. "Kapal perang Australia ini dalam rangka logistic visit dan wisata, pada 13 Januari sudah kembali ke Darwin," ucap Suarjaya.

Menurut Suarjaya, kehadiran kapal dengan panjang 56,8 meter dan lebar 9,7 meter tersebut sama sekali tidak mengganggu aktivitas Pelabuhan Benoa umumnya. Kapal yang dilengkapi senjata ringan itu mengangkut 23 orang kru, lima orang perwira dan 18 anggota tentara.

Rencananya, pada Rabu (12/1), rombongan Kapal Perang itu akan melakukan kunjungan ke Markas Pangkalan TNI AL Denpasar. "Tidak ada agenda khusus lainnya karena hanya merupakan silaturahmi biasa di Korps Angkatan Laut Indonesia," ujarnya.

Pada Kamis (13/1) sekitar pukul 10.00 WITA rombongan akan melanjutkan perjalanan ke Darwin, Australia.

Selama mereka di Bali pasukan TNI AL disiagakan di sekitar Pelabuhan Benoa, Denpasar, guna mengamankan kru dan kapal.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Menhan: Kopassus Bisa Latihan Sendiri

Ist

Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoto menyangkal Indonesia pernah melobi Amerika Serikat (AS) agar mencabut larangan pelatihan Kopassus seperti disebut dalam dokumen WikiLeaks. Indonesia sama sekali tidak tergantung kepada siapapun.

"Kita punya lahan yang luas di Indonesia. Kita bisa latihan sendiri," kata Purnomo saat ditemui usai Gerak Jalan Memperingati Hari Bela Negara di Kemenhan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (18/12/2010).

"Sebetulnya hubungan antara negara pada prinsipnya adalah kesetaraan. Sama derajatnya. Tidak ada ketergantungan," lanjut mantan Menteri ESDM ini.

Menurut Menhan, Indonesia bisa saja latihan perang dengan AS atau negara lain. Kopassus memiliki keunggulan perang hutan, sedangkan militer negara lain jago dalam perang kota.

"Jika dijalin kerjasama antar dua negara bisa saling menguntungkan," terang dia.

Wikileaks menyatakan Indonesia telah gencar melakukan lobi-lobi agar pemerintah AS mencabut larangan pelatihan Kopassus. Upaya itu banyak didukung Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Jakarta.

Dalam kabel diplomatik Kedubes AS pada April 2007 disebutkan, hubungan militer Australia dengan Kopassus merupakan alasan untuk mencabut larangan pelatihan Kopassus. "Mitra-mitra Australia kita mendorong kami untuk melanjutkan pelatihan untuk Kopassus," demikian bunyi kabel tersebut.

Namun berbagai kabel lainnya juga merinci keprihatinan AS untuk melanjutkan kerjasama dengan Kopassus. Dalam kabel Oktober 2007, Kedubes AS menyampaikan pada Washington bahwa Indonesia tidak mengadili pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu secara konsisten.

Tahun lalu, atau sekitar enam bulan sebelum AS mencabut larangan pelatihan Kopassus, seorang pejabat senior AS, Bill Burns mengatakan, keterlibatan dengan Kopassus tetap merupakan isu yang rumit dan kompleks. Terlebih lagi karena masih banyak pihak di Washington, termasuk di Kongres AS yang punya keprihatinan serius soal akuntabilitas atas tindakan-tindakan Kopassus di masa lalu.

Pemerintah AS memberlakukan larangan pelatihan Kopassus sejak tahun 1999 lalu. Larangan itu diberlakukan terkait buruknya catatan HAM Kopassus. Kopassus dianggap bertanggung jawab atas kasus-kasus pembunuhan dan penyiksaan warga sipil selama konflik di Aceh dan Timor Timur.

Sumber: DETIK

Hadapi AS, Selandia Baru Minta Bantuan China Dan Perancis

Foto: David Lange. (smh.com.au)

WELLINGTON - Mantan pemerintah Selandia Baru merayu China dan Prancis untuk melakukan upaya membatasi pengaruh Amerika Serikat (AS) dan Australia di kawasan Pasifik. Demikian laporan yang mengutip bocoran kawat diplomatik WikiLeaks.

Pihak Selandia Baru juga mengatakan mereka telah mengesahkan undang-undang anti-nuklir dengan alasan penghematan biaya pertahanan serta alasan ideologis yang selalu diungkapkan ke publik. Kebijakan ini yang menimbulkan keretakan dengan Washington.

Seperti dilansir AFP pada Sabtu (18/12/2010), kawat diplomatik tahun 2004 itu diberi judul "Apa Yang Tidak Bisa Kita Katakan dalam Misi Kita". Kawat tersebut mengatakan Partai Buruh yang juga merupakan partai berkuasa di Selandia Baru pada awal dekade 2000an menggoda China dan Prancis membantu mereka membatasi pengaruh AS dan Australia di kawasan Pasifik.

Dalam sebuah kunjungan yang dilakukan Wakil Menteri Perdagangan China, Menteri Perdagangan Selandia Baru Jim Sutton mengklaim China sebagai mitra dagang yang paling penting dan berharga bagi Selandia Baru. Klaim tersebut telah membuat para pejabat Australia bertanya-tanya.

Pemerintah dari Partai Buruh, yang kala itu dipimpin David Lange, juga merupakan faktor mengapa Washington dan Wellington tidak memiliki hubungan yang terlalu baik. Lange adalah pihak yang memperkenalkan undang-undang anti nuklir pada dekade 1980an. Kebijakan yang tidak disukai AS itu terus dipertahankan hingga beberapa dekade.

Kawat tersebut juga mengungkapkan sejumlah pejabat pemerintahan senior Selandia Baru mengatakan kepada para pejabat AS bahwa mereka sesungguhnya mengetahui kebijakan (anti nuklir) akan membuat mereka dikeluarkan dari aliansi ANZUS (Australia, New Zealand, United States). Namun Selandia Baru justru senang dengan keputusan ini. Mereka mengatakan dengan keluar dari ANZUS, Selandia Baru akan dapat menghemat pengeluaran pertahanan di tengah masa krisis ekonomi dan fiskal.

Sumber: OKEZONE

Kasau Terima Delegasi RAAF

JAKARTA (Pos Kota) – Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Marsekal TNI Imam Sufaat S.IP menerima kunjungan Delegasi Royal Australian Air Force (RAAF) Air Commodore Tony Jones dan Group Captain Nattrass di Mabesau Cilangkap, Jumat (10/12).

Pada kesempatan itu Kasau didampingi Asops Kasau Marsda TNI Ignatius Basuki, Aspam Kasau Marsda TNI Gunpanadi, Kadispenau Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro, S. Sos. dan Kadislambangjaau Marsma TNI MZ. Djamhari.

Maksud kunjungan Delegasi RAAF Air Commodore Tony Jones dan Group Captain Nattrass tersebut adalah untuk perkenalan dan membicarakan kerjasama tentang keselamatan dan keamanan penerbangan menuju “zero accident”.

Sumber: POS KOTA

Bangun Lab Forensik Cyber Terbesar, Australia Bantu Polri Aus$ 20 Juta

Jakarta - Polisi Australia (Australia Federal Police) berencana membangun laboratorium forensik cyber terbesar se-Asia di Indonesia. Australia menggelontorkan bantuan sebesar 20 juta dollar Australia.

"Bantuan berupa peralatan-peralatan untuk menangani penyelundupan manusia, termasuk terorisme. Jadi nanti laboratorium forensik atau cyber terbesar di Asia," kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Ito Sumardi di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Jumat (26/11/2010).

Menurut Ito, laboratorium yang akan dibuat cukup besar dan lengkap. Bahkan, lebih besar dibanding milik pemerintah Australia.

"Jauh lebih besar dari laboratorium yang dimiliki pemerintah Australia sendiri, tiga kali lebih besar," kata Ito.

Ito merinci bantuan yang akan diberikan berupa alat pelatihan hingga sistem informasi. "Semua, alat pelatihan termasuk alat satelit yah," ujarnya.

Perwakilan polisi Australia datang langsung ke Bareskrim untuk menyampaikan bantuan itu. Mereka terdiri dari Wakil Kepala Kepolisian Australia Bidang Operasi dan Bidang Administrasi.

Pembangunan laboratorium tersebut direncanakan bulan depan sudah dimulai. Mabes Polri menempatkan lokasi laboratorium di lantai 4 Bareskrim Mabes Polri.

"Rencana bulan depan sudah dimulai," kata Ito.

Berapa bantuan yang diberikan? "20 juta dollar Australia," jawab Ito.

Sumber : DETIK

Mercedes-Benz G-Wagon buat Militer Australia

SYDNEY, KOMPAS.com - Kemarin (18/11/2010), Mercedes-Benz (MB) mulai memproduksi G-Wagon untuk angkatan bersenjata Australia, Australian Defence Force (ADF) di pabriknya di Austria dan akan dikirim awal 2011. Di saat yang bersamaan, perusahaan industri militer GH Varley of Newcastle yang berbasis di Australia juga memulai produksi berbagai modul militer spesifik untuk dipasangkan pada G-Wagon sebelum dikirim.

Sebelum diproduksi, selama dua tahun MB bersama Defence Material Organisation telah melakukan persiapan dan pengujian terhadap jip militer tersebut. Untuk pengujian yang menggunakan G-Wagon prototipe yang dikirim Oktober lalu, melibatkan Angkatan Darat dan Angkatan Udara Australia untuk mengevaluasi berbagai kondisi dengan melakukan simulasi militer.

Model yang diuji G-Wagon 4WD station wagon, sasis kabin 4WD, dan sasis 6WD kabin tunggal serta ganda yang semuanya menggunakan mesin turbodiesel V6 3,0 liter.

Mercedes akan mengirimkan 1.200 unit 4WD dan 6WD G-Wagon kepada ADF dalam tiga tahun ke depan, yang telah dilengkapi berbagai modul militer spesifik seperti kargo, pusat kendali dan ambulans. Mercedes juga akan memberikan dukungan teknis dan suku cadang pada mobil dan modulnya selama mobil ini masih digunakan oleh angkatan bersenjata.

Sumber: KOMPAS

Lanud El Tari Intensifkan Pengamatan Udara

KUPANG, POS KUPANG.Com -- Pangkalan Udara (Lanud) El Tari Kupang kini terus mengintensifkan pengamatan udara untuk mendeteksi berbagai obyek yang melintasi wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu secara periodik menggelar operasi pertahanan udara di NTT.

Hal ini ditegaskan Komandan Lanud El Tari Kupang, Letkol (PNB) Joko Sugeng Sriyanto kepada Pos Kupang di ruang kerjanya, Sabtu (13/11/2010). Tugas TNI Angkatan Udara (AU), demikian Sriyanto, adalah mengamankan wilayah kedaulatan udara dan menegakkan hukum udara. Mengingat wilayah Propinsi NTT berbatasan langsung dengan dua negara, yakni Australia dan Timor Leste sehingga TNI AU secara rutin menggelar operasi udara, operasi pertahanan udara dengan pengamatan udara untuk mendeteksi berbagai obyek yang melintasi wilayah NTT.

Selain itu juga melakukan pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
"Meski demikian, selama 1,5 tahun saya bertugas sebagai Danlanud belum ditemukan adanya pelanggaran udara di wilayah NTT oleh pesawat asing. Apalagi sudah dua kali TNI AU menggelar operasi pengamanan wilayah udara di daerah ini. Sangat aman wilayah NTT selama ini," tegasnya.

Warga NTT, lanjutnya, sangat mendukung berbagai operasi pengamanan udara yang dilakukan TNI AU. Selama 1,5 tahun bertugas di NTT, demikian Sriyanto, mendapat banyak pengalaman bersama masyarakat NTT khususnya masyarakat di kawasan Penfui.

"Semua kegiatan yang dilakukan TNI AU mendapat dukungan dari masyarakat, baik dalam kegiatan baksi sosial serta olahraga semuanya berjalan dengan baik," tegasnya.


Keberhasilan jajaran Lanud El Tari dalam membangun komunikasi yang harmonis dengan warga di NTT, lanjutnya, juga didukung para istri anggota TNI AU ( PIA Ardhya Garini) yang selalu aktif membangun komunikasi dengan masyarakat, termasuk mendukung tugas para suami yang menjadi anggota TNI AU.

"Dukungan para istri anggota TNI AU terhadap tugas suaminya sangat besar. Hal itu membuat motivasi para suaminya yang menjadi anggota TNI AU selalu bersemangat dalam menjalankan tugas," kata Sriyanto.

Pihak TNI AU, lanjutnya, terus meningkatkan fasilitas obyek pengamanan di NTT dengan membangun pos-pos pemantau udara di beberapa wilayah strategis di NTT. Salah satu pos pemantau udara yang telah dibangun ada di wilayah Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Jabatan Komandan Lanud El Tari Kupang yang saat ini dijabat Letkol (PNB) Joko Sugeng Sriyanto diserahterimakan kepada Letkol (NAV) Joko Winarto. Kegiatan serahterima jabatan Danlanud Kupang dipimpin langsung Pangkopsau II, Marsekal Muda (TNI) Agus Munandar hari ini.

Sumber : POS KUPANG

Pemerintah Proses Tahapan Hibah Hercules Australia

Hercules C-130 J Milik Australia

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah Indonesia memproses tahapan hibah pesawat C-130 Hercules dari Australia. "Ya sedang kita proses semua tahapannya, karena meski itu pesawat milik Angkatan Udara Australia tetapi hibah itu harus ada izin dari Kementerian Pertahanan AS," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, di Jakarta, Jumat.

Kepada ANTARA, Purnomo mengemukakan, Angkatan Udara Australia akan mengganti pesawat angkut C-130 Hercules tipe H dengan tipe J. "Sebelum dihibahkan, Hercules lama itu harus dilaporkan dan dikembalikan ke AS (sebagai produsen). Ini perlu proses panjang. Setelah selesai, Australia juga masih menunggu penggantinya tiba yakni tipe J," ungkap Menhan.

Jika pesawat baru yakni Hercules tipe J belum diterima, kata dia, maka Australia juga belum bisa menghibahkan Hercules lamanya kepada Indonesia. "Jadi, prosesnya masih sangat panjang. Tetapi akan kita dorong, agar dipercepat. Karena pesawat Hercules ini kan kegunaannya banyak tidak saja untuk operasi militer perang, tetapi juga untuk operasi militer selain perang seperti dukungan penanganan bencana alam," katanya.

Populasi Hercules yang dimiliki TNI Angkatan Udara tercatat 21 unit yang kini dioperasikan di Skuadron Udara 31/Halim Perdanakusuma dan Skuadron 32/Abdurahman Saleh. Khusus di Skuadron Udara 32 dari 11 unit Hercules yang dioperasikan, hanya enam yang dinyatakan siap. Sisanya masih menjalani masa pemeliharaan rutin.

Sumber: REPUBLIKA

The Roulettes, Penarik Perhatian

Akrobatik The Roulettes

Salah satu yang bakal menjadi penarik perhatian utama dalam Pameran Indo Defence, Indo Aerospace, dan Indo Marine 2010 adalah penampilan tim akrobatik udara The Roulettes dari Royal Australian Air Force.


Pilatus PC 9/A—pesawat dengan dua tempat duduk dan satu mesin turboprop—beratraksi di udara Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, hingga 13 November mendatang. Dalam acara pembukaan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah undangan, baik dari Kementerian Pertahanan, TNI, maupun tamu dari industri pertahanan dan militer puluhan negara, terpesona dengan tampilan The Roulettes yang berwarna merah-putih itu, Rabu (10/11).

Dengan formasi wedge, misalnya, enam pesawat terbang di sebelah podium membentuk segitiga dengan satu pesawat di depan sebagai ujung mata panah yang meluncur. Posisi sebaliknya, Delta juga hadir, di mana tiga pesawat mengawali formasi segitiga itu.

Tepuk tangan penonton mulai membahana saat dua pesawat PC 9/A terbang horizontal dengan posisi seperti cermin. Maksudnya, kedua pesawat itu saling berhadapan secara horizontal. Pertunjukan semakin seru saat keenam pesawat tersebut muncul dengan formasi corkscrew alias pembuka botol anggur. Sebuah pesawat bergerak berputar terus-menerus di belakang formasi berbentuk segitiga.

Sulit akrobat

Jenis pesawat yang menggunakan baling-baling, menurut juru bicaranya, flying officer Gareth Gordon, membuat agak sulit melakukan akrobat di udara karena tidak stabil. Selain itu, lebar jangkauan baling-baling sepanjang 1,8 meter juga membuat harus ada ketelitian tinggi.

Beberapa gerakan memang mengundang detak jantung. Dengan formasi vulcan, misalnya, dua pesawat berderet di depan, diikuti dua pesawat yang membentuk sudut 120 derajat dengan dua pesawat di depan itu melakukan jungkir balik. Atau bisa juga gerakan combat pitch out, di mana keenam pesawat itu bergerak berputar membentuk lingkaran terus-menerus. ”Ada beberapa gerakan jungkir balik, misalnya loop, wingover, atau barrel roll,” ujar Gordon.

Berbagai gerakan salto memang dilakukan. Ibarat penari, The Roulettes bersalto dengan berbagai gaya. Ada yang tetap kembali pada arahnya, ada yang sambil berbelok, ada yang susul-menyusul bergantian. Perlu diingat, semua gerakan itu dilakukan hanya dengan jarak antarpesawat sejauh 3 meter.

Sumber: KOMPAS

Jakarta Bebas Abu Merapi, Pilot Australia Aerobatik di Halim

Tim Akrobatik Roulettes

Jakarta - Angkatan Udara Australia menyatakan Jakarta aman dari abu vulkanik Gunung Merapi. Tim aerobatik AU Australia, Roulettes pun menggelar latihan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

"Keadaan di sini cukup clear. Tidak ada masalah. Sejauh ini baik-baik saja," ujar Komandan Sekolah Penerbang AU Australia, wing commander David Penton, di Halim, Senin (8/11/2010).

Kondisi aman ini dibuktikan oleh aksi memukau para penerbang negeri kanguru tersebut. Selama setengah jam, Roulettes menunjukkan aksi-aksi mendebarkan di udara.

Tim aerobatik Roulettes menggunakan 6 pesawat berjenis Pilatus PC-9A yang bercat merah putih. 3 Pilot TNI AU yang merupakan anggota tim aerobatik Jupiter, ikut dalam aksi ini.

Para pilot melakukan aksi-aksi aerobatik dengan kecepatan sekitar 590 km/jam. Mereka mempertahankan jarak antar pesawat hanya sekitar 3 meter. Uniknya selama atraksi, pilot satu dengan lainnya hanya berkomunikasi dengan bahasa isyarat tangan.

Mereka menunjukan berbagai manuver seperti loops, barrel rolls, mirror, corkscrew dan rollbacks. "Kami ingin mengucapkan terimakasih pada TNI AU atas kesempatan latihan bersama ini," ujar Penton.

Rencananya, Tim Roulettes akan tampil dalam Indodefence di Kemayoran, tanggal 10-13 November. Jika memungkinkan, mereka juga akan tampil di Bandara Adisutjipto tanggal 14 November nanti. Tapi tentu semua sesuai kondisi.

Sumber: DETIK

Menhan AS Melawat ke Australia-Malaysia

Menhan AS Robert Gates melawat ke Australia dan Malaysia untuk mendukung hubungan pertahanan dan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia.

INILAH.COM, Washington - Menhan AS Robert Gates melawat ke Australia dan Malaysia untuk mendukung hubungan pertahanan dan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia. Selain kekuatan Angkatan Laut China yang jadi sorotan.

Gates akan bergabung dengan Menlu AS Hillary Clinton dan Kepala Staf Gabungan Laksmana Mike Mullen. Mereka akan menghadiri konferensi tahunan sejumlah menteri AS-Australia di Melbourne, pekan depan. Kemudian, Gates akan berangkat sebelum menuju ke Kuala Lumpur, Selasa (9/11) mendatang.

Perundingan di Melbourne akan membahas kekuatan sekutu AS dengan Australia. Juga membahas dukungan upaya kerja sama regional mengenai keamanan perairan di Asia. Para pemimpin militer AS mengkhawatirkan pendanaan China bagi rudal antikapal laut dan kapal selam yang dapat membatasi jangkauan Angkatan Laut AS yang telah lama mendominasi Samudera Pasifik.

Pertemuan di Melbourne sebenarnya dijadwalkan pada Januari 2010. Namun gempa bumi dahsyat melanda Haiti, membuat Gates dan Hillary menggagalkan rencana mereka serta membantu krisis kemanusiaan.

Selasa pekan depan, Gates akan berangkat ke Malaysia dan menemui PM Malaysia Najib Razak, serta Menteri Pertahanan Malaysia Zahid Hamidi. Mereka akan membicarakan persetujuan peningkatan hubungan terbaru setelah beberapa tahun kedua negara itu mengalami keregangan hubungan.

Sumber: INILAH

English News : Western Australia To Host US Defense Space Base

illustration

Canberra, Australia: Western Australia will host a new multimillion-dollar U.S. defense base to spy on foreign satellites and keep watch on dangerous space junk, local media reported on Saturday.

Fairfax newspapers reported that U.S. Defense Secretary Robert Gates is poised to announce the space base when he visits Australia next week with Secretary of State Hillary Clinton.

As a major expansion of the U.S. military footprint in Australia, the paper said the base is likely to be built at the top secret Harold E Holt Naval communications station at Exmouth of Western Australia.

The facility will allow Australia to become a key partner in the international battle for space supremacy.

It will have major technology and intelligence spin-offs, putting Australia at the forefront of an emerging battle between nations staking claim for territory in space occupied by 600 billion dollars (588 billion U.S. dollars) of civil and military hardware, Fairfax wrote.

According to Australian Defense Minister Stephen Smith, last year's Defense White Paper stated Australia's strategic capability advantage depended on its ability to access space and protect the nation from "foreign exploitation by space-based capabilities".

"The U.S. Space Surveillance Network is the principal system Australia and other nations rely on to detect, track and identify objects in space," Smith told Australia Associated Press on Friday.

"While no decisions have yet been made, Australia and the United States are discussing the potential for supporting the U.S. Space Surveillance Network and the development of Australia's space situational awareness."

From: DEFENCE TALK

Australia Diminta Tekan RI

SYDNEY, JUMAT - Perdana Menteri Australia Julia Gillard didesak agar menekan Indonesia. Tujuannya adalah agar Indonesia segera menginvestigasi insiden penyiksaan oleh sejumlah aparat Tentara Nasional Indonesia terhadap dua warga Papua beberapa waktu lalu.

Menurut Direktur Human Rights Watch (HRW) Deputi Asia Elaine Pearson, desakan itu harus disampaikan Gillard ketika bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat melawat ke Indonesia, awal November mendatang. Sebelumnya beredar rekaman video yang mempertontonkan aksi penyiksaan itu di situs Youtube.

”Gillard harus menekan Pemerintah Indonesia agar kasus penyiksaan bisa segera diinvestigasi secara kredibel, bukan disembunyikan ’ke bawah karpet’,” ujar Elaine.

Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto membenarkan rekaman itu sekaligus menyebut prajurit TNI yang terlibat sebagai ”tidak profesional”.

Namun, menanggapi hal itu, Djoko Suyanto kepada Kompas mengatakan, Australia tidak perlu repot-repot menekan Indonesia. Selain karena persoalan itu adalah urusan dalam negeri Indonesia, pemerintah, menyusul insiden di Papua, juga sudah bersikap tanggap dengan mengakui serta kemudian segera memerintahkan investigasi dan penuntasannya.

”Saya tidak yakin PM Australia akan melakukannya. Kami sudah merespons kasus tersebut tanpa ada tekanan dari siapa pun,” ujar Djoko.

Saat ditanya soal perkembangan penanganan kasus penyiksaan warga Papua, Djoko mengatakan, saat ini proses penyidikan sudah berjalan di tingkat Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih dan Markas Besar TNI Angkatan Darat.

Pendapat senada juga disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah dan Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin.

Saat dihubungi, Faizasyah sedang berada di Hanoi. Dia mengingatkan, kunjungan tersebut harus dilandasi semangat konsolidasi kerja sama bilateral dan hubungan baik yang telah terbangun. Juga harus diingat, penanganan kasus Papua sepenuhnya adalah kewenangan dan urusan dalam negeri Indonesia.

”Komitmen Indonesia dalam penanganan dan penuntasan kasus itu tidak perlu diragukan. Langkah investigasi tidak kita lakukan atas dasar tekanan dari pihak lain. Perintah Presiden Yudhoyono soal itu muncul akibat geram terhadap praktik seperti itu,” ujar Faizasyah.

Konsumsi politik separatis

TB Hasanuddin mengingatkan, persoalan itu bakal menjadi konsumsi politik kelompok-kelompok separatis, yang memang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Untuk mencegah itu, dia minta pemerintah segera mengumumkan hasil investigasi dan juga langkah hukum yang diambil sebelum kunjungan PM Australia itu.

”Kita memang tidak bisa melarang orang luar bertanya. Namun, harus diingat, jangan kita biarkan kebiasaan jelek dengan mendiamkan masalah hingga dilupakan. Masalahnya orang luar tidak pernah lupa akan keburukan kita. Kasus ini harus dituntaskan supaya tidak terulang,” ujar Hasanuddin.

Secara terpisah, pengamat militer Universitas Indonesia, Andi Widjojanto, di China mengingatkan pentingnya sistem hukum pidana militer nasional untuk mengadopsi prinsip-prinsip humanitarian internasional, seperti Konvensi Geneva, Konvensi Antipenyiksaan, Statuta Roma, serta Protokol I dan II.

Sumber: KOMPAS

Pulau Terdepan Indonesia Rawan Terhadap Invasi Negara Luar

illustrasi

BANDUNG,(PRLM).-Dua belas pulau terdepan Indonesia rawan terhadap invasi negara luar. Hal ini diperparah dengan belum adanya teknologi radar yang mampu memantau seluruh pulau terdepan yang menjadi batas wilayah Indonesia dengan sejumlah negara.

"Ke-12 pulau yang masih rawan ini dikarenakan belum ada pernyataan resmi mengenai batas-batasnya. Selama belum ada batas yang jelas maka akan terus muncul konflik," kata Komandan Lanal Bandung Kolonel Laut Ivan Yulivan dalam acara Pameran dan Lokakarya "Menjaga Tepian Tanah Air" di Kampus Center Institut Teknologi Bandung, Jln. Ganesa Bandung, Senin (25/10).

Menurut Ivan, salah satu pulau yang masih sangat rawan adalah pulau Nipah dan Seubatik yang berbatasan dengan Malaysia. Selain rawan terhadap ancaman militer, ancaman lain yang tidak kalah penting adalah pengaruh asing yang sangat kental. "Misalnya handphone Malaysia di sana diterima, sementara yang berasal dari Indonesia tidak bisa. Ini juga harus menjadi perhatian semua pihak," ujarnya.

Staf Ahli Panglima TNI Bidang Politik dan Pertahanan Nasional Mayjen Liliek Kusdiarjo menuturkan, sampai saat ini teknologi radar untuk memantau masuknya kapal asing baru dipasang di kawasan Ambalat. Di wilayah lainnya belum ada, bahkan untuk wilayah selatan di kawasan Papua, masih longgar karena sama sekali tidak ada pemantauan radar.

"Makanya kemarin sempat ada dari Australia nyelonong masuk, karena kami juga tidak bisa memantau. Apalagi tidak semua pulau terdepan dijaga oleh marinir yang menetap," katanya.

Oleh karenanya, kata Liliek, yang dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan negara adalah teknologi radar yang bisa melindungi seluruh batas wilayah dari kapal atau pesawat asing. "Seperti Australia yang punya radar sampai 1000 kilometer di luar wilayah mereka. Bahkan kawasan Indonesia bisa mereka pantau," ujarnya.

Sumber: PIKIRAN RAKYAT

Athan Australia Kunjungi Lanud Adisutjipto

Komandan Wing Pendidikan Terbang Kolonel Pnb F. Indrajaya mewakili Komandan Pangkalan Udara Adisutjipto Marsekal Pertama TNI Hadiyan Sumintaatmadja menerima kunjungan Colonel Nick Bracknell di Wing Dik Terbang, Kamis (21/10). Turut mendampingi Kolonel Pnb F. Indrajaya dalam penerimaan tamu Australia ini Letkol Pnb Ramot C. Sinaga dan Mayor Pnb Dedi.

Kunjungan Atase Pertahanan Udara Australia beserta satu orang staf ke Mako Wing Dik Terbang ini menurut Kolonel Pnb F. Indrajaya untuk membahas rencana kedatangan team aerobatik Australia ke Lanud Adisutjipto.

Selain itu, lanjut Kolonel Pnb F. Indrajaya kunjungan ini juga untuk membahas rencana kedatangan Kepala Staf Angkatan Udara Australia di Lanud Adisutjipto dalam rangka melihat secara langsung dua penerbang TNI AU yang telah selesai melaksanakan pendidikan di Australia.

Sebelum ke Lanud Adisutjipto, kedua tamu tersebut terlebih dahulu mengunjungi Akademi Angkatan Udara

Sumber: TNI AU

ASEAN Perlu Waspadai Prediksi Perang Pasifik II

Makassar (ANTARA News) - Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) perlu mewaspadai prediksi yang memungkinkan terjadinya Perang Pasifik II.

Pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Ikrar Nusa Bhakti di Makassar, Rabu, mengatakan, dalam hal ini, ASEAN Security Community harus mampu menstabilkan kondisi hubungan internasional di kawasan Asia Timur, termasuk Australia.

"Pada tingkatan regional Asia Pasifik, tampak jelas bahwa betapa hegemoni Amerika Serikat semakin menurun, dan membuat sejumlah negara Asia Pasifik, seperti China, India, dan Australia semakin memperkuat kapabilitas pertahanan yang cukup tingi," terangnya.

Bahkan, kata dia, dalam Buku Putih Pertahanan Asutralia tahun 2009, sudah mengisyaratkan kesiapannya untuk membangun kekuatan pertahanan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya Perang Pasifik II pada tahun 2030.

Negara-negara tersebut telah memiliki rencana strategis pembangunan militer dan cenderung membeli alutsista untuk tujuan-tujuan ofensif, seperti kapal induk, kapal selam, kapal perusak, dan pesawat tempur.

"Jika ASEAN Security Community tidak siap untuk membendung potensi ini, maka hal yang paling ditakutkan bisa saja terjadi," tuturnya.

Menurut dia, hal ini sudah menjadi konsekuensi dari perubahan arsitektur dunia yang baru.

Namun, ia menilai, ASEAN masih cenderung lamban bergerak untuk membahas isu mengenai keamanan tradisional, yang dikarenakan faktor sejarah dan perkembangan kerja sama internasional.

ASEAN sendiri masih terus berupaya membangun tiga komunitas, yaitu komunitas keamanan, komunitas ekonomi, dan komunitas sosial budaya dan satu lagi bangunan yang sedang berjalan yaitu East Asia Summit (EAS).

"Yang menjadi tugas berat saat ini adalah bagaimana Indonesia sebagai ujung tombak ASEAN bisa mengajak negara-negara anggota untuk mewujudkan cita-cita dalam tiga komunitas tersebut yang pada akhirnya mampu membendung prediksi Perang Pasifik II," ungkapnya.

Selain itu, ASEAN juga dapat menjadi pengarah dari berbagai pertemuan puncak regional Asia Timur yang tidak dikendalikan oleh negara besar di luar Asia Timur.

Sumber: ANTARA

RI Masih Pertimbangkan Hercules AS dan Australia

Hercules TNI AU(Foto: wartakota)

Metrotvnews.com, Malang: Pemerintah Indonesia hingga kini masih mempertimbangkan tawaran hibah sejumlah pesawat angkut C-130 Hercules dari Amerika Serikat dan Australia.

"Belum, kami belum memutuskan. Semua masih kami pertimbangkan," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Malang, Kamis (14/10).

Usai meninjau kesiapan Skuadron Udara 32 Pangkalan Udara Abdurahman Saleh, Sjafrie mengatakan, pemerintah telah menetapkan untuk memfokuskan pesawat tempur dan angkut, seperti C-130 Hercules.

Karena itu, lanjut Sjafrie, ada dua langkah yang dapat dilakukan. Pertama, memelihara dan meningkatkan kesiapan pesawat Hercules yang sudah ada, antara lain, melalui program retrofit atau peremajaan.

"Dan kedua, mengadakan pesawat Hercules baru, seperti yang sudah ditawarkan AS dan Australia," ujarnya.

Namun, lanjut Sjafrie, tawaran hibah dari kedua negara itu masih dipertimbangkan dari segala aspek.

Pada kesempatan terpisah, Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Muda TNI Erry Biatmoko mengatakan, AS menawarkan hibah enam Hercules Tipe E dan siap diberikan pada 2012.

Sebelumnya, AS juga menjanjikan bantuan pengadaan enam pesawat angkut C-130 Hercules tipe H dan J untuk Indonesia.

Bantuan itu berupa potongan harga dengan menggunakan fasilitas Foreign Military Financing (FMF) dan bantuan suku cadang bagi pesawat angkut berat Hercules.

Sementara itu, Australia menawarkan Hercules Tipe J.

Populasi Hercules yang dimiliki TNI Angkatan Udara tercatat 21 unit yang kini dioperasikan di Skuadron Udara 31/Halim Perdanakusuma dan Skuadron 32/Abdurahman Saleh.

Khusus di Skuadron Udara 32 dari 11 unit Hercules yang dioperasikan, hanya enam yang dinyatakan siap. Sisanya masih menjalani masa pemeliharaan rutin.

Sumber: METRO NEWS

Australia Siaga Serangan Cyber Berbahaya

INILAH.COM, Canberra- Jaringan militer Australia berada dalam masa siaga, akibat meningkatnya jumlah serangan cyber oleh badan intelijen asing. Ada puluhan negara menjadi tersangka.

Departemen Pertahanan Australia menyebutkan adanya 700 upaya serangan intelejen asing di internet yang mengancam badan militer mereka. Jumlah ini meningkat 200 kasus dibandingkan tahun lalu.

Pihak berwenang menolak menyebutkan siapa dalang dibalik peristiwa ini, namun menyebutkan puluhan negara bertanggung jawab atas penyerangan itu.

Agustus lalu, Wakil Menteri Pertahanan AS William Lynn menyebutkan adanya 100 organisasi intelijen asing yang mencoba merusak jaringan internet AS. Ini adalah kedua kalinya departemen itu mengumumkan bahaya menyangkut jaringan militer. Mereka juga telah membentuk unit tersendiri bernama Cyber Security Operations Centre.

Organisasi ini memiliki staf dari departemen pertahanan, polisi federal, Departemen Luar Negeri dan Organisasi Keamanan Intelijen Australia.

Departemen pertahanan Australia menolak memberikan komentar soal informasi militer apa saja yang dicuri.

“Sangat masuk akal untuk mengasumsikan bahwa layanan intelijen dari pemerintah asing akan berusaha memanfaatkan konektivitas internet demi tujuan tertentu.”

Banyak negara yang memanfaatkan internet untuk mata-mata misalnya China, Rusia dan Korea Utara.

Sumber: INILAH