INDONESIA MANTAPKAN KERJA SAMA PERTAHANAN ASEAN

Forum Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ASEAN Defences Ministers Meeting /ADMM) 2010 Tahun Lalu.


Jakarta, Indonesia memantapkan kerja sama pertahanan dengan negara-negara ASEAN melalui forum Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ASEAN Defences Ministers Meeting /ADMM) 2011.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam kunjungan kerjanya ke Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam, Rabu.

Dalam kunjungan kerjanya ke tiga negara ASEAN itu, Wakil Menteri Pertahanan RI juga menyampaikan secara resmi undangan ADMM 2011 yang penyelenggaraannya akan dilakukan di Jakarta karena Indonesia sebagai Ketua Forum Pertahanan ASEAN 2011.

Di Malaysia Wamenhan Sjafrie diterima Menteri Pertahanan, Dato` Seri Ahmad Zahid bin Hamidi dan Wakil Menteri Pertahanan Malaysia Datok Abdul Latiff Ahmad. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu Wamenhan menyampaikan sejumlah agenda ADMM 2011 dalam rangka meningkatkan kerja sama pertahanan dua negara dan dengan beberapa negara ASEAN lainnya.

Hal serupa juga disampaikan saat bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina Voltaire T. Gazmin. Di akhir pertemuan Wamenhan memberikan cindera mata berupa satu pucuk senapan serbu SS2-V1 kaliber 5.56x45 mm dengan berat 3,4 Kg buatan PT. PINDAD sebagai bagian dari kerja sama industri pertahanan.

Usai mengunjungi Malaysia dan Filipina, Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin berkunjung ke Brunei Darussalam untuk hal yang sama. Ia menyampaikan ADMM ke-5 akan diadakan 18-20 Mei 2011.

Operasi Militer Selain Perang

Dalam forum ADMM 2011, Indonesia mengusulkan kerja sama pertahanan dan militer antarnegara ASEAN hendaknya difokuskan pada operasi militer selain perang (OMSP), dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.

Beberapa isu yang patut menjadi perhatian ASEAN dalam lima tahun mendatang adalah pemberantasan terorisme, keamanan maritim, operasi kemanusiaan dan penanganan bencana (humantarian assistance and disaster relief/HADR), operasi pemeliharaan perdamaian, kesehatan militer (military medicine), infeksi penyakit, ketahanan pangan dan pemanasan global.

Terkait itu, tutur Wamenhan , prioritas kerja sama "military to military" antarnegara ASEAN dalam lima tahun mendatang, juga akan dikembangkan untuk mendukung kegiatan OMSP tersebut.

Sumber: DEPHAN

Dubes Australia : Australia Menganggap Penting Hubungan Pertahanan Dengan Indonesia

Menhan RI Dan Australia.

Jakarta, DMC - Pemerintah Australia menganggap penting adanya hubungan yang dijalin antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia, khusus hubungan kerjasama dibidang pertahanan dan keamanan.
Demikian dikatakan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty saat kunjungan resminya ke Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro (26/1) di Kantor Menhan, Jakarta.

Ditambahkannya, bidang pertahanan merupakan bagian yang sangat vital dalam rangka menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan itu pemerintah Australia akan memberikan peranannya melalui kerjasama pertahanan untuk mewujudkan pengembangan kehidupan masyarakat yang lebih maju.

Dubes Australia juga menjelaskan, kerjasama pertahanan yang dimaksudkan ini nantinya akan dapat mencakup beberapa kerjasama seperti, pelatihan dan pertukaran personil, atau kerjasama strategi misi kemanusiaan bencana alam serta pasukan misi perdamaian dunia.

Pada kesempatan pertemuan itu, Dubes Australia mewakili pemerintahnya mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuan yang besar dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Queensland, Australia beberapa waktu yang lalu.

Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membicarakan dengan Perdana Menteri Australia Julia Gillard, perihal kemungkinan Pemerintah Indonesia akan mengirimkan personil TNI untuk membantu dalam penanganan bencana banjir tersebut.

”Bantuan ini diterima dengan baik dan pemerintah Australia menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Indonesia dalam membantu penanggulangan bencana banjir yang melanda di negeri kami. Inilah dukungan yang saling menguntungkan bagi kedua negara,” kata Dubes Australia.

Terkait beberapa kerjasama yang akan disepakati kedua negara, Duta Besar Australia mengharapkan agar bisa dilaksanakan saat kunjungan Menteri Pertahanan Australia ke Indonesia dalam jangka waktu dekat.
Sementara itu Menhan RI, Purnomo Yusgiantoro sangat berharap kunjungan kehormatan Menhan Australia Stephen Smith nantinya dapat membahas masalah-masalah kerjasama pertahanan, khususnya kerjasama penanganan keamanan Maritim di wilayah Samudera Hindia bersama dengan negara India.

Pada pertemuan itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro juga menyampaikan penjelasan seputar masalah Reformasi dan penegakan HAM yang telah mengalami kemjuan pesat dalam beberapa tahun sejak era reformasi 1998. Saat pertemuan itu Menhan yang didampingi oleh Dirjen Strahan, Mayjen TNI Puguh Santoso dan Kepala Puskom Publik Kemhan RI, Brigjen TNI I Wayan Midhio.

Sumber: DMC

EKUADOR HARAPKAN KERJASAMA ANGKATAN UDARA DENGAN INDONESIA

Pesawat Super Tucano Milik AU Ekuador.

Jakarta, DMC – Pemerintahan Ekuador, mengharapkan kerjasama dalam bidang pertahanan dengan pemerintahan Indonesia, khususnya kerjasama Angkatan Udara kedua negara. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Ekuador untuk Republik Indonesia, Eduarto Alberto, saat melakukan kunjungan kerja kepada Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (25/1).

Dubes Ekuador mengatakan, saat ini Ekuador lebih menitikberatkan pada kerjasama angkatan udara dan Indonesia diharapkan dapat membuka kerjasama tersebut melalui penawaran kursus-kursus pelatihan bagi staf maupun perwira Angkatan Udara kedua negara. Beberapa kursus atau pelatihan yang diselenggarakan misalnya dalam pemeliharaan pesawat dan perawatan mesin pesawat ataupun sistim kelistrikan pada pesawat, dari tingkat menengah sampai dengan mahir.

Menanggapi harapan Pemerintahan Ekuador, Menhan mengatakan akan mengkaji terlebih dahulu kemungkinan kerjasama yang dapat dilaksanakan kedua negara melalui Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan dan mengharapkan Pemerintahan Ekuador melalui kedutaannya dapat terus berkomunikasi dengan Kemhan. Salah satunya yang mungkin dapat dijajaki adalah pemeliharaan pesawat Super Tocano, mengingat saat ini pesawat tersebut telah dimiliki Angkatan Udara Ekuador.

Pada kesempatan tersebut, Menhan juga sempat menyampaikan keprihatinannnya terhadap kerusuhan yang dialami Pemerintahan Ekuador pada akhir September 2010, di mana muncul permasalahan antara pemerintah dan pihak kepolisian karena rencana memotong bonus sekaligus memperpanjang periode bagi polisi untuk mendapat kenaikan pangkat, yaitu dari lima menjadi tujuh tahun.

Pada kesempatan tersebut, Menhan didampingi Dirjen Strahan, Mayjen TNI Puguh Santoso dan Kepala Puskomlik Kemhan RI, Brigjen TNI I Wayan Medhio.

Sumber: DMC

AS tidak Terlibat Patroli di Selat Malaka

Ist

JAKARTA--MICOM: Amerika Serikat tidak terlibat dalam pengawasan terhadap perairan Selat Malaka. AS hanya membantu dalam hal peralatan pengawasan.

Demikian diungkapkan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno di Jakarta, Selasa (25/1).

"Kita dengan Singapura dan Malaysia, Amerika tidak ada," kata Soeparno dalam jumpa pers di sela-sela pelaksanaan Rapat Pimpinan TNI AL di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (25/1).

Pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama ini, sambungnya, dilakukan rutin setiap tahun. "Setiap tahun ada patroli koordinasi. Patroli secara bersama-sama terus dilakukan," jelasnya.

Indonesia, kata Soeparno, merasa keberatan jika AS turut serta dalam pengawasan Selat Malaka. "Justru Amerika mau masuk, kita keberatan. Wong, ini daerah kita," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah 'Negeri Paman Sam' turut membantu menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk mengawasi salah satu perairan tersibuk di dunia itu.

"Amerika membantu menyediakan alat-alat seperti radar. Tetapi membantu untuk turut berpatroli, tidak ada," pungkasnya.

Sumber: MEDIA INDONESIA

RI- Republik Korea Akan Tingkatkan Kerjasama Industri Pertahanan

Tank XK2 Buatan Korsel.

Jakarta, DMC - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Jumat (21/1), menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Korea HE Kim Ho-Young, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Kedatangannya kali ini adalah untuk menyampaikan dua hal yaitu mengenai kunjungan utusan khusus Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang akan bertemu dengan Pemerintah Republik Korea dan persiapan mengenai konten kerjasama industri pertahanannya.

Dubes Republik Korea mengharapkan diadakannya pertemuan antara pihak Republik Korea dengan Kementerian Pertahanan RI dan TNI sebelum utusan khusus Presiden RI bertemu dengan Pemerintah Republik Korea untuk menindaklanjuti kemungkinan kerjasama ini.

Sementara itu Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa berdasarkan laporan dari Sekjen Kemhan mengenai hasil dari pertemuan antara Presiden RI dengan Presiden Korea pada akhir tahun kemarin. Informasi tersebutlah yang mendorong Kementerian Pertahanan untuk proaktif berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian tentang agenda yang menjadi fokus pertemuan tersebut.

Kementerian Pertahanan sampai saat ini masih membahas hasil pertemuan kedua pimpinan negara tersebut dengan Kemenko Perekonomian mengenai pembicaraan tentang kerjasama industri pertahanan dalam pertemuan tersebut. Menhan Purnomo Yusgiantoro mengharapkan hasil pertemuan antara kedua Kepala Pemerintahan tersebut dapat direalisasikan sesegera mungkin.

Pada akhir tahun yang lalu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Republik Korea mengadakan pertemuan tingkat tinggi yang didalamnya membicarakan beberapa hal penting diantaranya kerjasama industri pertahanan antara kedua negara. Dan kedatangan Dubes Korsel kali ini adalah untuk mengetahui tindak lanjut upaya peningkatan kerjasama industri pertahanan kedua tersebut.

Kerjasama industri pertahanan ini antara lain pembangunan tank, panser, kapal patroli serta pesawat tempur. Yang dibicarakan oleh Presiden RI kepada Presiden Republik Korea sebenarnya sama dengan keinginan Wakil Menhan yang diungkapkan sebelumnya yaitu peningkatan kerjasama strategis di bidang industri pertahanan. Saat menerima Dubes Republik Korea, Wamenhan didampingi Kepala Badan Ranahan Kemhan Laksda TNI Susilo dan Dir Tekind Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Agus Suyarso.

Sumber: DMC

Transfer Teknologi Alutsista Harus secara Bertahap

JAKARTA – Pengamat militer dari Universitas Indonesia (UI), Edy Prasetyono, mengatakan alih teknologi dalam pembuatan alat utama sistem senjata (alutsista) membutuhkan tahapan dan waktu yang tidak singkat. Alih teknologi harus dilakukan secara bertahap agar industri pertahanan dalam negeri bisa memperkuat alutsista yang dibutuhkan TNI. “Pada dasarnya, teknologi, apalagi teknologi dalam bidang pembuatan alutsista, harus diupayakan sendiri.

Kita harus mampu belajar dari proses, lalu mengembangkan sendiri,” kata Edy kepada Koran Jakarta, di Jakarta, Minggu (23/1). Tak hanya membuat sendiri, Edy juga berharap Indonesia seharusnya bisa mempersiapkan infrastrukturnya, keberlanjutannya, termasuk urusan finansial. “Jika mungkin, dalam hal pemasarannya,” ujarnya. Secara terpisah, Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana Soeparno mengatakan TNI AL berencana mengembangkan ka pal selam asli Indonesia secara bertahap.

Untuk mencapai tahap itu, TNI AL berencana melakukan transfer teknologi sedikit demi sedikit dari lima proyek kapal selam yang akan dibuat. “Satu kapal selam yang akan kita adakan pada tahun ini memang murni dari luar negeri dan diharapkan bisa selesai akhir tahun,” katanya. Untuk empat kapal selam selanjutnya, akan mulai dilakukan transfer teknologi. Soeparno mengandaikan, untuk pengadaan kapal selam kedua, mungkin baru seperempatnya yang merupakan produksi dalam negeri.

Tiga perempatnya masih berasal dari luar negeri. Pada pembuatan kapal selam ketiga, porsi produksi dalam negeri meningkat menjadi dua perempat. Dan pada pembuatan kapal selam kelima barulah murni dibuat di dalam negeri. “Saya berharap ahliahli di Indonesia sudah bisa membuat kapal selam sendiri pada pengadaan kapal selam kelima,” kata Soeparno. Alih teknologi secara bertahap ini dilakukan karena kapal selam memiliki spesifi kasi kerumitan tersendiri. Kapal selam juga merupakan senjata strategis yang teknologinya cukup tinggi sehingga sangat sulit untuk langsung membuatnya di dalam negeri.

Untuk negara yang akan dituju dalam pembangunan kapal selam ini, Soeparno mengaku belum menentukan. Namun, dia menegaskan bisa jadi negara yang akan diajak bekerja sama dalam pengadaan pertama hingga keempat bisa berganti- ganti. “Bergantung pada kesanggupan mereka dalam transfer teknologi,” ujarnya. Kerja Sama Untuk alutsista Angkatan Udara, TNI AU belum mau menerima tawaran keja sama pengadaan pesawat tempur dengan China dan Pakistan. Kepala Staf TNI (Kasau) Marsekal Imam Sufaat mengakui memang ada permintaan kerja sama dari kedua negara itu, namun masih sebatas tawaran.

“Jika pertimbangan politik dan pertimbangan lainnya dinilai positif, mungkin kerja sama (dengan kedua negara itu) akan ditindaklanjuti. Saat ini kita akan fokus mengembangkan pesawat tempur jenis KFX dengan Korea Selatan,” kata Imam. Dia mengatakan dalam pembuatan pesawat KFX, Indonesia akan ikut dengan tim Korea Selatan, mulai dari opsi keuangan hingga opsi teknik. Prototipe pesawat diharapkan bisa selesai pada 2020 mendatang, dan bisa dikembangkan sendiri. Imam mengatakan TNI AU memang membutuhkan pesawat tempur yang spesifi kasinya melebihi F16 tetapi tidak lebih canggih dari F35.

Pesawat tempur jenis KFX dinilai merupakan jawaban dari kebutuhan itu. Edy mengatakan khusus untuk kerja sama pengadaan pesawat tempur jenis KFX yang baru bisa menciptakan prototipe pada 2020, Edy melihat hal itu merupakan hal yang wajar walau pun saat ini pesawat jenis KFX tak secanggih pesawat F35 maupun pesawat yang baru saja diluncurkan China, J20, yang merupakan produk generasi kelima. “Wajar, sebab harus melalui serangkaian uji coba sesuai kebutuhan dan keandalan yang tinggi. Waktu yang lama pun wajar dalam produksi alutsista,” katanya.

Sumber: KORAN JAKARTA

Gandeng Korsel, Pemerintah RI Ciptakan Pesawat Tempur Baru

Ist

Malang - Pemerintah Indonesia akan membuat pesawat tempur guna menunjang alat utama sistem kesenjataan (alutsista) di masa mendatang. Pesawat tempur yang diberinama KF-X ini dikerjakan bersama Korea Selatan.

"Proyek ini untuk memenuhi kebutuhan alutsista jangka panjang. Guna menyongsong
kemandirian alutsista," ujar Dirjen Pertahanan Nasional, Mayjen TNI Puguh Santoso usai mengisi kuliah tamu di universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Senin (24/1/2011).

Proyek ini, lanjut Puguh, dilakukan hingga 2018 mendatang. Diharapkan ke depan alutsista khususnya pesawat tempur buatan sendiri. "Ini kebijakan pemerintah, untuk
pengadaan alutsista mandiri," tuturnya.

Puguh menambahkan, kemandirian pengadaan alutsista ini dilakukan pemerintah untuk menghilangkan ketergantungan terhadap negara lain. "Selama ini kita didekte oleh negara lain, kita sudah bosan dengan itu. Makanya mengadakan alutista secara mandiri," imbuhnya.

Puguh mengungkapkan, KF-X merupakan model pesawat jet tempur yang mempunyai kemampuan di atas Sukhoi buatan Rusia. Dengan memiliki pesawat ini, TNI tidak lagi membeli pesawat impor.

"Keunggulannya empat setengah di atas Sukhoi, jadinya sudah bagus," ungkapnya.

Puguh sendiri enggan membeberkan berapa nilai investasi untuk pembuatan pesawat tempur tersebut. Ditanya mengapa Korea Selatan menjadi negara pilihan untuk digandeng membuat pesawat tersebut, Korsel dinilai telah memiliki teknologi yang sama. Disampingkan itu juga sudah menjadi kebijakan Kementerian Pertahanan.

"Korsel memiliki teknologi yang sama. Itu menjadi pertimbangan kami," bebernya.

Tahun 2015 mendatang, sambung dia, pesawat tempur tak layak pakai akan diganti dengan pesawat ini. "KF-X akan menjadi pesawat temput andalan TNI," pungkasnya.

Sumber: DETIK

PASUKAN KHUSUS CHINA AKAN BERLATIH DENGAN KOPASSUS

Ist

Wadanjen Kopassus Brigjen TNI Agus Sutomo mewakili Danjen Kopassus menerima Kunjungan Komandan Pasukan Khusus China di ruang rapat Makopassus Cijantung Jakarta, Kamis (20/1). Kunjungan tersebut dalam rangka lebih meningkatkan hubungan kerjasama Pasukan Khusus kedua negara.

Wadanjen Kopassus menyampaikan bahwa kerjasama yang dilaksanakan diantaranya di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pertukaran kunjungan oleh para Perwira, pendidikan,latihan bersama serta transfer teknologi. Pada kesempatan yang sama, Komandan Pasukan Khusus China menyampaikan perlunya terus membangun program yang lebih nyata di bidang pendidikan, latihan dan pertukaran informasi tentang teknologi oleh militer kedua angkatan.

Kerjasama yang lebih luas lagi antara kedua negara yang perlu terus dibangun adalah upaya menciptakan kawasan Asia dan ASEAN yang aman dan stabil. Dalam kesempatan ini, Komandan Pasukan Khusus China juga memberikan apresiasi atas sambutan yang hangat dan akan meningkatkan kerjasama dibidang militer khususnya Pasukan Elit kedua Negara.

Dalam menerima kunjungan kehormatan ini, Wadanjen Kopassus didampingi Pamen Ahli, Dangrup 3/Kopassus, Dansat 81/Kopassus, Para Asisten Danjen dan Kabalak Kopassus. Sebelum mengakhiri kunjungan, Komandan Pasukan Khusus China yang didampingi oleh Stafnya melakukan pertukaran cinderamata serta foto bersama.

Sumber: KOPASSUS

Belum Ada Penawaran Resmi Kerjasama Antikapal Selam AS - RI

Ist

Walau sudah bekerja sama dalam sistem pengawasan maritim terintegrasi, AS belum menawarkan kerja sama pengamanan laut-dalam dari kapal selam. ”Kita sudah kerja sama integrated maritime surveillance system untuk Selat Malaka dan Laut Sulawesi,” kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kamis (20/1), dalam konferensi pers seusai rapat pimpinan TNI. Kerja sama ini mencakup pengamanan untuk lalu lintas kapal di permukaan laut. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul menyatakan telah ada 12 stasiun pengamanan di Selat Malaka. Di Laut Sulawesi ada dua dan akan ditambah lagi. Menurut Agus, terkait kerja sama antara RI dan AS untuk antikapal selam, TNI belum mendapat penawaran resmi. ”Belum ada,” katanya.

Sumber: KOMPAS

RI-Turki Bangun Kerjasama di Bidang Industri Pertahanan

KunjunganPresiden Indonesia Susilo Bamabang Yudhoyono Ke Turki Tahun Lalu.

Jakarta, DMC - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Rabu (19/1), di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Turki untuk Indonesia HE Murat Adali. Kunjungannya kali ini adalah dalam rangka pertemuan pembangunan kerjasama industri pertahanan antara RI dan Republik Turki yang dilangsungkan di Ditjen Pothan Kemhan dan dipimpin oleh Sekretariat Ditjen Potensi Pertahanan Laksma TNI Leonardi.

Pertemuan yang membicarakan kerjasama di bidang industri pertahanan ini berlangsung selama tiga hari dan akan berakhir pada 21 Januari 2011 yang berisi pembicaraan mengenai pengembangan kerjasama di bidang industri pertahanan dan kunjungan ke Mabes TNI Cilangkap untuk melakukan diskusi dengan pengguna Alutsista. Delegasi Turki dipimpin oleh Kepala Departemen Kerjasama Internasional dalam bidang industri pertahanan Lutfi Varoglu.

Wamenhan menjelaskan, pada dasarnya skema kerjasama kedua negara dalam bidang pertahanan dan dalam rangka mengembangkan kerjasama di bidang industri pertahanan adalah sama. Dan berdasarkan kemajuan industri pertahanan Turki yang juga dilihat langsung, diharapkan pertemuan yang membahas mengenai pengembangan industri pertahanan bersama ini dapat memberikan hasil yang konkret bagi kedua negara.

Dijelaskan oleh Dubes Turki untuk Indonesia , dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini industri pertahanan Turki sudah maju pesat sehingga mampu memenuhi kebutuhan alutsista dalam negerinya dan mulai merambah kepada negara-negara sahabatnya. Hal inilah yang mendorong Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Turki menyatakan keinginannya mengembangkan kerjasama industri pertahanan kedua negara.

Pertemuan ini adalah pertemuan pertama yang membicarakan mengenai kerjasama industri pertahanan sejak ditandatanganinya kerjasama bilateral pertahanan antara RI dan Republik Turki terutama dalam bidang industri pertahanan pada tahun 2010 lalu. Pertemuan ini sangat penting tidak hanya bagi kemajuan kerjasama industri pertahanan kedua negara tetapi juga dalam rangka memperkuat hubungan kerjasama pertahanan kedua negara.

Lebih lanjut diharapkannya pertemuan ini menghasilkan daftar kerjasama dalam industri pertahanan yang dapat dilakukan bersama dan jika dimungkinkan dituangkan dalam MoU. Didalam daftar tersebut akan sekaligus ditunjuk industri pertahanan Turki dan Indonesia yang dapat saling bekerjasama sehingga memiliki sebuah struktur kerjasama yang jelas. Dan diharapkan MoU kerjasama industri pertahanan ini dapat ditandatangani saat Presiden Turki melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada April mendatang.

Sumber: DMC

Update : Indonesia dan Jepang Sepakat Kerja Sama Pertahanan

Peresmian Patung Jendral Sudirman Di kantor menhan jepang di Nippon, Jepang. (Foto: Alutsista)

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bersama Menteri Pertahanan Jepang Toshimi Kitazawa sepaham untuk menggagas rencana kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Jepang.

"Kerja sama antara Indonesia dan Jepang khususnya di bidang ekonomi sudah berjalan dengan sangat baik dan berlangsung cukup lama, maka sekaranglah saatnya untuk membuka kerja sama di bidang pertahanan," ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI I Wayan Midhio yang ikut mendampingi Purnomo Yusgiantoro di Jepang kepada Suara Karya di Jakarta, Senin (17/1).

Gagasan membuka kerja sama pertahanan RI - Jepang disampaikan Menhan saat berkunjung ke kantor Menhan Jepang di Nippon, Jepang.

Sebelumnya, Menhan RI dan Menhan Jepang menyaksikan peresmian patung Pembela Tanah Air (PETA) yang direpresentasikan dengan sosok pahlawan Jenderal Besar Sudir-man. Purnomo maupun Toshimi mengharapkan keberadaan patung Sudirman bisa menjadi simbol kerja sama baik bidang pertahanan RI dengan Jepang. Purnomo juga melakukan kunjungan ke Perdana Menteri Jepang, Naoto Kan dan Menteri Luar Negeri Jepang, Seiji Maehara.

Wayan Midhio menjelaskan, Indonesia mengapresiasi reformasi pembangunan di bidang pertahanan Jepang. Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang fleksibel menjalin kerja sama pertahanan dengan beberapa negara di Benua Eropa, Amerika dan Asia.

Atas dasar itu pula, Indonesia siap menjalin kerja sama pertahanan di berbagai divisi dengan Jepang. "Indonesia siap untuk melakukan kerja sama di berbagai sektor di bidang pertahanan," kata Wayan mengutip pernyataan Purnomo.

Sementara itu, Jepang mendapat penjelasan tentang sistem pertahanan di Indonesia. Menhan Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, TNI mengalami perubahan signifikan dalam 12 tahun terakhir setelah reformasi. TNI lebih menghormati hak asasi manusia serta tidak lagi berpolitik dan berbisnis. Ke depan, TNI diproyeksikan menjadi militer yang lebih profesional sebagai alat pertahanan negara.

Namun demikian, Purnomo mengakui, di balik upaya pemerintah membangunan sistem pertahanan melalui profesionalisme TNI belum didukung industri pertahanan dalam negeri yang masih tertinggal.

Karena itu, Purnomo menawarkan kerja sama kepada Jepang dalam pembangunan proyek four in one. Empat bidang itu adalah pembangunan Pusat Misi Pasukan Perdamaian (PMPP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan standby forces berupa pasukan batalion mekanis (mechanism battalion) yang siap dikerahkan setiap saat.

Galang Dukungan

Di luar substansi menggagas kerja sama pertahanan, kunjungan Purnomo ke Jepang untuk meminta dukungan agar Indonesia bisa menjadi Ketua ASEAN Defence Minister Meeting (ADMM) 2011. ADMM akan membahas masalah Laut Cina Selatan dan berbagai isu terkait dengan ASEAN Security Community.

Selain itu, Purnomo meminta dukungan Jepang agar membantu Indonesia sebagai co-host dalam Disaster Relief Exercise (DIREX) 2011 di Manado, Sulawesi Utara. "Meminta dukungan ini sekaligus mengundang Menhan Jepang untuk hadir dalam Jakarta International Defence Dialogue (JIDD) pada bulan April 2011," ujar Wayan.

Terkait rencana latihan yang melibatkan 27 negara ASEAN Regional forum (ARF) dalam DIREX 2011, Jepang punya peran sebagai co-host.

Sebelum melakukan lawatan ke Jepang, Purnomo melakukan kunjungan kehormatan kepada Menhan Thailand Jenderal Prawit Wongsuwan yang membicarakan masalah hubungan bilateral dan dukungan kepada Indonesia sebagai penyelenggara pertemuan ADMM 2011.

Sumber: SUARA KARYA

RI Perluas Kerja Sama Pertahanan Dengan Jepang

Ist

Jakarta - Pemerintah Indonesia ingin meningkatkan dan memperluas kerja sama pertahanan dengan Pemerintah Jepang di masa mendatang.

Peningkatan dan perluasan kerja sama kedua negara menjadi salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro dengan mitranya Menteri Pertahanan Jepang Toshimi Kitazawa di Tokyo.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI I Wayan Midhio yang menyertai kunjungan dua hari Menteri Purnomo ke Negeri Matahari Terbit itu Jumat, kepada ANTARA mengatakan, selama ini kerja sama pertahanan kedua negera baru sebatas pertukaran perwira militer kedua pihak.

"Itu pun jumlahnya belum banyak, baru satu hingga tiga orang saja. Nah kedepan akan tingkatkan jumlahnya, agar banyak perwira TNI yang belajar di Jepang terutama di Akademi Militer Yokoshuka," katanya, menambahkan.

Midhio mengatakan, Indonesia ingin kerja sama pertahanan kedua negara dapat diperluas dalam bentuk yang lain, seperti latihan dan operasi bersama.

Kedua negara sepakat peningkatan dan perluasan kerja sama pertahanan dilakukan atas dasar hubungan saling menghormati dan saling memberi manfaat antara kedua pihak.

Sebelumnya, kedua negara juga sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama pertahanan, khususnya keamanan maritim antara lain di Selat Malaka.

Selain membahas peningkatan dan perluasan kerja sama pertahanan kedua negara, dibahas pula perkembangan persiapan pelaksanaan latihan penanggulangan bencana alam ASEAN atau "ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise" (ARF-DIREx) di Manado, Sulawesi Utara, pada Maret 2011, dimana Indonesia dan Jepang menjadi tuan rumah bersama.

Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Jepang, Menteri Pertahanan kedua negara juga hadir meresmikan patung PETA (Pembela Tanah Air), sebagai pendiri cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Patung dengan tinggi dua meter itu di bangun di salah satu ruang di Kantor Kementerian Pertahanan Jepang.

Sumber: ANTARA

KF-X Motivasi Indonesia Bangun Pesawat Tempur

JAKARTA (Suara Karya): Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI I Wayan Midhio menyatakan, kerja sama pembangunan pesawat tempur Korean Fighter eXperimental (KF-X) antara Indonesia dengan Korea Selatan bisa memotivasi produsen dalam negeri untuk membangun pesawat tempur secara mandiri.

"Keinginan kita (pemerintah dan TNI-Red), bagaimana Indonesia mampu membuat pesawat itu," ujar Wayan Midhio kepada Suara Karya di Jakarta, Rabu (12/1).

Indonesia dan Korsel telah sepakat membangun KF-X generasi 4,5, yakni pesawat berteknologi setingkat di atas F-16 buatan Amerika Serikat. Indonesia akan mengeluarkan dana 20 persen sampai tahun 2020. "Itu bagian proyek yang akan diproduksi mulai tahun 2020. Kalau kita ambil bagian, kita bisa buat di Indonesia," ujar Wayan. Proses kerja sama untuk pengadaan pesawat tempur KFX sudah pada tahap pembahasan MoU dan kekayaan intelektual. Selain Indonesia, beberapa negara juga berminat menanamkan investasi pembangunan KF-X.

Wayan menyatakan, kerja sama pembangunan KF-X memakan waktu 10 tahun, mulai 2010 - 2020. Hingga saat ini, Kemhan belum membicarakan dana yang akan dikeluarkan. "Jadi belum ada deal apapun, cuma dalam bentuk MoU bagaimana kerja sama dilakukan. Keinginan kita, bagaimana Indonesia mampu membuat pesawat itu. Saya kira detilnya masih dalam proses kerja sama pengadaan," ujarnya.

Karena itu, menurut dia, rencana kerja sama pembangunan KF-X masih pada level teknis sehingga belum perlu dibahas di parlemen. "Proses kerja sama belum pada tahap alokasi anggaran," kata Wayan.

Konflik Korea

Sebelumnya, Komisi I DPR meminta Kemhan menimbang kembali rencana kerja sama pembuatan KF-X. Pasalnya, kerja sama itu bisa mempengaruhi hubungan politik bebas aktif Indonesia dengan Korea Utara.

"Secara politik, kerja sama pembuatan pesawat tempur Indonesia dengan Korea Selatan bisa mengganggu hubungan Indonesia dengan Korut. Jadi kerja sama itu sebaiknya ditimbang ulang untuk saat ini," ujar wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin.

Ia mengakui kerja sama pembuatan KF-X Indonesia dan Korea Selatan pada awalnya bersifat teknis sebagai bagian pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Namun, munculnya ketegangan antara Korsel dan Korut, mau tak mau memengaruhi Indonesia, khususnya menyangkut pembuatan pesawat tersebut.

"Dalam rencana kerja sama itu DPR sama sekali tidak diberitahu karena itu menyangkut teknis. Tapi, kondisinya sekarang berbeda karena menyangkut hubungan politik internasional. Indonesia harus berada di posisi netral tanpa embel-embel kerjasama pembangunan pesawat tempur Korsel-Indonesia," ujar dia.

Hasanuddin menambahkan, proyek pembangunan pesawat tempur KF-X generasi 4,5 mulai tahun 2012 dipimpin Korsel, meskipun melalui urunan dana kedua negara. Indonesia menanamkan saham 20 persen.

Anggota Komisi I DPR Nurhayati Ali Assegaf, menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah dan TNI membangun kekuatan pertahanan melalui pembenahan kekuatan tempur.

Sumber: SUARA KARYA

TNI Ingin Latihan Bersama dengan India

Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, pihaknya menginginkan kerja sama bidang latihan dan operasi bersama militer India dapat ditingkatkan di masa mendatang.

"Kami mengharapkan kerja sama antara kedua negara di bidang latihan dan operasi yang selama ini telah terjalin dengan baik khususnya di angkatan laut kedua negara dapat ditingkatkan," katanya, saat menerima Kepala Staf Angkatan Laut India Laksamana Nirmal Kurma Verma di Jakarta, Rabu.

Kepala Dinas Penerangan Umum Mabes TNI Kolonel Minulyo Suprapto menambahkan, angkatan laut kedua negara telah lama melakukan latihan bersama terutama di wilayah batas perairan kedua negara.

"Diharapkan kerja sama latihan bersama dan operasi antara angkatan laut kedua negara dapat ditingatkan menjadi lebih luas lagi di masa mendatang," katanya.

Selama kunjungan empat harinya di Indonesia, Laksamana Verma selain mempererat kerja sama militer kedua negara, juga berkeinginan menjajaki kerja sama industri pertahanan antara kedua pihak.

Selain melakukan kunjungan kehormatan kepada Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Verma juga dijadwalkan mengunjungi Markas Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) dan Akademi Angkatan Laut (AAL) di Surabaya.

Tidak itu saja, Laksamana Verma juga akan melakukan penjajakan ke beberapa Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia dan PT PAL.

Sebelumnya, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI I Wayan Midhio usai pertemuan, mengatakan, industri pertahanan India lebih maju dibandingkan Indonesia terutama dalam industri kimia, elektronika, mekanika, dan perbekalan.

"Bahkan, mereka sudah mampu membuat rudal, kapal selam dan kapal induk. Kita masih menjajaki apa yang bisa dikerjasamakan untuk industri pertahanan kedua negara," katanya.

Kemungkinan kerja sama pertahanan RI-India telah dilakukan sejak beberapa tahun silam yang selanjutnya dikukuhkan melalui ratifikasi nota kesepahaman kerja sama kedua negara bidang pertahanan yang diwujudkan dalam Joint Defence Committee.

Sumber: ANTARA

Wamenhan RI Terima Kunjungan Kasal India

Ist

Jakarta, DMC – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin atas nama Menteri Pertahanan RI, Selasa (11/1) mengadakan menerima kunjungan dan melakukan pembicaraan (cc) dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Admiral Nirmal Verma PVSM beserta rombongan di ruang kerjanya, di kantor Kemhan Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Kasal India menyampaikan kepada Wamenhan bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan kehormatan dalam rangka untuk membangun kerjasama diantara kedua negara di bidang pertahanan dan industri pertahanan. Beberapa program ditawarkan pemerintah India kepada Indonesia diantaranya mengenai program pertukaran pelatihan dan pendidikan secara berkala yang telah dilakukan Angkatan Laut kedua negara.

Selain itu juga Kasal India menyatakan Indonesia khususnya TNI AL banyak terlibat, dan mendukung berbagai kegiatan multilateral seperti keterlibatan TNI AL dalam The Indian Naval Ocean Symposium (INOS) dimana pada kesempatan tersebut TNI AL berkesempatan memberikan seminar dan workshop serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan INOS. Termasuk TNI AL terlibat dalam MILAN yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali di Kep. Andaman yang melibatkan TNI AL dari berbagai negara.

Untuk itu, lanjut Kasal India, pemerintah India memiliki keinginan dan berantusias untuk membangun dan melanjutkan kerjasama antar kedua angkatan laut seperti patroli terkoordinasi (coordinated patrol), submarine trainning dan pertukaran informasi. Selain itu juga atas nama pemerintah India, Kasal India mengucapkan terima kasih karena telah menjadikan India sebagai salah satu negara tujuan pelatihan dan pendidikan khususnya bagi personel TNI AL.

Menanggapi hal tersebut, Wamenhan menyambut baik perkembangan kerjasama yang telah dibangun selama ini antar Angkatan Laut kedua negara sebagai leading sector yang didasarkan atas kesamaan sejarah antara Indonesia dan India serta besarnya peranan India dalam perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan.

Dalam kesempatan tersebut Wamenhan juga menjelaskan mengenai industri pertahanan dimana Indonesia mulai tahun lalu telah menambah alutsista dengan menyediakan berbagai kendaraan untuk kepentingan angkatan bersenjata Indonesia. Wamenhan berharap India dapat metransformasikan teknologi dan IT melalui kerjasama di bidang industri pertahanan.

Sumber: DMC

India & Indonesia Melakukan Kerjasama DaIam Bidang Keamanan

India dan Indonesia akan melakukan kemitraan strategis dalam jangka lima tahun untuk membina kerjasama untuk melawan terorisme dengan perjanjian ekstradisi dan pakta untuk pencegahan perdagangan narkoba. Kerjasama ini akan ditandatangani selama kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Indonesia yang mulai 25 Januari.

India merupakan salah satu negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi tercepat dalam perekonomian dunia dan Indonesia merupakan negara demokrasi sekuler dengan populasi Muslim terbesar di dunia serta menjadi ketua ASEAN,
kedua negara juga berharap untuk memulai pembicaraan untuk menyelesaikan kesepakatan kemitraan ekonomi yang komprehensif, yang diharapkan dapat meningkatkan perdagangan bilateral sebesar $ 12000000000 (Rs.54, 480 rupee) dan saat ini terus menunjukan peningkatan.

Yudhoyono, yang sebelumnya mengunjungi India pada 2005 ketika kedua negara meningkatkan hubungan mereka dengan kemitraan strategis, Dan merupakan tamu utama untuk perayaan 62 tahun Hari Republik India pada tanggal 26 Januari.

Presiden pertama Indonesia, Sukarno juga merupakan tamu kepala negara pada perayaan pertama Hari Republik India pada tanggal 26 Januari 1950.

"Ini merupakan kunjungan penting bagi kami dari sudut pandang sejarah," kata Leonard Hutabarat, sekretaris Kedutaan Indonesia di New Delhi, pada hari Jumat.

"Ada diskusi tentang untuk menyimpulkan delapan sampai 10 perjanjian di berbagai bidang seperti pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan TI.

Akan ada perjanjian ekstradisi dan lain tentang pencegahan perdagangan narkotika" yang diharapkan akan ditandatangani selama kunjungan, kata dia.

Ekstradisi dan pencegahan pakta perdagangan narkoba " akan memberikan dasar untuk kerjasama di masa depan tentang counter-terorisme, mengingat bahwa kejahatan transnasional semakin lama semakin meningkat," kata Hutabarat, mengingat bahwa India dan Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman anti-terorisme pada tahun 2004.

Dari sudut pandang India, "Indonesia negara penting di Asia Tenggara.

Hal ini karena Indonesia merupakan bagian dari ASEAN, yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, tetapi juga demokrasi pluralistik, dan sebuah mosaik kelompok etnis dan agama yang berbeda, yang membuatnya mirip dengan India ", kata seorang pejabat kementerian luar negeri India yang dirahasiakan identitasanya.

India memiliki penduduk Muslim terbesar kedua di dunia dan berperang melawan pemberontakan Islam di Kashmir.

"Indonesia juga merupakan tetangga dekat perbatasalan langsung dengan kepulauan Andaman yang berjarak sekita 80km dari kepulauan Indonesia.

Seperti kita, Indonesia memiliki masalah dengan terorisme, tetapi juga berhasil dalam pemumpasan terorisme," tambah pejabat itu.

Hutabarat Menurut pihak berwenang Indonesia telah menemukan kaitan antara tindak terorisme di wilayah Indonesia dan Afghanistan di masa lalu. Selama pembicaraan dengan para pemimpin India di New Delhi, terorisme akan menjadi salah satu isu penting yang akan dibahas, katanya.

Indonesia juga merupakan anggota Kelompok Dua puluh negara-negara maju dan berkembang yang telah dibentuk setelah krisis ekonomi global tiga tahun lalu.

"Negara ini mencatat pertumbuhan 5,6% pada tahun lalu dan sekarang meningkatkan pertumbuhan mencapai 7% dalam beberapa tahun mendatang," kata Hutabarat.

Mengkonsolidasikan kemitraan strategis yaitu patroli bersama oleh angkatan laut Indonesia dan India tentang bajak laut di Selat Malaka yang sudah berjalan, yang rute utama bagi negara-negara seperti China dan Jepang. India juga telah melakuakan pelatihan pilot pesawat Sukhoi, kata Hutabarat.

Indonesia juga melihat bagaimana Komisi Nasional India pada Hak Asasi Manusia, otoritas manajemen bencana dan kerja Komisi Pemilihan Nasional, yang merupakan suatu kepentingan kerjasama yang lebih erat dalam hal ini untuk memperkuat lembaga-lembaganya, "kata katanya.(Livemint/WDN/MIK)

Indonesia-AS Pimpin Kerja Sama Antiteror ASEAN

Ist

Jakarta, Kompas - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam jumpa pers akhir tahun di Jakarta, Kamis (30/12), mengatakan, Republik Indonesia menjadi ujung tombak dalam kerja sama penanganan terorisme di Asia Tenggara.

”Kita memiliki sejumlah pokok kerja sama di ASEAN plus 8 yang melibatkan Amerika Serikat, Rusia, China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Pokok kerja sama pertahanan tersebut adalah penjaga perdamaian, antiteror, patroli maritim, pengobatan militer, serta tanggap bencana. Penanganan terorisme yang dimaksud adalah dalam arti luas,” kata Purnomo.

Indonesia dinilai sukses dalam menangani terorisme, mulai dari pencegahan hingga deradikalisasi, sehingga menjadi acuan bagi negara ASEAN dan delapan mitranya. Indonesia bersama AS akan memimpin latihan dan kerja sama yang akan digelar di Bali pada tahun 2011.

”Penanganan terorisme bukan melulu persoalan aksi kekerasan yang terjadi. Kita menggandeng instansi terkait di Indonesia dalam kerja sama ini. Yang maju bukanlah atas nama institusi tertentu, melainkan Indonesia,” ujar Purnomo menjawab pertanyaan wartawan soal kewenangan polisi dan sektor pertahanan dalam penanganan terorisme.

Dia mencontohkan, Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama dalam menjalankan program deradikalisasi dan merangkul anggota masyarakat. Kerja sama sejenis dilakukan dengan sejumlah universitas, seperti Universitas Islam Negeri Malang di Jawa Timur.

Banyak langkah penanganan terorisme di Indonesia, seperti kerja sama dengan Australia Federal Police (AFP) yang membuat sekolah antiteror di Semarang, Jawa Tengah, yang dinilai berhasil.

Menyinggung pelatihan tanggap bencana, Purnomo menjelaskan, pada Maret 2011 akan digelar latihan penanganan situasi krisis di Manado, Sulawesi Utara. Latihan lapangan tingkat ASEAN itu akan dimotori oleh Jepang.

Dalam jumpa pers ini, Purnomo juga mengatakan, untuk menyediakan sarana perumahan prajurit, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perumahan Rakyat membangun 33 menara rumah susun pada tahun 2011. Hunian tersebut digunakan para pegawai di lingkungan Kemhan dan setiap angkatan di TNI.

”Saat ini jumlah rumah negara ada 192.000 unit. Rumah negara yang digunakan pegawai aktif Kemhan dan prajurit TNI ada 158.000 unit. Sebanyak 27.500 dihuni purnawirana dan sekitar 6.600 unit dihuni orang lain,” kata Purnomo.

Kebutuhan ideal rumah negara untuk lingkungan Kemhan dan TNI adalah 433.000 unit. Masih ada kekurangan 275.000 unit rumah yang harus disediakan negara.

Sumber: KOMPAS

Purnomo Yusgiantoro: Tahun 2020 Indonesia Produksi Pesawat Tempur F-33

Ist

JAKARTA,RIMANEWS ---– Indonesia menargetkan pada 2020 mampu memproduksi pesawat tempur modern F-33. Pemerintah menggandeng Korea Selatan untuk merealisasikan target tersebut.

“Saat ini, masih dalam tahap research and development. Namun, kami targetkan pada 2020, sudah bisa diproduksi,” ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, saat berkunjung ke kantor redaksi Suara Pembaruan, Jakarta, Selasa (21/12).

Target tersebut merupakan bagian dari program reformasi industri pertahanan. Pemerintah, kata Purnomo, akan terus mematangkan dan menyempurnakan industri pertahanan. Salah satu cara adalah memroduksi sendiri peralatan tempur.

Pesawat tempur modern F-33 diproduksi untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Udara. Dalam tahap awal, pesawat yang akan diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ini, sedang dilakukan penelitian dan pengembangan (litbang). Hasil penelitian dan pengembangan menyebutkan, Indonesia bisa memroduksi pada 2020, atau sepuluh tahun ke depan.

Pesawat tempur modern F-33 merupakan generasi terbaru setelah F-16 dan Sukhoi. “Selama belum F-33, kita menjembataninya dengan F-16 dan Sukhoi,” ujar Menhan. Untuk merealisasikan target tersebut, Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan. Kendati demikian, dalam proses produksi, kata Purnomo, Indonesia tetap memiliki hak paten.

Selain pesawat tempur modern, reformasi industri pertahanan juga direalisasikan melalui produksi alutsista di bidang darat dan laut. Di bidang laut, kata Purnomo, PT PAL sedang menyiapkan kapal selam. Terkait hal itu, beberapa negara, di antaranya Jerman dan Rusia, telah menawarkan lisensi. Menyikapi tawaran tersebut, Indonesia menginginkan proses produksi dilakukan di dalam negeri. “Ini menyangkut penggunaan lokal konten,” ujar Purnomo.

Sedangkan untuk peralatan darat, saat ini sedang dikembangkan industri pembuatan roket. Selain memperkuat alat utama system pertahanan (alutsista) nasional, pengembangan industri pertahanan juga juga berorientasi kepada kemandirian masing-masing industri.

“Dengan demikian, masing-masing industri bisa menghasilkan devisa,” jelas Purnomo.

Pada bagian lain, Menhan menegaskan, alokasi anggaran pembelian alutsista baru masih terbatas. Dari anggaran Rp 45 triliun yang diterima Kementerian Pertahanan, hanya 30%-nya untuk belanja alutsista. Sebanyak 20% untuk pemeliharaan, sedangkan 50%-nya sebagian besar untuk gaji prajurit. “Ada 460 ribu prajurit,” ujar Menhan.

Sementara itu, mengenai pengamanan daerah perbatasan, Kemenhan dan TNI mengklasifikasi menjadi pengamanan perbatasan barat dan timur. Perbatasan barat sebagian besar meliputi kawasan laut dangkal, sedangkan timur laut dalam. “Di barat, karena termasuk lautan dangkal, kami tempatkan kapal-kapal yang tak terlalu besar. Sementara di timur, karena lautnya dalam, ditempatkan kapal-kapal besar,” paparnya.

Salah satu perbatasan kawasan timur yang dikawal kapal besar adalah Ambalat. Di sini, ditempatkan kapal jenis fregat dan beberapa kapal patroli cepat.

Sumber: RIMA

Indonesia & Perancis Melakukan Kerjasama Pertahanan

(Ist)

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia dan Prancis, di Jakarta, Selasa, akan menggelar Forum Konsultasi Bilateral II tingkat pejabat senior.

Menurut keterangan dari Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Senin, forum konsultasi regular tersebut ditujukan untuk mengidentifikasikan upaya bersama guna meningkatkan dan memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Prancis dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

Dalam bidang politik, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama kearah pembentukan sebuah kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis.

Selain itu kedua delegasi juga membahas upaya peningkatan kerja sama dalam bidang pertahanan dan kontra-terorisme.

Sementara itu, untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara, pertemuan tersebut membahas upaya peningkatan dan pengoptimalan kerja sama di bidang perdagangan, investasi serta di bidang energi dan mineral.

Di bidang sosial budaya, kedua negara sepakat untuk terus mengembangkan kerja sama yang telah terjalin selama ini khususnya di sektor pendidikan, pariwisata dan pertukaran kebudayaan.

Selain membahas mengenai hubungan bilateral, kedua delegasi juga bertukar pandangan terkait isu-isu internasional yang berkembang saat ini.

Dalam pertemuan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) tersebut juga akan ditandatangani "Financial Protocol on Strengthening BMKG Climate and Weather Services Capacity" yang berupa pinjaman lunak senilai 30 juta Euro untuk pembiayaan proyek peningkatan kapasitas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Proyek tersebut diharapkan akan dapat membantu BMKG dalam meningkatkan sistem operasional Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di Indonesia sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Meteorologi Dunia (WMO).

Dalam pertemuan tersebut Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Retno L.P Marsudi, sementara itu Delegasi Perancis dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Prancis, Pierre Sellal.

Sumber: ANTARA

Operation Alpa : Kerjasama Militer Israel-Indonesia Terbongkar

Para Pilot TNI AU Pada Waktu Operasi Alpa.

Jakarta - Pemerintah Indonesia sering berdalih tak memiliki hubungan apapun dengan Israel, namun sesungguhnya kerjasama secara rahasia dan diam-diam sudah sering terjadi.
Salah satunya diungkap dalam dialog seorang purnawirawan perwira TNI AU, Marsma (Purn) Djoko F Poerwoko dalam sebuah talk show di Mata Najwa di MetroTV Rabu malam (15/12/), pukul 22:05 WIB. Acara bertema “Rahasia Negara” itu antara lain mengungkap operasi rahasia para perwira AU yang berlatih di Israel.

Poerwoko lulusan AKABRI Angkatan Udara tahun 1973 ini mengakui, militer Indonesia melakukan kerjasama rahasia dengan Israel. Tahun 1980-an ia dan puluhan kawan-kawannya yang juga pilot, menerima tugas dengan sandi “Operasi Alpha”.

Tidak jelas siapa yang merancang operasi tersebut. Namun kata Djoko, mantan Panglima ABRI Jenderal LB. Moerdani, saat itu memberikan pengarahan yang sangat detail. Mereka diberitahu akan mendapat pendidikan di Arizona, Amerika Serikat.

"Yang merancang kami tidak jelas, namun kami langsung dibriefing langsung pak Benny waktu itu. Bagaimana melaksanakan dan bagaimana pelatihan di sana," ujarnya.

Namun ketika sampai di Singapura tujuan berbelok ke Israel dengan terlebih dulu melewati beberapa negara. Para peserta tidak bisa mundur, meski paspor mereka semua ditahan, diambil oleh perwira dari BAIS (Badan Intelejen Strategis) dan diganti dengan Surat Perintah Laksana Paspor.

“Kalau misi ini gagal, negara tidak akan mengakui kewarganegaraan Anda,” demikian kata Djoko menirukan LB. Moerdani ketika di Singapura.

Dari Singapura mereka dibawa menuju German dengan menggunakan Singapore Airlines. Saat itu, para penerbang tempur ini berpakaian sipil dan berlagak layaknya turis. Mereka juga tidak boleh bertegur sapa. Duduknyapun terpisah, namun masih dalam batas jarak pandang.

Sesampai di Jerman mereka digiring oleh Polisi Khusus dan langsung diterbangkan ke Israel. Meski sampai di Tel Aviv, mereka semuanya sesungguhnya masih belum tahu tujuan penerbangan tersebut.

Setiba di di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv, semuanya langsung ditangkap oleh petugas militer Israel. Namun, rupanya, itu hanya sekenario saja. Setelah itu mereka diberikan akomodasi yang baik dan berwisata ke beberapa tempat, termasuk ke Barsheeba.

"Tidak masuk imigrasi, tapi kami lewat pintu lain. Tapi ternyata kami diselamatkan," tambah Poerwoko.

Para pilot Indonesia itu kemudian menyadari, jika sesunguhnya mereka akan dilatih oleh AU-Israel untuk mengemudikan A-4 Skyhawk, yang rencananya akan dibeli pemerintah Indonesia. Mereka di latih selama 4 bulan di Gurun Negev. Setelah selesai mereka diterbangkan ke Amerika kembali.

Pria yang juga menulis buku “Menari di Angkasa, Anak Kampung Menjadi Penerbang Tempur”, juga menjelaskan, usai mendapat latihan dari Israel mereka mendapat kemewahan yang berlimpah dari Pemerintah.

Mereka diterbangkan ke New York. Berlibur ke Buffalo, Dallas, Colorado, Phoenix dan terakhir Arizona. Selama perjalanan itu pula mereka wajib mengirimkan post card dan foto foto yang memperkuat alibi bahwa mereka, seolah-olah, benar-benar dididik di Amerika.

“Yang jelas, kita diminta foto sebanyak-banyaknya di Amerika, dan dikirim ke tanah air, " tambahnya. Tujuannya, tak lain agar menghilangkan jejak dari Israel, “ ujar Djoko di MetroTV. Fakta ini menunjukkan adanya hubungan “tersembunyi” antara pemerintah Indonesia dan Israel.

Operasi Alpha dijalankan begitu rahasia, sampai-sampai badan pesawat Skyhawk ditutupi sedemikian rupa dan diberi label F-5. Pilot yang dilatih di Israel tidak hanya mereka yang berangkat bersama Djoko. Tidak ada dokumen terkait operasi tersebut, kata Djoko, karena semuanya dihancurkan.

Oleh karenanya, ketika menuliskan cerita tentang "Operasi Alpha" dibukunya dia menolak dikatakan membongkar rahasia negara, sebab negara sendiri tidak pernah mengakui hal itu ada dan tidak ada dokumen sebagai buktinya.

Hubungan kerjasama tersembunyi Indonesia-Israel lainnya, boleh jadi tidak lama lagi akan terus terkuak.

Sumber: WARTA NEWS