TNI dan Tentara Brunei Darussalam Makin Erat

INILAH.COM, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, menyambut secara resmi kedatangan Panglima Angkatan Bersenjata Pemerintah Diraja Brunei, Yang Mulia Mejar Jeneral Haji Aminuddin Ihsan Bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (30/8).

Kedatangan Panglima ABDB diawali dengan jajar kehormatan dan dilanjutkan kunjungan ke Ruang Tamu Panglima TNI. Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan terima kasih atas kunjungan Panglima ABDB yang merupakan kehormatan bagi pemerintah RI khususnya TNI.

Ia berharap kerjasama antara kedua Angkatan Bersenjata yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Brunei dan Angkatan Bersenjatanya, atas partisipasi dalam pertemuan Panglima Angkatan Bersenjata se-Asia Pasifik (CHOD) di Bali dan kegiatan Sail Bunaken di Manado. Serta bantuan dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia seperti di Aceh, Sumatera Barat dan Yogyakarta, termasuk kepercayaan pemerintah dan Angkatan Bersenjata Brunei yang telah memilih peralatan senjatanya dari produk Industri Strategis Indonesia.

Sementara itu, Panglima ABDB menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan serta kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Terutama di bidang peningkatan sumber daya manusia Angkatan Bersenjata Brunei melalui pendidikan dan berharap hubungan kerjasama tersebut dapat ditingkatkan di masa mendatang dalam rangka menjalin kerjasama dan persahabatan antar angkatan bersenjata kedua negara.

Dalam kunjungan tersebut, Panglima ABDB didampingi Duta Besar Brunei untuk Indonesia, Athan Brunei Darussalam di Jakarta dan Asisten Intelijen (Pengarah Perisikan). Sedangkan Panglima TNI didampingi Kasau, Kasal, Wakasad, Asintel Panglima TNI, Askomlek Panglima TNI, Kapuspen TNI dan Staf Khusus Panglima TNI.

Selesai kunjungan ke Mabes TNI, Panglima ABDB beserta rombongan menuju ke Kementerian Pertahanan untuk melakukan kunjungan kepada Menteri Pertahanan RI.

Sumber: INILAH

Komisi I DPR RI Setujui RUU Kerjasama Pertahanan RI – Brunei Darussalam

Jakarta, DMC - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui pengesahan Rancangan Undang - Undang (RUU) tentang Memorandum saling pengertian antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Brunei Darussalam tentang kerjasama di bidang pertahanan.

Pengesahan terhadap RUU tersebut disetujui oleh Komisi I DPR RI dalam rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro, Selasa (27/7) di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Kemal Azis Stamboel.

Hadir mendampingi Menhan antara lain Wamenhan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto S.IP, M.A. dan sejumlah pejabat dilingkungan Kemhan dan Mabes TNI. Hadir pula Wamenlu Triyono Wibowo dan pejabat perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Setelah mendengarkan tanggapan dari pemerintah yang disampaikan oleh Menhan, fraksi – fraksi di Komisi I DPR RI menyatakan sepakat disahkannya RUU tentang Memorandum saling pengertian antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Brunei Darussalam tentang kerjasama di bidang pertahanan menjadi Undang - Undang (UU).

Menhan mengatakan, dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral, pada tanggal 10 April 2003 di Jakarta, pemerintah RI yang diwakili Menhan dengan pihak Brunei Darussalam yang diwakili Menteri Pendidikan telah menandatangani Memorandum saling pengertian tentang kerjasama di bidang pertahanan.

Menhan menjelaskan, pokok - pokok pikiran yang terkandung di dalam kerjasama tersebut antara lain, pertama dalam aspek kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu aspek yang sangat fundamental dan penting untuk kelangsungan hidup negara terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri.

Kedua, dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya intensitas interdependensi hubungan antar negara, maka perlu dilakukan kerjasama internasional yang dituangkan dalam suatu perjanjian.

Ketiga, untuk meningkatkan kemampuan di bidang pertahanan maka diperlukan suatu kerjasama bilateral dalam bidang pertahanan yang berdasarkan prinsip – prinsip persamaan diantara kedua negara dan penghormatan penuh atas kedaulatan masing-masing. Keempat, Memorandum ini berdasarkan juga saling pengertian antar sesama negara ASEAN dengan menggunakan semangat ASEAN.

Lebih lanjut Menhan menjelaskan, beberapa bagian penting dalam Memorandum ini adalah penetapan kerangka kerjasama untuk meningkatkan hubungan bilateral diantara bagian pertahanan kedua pemerintah atas dasar saling percaya dan bertujuan perdamaian.

Lingkupnya meliputi kerjasama teknis dukungan produksi dan pelayanan industri pertahanan, pertukaran informasi intelijen, ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan, Sumber Daya Manusia serta kerjasama Angkatan Bersenjata dalam bidang operasi, latihan bersama dan logistik.

Selain itu, akan dibentuk suatu Komite bersama yang melakukan langkah-langkah didalam perencanaan, koordinasi, monitoring, pengawasan terhadap program kegiatan bersama.

Sumber: DMC

Brunei Hibahkan Dua Kapal Patroli

Kapal KBD Waspada Class yang dihibahkan Brunei ke TNI AL

Bandar Seri Begawan, Kompas - Untuk mengeratkan hubungan baik yang sudah terjalin selama ini, dan memahami kebutuhan Indonesia, Brunei menghibahkan dua kapal patroli kepada TNI AL. Brunei juga menyatakan akan mempertimbangkan pembelian produk industri pertahanan Indonesia, seperti pesawat patroli dan senapan serbu.

Hal itu disepakati dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin ke negara tetangga ASEAN di ujung utara Borneo ini, 24-25 Mei. Sjafrie menandatangani kesepakatan di atas bersama mitranya, Wakil Menteri Pertahanan Brunei Pehin Mohammad Yasmin Umar, di ibu kota Bandar Seri Begawan.

Dua kapal patroli yang dihibahkan Brunei merupakan Kelas Waspada, yakni KDB (Kapal Diraja Brunei) Waspada dan KDB Pejuang. Kapal yang dibuat oleh galangan Vosper Thornycroft Singapura tahun 1978-1979 ini dikategorikan sebagai kapal patroli berpeluru kendali. Memiliki bobot 210 ton, KDB Waspada memiliki dua tabung peluncur rudal antikapal Exocet MM-38, meriam antipesawat 30 mm buatan Oerlikon, dan dua senapan mesin kaliber 7,62 mm yang dimutakhirkan pada 1990-an.

”Kita sekarang perlu mempersiapkan kapan dan bagaimana kedua kapal patroli tersebut dapat dialihkan ke Indonesia,” ungkap Sjafrie ketika membahas cara memindahkan kedua kapal yang masing-masing membutuhkan sekitar 40 awak itu bersama dengan perwira TNI AL yang menyertai lawatannya.

Mengomentari hibah Brunei, Wamenhan RI menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan wujud ketulusan Brunei dalam menjalin persahabatan dengan RI. Brunei bahkan menyatakan akan mempertimbangkan serius penambahan pesawat patroli CN-235.

Sumber: KOMPAS

Indonesia dan Brunei Darussalam Ingin Tingkatkan Kerjasama Pertahanan

Jakarta, DMC - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menerima kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Brunei Darussalam Pehin Datou Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Paduka Hj. Mohammad Yasmin Bin Hj. Umar, Senin Pagi (22/3) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta. Maksud kunjungannya dalam rangka mempererat dan meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara khususnya menjajaki kerjasama di bidang industri pertahanan.

Selain melakukan kunjungan ke Menhan RI, Wamenhan Brunei Darussalam juga berencana melakukan kunjungan kedua perusahaan industri pertahanan Indonesia yaitu PT Dirgantara Indonesia dan PT. Pindad di Bandung. Di PT. DI, Wamenhan Brunei Darussalam akan meninjau pesawat milik Brunei Darussalam yang saat ini sedang dalam perawatan. Sedangkan di PT. Pindad, Wamenhan Brunei Darussalam akan melihat Panser APC produksi PT. Pindad.

Wamenhan Brunei Darussalam dalam kunjungan kepada Menhan RI menyampaikan, bahwa rencana kunjungannya ke Industri Pertahanan Indonesia adalah dalam rangka menjajaki dan mendalami lebih lanjut kemungkinan kerjasama Industri pertahanan kedua negara sekaligus mendukung pengaktifan kerjasama industri pertahanan di kawasan ASEAN.

Menanggapai hal tersebut, Menhan RI atas nama pemerintah Indonesia menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian pemerintah Brunei Darussalam terkait kerjasama industri pertahanan. Hal tersebut menurutnya, akan semakin mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.

Menhan RI lebih lanjut berharap, ada dukungan yang kuat dari Brunei Darussalam sebagai salah satu negara sahabat agar industri pertahanan ini dapat dikembangkan secara bersama-sama.

Terkait perjanjian kerja sama pertahanan kedua Negara atau Defence Coperation Agreement (DCA), Menhan RI menyampaikan bahwa untuk DCA antara Indonesia-Brunei Darussalam saat ini masih dalam proses ratifikasi di parlemen, dan diharapkan dalam waktu dekat akan segera diratifikasi.

Menurut Menhan, DCA antara kedua negara sangat penting dalam rangka memperkokoh hubungan kerja sama pertahanan, baik kerja sama di bidang latihan kedua angkatan bersenjata, tukar menukar perwira, kerjasama industri pertahanan, pendidikan maupun kerjasama di bidang lain.

Dalam kunjungannya ke Menhan RI tersebut, Wamenhan Brunei Darussalam didampingi Dubes Kerajaan Brunei Darussalam Untuk Indonesia, Dato Paduka Mahmud, Setiausaha Tetap I Kementerian Pertahanan Brunei Darussalam, Dato Paduka Hj. Mustappa Bin Hj. Sirat, dan Atase Pertahanan Brunei Darussalam, Kol. Pangiran Hafiz. Sementara itu, Menhan RI didampingi oleh Wamenhan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Dirjen Strahan Mayjen TNI, Syarifudin Tippe, S.IP, M. Si, Karo Humas Brigjen TNI I Wayan Midhio, M.Phil dan Karo TU Kemhan Laksma TNI Agus Purwoto.

Usai diterima Menhan RI, Wamenhan Brunei Darussalam juga diterima secara khusus oleh Wamenhan RI di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut dibahas lebih detail tentang mekanisme kerjasama industri pertahanan kedua negara dan kerjasama teknis lainnya seperti kerjasama di bidang pendidikan dan kerjasama lainnya di bidang pertahanan.

Sumber: DMC