Kemandirian Teknologi Militer Indonesia

Industri Pertahanan Indonesia.(Foto: Ardava)

Indonesia mempunyai letak geografis sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra. Selat Malaka, Sunda, dan Lombok adalah beberapa dari selat yang sangat strategis di dunia.

Lihat saja Selat Malaka yang dilewati sekitar 1/5 sampai 1/4 dari perdagangan laut dunia dan 1/2 dari minyak dunia yang diangkut oleh kapal tanker raksasa (Rahakundini, 2011). Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai lebih dari 17.000 pulau, mempunyai luas lautan sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Indonesia mempunyai sumber daya alam (SDA) melimpah baik di daratan maupun di lautan yang terdiri dari mineral barang tambang, energi dan hasil laut.

Sumber daya ini berpotensi memunculkan konflik dengan negara tetangga di pulau terluar dan daerah perbatasan. Namun,kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut dengan jarak berjauhan membuat Indonesia menghadapi ancaman yang berbeda. Indonesia memerlukan angkatan bersenjata yang kuat dengan didukung peralatan militer yang tangguh sehingga mampu menjaga teritorial negara kesatuan Republik Indonesia.

Kemampuan persenjataan Indonesia tidak sebanding dengan luasnya wilayah kepulauan, jika dibandingkan dengan negara tetangga. Sebagai contoh jumlah pesawat jet tempur modern berdasarkan data dari Center for Strategic and International Studies (Cordesman & Kleiber, 2006), Indonesia mempunyai Sukhoi Su-30 (2 buah), Su-27 (2 buah) dan F-16 (10 buah), Malaysia mempunyai MIG-29 (16 buah),Singapura mempunyai F-16 (44 buah) dan E-2C (4 buah), sedangkan Thailand mempunyai F- 16 (50 buah). Indonesia menghadapi buah simalakama di sektor ini.

Peralatan militer yang kuat memerlukan anggaran yang besar. Dengan banyaknya agenda pembangunan dan prioritas agenda pembangunan sektor yang lain, pemerintah mengalokasikan anggaran militer yang terbatas. Realisasi anggaran Kementrian Pertahanan (Kemhan) tahun 2010 hanya Rp42,9 triliun, sedangkan untuk tahun 2011, anggaran pertahanan naik 10,72% menjadi Rp47,5 triliun atau 3,86% dari APBN tahun 2011 (SINDO, 31/ 12/2010).Sementara untuk anggaran modernisasi dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) direncanakan sebesar Rp150 triliun sampai tahun 2014.

Industri Militer

Indonesia mempunyai pengalaman pahit ketika Amerika Serikat (AS) mengembargo peralatan senjata dan kerja sama militer dengan Indonesia dari tahun 1999 s/d 2005. Dengan embargo tersebut, akhirnya Indonesia membuka kembali hubungan baik dengan Rusia untuk meningkatkan kemampuan persenjataan dengan membeli jet tempur Sukhoi sebagai pengganti F-16. Pengalaman pahit lainnya menimpa Indonesia dengan lepasnya Sipadan dan Ligitan pada 17 Desember 2002 ke Malaysia yang ada hubungannya dengan sumber daya mineral.

Padahal sebelumnya kedua negara menyepakati untuk status quo.Konflik perbatasan dengan Malaysia dan negara tetangga lainnya berpotensi sering terjadi seiring dengan ditemukannya sumber mineral dan energi yang sangat berharga di masa datang Belajar dari pengalaman pahit dan untuk mengoptimalkan anggaran alutsista, dibutuhkan kemandirian teknologi militer di mana sebagian alutsista yang sebelumnya direncanakan diimpor mulai untuk dapat diproduksi di dalam negeri.

Industri militer memerlukan fasilitas peralatan industri berat (heavy industry).Fasilitas yang telah dimiliki oleh PAL,PTDI (IPTN),dan Pindad jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN. Kemandirian teknologi militer akan meningkatkan kemandirian teknologi lainnya.China dapat kita jadikan contoh.Negara ini mempunyai tujuan jangka panjang untuk mandiri dalam memproduksi peralatan militer dan tidak tergantung dari negara lain untuk memodernisasi persenjataan.

Setelah 20 tahun berusaha, China menjadi negara ketiga terbesar dunia sebagai produsen kapal sipil-komersial (RAND,2005). Porter dan Forester (2001) menyimpulkan bahwa penguasaan teknologi China dimulai dengan kemandirian pengembangan teknologi pertanian dan teknologi peralatan militer dan persenjataan. Sejarah mencatat bahwa peralatan militer perang dunia kedua dibuat oleh perusahaan yang kita kenal sekarang ini seperti Boeing, General Motor,Fiat,Ansaldo,Renault, Daimler,Volkswagen, Krupp, Hitachi, Hino, Mitsubishi Heavy Industries dan lainnya.

Fakta lainnya bahwa perang dunia kedua berakhir setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom pada tahun 1945. Nagasaki dipilih sebagai target untuk dibom karena terdapat dua pusat industri perang yang sangat besar yang dipunyai Mitsubishi Heavy Industries (Laromkarnvapen, 2008). Penguasaan teknologi militer tidaklah mudah, karena harus mempunyai kemampuan desain engineering yang memerlukan pengalaman panjang dan akumulasi know how.

Cara yang paling singkat adalah dengan melakukan reverse engineeringsebagaimana dilakukan Korea,Taiwan,Jepang pada awal perkembangannya dan diikuti oleh China yang lebih agresif. China dalam membangun persenjataannya dengan membuat sendiri, membelidarinegaralain,mengimpor beberapa senjata modern kemudian melakukan reverse engineering dan memproduksinya (Yung, 2003).

Proses reverse engineering yang dilakukan adalah dengan mengimpor beberapa persenjataan modern, kemudian mempelajari cara kerjanya, membuat desain dan spesifikasi untuk prototipe model, membuat fisik model, training teknisi, tes dan evaluasi prototipe,setelah itu melakukan produksi.

Kita Jelas Mampu

Potensi untuk meniru hal yang dilakukan China sangat besar.Banyak fasilitas industri berat yang dimiliki swasta seperti Texmaco, Tjokro, Bukaka dan beberapa fabrikator besar lain.Adapun kelompok industri BUMN yang mempunyai kemampuan untuk mendukung produksi peralatan militer adalah PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Len Industri, Dahana, Pindad, Barata, dan Krakatau Steel.

Perusahaan-perusahaan tersebut di era Menristek BJ Habibie termasuk dalam industri strategis. Industri pertahanan yang utama (alutsista) adalah: pesawat terbang, perkapalan, misil, IT dan elektronika pertahanan. BUMN dalam kelompok industri strategis. Dengan melakukan reverse engineering, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menguasai rancang bangun industri pertahanan, karena industri strategis tersebut sebelumnya sudah mempunyai banyak pengalaman. Pertama, industri pesawat militer.

PT DI yang sebelumnya bernama IPTN telah memiliki pengalaman untuk membuat pesawat militer CN-235,NC-212 ,helikopter, komponen Airbus, Boeing,Fokker, F-16, membuat persenjataan roket dan torpedo.Sempat membuat prototipe pesawat komersial N250 dengan mesin turbopropdan merencanakan pembuatan pesawat jet N- 2130. Sayang keduanya berhenti pengembangannya ketika krisis moneter 1997.

Pada 2010 Indonesia membuka kerja sama kembali dengan Korea Selatan yang sebelumnya tertunda, berkaitan dengan rencana produksi bersama, riset hingga terbentuknya prototipe pesawat tempur KF-X.Pesawat single seatbermesin ganda ini adalah jenis pesawat siluman (stealth) yang kemampuannya di atas pesawat Dassault Rafale atau Eurofighter Typhoon dan pesawat F-16 Block 60.

Apabila PT DI diberi kesempatan lebih besar, bisa jadi banyak ilmuwan terbaik PT DI yang sebelumnya berpindah kerja ke Amerika Serikat, Inggris,Jerman,dan Singapura akan kembali ke Indonesia. Kedua, industri perkapalan. Indonesia memiliki PT PAL yang pada saat ini telah menguasai teknologi produksi untuk kapal bulker sampai dengan 50.000 DWT, kapal kontainer sampai dengan 1.600 TEUS, kapal tanker sampai dengan 30,000 DWT, kapal penumpang, kapal Chemical Tanker sampai dengan 30,000 DWT,kapal LPG carrier sampai dengan 5.500 DWT, kapal landing platform, kapal patroli cepat, tugboat, kapal ikan dan kapal ferry serta penumpang.

PT PAL juga telah mengembangkan desain untuk kapal corvette termasuk desain kapal pemburu ranjau. PT PAL seharusnya sudah mampu untuk melakukan reverse engineering kapal corvette dan frigate dari kapal eks Jerman timur yang dimiliki TNI AL. Ketiga, industri roket/misil. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) pada Juli 2009 telah berhasil meluncurkan roket dengan nama RX-420 (roket eksperimen diameter 420 mm) di Pameungpeuk Jawa Barat.

Roket yang akan digunakan untuk pengorbit satelit itu mampu menghasilkan daya 100 ton detik dengan membawa muatan 300 kg,mampu menjangkau radius 100 kilometer dengan kecepatan 4,4 mach atau sekitar 344 meter per detik. Pembuatan tahapan lanjut pengembangan roket dan pengembangan misil dapat melibatkan PT PAL, PTDI, Barata, Pindad, yang mempunyai peralatan industri berat, Dahana yang dapat membuat material high density energydan bahan peledak sebagai warheadmisil,dan LEN untuk teknologi kontrol misil dan torpedo.

Keempat, industri IT & elektronika pertahanan. LEN telah mampu membuat peralatan elektronika pertahanan. LEN telah berhasil mengembangkan peralatan tactical communication yang mempunyai matriks hopping yang dirancang khusus untuk mengurangi risiko penyadapan oleh pihak lain.Selain itu,telah mampu membuat peralatan surveillance dan combat management system yang canggih. Dari pengalaman tersebut seharusnya LEN mampu untuk mengembangkan kontrol misil jarak jauh,kontrol misil anti kapal dan kontrol misil surface to underwater torpedo.

LEN juga seharusnya mampu membuat sistem manajemen logistik peralatan tempur berbasis IT yang canggih. Kemampuan industri strategis apabila dipadukan akan mempunyai kapasitas setara dengan industri berat yang dimiliki Jepang, Korea dan China.Walaupun untuk mengintegrasikannya memerlukan project manageryang memahami kemampuan dari masing-masing industri tersebut.Kemandirian teknologi militer,dengan menggunakan kemampuan dan fasilitas dalam negeri akan menghemat devisa, meningkatkan multiplier effect ekonomi, meningkatkan kemampuan dalam negeri dan meningkatkan keahlian sumber daya manusia.

Sumber: SINDO

TNI AL Repowering 6 Kapal Perang

KRI Karel Sasuit Tubun

suarasurabaya.net| Sebanyak 6 kapal perang TNI AL akan di-repowering untuk kurangi beban biaya. Ke-6 kapal itu, diantaranya, kapal tempur buatan Belanda.

Satu diantara kapal yang sudah selesai di-repowering yakni KRI Karel Sasuit Tubun. Sementara KRI Oswot Siahaan dalam proses repowering. Repowering ini dalam upaya memperbarui kapal-kapal TNI AL yang sudah tua dan dianggap tidak layak dipakai beroperasi.

Laksamana AGUS SUHARTONO Panglima TNI AL seperti dilaporkan RANGGA reporter Suara Surabaya, Jumat (28/01), mengatakan repowering dilakukan pada kapal yang badannya bagus tapi daya dorongnya sudah buruk.

Ini disampaikan Laksamana AGUS SUHARTONO di sela sertijab jabatan komandan Jenderal Akademi TNI dari Letjen NONO SAMPURNO kepada Marsekal Pertama S ANDREAS di AAL Surabaya.

Kata Panglima TNI, prioritas repowering adalah kapal-kapal dari Belanda dan Jerman Barat. Untuk kapal-kapal yang dibeli dari Amerika pada tahun70-an akhir tidak digunakan lagi. Panglima TNI mengistilahkan dengan sebutan akan dilepas.

Repowering kapal dilakukan secara bertahap sejak akhir tahun lalu. Dengan repowering, penggunaan BBM pada kapal bisa dihemat. Panglima menambahkan biasanya 1 kapal bisa menghabiskan 50 ton solar, dengan pembaharuan hanya menggunakan 18-20 ton solar.

Repowering kapal ini melibatkan industri perkapalan dalam negeri seperti PT PAL, PT Pindad dan Industri Angkatan Laut. Industri dalam, dinilai Panglima, sudah baik. Selain kapal, sistem kendali persenjataan seperti rudal juga di-repowering. Khusus untuk rudal masih melakukan kerjasama dengan China dan Rusia.

Sumber: SUARA SURABAYA

Ekspor Alat Militer Ilegal, Warga China Dihukum 97 Bulan Penjara

BOSTON--MICOM: Seorang warga China telah dijatuhi hukuman 97 bulan penjara, Rabu (26/1), setelah diyakini tahun lalu telah mengekspor secara tidak sah perlengkapan militer ke China selama beberapa tahun.

Beberapa pejabat Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) di Boston mengatakan bahwa Zhen Zhou Wu, 46, telah melakukan perjalanan ke AS dengan visa bisnis yang digunakan
berdasar tahunan dan telah mengekspor ke China serangkaian barang.

Barang-barang tersebut mencakup komponen elektronik militer dan elektronik sensitif yang digunakan dalam radar bertahap militer, perang elektronik, dan sistem rudal. Beberapa pabrik militer dan lembaga riset militer China termasuk di antara yang menerima peralatan yang terdakwa ekspor.

Hukuman itu adalah yang kedua dalam sepekan dalam kasus keamanan yang melibatkan China, hanya beberapa hari setelah Presiden China Hu Jintao merampungkan kunjungannya di AS. Wu melakukan ekspor tidak sah ke China sebanyak 14 kali antara 2004 dan 2007 dan mengajukan dokumen pelayaran palsu pada Depatemen Perdagangan AS dari 2005 hingga 2007.

Wu memiliki dan mengontrol sebuah perusahaan, Chitron Electronics Inc. di Walthan, Massachusetts, AS, dan menggunakan perusahaan itu untuk mendapatkan peralatan yang terlarang dari para pemasok AS dan mengekspor barang itu ke China melalui Hong Kong.

Peralatan yang diekspor itu digunakan dalam perang elektronik, radar militer, pengendalian kebakaran, peralatan panduan dan kontrol militer, sistem rudal, dan komunikasi satelit. "Terdakwa dan perusahaan itu telah melanggar undang-undang ekspor AS dan mengkompromikan keamanan nasional kami selama lebih dari satu dasawarsa," kata penuntut AS Carmen Ortiz.

Pada Jumat, seorang pria Michigan telah dijatuhi hukuman empat tahun penjara karena berusaha untuk mendapatkan pekerjaan pada badan intelijen AS CIA agar supaya ia dapat menjadi mata-mata untuk China.

Sumber: MEDIA INDONESIA

AS Hibahkan 24 Pesawat F-16, DPR Khawatir Intervensi

F-16 Block 52

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-DPR khawatir dengan rencana TNI yang akan menerima hibah 24 pesawat tempur F16 dari Amerika Serikat. Hibah itu dikhawatirkan bisa menambah ketergantungan Indonesia kepada AS.

DPR juga tidak ingin hibah F16 ini mengganggu rencana pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF) dari dalam negeri.

"Saya berharap Hibah tak mengganggu MEF. Jangan sampai justru menjadi beban. Bisa menjadi beban fiskal keuangan dalam negeri," kata anggota Komisi I DPR Mohammad Syahfan B Sampurno dalam Rapat Kerja dengan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan di gedung DPR, Kamis (27/1).

"Jangan sampai dengan iming-iming hibah 24 F16 dengan kualifikasi standar dan tak diimbangi kemampuan malam hari, retrofit-nya (penambahan teknologi baru) juga mahal 1 juta AS per unit. Berarti 24 juta AS sebanyak 24 unit," katanya.

Rencana penerimaan hibah F16 ini terungkap dalam Rapat Kerja dengan Komisi I. Menurut Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal (TNI) Imam Sufaat, rencana penerimaan hibah F16 termasuk dalam pesawat yang dikonservir karena pengurangan anggaran," kata Imam menjelaskan.

Menurut Imam, F16 yang akan dihibahkan ini memiliki masa pakai masih lama. "Pesawat ini masih bisa terbang waktu dibawa ke Arizona. Jam terbangnya masih sekitar 4 ribu sampai 5 ribu jam terbang. Masih sekitar 20 sampai 25 tahun bisa digunakan," kata Imam.

Menurut Imam, hibah ini gratis. "Untuk upgrade satu pesawat 10 juta dollar, harga barunya 60 juta dollar. Operasionalnya sudah terbukti di Timur Tengah. Keunggulannya teruji. Maintenance lebih gampang daripada Sukhoi. Kita juga sudah biasa merawat F16," katanya.

Imam menambahkan, anggaran untuk membeli 6 pesawat F16 jenis Block 52 akan lebih menguntungkan dengan mengambil hibah 24 pesawat F16 Block 15 dan 25. "Kita memerlukan pesawat ini karena kesiapan pesawat yang ada sangat minim. Seluruh wilayah nusantara memang kesulitan," katanya.

Menurut Imam, kesiapan TNI AU saat ini di bawah 30 pesawat tempur per harinya. "Perhitungan kami 180 pesawat tempur per hari atau 12 skuadron," ujar Imam. Pengalaman Perang Trikora, kata Imam, Indonesia bisa menggetarkan musuh karena kekuatan laut dan udara kuat, beda ketika Perang Timor Timur.

Sumber: REPUBLIKA

DPR MINTA PEMERINTAH KEMBANGKAN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL

Industri Pertahanan Indonesia.

Jakarta, 27/1/2011 (Kominfo-Newsroom) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah memprioritaskan pengembangan industri pertahanan nasional dan memodernisasi teknologi yang digunakan agar tidak ketinggalan dengan negara lain.

“Pengadaan dan modernisasi alutsista harus dilakukan seiring dengan alih teknologi. Tapi, dari kunjungan kerja spesifik kami ke Bandung, ke PT DI, mereka mengeluh belum dapat order atau alih teknologi,” kata angggota Komisi I DPR Tantowo Yahya saat rapat kerja dengan Komisi I di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (27/1).

Menurut Tantowi, daripada negara memeli persenjataan dari luar negeri dengan harga mahal, lebih baik meningkatkan industri dalam negeri. Ini akan menhemat anggaran.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan apabila alutsista dibuat di domestik, maka pihaknya akan meminta dibuat di domestik dengan kelebihan dan kekurangannya. “Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka kami lakukan joint cooperation. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka kami akan lakukan transfer teknologi. Intinya adalah meningkatkan local content-nya,” ungkapnya.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengungkapkan saat ini cadangan devisa adalah Rp107 triliun, padahal sebelumnya Rp40 trilun. Meningkat pesat dari hasil penjualan minyak.

Menurutnya, sayang kalau tidak digunakan, karena itu seperti menaruh uang di balik bantal. “Kalau ini digunakan untuk alokasi peningkatan program modernisasi alutsista, itu akan bagus sekali,” jelasnya.

Sumber: KOMINFO

KSAU: Hibah F-16 Tunggu Jawaban AS

F-16 TNI AU.

Yogyakarta (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan, kepastian hibah pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat untuk Indonesia masih menunggu jawaban dari pemerintah negara adidaya itu.

"Kami berharap segera ada jawaban mengenai hal itu," katanya di sela rapat pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) di Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, Senin.

Ia mengatakan, pihaknya telah mengajukan permintaan kepada AS terkait dengan hibah 24 pesawat tempur F-16 pada 2009, tetapi hingga kini belum ada jawaban dari si pemberi hibah.

"Belum adanya jawaban dari AS, kemungkinan karena banyak negara yang juga mengajukan permintaan hibah pesawat tempur F-16. Mereka juga ingin mendapatkan hibah pesawat tersebut," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, pihaknya melakukan pendekatan khusus kepada pihak yang berwenang di AS agar permintaan Indonesia mengenai hibah pesawat tempur F-16 disetujui dan direalisasikan secepatnya.

Ia mengatakan, TNI AU juga akan membeli pengganti pesawat OV-10 Bronco, helikopter, dan pesawat F-5, karena ada dana tambahan percepatan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebesar Rp4 triliun.

"Dana tambahan tersebut, selain digunakan untuk pengadaan alutsista juga dipakai untuk perawatan dan pembelian suku cadang alutsista. Hal itu sesuai dengan program perencanaan strategis pembangunan TNI AU 2010-2014," paparnya.

Sumber: ANTARA

TNI AU Museumkan Pesawat OV-10 Bronco

Pesawat OV-10 Bronco di museum Dirgantara Mandala.

YOGYAKARTA - TNI Angkatan Udara mengistirahatkan untuk selamanya, pesawat tempur latih buatan Amerika Serikat, OV-10 Bronco.

Pesawat berjuluk Kuda Liar ini, diserahkan langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat kepada Kepala Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala Letkol TNI Sudarno, di Yogyakarta, Selasa (25/1).

Masuknya OV-10 Bronco menambah koleksi museum Dirgantara Mandala. "Museum Dirgantara Mandala merupakan museum kebanggaan TNI AU yang punya koleksi lengkap sebagai wahana pembinaan minat dirgantara," ujarnya.

Untuk itu, tutur KSAU, Museum Dirgantara perlu kepedulian semua pihak. "Bentuk kepedulian tersebut salah satunya adalah dengan penambahan koleksi, yaitu pesawat OV-10 Bronco," ujar KSAU.

Koordinator Staf Ahli KSAU Marsekal Muda TNI Pandji Utama menyebutkan, OV-10 Bronco buatan AS tiba di Indonesia pada tahun 1976. Pesawat ini banyak melaksanakan operasi di Tanah Air.

Sumber: SUARA KARYA

Kredit Ekspor Alutsista Rentan Dimanipulasi

JAKARTA(SINDO) – Komisi I DPR menilai,fasilitaskrediteksporuntuk pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) paling rentan dimanipulasi, khususnya rentan tindak pidana penggelembungan harga.


Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan,fasilitas kredit ekspor ini merupakan pos yang paling rentan di-mark upmeski di pospos lain tidak tertutup kemungkinan terjadi juga. Sebab, pos ini berkaitan dengan pihak asing.Karena itu,tegas Mahfudz,DPR akan mendorong pemerintah mulai 2011 untuk mengurangi penggunaan fasilitas pembiayaan kredit ekspor untuk pengadaan alutsista. Anggaran untuk modernisasi dan pemeliharaan alutsista yang direncanakan sebesar Rp150 triliun hingga tahun 2014,ujarnya,sebaiknya digunakan untuk mengembangkan industri pertahanan nasional melalui penggunaan produk dalam negeri.

“Kurangi fasilitas kredit ekspor sekaligus untuk berdayakan industri dalam negeri,” tegas Mahfudz di Jakarta kemarin. Mahfudz menyatakan,DPR melalui Panitia Kerja Alutsista Komisi I akan memantau semua pembelian alutsista,mulai dari proses tender hingga pembelian.Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak akan terjadi praktik penggelembungan anggaran pertahanan.“Sekarang sudah tahap tender, kami akan monitor agar sesuai perencanaan, dan dari sisi anggaran kami juga akan kontrol,”tandasnya. Menanggapi hal ini,Kepala Pusat Informasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI I Wayan Midhio menyatakan,penekanan presiden terkait penghentian penggelembungan biaya pengadaan bukan berarti karena masih ada penyimpangan- penyimpangan dalam pengadaan alutsista maupun non-alutsista.

Namun,merupakan penekanan dan tuntutan agar anggaran yang sudah ditingkatkan oleh pemerintah dapat dioptimalkan dan dipastikan penggunaannya tepat sasaran. “Pihak Kemhan dan TNI telah berupaya mencegah penyimpangan penggunaan anggaran dengan menerapkan fungsi kontrol dan pengawasan yang dimulai sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan hasil serta pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku,”tegasnya. Kemhan dan TNI,jelasnya,juga telah melakukan pembenahan dalam pengadaan alutsista dengan membentuk Dealing Center Management (DCM), yaitu tim bersama dalam kementerian untuk membahas dan memutuskan pengadaan alutsista.

Belum lama ini,pada awal 2011,Kemhan dan TNI juga telah membentuk lembaga yang mengawasi proses pengadaan barang dan jasa. Pengawas ini bernama Tim Konsultasi Pencegahan Penyalahgunaan Pengadaan Barang dan Jasa (KP3B). “Tim tersebut dianggotai Inspektorat Jenderal di Kemhan,TNI AD,TNI AL,TNI AU, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan memiliki koneksi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi,”ujarnya. Tiga angkatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga mengklaim tidak ditemukan adanya indikasi penggelembungan biaya dalam pengadaan alutsista.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan, proses pengadaan alutsista TNI AU selama ini diadakan sesuai prosedur. Setiap pengadaan, lanjutnya, dilakukan melalui proses tender terbuka dan melalui Tim Evaluasi Pengadaan di Kementerian Pertahanan.“ Kami selalu laksanakan sesuai prosedur,” tegasnya saat dihubungi harian SINDO kemarin. Senada diungkapkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno.Dia menegaskan, pihaknya belum menemukan adanya penggelembungan biaya untuk pengadaan alutsista dan non-alutsista di institusi TNI AL.

Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Jumat (21/1), kata Soeparno, merupakan peringatan agar tidak terjadi penyelewengan.

Sumber: SINDO

Update : Cegah Mark Up, Kemhan Tingkatkan Pengawasan

Ist


JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) segera menindaklanjuti permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menghentikan praktik-praktik penggelembungan biaya (mark up) dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

Kepala Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI I Wayan Medhio menilai, penekanan Presiden tersebut bukan berarti masih ada penyimpangan-penyimpangan dalam pengadaan Alutsista maupun non-Alutsista. Namun hal itu merupakan penekanan dan tuntutan agar anggaran yang sudah ditingkatkan oleh pemerintah dapat dioptimalkan dan dipastikan penggunaannya tepat sasaran.

"Pihak Kemhan dan TNI sendiri telah berupaya mencegah penyimpangan penggunaan anggaran dengan menerapkan fungsi kontrol dan pengawasan yang dimulai sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan hasil serta pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku," kata Wayan di Jakarta, Rabu (26/1/2011).

Wayan mengatakan, untuk menekan praktek mark up, Kemhan dan TNI telah melakukan pembenahan dalam pengadaan Alutsista dengan membentuk Dealing Center Management (DCM) yaitu tim bersama dalam kementerian untuk membahas dan memutuskan pengadaan Alutsista.

Menurutnya, pada awal 2011 ini, Kemhan dan TNI juga telah membentuk lembaga yang mengawasi proses pengadaan barang dan jasa. Pengawas ini bernama Tim Konsultasi Pencegahan Penyalahgunaan Pengadaan Barang dan Jasa (KP3B).

Tim tersebut beranggotakan Inspektorat Jenderal di Kemhan, TNI AD, TNI AL, TNI AU, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan memiliki koneksi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sumber: OKEZONE

TNI Siapkan Tender Pengadaan Kapal Selam

BANDUNG--MICOM: TNI Angkatan Laut tengah menyiapkan tender pengadaan dua kapal selam. Tender ditargetkan Ditargetkan tahun ini proyek tersebut bisa mulai dilaksakan dan selesai tahun 2014.

"Semua persyaratan administratif masih disiapkan sebelum jadwal tender diumumkan. Semoga bisa tahun ini," ungkap Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/1).

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam proses tender tersebut semua perusahaan di berbagai negara berhak ikut. Hingga saat ini, ada perusahaan dari Korea, Prancis, Amerika, dan Jerman yang menyatakan berminat.

Meski demikian, Agus mewajibkan pemenang tender dari perusahaan asing untuk bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri seperti PT PAL dan Bahari. Bentuknya bisa berupa join production atau transfer teknologi, tergantung tingkat kesulitan.

"Teknisi pembuatan kapal harus gabungan antara orang dalam negeri dan asing. Ini sangat penting agar kualitas teknologi dan sumber daya manusia kita di masa depan meningkat," paparnya.

Tender pengadaan dua kapal selam sebenarnya hendak dilaksanakan tahun lalu. Namun karena pemerintah belum memiliki anggaran, rencana tersebut ditunda.

Pengadaan dua kapal selam TNI AL diperkirakan menghabiskan biaya mencapai US$700 juta. Sumber pendanaan diperoleh dari utang luar negeri dengan fasilitas kredit ekspor.

Sumber: MEDIA INDONESIA

TNI AL Akan Uji Persenjataan Strategisnya

Rudal Yakhont Dipasang di KRI Oswald Siahaan-354.


Metrotvnews.com, Jakarta: TNI Angkatan Laut akan menguji sejumlah persenjataan strategisnya. Seperti peluru kendali untuk memastikan kesiapan alat utama sistem persenjataan dan personel matra laut dalam mengantisipasi berbagai ancaman sesuai perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.

"Uji persenjataan itu dimaksudkan untuk meningkatkan manajemen pemeliharaan, perawatan, perbaikan yang efektif guna mencapai kesiapsiagaan yang optimal," kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno di sela-sela rapat Pimpinan TNI Angkatan Laut (KSAL) 2011 di Jakarta, Selasa (25/1).

Ia menambahkan, salah satu persenjataan strategis yang akan diuji adalah peluru kendali Yakhont buatan Rusia. Beberapa kehandalan Yakhont yang tidak dimiliki rudal antipermukaan TNI-AL sebelumnya adalah Yakhont mempunyai kecepatan maksimum hingga 2,5 Mach. Ditambah lagi Yakhont punya jangkauan tembak sangat jauh, tak tanggung-tanggung 300 kilometer.

"Dua kemampuan tadi yang hingga kini belum dimiliki jajaran rudal antikapal TNI-AL. Yakhont dapat ditembakan dari Surabaya ke sasaran di Yogyakarta," ungkap Kasal.

Seperti diketahui TNI-AL mempunyai rudal Exocet MM30/40, Harpoon dan C802. Tapi di balik itu, Yakhont mempunyai bobot dan dimensi yang terbilang bongsor di kelasnya. Harga satu unit Yakhont ditaksir sekitar 1,2 juta dolar AS.

Saat ini 16 KRI sudah dipasang rudal Yakhont yaitu enam pada kapal jenis fregat dan 10 di kapal perang Korvet. Masing-masing Fregat dipasang delapan unit Yakhont, sedangkan Korvet sebanyak empat unit. Pemasangan dilakukan sepenuhnya oleh PT PAL Surabaya.

KSAL menambahkan, sasaran tembak dari uji coba sejumlah persenjataan strategis itu adalah kapal perang yang tidak lagi digunakan. Uji coba akan dilaksanakan di Samudra Indonesia pada Februari.

Pada kesempatan yang sama, KSAL mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Kementerian Pertahanan terkait pengadaan dua kapal selam baru yang telah direncanakan sejak lama.

"Kita telah menyampaikan spesifikasi teknik dan spesifikasi operasional kapal selam yang kami butuhkan. Sekarang prosesnya masih di Kementerian Pertahanan. Di sana akan dibahas lagi di Tim Evaluasi Pengadaan yang akan menentukan kapal selam jenis apa yang akan dibeli dan digunakan TNI Angkatan Laut. Apapun yang diberikan kami terima," kata Soeparno.

Pengadaan dua unit kapal selam itu dibiayai fasilitas Kredit Ekspor (KE) senilai 700 juta dolar Amerika Serikat, yang diperoleh dari fasilitas pinjaman luar negeri di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2004-2009.

"Kami sudah tentukan spesifikasi teknisnya, serta kemampuan dan efek penggentar yang lebih dari yang dimiliki negara tetangga," kata KSAL.

Pada tender pertama, dari empat negara produsen kapal selam yang mengajukan tawaran produk mereka, seperti Jerman, Prancis, Korea Selatan, dan Rusia, TNI Angkatan Laut telah menetapkan dua negara produsen sesuai kebutuhan yaitu Korea Selatan dan Rusia.

Rencananya, dari dua pilihan itu akan diuji kembali, mana spesifikasi kapal selam yang sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut oleh Kementerian Pertahanan.

Sumber: METRO TV

KRI Banda Aceh Akan Lengkapi Armada TNI AL

KRI Banda Aceh Dalam Mengerjaan Di PAL.

TEMPO Interaktif, Jakarta - TNI Angkatan Laut tahun ini akan memiliki satu lagi kapal perang jenis LPD (Landing Platfrom Dock), yakni KRI Banda Aceh. Kapal perang pengangkut pasukan dan barang itu akan melengkapi koleksi kapal perang TNI AL setelah pekan lalu meresmikan kapal perang pertama buatan dalam negeri, KRI Banjarmasin.

Dikatakan oleh Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Soeparno, pembuatan dua kapal perang itu dimaksudkan untuk meremajakan deretan kapal perang yang dimiliki TNI AL, yang umumnya merupakan kapal perang buatan Amerika Serikat yang sudah berusia lanjut.

"Sudah selayaknya kita ganti. Penggantiannya itu diupayakan yang buatan kita. Buktinya kita sudah buat oleh PT PAL dua (unit kapal), dan sudah dicoba," kata Soeparno dalam konferensi pers di Mabes TNI AL, Cilangkap, Selasa (25/1). Kapal-kapal baru itu akan diuji coba untuk keliling perairan Indonesia.

Seperti halnya KRI Banjarmasin, KRI Banda Aceh merupakan kapal perang buatan dalam negeri, yakni oleh PT PAL, Surabaya. Harganya diperkirakan sedikit lebih mahal dari biaya pembuatan KRI Banjarmasin sebesar Rp 365 miliar. Proses pembuatan dilakukan sepenuhnya di PT PAL.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Tri Prasodjo mengatakan, kendati kontraktor utama pembangunan KRI Banda Aceh adalah Korea Selatan, tapi proses alih teknologinya dipastikan hampir seratus persen di PT PAL. "Cuma tenaga ahlinya ada yang dari Korea," ujarnya.

Prasodjo menilai wajar jika biaya produksi KRI Banda Aceh sedikit lebih mahal daripada KRI Banjarmasin. Sebab, selain disebabkan sub kontraktornya dikembangkan di dalam negeri, waktu yang diperlukan dalam proses pembuatannya juga agak lama. "Lalu masih ada material-material yang masih harus didatangkan dari Korea. Tapi mahalnya juga nggak seberapa," kata dia.

Sumber: TEMPO

Wuih! Misil Supersonik Masuk Jajaran Persenjataan KRI

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Mulai 2011, TNI AL makin percaya diri dengan masuknya misil Yakhont di jajaran persenjataan KRI. Yakhont, yang dipasang di KRI Oswald Siahaan 354, tidak asing lagi di dunia maritim internasional. Misil antikapal berkecepatan supersonik buatan Rusia ini memiliki daya jelajah hingga 300 kilometer.

Uji coba penembakan Yakhont akan dilakukan tahun ini. "Nanti kita coba. Ini sedang persiapan," kata Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana (TNI) Soeparno, di Mabes TNI AL, Cilangkap, Selasa (25/1). Ia tak menyebut tanggal pastinya. Menurut dia, misil Yakhont bisa menembak sasaran di Yogyakarta dari Surabaya.

Misil ini memiliki kemampuan yang tak dimiliki misil lain, yakni kecepatan maksimum 2,5 Mach. Menurut Wikipedia, Yakhont digunakan tiga negara: Rusia, Vietnam, dan Indonesia. Rusia juga akan menjual Yakhont ke Suriah.

Soeparno mengatakan sasaran ujicoba Yakhnot adalah KRI tua buatan Amerika Serikat. Untuk pemusnahan itu, TNI AL perlu mendapat izin dari AS. "Sasarannya sudah disetujui oleh AS. Jadi, sasarannya adalah satu kapal yang dihapus," katanya.

Asisten Perencanaan KSAL, Laksamana Muda (TNI) Among Margono, mengatakan Yakhont merupakan misil strategis. "Untuk membeli saja melalui tujuh instansi di Rusia dan harus dengan persetujuan Presiden Rusia," katanya.

Sumber: REPUBLIKA

KSAU Ajak KPK Awasi Pembelian Pesawat

C-130 Milik Angkatan Udara Australia.

SLEMAN- Kepala Staff Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Imam Sufaat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi proyek pengadaan pesawat yang sedang dilakukan instansinya. Ajakan ini merupakan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi. “Malah bagus karena saat ini era keterbukaan. Kami tentu juga butuh petunjuk agar tak terjadi kesalahan,” ujar Imam. disela-sela rapat pimpinan TNI AU di Gedung Sabang Merauke Kompleks Akademi Angkatan Udara Jogjakarta, kemarin (25/1).

Seperti diketahui, tahun 2011 ini TNI AU siap melakukan pengadaan sejumlah pesawat guna melengkapi kekurangan yang terjadi saat ini. Kucuran dana dari pemerintah akan dimaksimalka untuk pengadaan pesawat tempur berbagai jenis, baik pesawat tempur atau helikopter.

Menurut Imam, hingga tahun 2014 pemerintah menganggarkan hingga Rp 51 triliun untuk tiga angkatan bersenjata. TNI AU mendapat dana sekitar Rp 4 triliun pada tahun 2011. ”Dana inilah yang akan digunakan untuk melengkapi kekurangan sekaligus pemeliharaan pesawat,” paparnya.

Imam menjelaskan pembelian pesawat awalnya mengandalkan anggaran kredit ekspor. Namun hal itu dikurangi dan diganti pendanaan dalam negeri. Selama ini TNI AU selalu membeli pesawat dari luar negeri. Seperti produk Casa 212 dan Helikopter Puma. Selama ini stok di Indonesia tidak ada, sementara jika ada kerusakan maka pesawat grounded. Dan harus menunggu pesanan di luar negeri yang bisa makan waktu hingga lebih satu tahun. “Jika di Indonesia ada, dan cocok serta memenuhi kebutuhan, tentu kami akan gunakan produk dalam negeri,” katanya.

Tahun 2011 ini, kata Imam, TNI AU kembali akan memanfaatkan pesawat produk Industri Pesawat Terbang Negara (IPTN) misalnya helikopter Couger. Termasuk pesawat-pesawat latihan. Hanya saja untuk persenjataan dan amunisi masih harus impor dari luar negeri karena sangat rumit.

“Persenjataan itu riskan dan harus dilakukan uji fungsi dan kelayakan. Indonesia belum bisa buat itu, jadi terpaksa beli keluar negeri,” ucapnya.

Selain pembelian baru, TNI AU rencananya juga akan menerima hibah pesawat tempur jenis
F-16 dari Amerika Serikat. “Rencanya ada 24 unit F-16 yang akan dihibahkan. Kami masih menunggu jawaban pihak Amerika Serikat. Ini memang permintaan kami sejak tahun 2009 ,” paparnya.

Selain dari Amerika Serikat, imbuh Imam, Indonesia juga akan mendapat hibah dari Australia sebanyak 8

unit pesawat Hercules. Ia mengungkapkan akan melakukan pembicaraan soal hibah dengan petinggi angkatan udara Australia pada 27 Januari mendatang. “Pihak Australia akan hadir di Indonesia,” kata perwira tinggi TNI AU berpangkat bintang empat itu.

Kedelapan unit pesawat Hercules hibah dari Australia itu guna melengkapi armada milik TNI AU yang saat ini berjumlah 21 unit. Imam mengatakan jumlah pesawat pengangkut pasukan itu saat ini masih kurang, sedikitnya 9 unit. “Setidaknya butuh 30 pesawat Hercules. Dua unit untuk tangki, dua untuk VIP, dan sisanya mengangkut operasional pasukan sekitar 2 batalyon,” papar KSAU.

Mengingat dalam waktu dekat akan mendapat hibah 8 unit dari Australia, maka TNI AU hanya butuh 1 unit lagi pesawat Hercules. Lebih lanjut Marsekal Imam Sufaat , kebutuhan pesawat di Indonesia terbilang masih cukup besar untuk pertahanan negara. ”Jumlah pesawat yang dimiliki TNI belum ideal untuk pertahanan Negara,” tandasnya.

Sumber: RADAR JOGJA

Hari Ini, TNI AL Gelar Rapat Pimpinan

TEMPO Interaktif, Jakarta - TNI Angkatan Laut menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) tahunan di Mabes TNI AL, Cilangkap, Selasa (25/1/2011). Rapim yang digelar selama satu hari ini merupakan tindak lanjut Rapim TNI yang dilaksanakan pekan lalu.

"Dalam Rapim TNI AL ini kita menindaklanjuti apa yang telah ditekankan utamanya dari Presiden, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, Jum'at pekan lalu," kata Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Soeparno, dalam konferensi pers usai membuka Rapim, Selasa (25/1).

Rapim ini antara lain diikuti para Asisten KSAL, Kepala Dinas jajaran Mabes TNI AL, Pangkotama TNI AL, sejumlah pejabat teras Mabes TNI, Kementerian Pertahanan, Lembaga Ketahanan Nasional, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Badan Intelijen Negara dan Mahkamah Agung.

Rapim akan membahas antara lain soal peningkatan profesionalisme prajurit dengan melaksanakan latihan untuk pembinaan dan penggunaan kekuatan, melaksanakan diplomasi dan kerja sama dengan Angkatan Laut negara sahabat, dan uji coba penembakan senjata strategis.

Hal lain yang dibahas adalah percepatan penyelesaian aset TNI AL, pengamanan perbatasan, persiapan kegiatan untuk menghadapi KTT ASEAN, dan penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL.

Sumber: TEMPO

TNI AL Kirim Personel 'Colong' Teknologi Alutsista dari Luar

Jakarta - TNI AL masih tetap akan mengandalkan produksi dalam negeri untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista)-nya. Namun TNI AL akan mengirim personelnya ke luar negeri untuk belajar teknologi alutsista terbaru.

"Pelaksanaannya bervariasi. Arahannya tetap tidak berubah-ubah dari dahulu sampai sekarang. Untuk alutsista masih produk dalam negeri," ujar KSAL Laksamana M Soeparno.

Hal itu disampaikan Soeparno sebelum rapat pimpinan TNI AL 2011, di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (25/1/2011).

Soeparno menambahkan tenaga ahli untuk alutsista dari luar negeri. Pengadaan alutsista tahun ini juga ditempuh dengan cara transfer teknologi.

"Kita kirim TNI AL untuk belajar tentang teknologi alutsista di LN. Bisa dikatakan mencolong teknologi dari luar," jelas Soeparno.

Pulau Terluar

TNI AL juga berencana menambah personel untuk menjaga 92 pulau-pulau terluar. Ada 12 pulau yang harus dijaga karena menjadi titik perbatasan dengan negara lain.

"Dan diamankan dengan cara, penambahan personel. Dan prasarana, yang cukup tentu semua itu menambah biaya. Pulau-pulau terluar itu harus ditempati oleh personel anggota TNI AL," tandas dia.

Sumber: DETIK

RI- Republik Korea Akan Tingkatkan Kerjasama Industri Pertahanan

Tank XK2 Buatan Korsel.

Jakarta, DMC - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Jumat (21/1), menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Korea HE Kim Ho-Young, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Kedatangannya kali ini adalah untuk menyampaikan dua hal yaitu mengenai kunjungan utusan khusus Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang akan bertemu dengan Pemerintah Republik Korea dan persiapan mengenai konten kerjasama industri pertahanannya.

Dubes Republik Korea mengharapkan diadakannya pertemuan antara pihak Republik Korea dengan Kementerian Pertahanan RI dan TNI sebelum utusan khusus Presiden RI bertemu dengan Pemerintah Republik Korea untuk menindaklanjuti kemungkinan kerjasama ini.

Sementara itu Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa berdasarkan laporan dari Sekjen Kemhan mengenai hasil dari pertemuan antara Presiden RI dengan Presiden Korea pada akhir tahun kemarin. Informasi tersebutlah yang mendorong Kementerian Pertahanan untuk proaktif berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian tentang agenda yang menjadi fokus pertemuan tersebut.

Kementerian Pertahanan sampai saat ini masih membahas hasil pertemuan kedua pimpinan negara tersebut dengan Kemenko Perekonomian mengenai pembicaraan tentang kerjasama industri pertahanan dalam pertemuan tersebut. Menhan Purnomo Yusgiantoro mengharapkan hasil pertemuan antara kedua Kepala Pemerintahan tersebut dapat direalisasikan sesegera mungkin.

Pada akhir tahun yang lalu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Republik Korea mengadakan pertemuan tingkat tinggi yang didalamnya membicarakan beberapa hal penting diantaranya kerjasama industri pertahanan antara kedua negara. Dan kedatangan Dubes Korsel kali ini adalah untuk mengetahui tindak lanjut upaya peningkatan kerjasama industri pertahanan kedua tersebut.

Kerjasama industri pertahanan ini antara lain pembangunan tank, panser, kapal patroli serta pesawat tempur. Yang dibicarakan oleh Presiden RI kepada Presiden Republik Korea sebenarnya sama dengan keinginan Wakil Menhan yang diungkapkan sebelumnya yaitu peningkatan kerjasama strategis di bidang industri pertahanan. Saat menerima Dubes Republik Korea, Wamenhan didampingi Kepala Badan Ranahan Kemhan Laksda TNI Susilo dan Dir Tekind Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Agus Suyarso.

Sumber: DMC

Perlu Fasilitasi Pembiayaan Industri Strategis

Wamenhan Saat Mengunjungi Pabrik Pindad.

JAKARTA (Suara Karya): Kalangan DPR meminta pemerintah memberikan keringanan dalam rangka pembiayaan khusus industri strategis pertahanan. Dan jika mungkin, pembiayaan itu dilakukan dengan cara kontrak yang berkelanjutan.

Hal itu dikemukakan anggota Komisi I DPR Paskalis Kossay, dan Yoyoh Yusroh, secara terpisah, di Jakarta, kemarin. "Kami minta pemerintah memberikan keringanan pembiayaan khusus untuk industri strategis pertahanan, bahkan jika mungkin difasilitasi dengan kontrak `multi years`," kata Yoyoh Yusroh dalam surat elektroniknya di Jakarta, kemarin.

Dia menyebutkan, pembiayaan tersebut bisa berasal dari konsorsium perbankan dalam negeri dan bank-bank pemerintah. "Seharusnya konsorsium perbankan dalam negeri dan bank pemerintah bisa memberikan keringanan bunga. Ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk dukungan yang konkret nantinya jika RUU ini diundangkan," kata Yoyoh.

Kemampuan SDM anak negeri, tutur dia, di bidang industri strategis pertahanan dan keamanan cukup mumpuni dan bisa diandalkan jika pemerintah memiliki kemauan kuat. Hal senada dikemukakan Paskalis. Untuk itu, tutur dia, semua proses yang terkait perizinan dalam upaya revitalisasi industri pertahanan agar dipercepat prosesnya, terlebih sudah diundangkannya UU Pelayanan Publik.

"Kami juga mengingatkan pemerintah, perlu ada komitmen di dalam merealisasikan kebijakan pendanaan untuk produksi alat utama sistem senjata (alustsista). Selain itu, pemerintah harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik," katanya.

Capai Target

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yakin pembangunan kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF) dalam rangka memodernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) mencapai target. Catatan, pembangunan MEF harus diikuti percepatan penetapan pagu pinjaman.

Hal tersebut dikatakan Purnomo kepada wartawan usai pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2011 di Mabes TNI, Ciangkap, Jakarta, Rabu (19/1).

Rapim yang dibuka Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, mengambil tema Konsistensi Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum dan Reformasi Birokrasi TNI Guna Mendukung Tugas Pokok TNI. Selain itu, Rapim TNI diselingi pameran alat-alat pertahanan dari berbagai jenis senjata produksi dalam negeri.

Rapim itu sendiri dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat, KSAD Jenderal TNI George Toisutta, KSAL Laksamana TNI Soeparno, dan Kepala Staf Umum TNI Edi Hardjoko.

Peserta Rapim TNI 2011 sebanyak 142 orang dari jajaran pimpinan Mabes TNI, TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut, termasuk peninjau.

Sumber: SUARA KARYA

Transfer Teknologi Alutsista Harus secara Bertahap

JAKARTA – Pengamat militer dari Universitas Indonesia (UI), Edy Prasetyono, mengatakan alih teknologi dalam pembuatan alat utama sistem senjata (alutsista) membutuhkan tahapan dan waktu yang tidak singkat. Alih teknologi harus dilakukan secara bertahap agar industri pertahanan dalam negeri bisa memperkuat alutsista yang dibutuhkan TNI. “Pada dasarnya, teknologi, apalagi teknologi dalam bidang pembuatan alutsista, harus diupayakan sendiri.

Kita harus mampu belajar dari proses, lalu mengembangkan sendiri,” kata Edy kepada Koran Jakarta, di Jakarta, Minggu (23/1). Tak hanya membuat sendiri, Edy juga berharap Indonesia seharusnya bisa mempersiapkan infrastrukturnya, keberlanjutannya, termasuk urusan finansial. “Jika mungkin, dalam hal pemasarannya,” ujarnya. Secara terpisah, Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana Soeparno mengatakan TNI AL berencana mengembangkan ka pal selam asli Indonesia secara bertahap.

Untuk mencapai tahap itu, TNI AL berencana melakukan transfer teknologi sedikit demi sedikit dari lima proyek kapal selam yang akan dibuat. “Satu kapal selam yang akan kita adakan pada tahun ini memang murni dari luar negeri dan diharapkan bisa selesai akhir tahun,” katanya. Untuk empat kapal selam selanjutnya, akan mulai dilakukan transfer teknologi. Soeparno mengandaikan, untuk pengadaan kapal selam kedua, mungkin baru seperempatnya yang merupakan produksi dalam negeri.

Tiga perempatnya masih berasal dari luar negeri. Pada pembuatan kapal selam ketiga, porsi produksi dalam negeri meningkat menjadi dua perempat. Dan pada pembuatan kapal selam kelima barulah murni dibuat di dalam negeri. “Saya berharap ahliahli di Indonesia sudah bisa membuat kapal selam sendiri pada pengadaan kapal selam kelima,” kata Soeparno. Alih teknologi secara bertahap ini dilakukan karena kapal selam memiliki spesifi kasi kerumitan tersendiri. Kapal selam juga merupakan senjata strategis yang teknologinya cukup tinggi sehingga sangat sulit untuk langsung membuatnya di dalam negeri.

Untuk negara yang akan dituju dalam pembangunan kapal selam ini, Soeparno mengaku belum menentukan. Namun, dia menegaskan bisa jadi negara yang akan diajak bekerja sama dalam pengadaan pertama hingga keempat bisa berganti- ganti. “Bergantung pada kesanggupan mereka dalam transfer teknologi,” ujarnya. Kerja Sama Untuk alutsista Angkatan Udara, TNI AU belum mau menerima tawaran keja sama pengadaan pesawat tempur dengan China dan Pakistan. Kepala Staf TNI (Kasau) Marsekal Imam Sufaat mengakui memang ada permintaan kerja sama dari kedua negara itu, namun masih sebatas tawaran.

“Jika pertimbangan politik dan pertimbangan lainnya dinilai positif, mungkin kerja sama (dengan kedua negara itu) akan ditindaklanjuti. Saat ini kita akan fokus mengembangkan pesawat tempur jenis KFX dengan Korea Selatan,” kata Imam. Dia mengatakan dalam pembuatan pesawat KFX, Indonesia akan ikut dengan tim Korea Selatan, mulai dari opsi keuangan hingga opsi teknik. Prototipe pesawat diharapkan bisa selesai pada 2020 mendatang, dan bisa dikembangkan sendiri. Imam mengatakan TNI AU memang membutuhkan pesawat tempur yang spesifi kasinya melebihi F16 tetapi tidak lebih canggih dari F35.

Pesawat tempur jenis KFX dinilai merupakan jawaban dari kebutuhan itu. Edy mengatakan khusus untuk kerja sama pengadaan pesawat tempur jenis KFX yang baru bisa menciptakan prototipe pada 2020, Edy melihat hal itu merupakan hal yang wajar walau pun saat ini pesawat jenis KFX tak secanggih pesawat F35 maupun pesawat yang baru saja diluncurkan China, J20, yang merupakan produk generasi kelima. “Wajar, sebab harus melalui serangkaian uji coba sesuai kebutuhan dan keandalan yang tinggi. Waktu yang lama pun wajar dalam produksi alutsista,” katanya.

Sumber: KORAN JAKARTA

Latihan Perang Perdana di Sulsel

KRI BANJARMASIN

MAKASSAR (SINDO) – Kapal Perang RI (KRI) Banjarmasin,dijadwalkan akan menjalani latihan perang perdana sejak diluncurkan dari galangan PT PAL Surabaya, November 2010 lalu.

KRI bernomor lambung 592 merupakan produksi dalam negeri. Komandan KRI Banjarmasin Letkol Laut (P) Eko Jokowiyono mengungkapkan, latihan perang tersebut akan dilakukan kapal Rp365 miliar tersebut, sekembalinya dari pelayaran di Indonesia Timur.Pelayaran itu merupakan yang pertama kali, sekaligus patroli untuk menjaga kedaulatan perairan Indonesia.

“Iya benar, KRI Banjarmasin akan ikut latihan perang di perairan Sulsel. Kami belum tahu lokasinya karena yang menentukan tempat dan waktu dari pihak Lantaman VI,” kata dia kepada SINDO,kemarin. Kapal yang di sepanjang sisinya tertulis kalimat “Kapal ini dibeli dengan uang rakyat dengan harga Rp365.628.078.500, kita wajib menjaganya”, menyinggahi Pelabuhan Makassar untuk menurunkan muatan berupa empat tank milik TNI AD yang akan ditempatkan di Yonkav Kodam VII/Wirabuana, seperti KRI Banjarmasin.

Tank-tank tersebut merupakan produksi dalam negeri yang sengaja ditempatkan TNI AD Jakarta untuk memperkuat batalion kavaleri Kodam VII/ Wirabuana. Kapal jenis landing platform dock (LPD) termasuk kapal KRI terbesar dengan bobot 7.300 ton, panjang 125 meter dengan lebar 22 meter. Kapal perang ini mampu mengangkut 344 personel, 20 unit tank, dan 2 unit landing craft vehicles.Di anjungan kapal, KRI Banjarmasin mampu menampung tiga helikopter.

Asisten Operasi Pangkalan Utama TNIAL VI Kolonel Rahmat Eko yang dikonfirmasi terkait latihan perang,mengaku,pihaknya sedang melakukan survei lokasi yang cocok untuk menggelar latihan gabungan. “Kami survei perairan Sulsel, tapi belum pasti apakah di bagian selatan atau di mana,akan diinfokan lebih lanjut,”ujarnya. Latihan peran pertama menggunakan KRI Banjarmasin-592 ini juga akan banyak menggunakan peralatan peran buatan Indonesia.

Menurut Eko Jokowiyono, saat ini masyarakat Indonesia sudah patut berbangga karena mampu menciptakan peralatan pertahanan negara dari hasil karya anak bangsa. “Tulisan tentang harga dan produk dalam negeri ini sengaja dipampang agar rasa nasionalisme dan memiliki, kita pupuk dengan baik,”tukasnya.

Kemarin sebelum bertolak ke Maluku, dari pagi hingga siang KRI Banjarmasin-592 ini mendapat kunjungan berbagai siswa-siswi SMA pilihan yang ada di Makassar. Beberapa sekolah yang sempat datang, yakni SMA 1, SMA 5, SMA 17, SMA Islam Athirah, dan beberapa sekolah tingkat SMP.

Sumber: SINDO