Jet Siluman China dan AU Kita

J-20

Sejak Perang Teluk 1991, dunia militer dibuat terpesona oleh kekuatan udara. Seolah membenarkan apa yang dulu diramalkan.

Para penganjur kekuatan udara, seperti Giulio Douhet, William Mitchell, atau Alexander de Seversky, pernah meramalkan, perang dapat dimenangi oleh kekuatan udara. Meski tak semuanya sepakat, apa yang terjadi dewasa ini membesarkan keyakinan itu.

AS, Rusia, dan Perancis, serta kemitraan Inggris-Italia-Jerman-Spanyol, memperlihatkan capaian mengesankan dalam pembuatan jet tempur pada pengujung abad ke-20. Namun, ingin jadi yang paling unggul di udara, AS memelopori pembuatan jet tempur yang lebih canggih lagi, melibatkan teknologi stealth, yang membuat pesawat tak bisa atau amat sulit dideteksi oleh radar lawan.

Setelah mewujudkan dalam pesawat F-117 Nighthawk (yang kini sudah dipensiun), AS kini mengoperasikan pesawat keunggulan udara paling maju di dunia, yakni F-22 Raptor.

Rusia, yang menjadi seteru utama semasa Perang Dingin, sebenarnya juga tak mau kalah. Ia juga punya program jet tempur canggih, seperti Su-47 Berkut atau Su-37, yang punya kemampuan membelok-belokkan dorongan jet (thrust vectoring), yang menambah kelincahan manuvernya.

Kemarin kita baca di harian ini, China juga mengembangkan jet siluman yang diberi kode J-20. Langkah China masuk akal karena tanpa didukung oleh pesawat paling mutakhir, yang dikategorikan sebagai pesawat tempur generasi kelima, percuma saja kekuatan yang ada.

Kita juga tidak bisa mengabaikan semua perkembangan di atas, yaitu munculnya jet canggih tidak kasatradar dan juga keyakinan akan semakin pentingnya kekuatan udara. Hanya saja, pada sisi lain, kita juga paham bahwa program apa pun menyangkut kekuatan udara selalu mahal. Jangankan F-22 yang harganya sekitar Rp 2,7 triliun sebuahnya, untuk membangun satu skuadron Sukhoi Su-30 yang sebuahnya sekitar Rp 450 miliar dengan senjata lengkap saja kita sudah terengah-engah.

Namun, di tengah kendala yang ada, kita tetap harus serius memikirkan masalah ini karena meski ada tesis bahwa perang menjadi semakin mahal dan tak terjangkau oleh kebanyakan negara, irasionalitas bisa muncul sewaktu-waktu. Dan, manakala hal semacam itu terjadi, kekuatan udara diyakini akan memainkan peran menentukan.

Kini, meski masih diliputi pro-kontra, kita juga punya program mengembangkan sendiri kemampuan membuat pesawat tempur bersama dengan Korea Selatan. Kita menempuh langkah itu, mengingat di dunia praktis tidak ada negara—di luar negara-negara yang bersekutu—yang bersedia berbagi teknologi kedirgantaraan militer yang dikembangkan dengan biaya mahal.

Sumber: KOMPAS

RI Usulkan Kewaspadaan Bersama di Laut

JAKARTA, KOMPAS.com- Keikutsertaan delegasi Indonesia dalam pertemuan para pemimpin badan penjaga pantai di Shanghai dua pekan lalu memberikan pegaruh penting. Setiadaknya pertemuan bisa menerima usulan Indonesia tentang perlunya peningkatan kerja sama lebih intensif di bidang capacity building, terutama kualitas sumberdaya manusia.

Selain itu, ditekankan pula perlunya ditumbuhkan kewaspadaan di laut, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga untuk pengguna laut, terkait dengan kejahatan di laut (unlawful act).

Demikian siaran pers yang diterima Kompas.com dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Rabu (27/10/2010).

Menurut siaran pers itu, delegasi Indonesia ke pertemuan HACGAM (Head of Asian Coast Guard Agencies Meeting) ke-6 yang diselenggarakan di Shanghai, Kamis (14/10), itu dipimpin Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksdya Didik Heru Purnomo.

Usulan Indonesia itu muncul dalam pernyataan bersama (joint statement) HACGAM yang dihadiri oleh 17 negara peserta. Selain Indonesia, hadir Bangladesh, Brunei, Kamboja, China, Hong Kong, Jepang, Laos, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Srilanka, Thailand dan Vietnam. HACGAM pertama kali diadakan di Jepang pada 2004 yang diadopsi dari pertemuan Asia Maritime Security Initiative (AMARSECTIVE 2004).

Negara-negara peserta telah membahas secara khsusus upaya peningkatan kemampuan (capacity building) bidang keamanan, keselamatan, perlindungan maritim dan terutama peningkatan sumberdaya manusia. Ke-17 negara peserta juga sepakat untuk memperluas kerjasama antara dan antarbadan penjaga pantai serta mempromosikan diskusi di tingkat pelaksana terkait dengan kerjasama peningkatan kemampuan.

Delegasi Indonesia juga menampaikan bahwa penanganan isu maritim dapat terlaksana secara efektif apabila dilakukan kerjasama antarnegara. Naik dalam bentuk pertukaran informasi, pelatihan, bantuan teknis dan lain-lainnya.

Para negara peserta juga menerima pemikiran Laksdya Didik Heru Purnomo yang meminta ditumbuhkan budaya kewaspadaan, tidak hanya bagi pemerintah masing-masing, tetapi juga para pengguna laut. Kewaspadaan yang dimaksud terkait dengan tindakan melawan hukum (unlawful act) seperti perompakan, perampasan kapal oleh kelompok bersenjata, terorisme dan juga tindakan-tindakan ilegal di laut lainnya.

Di sela pertemuan, delegasi Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa delegasi lain seperti Jepang, China, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Indonesia dan China sepakat untuk meningkatkan kerjasama di Selat Malaka dan Selat Singapura untuk memerangi tindakan melawan hukum.

Dengan Malaysia, telah disepakati untuk membentuk titik kontak (point of contact) di wilayah-wilayah tertentu terutama di wilayah Laut China Selatan (Perairan Natuna). Penunjukan Natuna sebagai POC dilatarbelakangi oleh sulitnya MMEA yang bermarkas di Johor mengadakan hubungan dengan Indonesia di wilayah tersebut.

Filipina dan Jepang dalam pertemuan bilateralnya dengan Indonesia menyatakan menghargai langkah Indonesia untuk membentuk Indonesia Sea and Coast Guard (ISCG). Bahkan Jepang memahami langkah-langkah Indonesia yang berupaya meningkatkan keselamatan pelayaran dan menjaga keamanan maritim di Selat Malaka dan Singapura.

Filipina menekankan perlunya kerjasama dalam menjaga perariran masing-masing dari tindakan melawan hukum di daerah yang menjadi perhatian bersama. Terkait dengan hal tersebut Laksdya Didik Heru Purnomo mengatakan bahwa Indonesia telah memiliki stasiun bumi Bakorkamla di Bitung untuk memantau perairan di Selat Makasar sampai laut Arafuru, Manado.

Sumber: KOMPAS

ASEAN Perlu Waspadai Prediksi Perang Pasifik II

Makassar (ANTARA News) - Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) perlu mewaspadai prediksi yang memungkinkan terjadinya Perang Pasifik II.

Pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Ikrar Nusa Bhakti di Makassar, Rabu, mengatakan, dalam hal ini, ASEAN Security Community harus mampu menstabilkan kondisi hubungan internasional di kawasan Asia Timur, termasuk Australia.

"Pada tingkatan regional Asia Pasifik, tampak jelas bahwa betapa hegemoni Amerika Serikat semakin menurun, dan membuat sejumlah negara Asia Pasifik, seperti China, India, dan Australia semakin memperkuat kapabilitas pertahanan yang cukup tingi," terangnya.

Bahkan, kata dia, dalam Buku Putih Pertahanan Asutralia tahun 2009, sudah mengisyaratkan kesiapannya untuk membangun kekuatan pertahanan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya Perang Pasifik II pada tahun 2030.

Negara-negara tersebut telah memiliki rencana strategis pembangunan militer dan cenderung membeli alutsista untuk tujuan-tujuan ofensif, seperti kapal induk, kapal selam, kapal perusak, dan pesawat tempur.

"Jika ASEAN Security Community tidak siap untuk membendung potensi ini, maka hal yang paling ditakutkan bisa saja terjadi," tuturnya.

Menurut dia, hal ini sudah menjadi konsekuensi dari perubahan arsitektur dunia yang baru.

Namun, ia menilai, ASEAN masih cenderung lamban bergerak untuk membahas isu mengenai keamanan tradisional, yang dikarenakan faktor sejarah dan perkembangan kerja sama internasional.

ASEAN sendiri masih terus berupaya membangun tiga komunitas, yaitu komunitas keamanan, komunitas ekonomi, dan komunitas sosial budaya dan satu lagi bangunan yang sedang berjalan yaitu East Asia Summit (EAS).

"Yang menjadi tugas berat saat ini adalah bagaimana Indonesia sebagai ujung tombak ASEAN bisa mengajak negara-negara anggota untuk mewujudkan cita-cita dalam tiga komunitas tersebut yang pada akhirnya mampu membendung prediksi Perang Pasifik II," ungkapnya.

Selain itu, ASEAN juga dapat menjadi pengarah dari berbagai pertemuan puncak regional Asia Timur yang tidak dikendalikan oleh negara besar di luar Asia Timur.

Sumber: ANTARA

China: Kami Bukan Ancaman bagi Tetangga

BEIJING, KOMPAS.com - China bukan merupakan ancaman militer bagi tetangganya, kata menteri pertahanan negara itu Liang Guanglie dalam forum para menteri pertahanan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Rabu.

Menteri Pertahanan AS, Robert Gates, pada forum yang sama di Veitnam, Selasa, memberikan sentilan ringan tentang ketegangan di kawasan itu, merujuk pada sengketa teritorial dan agresivitas, tapi menghindari kritik langsung terhadap China. "Amerika Serikat tidak berpihak pada persaingan klaim teritorial, seperti di Laut China Selatan," kata Gates. "Persaingan klaim harus diselesaikan secara damai, tanpa kekerasan atau paksaan, melalui proses diplomatik kolaboratif, dan sesuai dengan hukum internasional," tambahnya sebagaimana dilaporkan CNN.

Beijing mengatakan, sebagian besar wilayah Laut China Selatan milik China. Konflik terkait teritori perairan dan pulau-pulau, serta sumber daya alam yang terkandung di dalammnya merupakan sumbu konflik di wilayah Asia-Pasifik. "China menerapkan kebijakan pertahanan yang defensif terkait dengan alam," kata Liang Guanglie.

"Pengembangan pertahanan China tidak bertujuan untuk menantang atau mengancam siapa pun, tetapi untuk memastikan keamanannya sendiri dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas internasional serta regional."

Pernyataan Liang itu muncul di tengah perselisihan diplomatik dengan Jepang atas penangkapan seorang kapten ikal China, September lalu. Kapten itu ditahan di Kepulauan Diaoyu, di Jepang di sebut Senkaku, yang disengketakan, di Laut China Timur. Penangkapan tersebut menyulut perselisihan yang meningkat menjadi ancaman diplomatik oleh Beijing, yaitu berupa pembatalan pembicaraan diplomatik dan perjalanan antara bangsa-bangsa. Jepang akhir bulan lalu membebaskan kapten kapal ikan tersebut, yang disambut sebagai pahlawan saat kembali ke China.

Sumber: KOMPAS

AS Hentikan Sementara Operasi Pangkalannya di Kirgistan

WASHINGTON, KOMPAS.com — Militer Amerika Serikat (AS) menghentikan sementara operasi pangkalan udaranya di Kirgistan. Pengangkutan pasukan AS ke dan dari Afganistan dialihkan ke Kuwait.

Mayor John Redfield, juru bicara Komando Pusat AS, di dalam surat elektroniknya, mengatakan, di tengah pergolakan politik di negara Asia Tengah yang strategis itu, komandan-komandan AS di pangkalan udara Manas, Jumat malam, memutuskan untuk sementara mengalihkan penerbangan-penerbangan transportasi penumpang militer. "Keputusan mengenai kelanjutan penerbangan militer lain akan dilakukan kasus per kasus," katanya.

Menurut keterangan seorang perwira pertahanan kepada AFP, penghentian itu terjadi setelah AS memergoki adanya kendaraan bersenjata di bandara sipil. Pejabat itu mengatakan, rincian-rincian mengenai hal tersebut masih belum jelas, dan tidak ada tanda-tanda ketegangan dengan penguasa sipil di Manas. Keberadaan pangkalan itu penting sekali bagi perang yang dipimpin NATO di Afganistan.

Penghentian penerbangan-penerbangan tentara—yang dialihkan ke satu pangkalan AS di Kuwait—masih akan berlaku sampai setidaknya 72 jam, kata sejumlah pejabat. Namun, pesawat tanker udara masih terus menggunakan landasan pacu di pangkalan itu.

NATO telah menaikkan kapasitas pangkalan Manas di tengah peningkatan kekuatan pasukan AS dalam perang Afganistan dengan adanya penambahan 30.000 tentara, Agustus depan. Namun, kehadiran militer AS telah mengganggu Rusia, yang menempatkan Kirgistan sebagai pusat persaingan kekuatan besarnya untuk memengaruhi kawasan.

Kirgistan tahun lalu mengancam akan menutup pangkalan itu setelah menerima janji lebih dari 2 miliar dollar AS dalam bentuk bantuan dan pinjaman dari Moskwa, yang banyak pihak melihat sebagai pertanda kemarahan Rusia terhadap operasi AS. Kirgistan setuju tetap membuka pangkalan AS itu setelah Washington meningkatkan sekitar tiga kali lipat pembayaran sewanya.

Pangkalan AS itu beroperasi sepanjang waktu, melakukan misi-misi pengisian bahan bakar di angkasa, dan evaluasi-evaluasi medis dalam penerbangan membawa puluhan ribu tentara dan ratusan ton barang setiap bulannya. Menurut Pusat Komando AS, Maret lalu, sekitar 50.000 prajurit harus melewati Manas, dalam perjalanan ke atau keluar dari Afganistan.

Sumber: KOMPAS