RI Selidiki WNI di Mindanao

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia masih menyelidiki keberadaan Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan eksodus ke Filipina Selatan dan berlatih militer di Mindanao.

"Kami sudah menerima informasi tersebut, dan telah mengerahkan seluruh unsur-unsur intelijen untuk memastikan tersebut," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai bertemu Menteri Pertahanan Singapura Teo Chee Hean di Jakarta, Kamis.

Ia mengemukakan, pihaknya sudah menghubungi Atase Pertahanan di Perwakilan RI di Filipina dan instansi terkait untuk menelusuri keberadaan para WNI dan kegiatan di Filipina Selatan.

"Sedang kita telusuri terus," kata Purnomo menegaskan.

Dari Sulawesi Utara dilaporkan ribuan warga Suku Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut) dilatih gerilyawan Moro di Mindanao Selatan, Filipina.

Terkait itu, Pangkalan TNI AL (Lanal) Tahuna, semakin memaksimalkan pengawasan di perbatasan, sementara DPRD Sangihe menilai eksodus warga tersebut karena tekanan ekonomi.

Ribuan warga yang diduga bergabung dengan jaringan Al Qaeda tersebut berasal dari tiga kabupaten kepulauan di Sulut, Sangihe, Sitaro, dan Talaud.

Mereka adalah Suku Sangihe yang kawasannya disebut pula sebagai Nusa Utara. Dari dua tiga Kabupaten tersebut, Talaud tepat berada di tapal batas Indonesia-Filipina.

Pendeta Wolf yang belasan tahun melayani kerohanian warga asal Nusa Utara di pesisir Mindanao Selatan, menyatakan sudah sekitar 2.000 warga Indonesia dilatih Moro bersama kelompok Al Qaeda.

Sumber: ANTARA

Filipina Mengklaim Pulau Miangas

Badan Kordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), mengakui tak mudah menjaga perbatasan wilayah perairan Nusantara.

Sebagai negara kepulauan, perbatasan Indonesia dengan negara tetangga banyak didominasi oleh laut. Hal ini, tentunya sangat sulit untuk memastikan secara detail letak perbatasan.

''Kalau di darat jelas batasnya, dari daratan satu sampai daratan lain. Tapi, kalau dilaut sulit untuk memastikannya. Apalagi, negara tetangga juga punya landasan hukum masing-masing tentang perbatasan,'' kata Kepala Pusat Informasi Bakorkamla Laksamana Pertama Susanto, saat melakukan kunjungan kerja, Kota Tahuna, di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Selatan, Minggu (31/10).

Jenderal bintang satu ini menjelaskan, misalnya seperti kasus perbatasan Indonesia di Kepulauan Miangas, yang berada di sebelah utara, Sulawesi Utara, dengan Filipina. Mereka sempat kesulitan melakukan penegakan hukum dan kedaulatan negara.

''Filipina dengan Squarenya mengakui bila Sangihe milik mereka. Padahal, bila melihat di peta jelas sekali itu (Pulau Miangas), berada di Wilayah Indonesia,'' ujar Laksamana Susanto.

Selain masalah perbatasan di Kepulauan Miangas, konflik bilateral juga kerap terjadi di perairan selat Malaka dan Malaya.

''Masalah yang muncul biasanya, terkait ilegal fishing, dan menerobos wilayah perbatasan,'' kata Susanto.

Sementara, Komandan Pangkalan TNI Tahuna, Kolonel JS Senggel mengatakan, untuk menyiasati 'dicaploknya' pulau Indonesia oleh Negara lain, TNI AL telah bertindak sigap dengan mendirikan mercusuar di kepulauan terluar yang diyakini berada di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

''Saat ini kita beradasarkan Zona Ekonomi Ekslusif sejuah 200 meter. Dengan berdirinya mercusar, maka Negera lain akan mengakui pulau itu milik kita (Indonesia),'' kata Kolonel JS Senggel.

Sumber: JURNAL

USS George Washington Kunjungi Filipina

MANILA, KOMPAS.com - Kapal induk Angkatan Laut dari Armada ke-7 Amerika Serikat, George Washington, berlabuh di Teluk Manila pada Sabtu (4/9/2010) pagi untuk memulai kunjungan empat hari.

Militer Filipina menilai bahwa lawatan kapal induk AS itu akan meratakan jalan untuk memperkuat hubungan militer antara kedua negara.

Kapal induk pengangkut pesawat tempur yang membawa sekitar 5.000 anggota awak itu sebelumnya telah diberi izin oleh pemerintah Filipina untuk melakukan kunjungan dan disambut oleh para pejabat militer Filipina.

Para awak kapal itu akan berpartisipasi dalam sejumlah acara bersama rekan mereka dari Angkatan Laut Filipina, kata biro urusan publik kapal induk tersebut dalam satu pernyataan.

Para pelaut kapal induk juga akan mengadakan acara resepsi di kapal di kapal dengan mengundang para pejabat pemerintah dan militer Filipina.

Pada Agustus 2009, kapal induk George Washington juga datang ke Filipina untuk kunjungan serupa.

Selama kunjungan, sekitar tujuh juta dollar AS dihabiskan untuk biaya hotel, jalan-jalan di tempat wisata, belanja dan kegiatan lainnya, menurut departemen luar negeri Filipina.

Filipina adalah jajahan kolonial Spanyol sejak abad ke-16, dan Jenderal Emilio Aguinaldo mendeklarasikan kemerdekaan Filipina pada 12 Juni 1898 atas bantuan AS yang mendepak Spanyol dalam perang Amerika-Spanyol. Negara itu dijalankan sesuai hukum AS pada tahun yang sama dan diberikan pemerintahan sendiri pada 1935.

Negara itu diduduki oleh Jepang dalam Perang Dunia II dan hukum AS itu ditetapkan kembali setelah Jepang menyerah pada 1945. Setahun kemudian, pada 4 Juli 1946, Fiilipina menjadi negara merdeka.

Terdapat indikasi kuat bahwa AS ingin mengadakan kembali kehadiran militer di negara kepulauan di Pasifik itu setelah pemerintah AS sebelumnya pimpinan George W. Bush melancarkan perang anti-teror internasional menyusul serangan teroris pada 11 September 2001 terhadap AS.

Kendati AS sejauh ini belum menetapkan pangkalan militer di Filipina, pelatihan militer antara kedua pihak meningkat dalam beberapa tahun belakangan ini.

Saat ini, sekitar 500 personel pasukan elite AS di tempatkan di kawasan Mindanao, Filipina selatan sesuai perjanjian "Visiting Forces Agreement" pada 1999.

Pasukan khusus dari unit-unit militer dan pertahanan AS itu berada di wilayah Filipina dalam waktu singkat untuk pelatihan militer yang disetujui oleh pemerintah Filipina dan AS.

Sumber: KOMPAS

Tiga Kapal Ikan Filipina Ditangkap di Laut Halmahera

Kapal patroli KRI Tjiptadi

TERNATE--MI: Kapal patroli KRI Tjiptadi berhasil menahan tiga kapal ikan asal Filipina yang tertangkap basah melakukan illegal fishing di perairan Halmahera, Maluku Utara.

Ketiga kapal ikan yang ditangkap pada Jumat (3/9) kemarin itu bernama KM Stewad, KM Patani dan satu kapal tanpa nama. Selain menahan kapal, aparat juga mendapati sekitar 10 ton ikan tuna hasil curian.

"Saat ini tiga kapal diamankan di pelabuhan Ahmad Yani Ternate, untuk diproses secara hukum, karena telah melakukan kegiatan di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin," kata Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Dan Lanal) Ternate Kolonel Laut Untung Sukotjo kepada Media Indonesia di Ternate, Sabtu (4/9).

Menurut Sukotjo, ketiga kapal tersebut ditangkap di sekitar perairan Halmahera Timur dan Pulau Morotai. "Di daerah tersebut punya potensi ikan yang cukup besar sehingga menarik bagi nelayan asing untuk masuk melakukan pencurian," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui kapten ketiga kapal tersebut adalah Warga Negara Indonesia asal Sulawesi Utara yakni Hasim Labaa, Marten Labaru dan Wesli Kansil dan masing-masing kapal membawa nelayan asal Filipina yakni KM Stewad membawa 30 orang, KM Panati 36 orang, dan satu kapal tanpa identitas membawa 29
orang.

"Semua ABK tidak memiliki dokumen untuk bekerja di Indonesia. Untuk mengelabui petugas, mereka juga sengaja menggunakan warga dan bendera Indonesia agar bisa masuk secara bebas ke wilayah kita," jelas Sukotjo.

Ia juga mengakui terbatasnya kapal patroli yang dimiliki Lanal Ternate, sangat menyulitkan pihaknya untuk melakukan kegiatan patroli secara rutin. Karena yang bisa mengarungi dan melakukan patrol di laut Halmahera adalah kapal yang berkapasitas diatas 600 gros ton ke atas.

"Kami akan serahkan 95 ABK Filipina ke imigrasi untuk dideportasi ke negara mereka, karena kami tidak mampu menampung terlalu lama sambil menunggu mereka untuk diproses," jelas Sukojto.

Saat ini 95 ABK asal Filipina ditampung di kapal mereka masing masing, yang diamankan di Pelabuhan Ahmad Yani.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Tentara AS Belum Tentu Hengkang

Pasukan US Berjalan dengan Pasukan Filipina(Foto: www.defense.gov)

KOTABATO, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Filipina Voltaire Gazmin, Sabtu (31/7/2010), mengatakan belum ada jadwal pasti tentang berakhirnya masa kehadiran Amerika Serikat dari Filipina.

Menhan Gazmin menyampaian pernyataan itu saat ia berkunjung ke kawasan Mindanao bersama para pejabat militer.

Pasukan AS di negara itu masih dibutuhkan lantaran ada dugaan gerilyawan yang memiliki jaringan dengan Al Qaeda masih bercokol di kawasan bergolak di Filipina selatan itu, kata militer dalam satu pernyataan.

Sementara itu, Gazmin menjamin bahwa tentara AS tidak akan ikut serta dalam operasi militer Filipina melawan gerilyawan Abu Sayyaf di Pulau Mindanao. "Kami akan meninjau kembali perjanjian mengenai keberadaan pasukan AS di Filipina yang disebut Visiting Forces Agreement (VFA)," katanya.

VFA telah meratakan jalan bagi ribuan tentara AS untuk memberi pelatihan bagi pasukan Filipina dalam memberantas terorisme.

Sejak 2002, AS menempatkan ratusan tenteranya di Pulau Mondanao untuk membantu pelatihan terhadap pasukan lokal dalam perang melawan gerilyawan Muslim, yang dituduh melancarkan serangan teroris terburuk di kawasan itu.

Sekitar 500 personel pasukan elite melatih tentara Filipina di Mindanao untuk memberantas gerilyawan dari kelompok Abu Sayyaf yang memiliki jaringan dengan Al Qaeda. AS memasukkan Abu Sayyaf dalam daftar hitam sebagai organisasi teroris.

Abu Sayyaf dibentuk pada tahun 1990-an dengan bantuan dana dari pemimpin jaringan Al Qaeda pimpinan Osama bin Laden, untuk berjuang mendirikan negara Muslim merdeka di wilayah selatan.

Sumber: KOMPAS

Morotai-Filipina Minim Pengamanan

Sisa-sisa peninggalan PD II di Morotai, Maluku Utara.(Foto: KOMPAS)

MOROTAI, KOMPAS - Pengamanan wilayah perbatasan laut Indonesia-Filipina di Pulau Morotai masih minim. Akibatnya, praktik penyelundupan barang dan manusia serta pencurian ikan oleh nelayan asing hingga kini masih terus berlangsung.

Demikian disampaikan Gubernur Maluku Utara Thaib Armayin dalam kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke Morotai, Maluku Utara, Kamis (15/7/2010).

”Illegal fishing (pencurian ikan) oleh nelayan asing dan masuknya imigran gelap masih terjadi di Morotai. Wilayah perbatasan laut di sini masih menjadi pintu keluar yang paling bebas. Nelayan Filipina dan China hampir setiap bulan tertangkap (mencuri ikan di Morotai),” kata Thaib.

Bahkan, pada masa konflik sosial di Poso, Sulawesi Tengah, menurut Thaib, banyak senjata api dari luar yang masuk melalui perbatasan Morotai. Pasca-perdamaian Poso, senjata itu banyak yang diserahkan masyarakat kepada aparat keamanan.

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate, Kolonel Untung mengungkapkan, prajurit TNI AL yang menjaga wilayah perairan di Kabupaten Halmahera Utara dan perbatasan Kabupaten Pulau Morotai hanya berjumlah tiga orang. Itu pun belum ditunjang dengan sarana kapal patroli. Pengawasan wilayah perbatasan laut dilakukan Kapal Perang Republik Indonesia yang berpatroli secara periodik di wilayah perairan di Indonesia timur.

Menurut Sjafrie, pemerintah berupaya meningkatkan pengamanan di perbatasan melalui kebijakan ekonomi yang mendukung pertahanan dan kebijakan pertahanan yang mendukung ekonomi. Pangkalan Udara Pitu, yang merupakan peninggalan Amerika Serikat semasa Perang Dunia II, ditargetkan bisa didarati pada malam hari sebelum 17 Agustus 2010.

Sumber: KOMPAS

Angkatan Laut Tahan Empat Kapal Filipina

KRI Kakap-811

NUNUKAN, KOMPAS.com - TNI Angkatan Laut menangkap empat kapal berbendera Filipina yang kedapatan menangkap ikan di Laut Sulawesi sekitar tiga minggu lalu.

Empat kapal dengan 33 kru warga Filipina itu kini masih ditahan untuk kepentingan penyidikan di Markas Komando Pangkalan Angkatan Laut Nunukan, Kalimantan Timur.

Demikian penjelasan Komandan Lanal Nunukan Letnan Kolonel Laut (P) Rachmad Jayadi saat dihubungi dari Kota Samarinda, Rabu (19/5/2010). ''Empat kapal itu ditangkap oleh KRI Kakap-811 yang sedang berpatroli,'' katanya.

Empat kapal itu adalah FB Conie-4, FB Conie-5, FB Conie-10, dan FB Philcon-3.

Sumber: KOMPAS

Bendera Filipina Dikibarkan di Sangihe

Wilayah perbatasan di Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, memiliki potensi wisata yang luar biasa. Potensi itu antara lain kawasan laut yang tenang (atas) dan gunung berapi Karang Etang yang selalu mengepulkan asap.

MANADO, KOMPAS.com - Perhatian pemerintah Indonesia yang lebih banyak tertuju pada pembangunan Pulau Jawa dan wilayah barat Indonesia adalah fakta yang memang usang. Itu sebabnya, dibutuhkan cara membetot perhatian Jakarta supaya menoleh ke timur atau wilayah pinggiran yang lama terabaikan.

Pada titik itulah, anggota Komisi I DPRD Sulawesi Utara Ben Alotia menyodorkan seruan yang mengagetkan. Ia meminta warga Kepulauan Sangihe dan Talaud mengibarkan bendera Filipina.

Penduduk di pulau paling utara Indonesia yang dekat dengan Filipina itu memang sejak lama lebih banyak diuntungkan oleh kebijakan Manila ketimbang Jakarta. Selain banyak memakai barang-barang dari Filipina, penduduk di sana juga mendapat siaran televisi Filipina.

Seruan Ben Alotia segera saja menyulut kontroversi di Sulawesi Sulawesi Utara. Kecaman tanpa melihat substansi lebih jauh, segera saja berkobar.

"Saya juga terkejut pernyataan itu seperti ungkapan serius. Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya bercanda menanggapi keluhan warga dan pemerintah di sana atas kondisi mereka," ujar Ben Alotia di Manado, Jumat (14/5/2010).

Menanggapi Alotia itu, Sekretaris Komisi I DPRD, Jhon Dumais, menyatakan, seruan koleganya itu bukanlah ajakan untuk makar. "Ia sudah jelaskan kepada kami konteks ungkapan itu. Pernyataannya tidak serius dan terlontar begitu saja. Yang pasti, Kepulauan Sangihe dan Talaud masih wilayah Indonesia," katanya.

Wakil Ketua DPRD Arthur Kotambunan membenarkan, ketergantungan penduduk dua pulau itu terhadap Filipina memang sering terdengar. Bahkan, sejumlah warga ada yang mengibarkan bendera Filipina.

"Itu dulu ketika daerah itu sungguh-sungguh kurang mendapat perhatian pemerintah. Tapi sekarang tidak lagi. Pemerintah pusat sudah mulai memberi perhatian khusus kepada mereka. Ada fasilitas-fasilitas khusus yang akan diberikan, termasuk membangun bandara di sana," jelas Arthur.

Arthur juga memaklumi jika penduduk di sana memang ada yang memasang bendera Filipina.
"Kalau cuma pasang bendera, itu sama saja seperti memasang bendera Brasil, Argentina, Amerika, dan lainnya. Itu kan hanya aksesoris, tidak ada unsur makar di situ," katanya. (Maximus geneva, Fernando Lumowa)

Sumber: KOMPAS

Pindad Dongkrak Penjualan Kendaraan Tempur Panser

BANDUNG, (PRLM).-PT Perindustrian Angkatan Darat (Pindad) menggarap serius pasar regional Asia Tenggara untuk mendongkrak penjualan kendaraan tempur panser. Dirut Pindad Adik Avianto Soedarsono mengemukakan dalam waktu dekat ini penjualan 32 unit panser ke negara jiran Malaysia tinggal menunggu kesepakatan akhir yang akan dilakukan pada pertengahan Mei 2010. Selain Malaysia, Pindad dan Departemen Pertahanan menjajaki kerja sama perdagangan panser dengan Vietnam. Di saat yang bersamaan, pasar Filipina pun akan digarap

"Pada saat pameran di Malaysia baru-baru ini, Filipina menyatakan tertarik pula dengan produk panser kami," kata Adik, Jumat (30/4).

Saat ini, panser yang akan dijual ke Malaysia masih menjalani serangkaian ujicoba di lokasi pabrik Pindad, Kiaracondong Bandung. Beberapa komponen juga masih disempurnakan antara lain mesin, sistem pendingin, dan transmisi.

Dia menuturkan khusus untuk penjualan Panser ke Malaysia, perangkat mesin tidak lagi menggunakan mesin pabrikan Renault. Akan tetapi, menggunakan mesin Mercedes-Benz. "Karena Renault ternyata menjadi pesaing kami untuk memasok kendaraan ke Malaysia sehingga kami harus mengganti komponen mesin," kata Adik.

Namun demikian, Pindad belum memastikan, apakah unit panser yang akan dijual ke Malaysia akan menggunakan mesin Benz. Adik mengemukakan ada dua pilihan mesin yang akan dipakai untuk panser tersebut yaitu Benz atau Deutz yang hampir sama dengan mesin Renault berkapasitas 7.000 cc dan berkekuatan 320 tenaga kuda.

Selain menjajal dan menyempurnakan produk, Pindad dan Malaysia juga masih membenahi berbagai persyaratan administrasi supaya transaksi penjualan yang dilakukan benar-benar menerapkan prinsip good and clean government. Jika semua uji coba dan persyaratan rampung dalam waktu dekat ini, maka kesepakatan penjualan 32 unit panser akan dilakukan Mei 2010.

Selanjutnya, pengiriman pertama panser ke Malaysia bisa dilakukan pada November 2010 dan sisanya pada akhir tahun. Adik mengatakan pihaknya juga akan mengusulkan penyelesaian sisa 61 unit panser dari total 154 unit, jika penjualan panser ke Malaysia benar-benar terwujud.

Dia menuturkan harga jual panser ke Malaysia akan lebih mahal 30% dibandingkan dengan harga panser yang dipesan Dephan seharga Rp7 miliar. "Memang ada beberapa hal yang membuat harga jual ke Malaysia lebih mahal," katanya.

Juga dijelaskannya, harga jual panser pada tahun ini akan dinaikkan 10 persen sampai 15 persen, sebagai penyesuaian dengan perkembangan ekonomi makro. Untuk itu, Adik meminta agar pemerintah mau mengucurkan dana tambahan untuk pembayaran unit sisa panser.

"Memang kontraknya dengan pemerintah berlangsung pada 2007, tetapi harga tahun 2007 mungkin berbeda dengan harga sekarang," katanya.

Lonjakan harga baja belakangan ini, juga berpengaruh pada harga jual produk Pindad secara keseluruhan. Akan tetapi, kata Adik, kenaikan harga produk tersebut tidak terlalu signifikan.

Sumber:PIKIRAN RAKYAT

Arroyo Puji Pemerintah RI Berhasil Tembak Mati Dulmatin

MANILA- Presiden Filipina, Gloria Arroyo, memuji keberhasilan pemerintah Indonesia dalam memerangi kelompok terorisme di Indonesia. Keberhasilan Polri dalam menyergap kelompok terorisme di Pamulang, Banten yang menewaskan Dulmatin, membuktikan bahwa Republik Indonesia serius memerangi kelompok radikal.

Dulmatin alias Joko Pitono alias Yahya Iberahim merupakan borunan empat negara, yaitu Indonesia, Filipina, Australia dan Amerika Serikat. Dia digua terlibat mendalangi peristiwa bom Bali 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang. Kemampuannya merakit bom dari berbagai elemen diduga melebihi kemampuan DR Azhari, teroris yang tewas dalam penggerebekan di Malang beberapa tahun lalu.

"Tewasnya Dulmatin akan mengilhami aparat Filipina dalam memeberantas terorisme di daerah kami," kata Arroyo seperti dilansir Radio Australia.

Filipina menghadapi kelompok ekstremis Abu Sayyaf yang dilaporkan melindungi anggota-anggota Jemaah Islamiyah yang kabur dari Indonesia. Pejabat-pejabat Filipina mengatakan, Dulmatin berada di provinsi Sulu, Filipina Selatan, bersama kelompok Abu Sayyaf, bulan lalu. Ia pergi setelah tewasnya pemimpin Abu Sayyaf, Albader Parad, pada tanggal 21 Februari.

Sumber: JPNN

Pesawat Militer Filipina Jatuh Menewaskan Delapan Orang

TEMPO Interaktif, Manila – Pesawat militer Filipina jatuh di daerah perumahan di selatan Filipina. Dalam kecelakaan ini, menewaskan seorang komandan angkatan udara senior dan tujuh orang lainnya yang berada dalam pesawat. Sedangkan dua korban terluka bukan penumpang pesawat.



Komandan militer regional Letnan Jenderal Raymundo Ferrer mengatakan, Pesawat Nomad berbaling-baling ganda ini lepas landas dari Kota Cotabato dan terbakar dan menabrak tiga rumah yang juga ikut terbakar.

Setelah lepas landas, pilot mengatakan pesawat bikinan Australia itu dalam keadaan darurat dan sedang menuju kembali ke pangkalan. Dari rekaman televisi menunjukkan satu tubuh hangus terbakar di antara puing-puing ketika orang-orang berusaha untuk membantu petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Beberapa orang lainnya menyiramkan air dengan selang dan ember air. Di antara mereka yang tewas dalam kecelakaan itu Mayor Jenderal Butch Lacson, komandan angkatan udara di bagian selatan Filipina.

Seorang wanita yang berada di salah satu dari tiga rumah mengalami luka di kepala dan tubuhnya, kata juru bicara polisi Superintenden Kepala Leonardo Espina. Walikota Cotabato Muslimin Sema mengatakan salah satu petugas pemadam kebakaran juga terluka.

Sumber : TEMPO

Philippine Military Boosts Capability in Fighting Rebels with Armored Vehicles

Upgraded M-113 from FNSS Savunma Sistemleri Turkey (photo : Timawa)

MANILA, (Xinhua) -- The Philippine military on Monday commissioned six upgraded Armed Personnel Carriers which it said will boost its capability in fighting threat groups, particularly the leftist New People's Army.

"The launching marks a step towards the military's efforts to upgrade its fleet of APCs. The new armored vehicles will play a key role in supporting the nation's Security Operations," said the military public affairs office chief Lt. Col. Romeo Brawner.

The upgraded APCs, with a combat weight of 10.7 tons each and a 13-soldier seating capacity, have lesser maintenance cost and have extended life cycle that will enhance the military's operational performance.

Philippine's Army with the upgraded M-113 (photo : Timawa)

Brawner said President Gloria Macapagal-Arroyo approved the acquisition in 2003 after market analysis showed that it was cheaper to procure a complete unit rather than upgrade the current 20 vehicles in the country.

Bangit said the six APCs will be deployed and tested in Masbate, which Philippine Defense Secretary Norberto Gonzales said may be the next flashpoint of violence after Maguindanao. More troops have been infused to Masbate due to almost daily killings.

Bangit said these APCs will eventually see action against communist insurgents which President Arroyo wanted defeated on or before her term ends in June this year.

When asked if the APCs will hasten the defeat of the NPAs, Bangit said: "Anything that is an added capability to the army or the armed forces will be a big boost to our desire to achieve our mission by 2010."

Sumber : DEFENSE STUDIES