TNI Siapkan Tender Pengadaan Kapal Selam

BANDUNG--MICOM: TNI Angkatan Laut tengah menyiapkan tender pengadaan dua kapal selam. Tender ditargetkan Ditargetkan tahun ini proyek tersebut bisa mulai dilaksakan dan selesai tahun 2014.

"Semua persyaratan administratif masih disiapkan sebelum jadwal tender diumumkan. Semoga bisa tahun ini," ungkap Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/1).

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam proses tender tersebut semua perusahaan di berbagai negara berhak ikut. Hingga saat ini, ada perusahaan dari Korea, Prancis, Amerika, dan Jerman yang menyatakan berminat.

Meski demikian, Agus mewajibkan pemenang tender dari perusahaan asing untuk bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri seperti PT PAL dan Bahari. Bentuknya bisa berupa join production atau transfer teknologi, tergantung tingkat kesulitan.

"Teknisi pembuatan kapal harus gabungan antara orang dalam negeri dan asing. Ini sangat penting agar kualitas teknologi dan sumber daya manusia kita di masa depan meningkat," paparnya.

Tender pengadaan dua kapal selam sebenarnya hendak dilaksanakan tahun lalu. Namun karena pemerintah belum memiliki anggaran, rencana tersebut ditunda.

Pengadaan dua kapal selam TNI AL diperkirakan menghabiskan biaya mencapai US$700 juta. Sumber pendanaan diperoleh dari utang luar negeri dengan fasilitas kredit ekspor.

Sumber: MEDIA INDONESIA

TNI AL Akan Uji Persenjataan Strategisnya

Rudal Yakhont Dipasang di KRI Oswald Siahaan-354.


Metrotvnews.com, Jakarta: TNI Angkatan Laut akan menguji sejumlah persenjataan strategisnya. Seperti peluru kendali untuk memastikan kesiapan alat utama sistem persenjataan dan personel matra laut dalam mengantisipasi berbagai ancaman sesuai perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.

"Uji persenjataan itu dimaksudkan untuk meningkatkan manajemen pemeliharaan, perawatan, perbaikan yang efektif guna mencapai kesiapsiagaan yang optimal," kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno di sela-sela rapat Pimpinan TNI Angkatan Laut (KSAL) 2011 di Jakarta, Selasa (25/1).

Ia menambahkan, salah satu persenjataan strategis yang akan diuji adalah peluru kendali Yakhont buatan Rusia. Beberapa kehandalan Yakhont yang tidak dimiliki rudal antipermukaan TNI-AL sebelumnya adalah Yakhont mempunyai kecepatan maksimum hingga 2,5 Mach. Ditambah lagi Yakhont punya jangkauan tembak sangat jauh, tak tanggung-tanggung 300 kilometer.

"Dua kemampuan tadi yang hingga kini belum dimiliki jajaran rudal antikapal TNI-AL. Yakhont dapat ditembakan dari Surabaya ke sasaran di Yogyakarta," ungkap Kasal.

Seperti diketahui TNI-AL mempunyai rudal Exocet MM30/40, Harpoon dan C802. Tapi di balik itu, Yakhont mempunyai bobot dan dimensi yang terbilang bongsor di kelasnya. Harga satu unit Yakhont ditaksir sekitar 1,2 juta dolar AS.

Saat ini 16 KRI sudah dipasang rudal Yakhont yaitu enam pada kapal jenis fregat dan 10 di kapal perang Korvet. Masing-masing Fregat dipasang delapan unit Yakhont, sedangkan Korvet sebanyak empat unit. Pemasangan dilakukan sepenuhnya oleh PT PAL Surabaya.

KSAL menambahkan, sasaran tembak dari uji coba sejumlah persenjataan strategis itu adalah kapal perang yang tidak lagi digunakan. Uji coba akan dilaksanakan di Samudra Indonesia pada Februari.

Pada kesempatan yang sama, KSAL mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Kementerian Pertahanan terkait pengadaan dua kapal selam baru yang telah direncanakan sejak lama.

"Kita telah menyampaikan spesifikasi teknik dan spesifikasi operasional kapal selam yang kami butuhkan. Sekarang prosesnya masih di Kementerian Pertahanan. Di sana akan dibahas lagi di Tim Evaluasi Pengadaan yang akan menentukan kapal selam jenis apa yang akan dibeli dan digunakan TNI Angkatan Laut. Apapun yang diberikan kami terima," kata Soeparno.

Pengadaan dua unit kapal selam itu dibiayai fasilitas Kredit Ekspor (KE) senilai 700 juta dolar Amerika Serikat, yang diperoleh dari fasilitas pinjaman luar negeri di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2004-2009.

"Kami sudah tentukan spesifikasi teknisnya, serta kemampuan dan efek penggentar yang lebih dari yang dimiliki negara tetangga," kata KSAL.

Pada tender pertama, dari empat negara produsen kapal selam yang mengajukan tawaran produk mereka, seperti Jerman, Prancis, Korea Selatan, dan Rusia, TNI Angkatan Laut telah menetapkan dua negara produsen sesuai kebutuhan yaitu Korea Selatan dan Rusia.

Rencananya, dari dua pilihan itu akan diuji kembali, mana spesifikasi kapal selam yang sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut oleh Kementerian Pertahanan.

Sumber: METRO TV

TNI AL Tingkatkan Pengamanan Wilayah Perbatasan

Jakarta (ANTARA News) - TNI Angkatan Laut akan meningkatkan pengamanan pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan, kata juru bicara TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Tri Prasodjo, di Jakarta, Minggu.

"Pengamanan pulau terluat dan wilayah perbatasan itu akan menjadi salah satu bahasan utama Rapat Pimpinan TNI Angkatan Laut 2011," katanya.

Tri mengemukakan, selama ini pengamanan pulau-pulau terluar yang berjumlah 92 pulau terus ditingkatkan terutama di 12 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan beberapa negara.

Sejumlah pulau terluar dimaksud adalah Pulau Rondo Provinsi Nangroe Aceh Darussalam berbatasan dengan India, Pulau Berhala Provinsi Sumatera Utara berbatasan dengan Malaysia, Pulau Nipa Provinsi Riau berbatasan dengan Singapura, Pulau Sekatung berbatasan dengan Vietnam.

Selain itu, Pulau Marore, Marampit; dan Miangas Provinsi Sulawesi Utara berbatasan dengan Philipina; Pulau Fanildo, Pulau Bras dan Pulau Fani berbatasan dengan Palau, Pulau Batek Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Timor Leste serta Pulau Rote berbatasan dengan Australia.

Pengamanan terhadap pulau-pulau terluar antara lain dilakukan dengan gelar operasi pengamanan pulau terluar dan wilayah perbatasan dengan mengerahkan kapal perang dan pesawat udara patroli maritim, melaksanakan survey hidrografi untuk menetapkan batas wilayah negara di laut.

"Tak hanya itu, kami juga melakukan operasi bakti Surya Bhaskara Jaya sebagai wujud kepedulian dan peran TNI AL dalam mendinamisasikan pembangunan daerah terpencil, serta menempatkan Pasukan Marinir di pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni," kata Tri.

Selain pengamanan pulau terluar, Rapat Pimpinan TNI Angkatan Laut juga akan membangun kekuatan TNI AL menuju kekuatan pokok minimum dengan konsep Tri Matra Terpadu serta pemenuhannya yang mengutamakan industri pertahanan dalam negeri.

"Jadi, pengembangan kekuatan Alutsista tentunya juga terkait dengan pengamanan perairan perbatasan Indonesia, seperti pengadaan kapal selam yang diharapkan dapat dimulai tahun 2011 ini,?" katanya.

Tri menambahkan, akan dibahas pula langkah-langkah optimalisasi dan konsistensi penggunaan alokasi anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah untuk TNI AL. Selain itu juga akan dipaparkan upaya peningkatan profesionalisme, serta kesejahteraan prajurit dan keluarganya.

Sumber: ANTARA

Belum Ada Penawaran Resmi Kerjasama Antikapal Selam AS - RI

Ist

Walau sudah bekerja sama dalam sistem pengawasan maritim terintegrasi, AS belum menawarkan kerja sama pengamanan laut-dalam dari kapal selam. ”Kita sudah kerja sama integrated maritime surveillance system untuk Selat Malaka dan Laut Sulawesi,” kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kamis (20/1), dalam konferensi pers seusai rapat pimpinan TNI. Kerja sama ini mencakup pengamanan untuk lalu lintas kapal di permukaan laut. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul menyatakan telah ada 12 stasiun pengamanan di Selat Malaka. Di Laut Sulawesi ada dua dan akan ditambah lagi. Menurut Agus, terkait kerja sama antara RI dan AS untuk antikapal selam, TNI belum mendapat penawaran resmi. ”Belum ada,” katanya.

Sumber: KOMPAS

TNI Maksimalkan Kekuatan di Perbatasan

Ist

JAKARTA (Suara Karya): Pada program kerja 2011, TNI memaksimalkan pembangunan kekuatan pertahanan di wilayah perbatasan negara Indonesia dengan negara tetangga. Selain penambahan pasukan, TNI juga akan membangun pos-pos perbatasan, penambahan transportasi, dan peralatan teknologi komunikasi.

"Kita memandang wilayah perbatasan masih perlu dievaluasi, sehingga perbaikan perlu terus-menerus dilakukan agar pengamanan perbatasan dapat dilakukan secara baik," ujar Panglima TNI, Laksamana TNI, Agus Suhartono dalam jumpa pers Rapim TNI 2011 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (20/1).

Panglima TNI diidampingi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jende-ral TNI George Toisutta, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Seoparno, dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul.

Menurut Agus, wilayah perbatasan mengandung potensi konflik antarnegara sehingga seyogianya pembangunannya terintegrasi dan multi sektoral, termasuk peningkatan kekuatan pertahanan melalui darat, laut dan udara. "(TNI-Red) Angkatan Darat, Udara dan Laut telah punya program untuk pencapaian target pengembangan kekuatan di kawasan perbatasan," ujarnya.

Wilayah darat, TNI memberi prioritas operasi pengamanan di perbatasan Idonesia dengan negara Malaysia, Papua Nugini dan Republik Democratic Timor Leste (RDTL).

Sedangkan pengamanan laut masih terfokus pada pengamanan pulau-pulau terluar dan perbatasan perairan Selat Malaka, Natuna, Kepulauan Riau, Sulawesi, dan sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Pemantapan Alutsista

Sementara, Soeparno mengatakan, pegembangan kekuatan untuk menjaga perbatasan perairan Indonesia harus diikuti pengembangan kekuatan alat utama sistem senjata (alutsista). Setidaknya, TNI AL memiliki kapal salam untuk mengawal perairan Indonesia.

Pemerintah bersama TNI AL sendiri telah menyiapkan pembangunan kapal selam. Pada 2011 ini, pembangunan kapal selam sudah dapat dimulai. "2011 ini pembangunannya diiharapkan sudah dapat dimulai," ujarnya.

Ia menyebutkan, sebagian pengerjaan kapal selam akan dilaksanakan di luar negeri dan selebihnya dikerjakan di dalam negeri. Sebab, kapal selam merupakan kapal perang yang harus dilengkapi teknologi tinggi.

"Kita memang sudah berpengalaman dalam kapal selam. Namun, kita belum memiliki peralatan dan tempat untuk pembuatan kapal selam. Karena itu, pengerjaan kapal selam kita bekerja sama dengan pihak luar," ujar KSAL.

Meski demikian, kerja sama pembuatan kapal selam dengan pihak luar negeri harus bisa diimanfaatkan transfer teknologi. "Kapal selam punya nilai strategis untuk mengawal perairan Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Imam Sufaat menjelaskan, pembangunan kekuatan pertahanan udara diorientasikan ke wilayah timur Indonesia. TNI Angkatan Udara segera membutuhkan 32 radar untuk mengintegrasikan pemantauan udara. "Tapi, sekarang ini kita baru punya 17 radar," ujarnya.

Pada sisi lain, TNI AU telah mengembangkan kekuatan pasukan khas TNI (Paskhas) di Biak. "Kita sudah mengembangkan Paskhas Biak yangs sebelumnya kompi menjadi batalyon," ujar KSAU.

Sumber : SUARA KARYA

Wamenhan RI Terima Kunjungan Kasal India

Ist

Jakarta, DMC – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin atas nama Menteri Pertahanan RI, Selasa (11/1) mengadakan menerima kunjungan dan melakukan pembicaraan (cc) dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Admiral Nirmal Verma PVSM beserta rombongan di ruang kerjanya, di kantor Kemhan Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Kasal India menyampaikan kepada Wamenhan bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan kehormatan dalam rangka untuk membangun kerjasama diantara kedua negara di bidang pertahanan dan industri pertahanan. Beberapa program ditawarkan pemerintah India kepada Indonesia diantaranya mengenai program pertukaran pelatihan dan pendidikan secara berkala yang telah dilakukan Angkatan Laut kedua negara.

Selain itu juga Kasal India menyatakan Indonesia khususnya TNI AL banyak terlibat, dan mendukung berbagai kegiatan multilateral seperti keterlibatan TNI AL dalam The Indian Naval Ocean Symposium (INOS) dimana pada kesempatan tersebut TNI AL berkesempatan memberikan seminar dan workshop serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan INOS. Termasuk TNI AL terlibat dalam MILAN yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali di Kep. Andaman yang melibatkan TNI AL dari berbagai negara.

Untuk itu, lanjut Kasal India, pemerintah India memiliki keinginan dan berantusias untuk membangun dan melanjutkan kerjasama antar kedua angkatan laut seperti patroli terkoordinasi (coordinated patrol), submarine trainning dan pertukaran informasi. Selain itu juga atas nama pemerintah India, Kasal India mengucapkan terima kasih karena telah menjadikan India sebagai salah satu negara tujuan pelatihan dan pendidikan khususnya bagi personel TNI AL.

Menanggapi hal tersebut, Wamenhan menyambut baik perkembangan kerjasama yang telah dibangun selama ini antar Angkatan Laut kedua negara sebagai leading sector yang didasarkan atas kesamaan sejarah antara Indonesia dan India serta besarnya peranan India dalam perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan.

Dalam kesempatan tersebut Wamenhan juga menjelaskan mengenai industri pertahanan dimana Indonesia mulai tahun lalu telah menambah alutsista dengan menyediakan berbagai kendaraan untuk kepentingan angkatan bersenjata Indonesia. Wamenhan berharap India dapat metransformasikan teknologi dan IT melalui kerjasama di bidang industri pertahanan.

Sumber: DMC

Hadang Kapal Selam, Korsel Pasang Sensor Bawah Laut Dekat Korut

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL--Serangkaian tindakan antisipatif dilakukan kedua negara yang tengah 'bertikai' yakni Korea Selatan dan Korea Utara. Salah satunya yang dilakukan Kosel, yakni dengan memasang sensor bawah laut dekat perbatasan lautnya dengan Korea Utara untuk mengantisipasi serangan kapal selam dari seterunya itu, menurut laporan pada Senin (10/1).

Harian bisnis The Maeil mengatakan militer Korsel berencana untuk menempatkan sensor itu di pulau terluar yang berada di Laut Kuning, tempat pertempuran luat berdarah pada 1999, 2002 dan November 2009. Sebuah korvet Korsel tenggelam dekat wilayah perbatasan yang masih dalam sengketa pada Maret tahun lalu, yang menurut Korsel merupakan serangan torpedo dari kapal selam Korut, sebuah tuduhan yang dibantah Pyongyang. Tenggelamnya kapal itu merenggut nyawa 46 orang.

Pada November tahun lalu Korut juga membombardir Pulau Yeonpyeong yang menewaskan empat orang termasuk warga sipil. "Kami merencanakan untuk menempatkan sejumlah sensor bawah laut guna meningkatkan kapabilitas pertahanan di kepulauan penting timur laut seperti Baengnyeong dan Yeonpyeong menyusul penenggelaman kapal perang Cheonan," kata seorang perwira militer yang tidak diidentifikasi seperti dikutip koran itu.

Pusat kontrol yang akan memantau sensor tersebut akan ditempatkan di pulau Baengnyeong, titik terdekat dengan perbatasan Korut, tulisnya. Namun kementerian pertahanan menolak berkomentar terhadap laporan itu dengan menyebut informasi semacam itu tergolong rahasia.

Ketegangan lintas perbatasan kedua Korea semakin akut sejak bombardir Korut terhadap pulau Yeonpyeong. Sejak itu Korsel telah menggelar sejumlah latihan militer, baik laut maupun daratan, termasuk sebuah latihan besar yang melibatkan Amerika Serikat, dalam upaya untuk unjuk kekuatan terhadap Pyongyang.

Sumber: REPUBLIKA

Biro Humas Kemhan : Akan Ada Tambahan Empat Kapal Selam Untuk TNI AL

Ist

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan negara luar dalam bidang produksi alat-alat perang, diharapkan mampu menarik tenaga kerja. Sampai saat ini yang sudah tampak menyerap tenaga kerja adalah proyek pembuatan Kapal Perang Perusak Kawal Rudal.

"Bisa menarik tenaga kerja 1.500 sampai 2.000 orang," ujar Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI I Wayan Midhio, saat dihubungi Republika, Sabtu (01/01). Pada tahun 2010 kemarin, kontrak kerja pembuatan kapal tersebut sudah ditandatangani oleh PT PAL dan Damen Schelde Naval Shipbuilding dari Belanda.

Kapal perang tersebut sudah mulai diproduksi sejak Agustus 2010 lalu. Produksi kapal ini akan dilakukan secara bertahap selama empat tahun. Sehingga paling tidak ada sekitar 1.500 sampai 2.000 orang tetap mempunyai pekerjaan hingga tahun 2014. Rencananya ada empat buah kapal yang akan diproduksi.

Bentuk kerjasama lain yang diharapkan mampu menarik lapangan kerja adalah pembuatan kapal selam di dalam negeri. "Sudah dirancang dan diupayakan kita bisa produksi kapal selam," kata Midhio. Pada tahun 2010, pihak Korea Selatan sudah menawarkan diri untuk bekerja sama memproduksi kapal selam itu. Turki juga menunjukan ketertarikan untuk bekerja sama. Diharapkan pada tahun 2011 ini, sudah ada kepastian dengan negara mana pembuatan kapal selam ini dilakukan.

Saat ini Indonesia memiliki dua kapal selam. Dengan kerjasama tersebut, kebutuhan enam kapal selam bisa terpenuhi. "Jadi empat tambahannya. Kalau jadi (kerjasamanya), pembuatannya akan multiyears, tidak sekaligus," kata Midhio.

Sumber: REPUBLIKA

Media Vietnam :Pengadaan Kapal Selam Lada Masih Terkendala ToT

Kapal Selam Jenis Lada

Antara kantor berita mengutip Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia, Mayor Jenderal Marsetio pada 27/12 mengatakan dibutuhkan lebih dari 39 kapal selam untuk melindungi wilayah laut NKRI, karena meskipun Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, tapi saat ini memiliki dua kapal selam, jenis dan KRI KRI Cakra dan Nanggala.

Dalam rencana strategis, setidaknya dari sekarang sampai 2024, Indonesia akan perlu membeli dua kapal selam lagi untuk melengkapi angkatan laut. Membeli dua kapal telah disetujui, dan pendanaan pemerintah, diharapkan $ 700.000.000 berasal dari kredit ekspor luar negeri.

Terkait dengan pembelian dua kapal selam yang disebutkan di atas, kata Mayor Jenderal Marsetio empat negara yang berpartisipasi dalam penawaran untuk menutup kapal, termasuk Jerman, Perancis, Rusia dan Korea Selatan. Rusia dan Korea Selatan, kami telah mencapai persiapan dan TNI AL mempertimbangkan rincian kapal selam oleh dua negara yang diusulkan untuk memilih mereka yang paling tepat.

Sebelumnya pada tahun 2010, memiliki informasi bahwa Indonesia sangat menginginkan Kapal selam jenis Lada buatan Rusia. Namun, Rusia dan Indonesia masih ada beberapa perbedaan pendapat dalam proses transfer teknologi. Oleh karena itu, Indonesia ingin mengaplikasikan lebih dari 120 kapal selam, teknik baru, yang paling canggih.

Para ahli percaya bahwa Indonesia ingin membeli akan kapal selam dalam sejumlah besar yang bisa memulai perlombaan senjata antara negara-negara Asia Tenggara.

Sumber: TIENPHONG/MIK

Mau Beli Kapal Selam, TNI AL Realistis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Marsetio, menegaskan, pihaknya akan realistis dalam pengadaan kapal selam untuk memperkuat armada tempur matra laut."Kita memang membutuhkan kapal selam, untuk memperkuat armada tempur TNI Angkatan Laut. Namun, itu akan dilakukan secara realistis," katanya, Rabu (22/12).

Marsetio mengemukakan, sesuai rencana strategis TNI Angkatan Laut hingga 2024 pihaknya telah mengajukan penambahan dua unit kapal selam. "Jadi hingga 2024, TNI Angkatan Laut memiliki empat unit kapal selam yakni dua unit yang telah ada KRI Nanggala dan KRI Cakra, plus dua unit yang masih dalam proses pengadaan di Kementerian Pertahanan," ujarnya.

Marsetio menegaskan, pengadaan dua kapal selam itu sudah disesuaikan dengan kerangka kekuatan pokok minimum (minimum essential forces). "Jadi, realistis lah sesuai ketersediaan anggaran pemerintah," katanya.

Pengadaan dua unit kapal selam itu dibiayai fasilitas Kredit Ekspor (KE) senilai 700 juta dollar Amerika Serikat, yang diperoleh dari fasilitas pinjaman luar negeri di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2004-2009.

"Kami sudah tentukan spesifikasi teknisnya, serta kemampuan dan efek penggentar yang lebih dari yang dimiliki negara tetangga," kata Wakasal.

Pada tender pertama, dari empat negara produsen kapal selam yang mengajukan tawaran, seperti Jerman, Perancis, Korea Selatan, dan Rusia, TNI Angkatan Laut telah menetapkan dua negara produsen sesuai kebutuhan yaitu Korea Selatan dan Rusia.

Rencananya, dari dua pilihan itu diuji kembali mana spesifikasi kapal selam yang sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut.

Sumber: REPUBLIKA

TNI AL Butuh 39 Kapal Selam Tambahan

(Ist)

TEMPO Interaktif, BOGOR - Armada angkatan perang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut membutuhkan tambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) berupa pengadaan 39 unit kapal selam.

"Indonesia perlu menambah kekuatan armada angkatan laut. Wilayah laut kita sangat luas dan membutuhkan pengamanan yang intensif dari gangguan pihak luar," kata Wakil Kepala Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio di Bogor Rabu 22 Desember 2010.

Laksamana Madya TNI Marsetio Rabu berada di Bogor, mengikuti kegiatan Apel Komandan Satuan (AKS) yang digagas Korps Marinir. Apel Komandan Satuan diikuti 84 pesera terdiri dari komandan satuan di lingkungan Korps Marinir.

Menurut Marsetio, alutsista yang dimiliki armada angkatan perang TNI AL masih jauh dari kategori memadai kebutuhan yang dihadapi. "Alutsista yang dimiliki TNI AL perlu ditambah dan diperkuat. Terutama jumlah kapal selam perlu ditambah, karena saat ini baru ada beberapa unit," terangnya.

Dikatakannya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Keberadaan jumlah kapal selam yang memadai sangat mendesak, guna menjamin keamanan kedaulatan wilayah NKRI. " Kami membutuhkan tambahan kapal selam sebanyak 39 unit," ujar Marsetio.

Penambahan kapal selam bagi armada perang TNI AL, diharapkan dapat membantu tugas dalam mengamankan keutuhan wilayah laut NKRI.

"Kapal selam tersebut akan disebar ke berbagai penjuru laut NKRI. Terutama pulau-pulau terluar dan wilayah laut yang rawan diklaim negara asing akan mendapatkan pengamanan ekstra," imbuhnya.

Pengamanan ekstra wilayah laut diharapkan dapat menjamin keutuhan dan kedaulatan NKRI. "Kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI harus kita pertahankan. Tidak boleh ada sejengkal pun tanah yang lepas ke pihak asing," ujarnya.

Sumber: TEMPO

Komisi I : Kapal Selam Korsel Paling Mungkin Direalisasikan Di tanah Air

DSX 3000 Merupakan Prototype Kapal Selam Korse;.

JAKARTA – Kerja sama dengan Korea Selatan (Korsel) paling mungkin direalisasikan untuk proyek pengadaan kapal selam di Tanah Air. Korsel dinilai paling baik dan pas karena sudah tidak asing lagi dengan teknologi alat utama sistem senjata (alutsista) Indonesia. Kedua negara ini sudah sering bekerja sama di bidang pertahanan.

“Tarik-menarik antara Korsel dan Rusia memang kuat. Namun, Korsel sudah berpengalaman bekerja sama dengan Indonesia. Paling mutakhir, kedua negara ini bekerja sama dalam mengembangkan pesawat tempur jenis KFX yang diharapkan lebih mo dern dari pesawat tempur F16,” kata Ketua Centre for Security and Defence Studies Koesnadi Kardi saat dihubungi di Jakarta, Minggu (19/12).

Koesnadi mengatakan kapal selam yang berasal dari Rusia sebenarnya canggih, namun kapal jenis Kilo tersebut masih sebatas prototipe. “Masa kita mau membeli kapal selam yang belum tahu kemampuannya,” ujar dia. Pembelian kapal selam, tam bah dia, sedikit susah kare na membutuhkan dana yang besar. Selain itu, Indonesia hanya membutuhkan empat kapal selam.

Kendala-kendala ter sebut membuat banyak ne gara menolak melakukan transfer teknologi. Menunggu Sementara itu, Direktur Teknik dan Industri Kementerian Pertahanan Agus Suyarso mengatakan teknologi kapal selam seperti apa yang diinginkan TNI AL untuk mendukung sistem keamanan dan pertahanan di kawasan laut Indonesia belum diketahui secara jelas.

Kementerian Pertahanan belum bisa mengetahui dengan negara mana Indonesia akan bekerja sama untuk pengadaan alutsista seharga sekitar 2,7 triliun rupiah ini. “Kami sedang menunggu, user (TNI AL, red.) inginnya kapal selam seperti apa. Jika sudah ditentukan, baru kita akan mempertimbangkannya secara komprehensif,” katanya.

Agus tak begitu mengetahui kapan TNI AL akan memberikan spesifi kasi kapal selam yang dibutuhkan ke Kementerian Pertahanan. Kapal selam memang sangat dibutuhkan Indonesia, terutama untuk menjaga daerah-daerah perbatasan strategis, seperti Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Sunda, dan Selat Makassar. Indonesia hanya memiliki dua kapal yang saat ini tak bisa digunakan karena sedang diperbaiki.

Dua kapal selam tersebut adalah buatan Jerman tahun 1981 dengan kelas U 209/1300 yang diberi nama KRI Cakra dan KRI Nanggala. Karena amat dibutuhkan, Kementerian Pertahanan sempat mewacanakan akan membeli empat kapal selam dari negara produsen kapal selam. Ada beberapa negara yang dibidik, yakni Korsel, Prancis, Jerman, dan Rusia.

Agus tak menampik jika produk Perancis belum teruji. Hal itu diperlihatkan dengan tidak maksimalnya produk mereka saat Malaysia memesannya. Namun, Agus belum bisa memastikan negara mana yang akan dimintai kerja sama. Sebelumnya, Komisi I DPR berharap Kementerian Pertahanan membeli satu paket kapal selam dari satu negara agar memungkinkan adanya transfer teknologi.

Januari atau Februari 2011 ini pemerintah diminta sudah menetapkan negara mana yang dipilih untuk bekerja sama. “Kami berharap kerja sama yang akan dijalin bisa menguntungkan Indonesia dan bisa mengikutsertakan industri pertahanan dalam negeri sebagai langkah revitalisasi,” kata Ketua Komisi 1 DPR Mahfudz Siddiq.

Sumber: Koran Jakarta

Kapal Selam Terbesar Buatan Inggris

Kapal selam terbaru buatan Inggris.

KOMPAS.com — Inggris akan meluncurkan kapal selam terbarunya, Kamis (16/12/10) di Barrow-in-Furness di Cumbria. Kapal selam berbiaya 1,2 miliar poundsterling atau sekitar Rp 22,5 triliun itu diklaim sebagai kapal selam terbesar yang pernah dibuat Inggris.

Kapal selam bernama Ambush ini memiliki ukuran 50 persen lebih besar dari pendahulunya, Swiftsure dan Trafalgar. Panjangnya lebih kurang 291 kaki, setara dengan panjang lapangan sepak bola.

Hebatnya, kapal selam ini mampu mengubah air laut menjadi oksigen dan air tawar sehingga mampu mempertahankan 98 kru-nya tetap hidup. Selain itu, kapal selam ini juga nyaris tak bersuara sehingga tak mudah dideteksi musuh.

Sonar dan radar kapal selam Ambush bisa mendeteksi kapal lain yang berjarak 3.000 nautikal mil (5.556 kilometer). Jadi, jika berada di wilayah laut yang memisahkan Inggris dengan Perancis, kapal selam ini bisa mendeteksi kapal yang berada di New York, AS.
Kapal selam ini tak butuh pengisian ulang bahan bakar dan bisa menyerang menggunakan misilnya hingga sejauh 1.000 mil (1.609 kilometer). Yang terhebat, misi kapal selam biasanya hanya 10 minggu, tetapi secara teori kapal selam ini bisa bertahan di dalam air tanpa perlu muncul ke permukaan seumur hidupnya, 25 tahun.
Ambush nantinya akan membawa 38 misil, yakni misil penjelajah Tomahawk yang punya daya jelajah hingga 1.240 mil (1.996 kilometer). Selain itu, kapal selam ini juga akan dilengkapi dengan torpedo kelas berat untuk menghancurkan kapal dan kapal selam lain.

Mesinnya yang bertenaga nuklir bisa menggerakkan kapal dengan kecepatan hingga 20 knot, memungkinkan kapal menempuh jarak 500 mil (805 kilometer) sehari. Saking besarnya, energi nuklirnya dikatakan bisa menghidupi seluruh kota Southampton.
Ambush akan diluncurkan dan dinamai secara resmi oleh Lady Anne Soar, istri Kepala Panglima Angkatan Laut Sir Trevor Soar. Selanjutnya, kapal selam berukuran 7.400 metrik ton ini akan diujicobakan.

Sekadar diketahui, kapal selam ini bisa membawa 98 kru. Selain itu, Ambush juga dilengkapi gudang yang bisa menyimpan makanan untuk kebutuhan selama tiga bulan, terdiri dari 18.000 sosis dan 4.200 bungkus sereal Weetabix.

Sumber: KOMPAS

Pemerintah Siapkan Pangkalan Kapal Selam Di Teluk Palu

illustrasi

GUBERNUR Sulawesi Tengah, HB Paliudju, berkesempatan memaparkan Strategi Mengamankan Sumberdaya dan Wilayah Laut di Sulawesi Tengah. Paparan itu, disampaikan pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas II Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) akhir pekan lalu di Hotel Paninsula Manado Sulawesi Utara.

Rakor dibuka oleh Ketua Harian Bakorkamla RI, Laksamana Madya Y Didik Heru Purnomo. Dalam Rakor, juga dihadiri Gubernur Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah empat Provinsi di wilayah ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia II).

Laksdya Purnomo, mengemukakan terdapat beberapa permasalahan di tiga ALKI (ALKI I Selat Sunda sampai Belitung, ALKI II Selat Makassar dan Laut Sulawesi dan ALKI III Laut Banda dan Arafura) yang harus disikapi bersama oleh pusat dan daerah. Pertama, bahwa Indonesia berbatasan dengan 10 negara lain dan yang paling sering dipermasalahkan adalah batas wilayah. Yang kedua, lemahnya penegakkan hukum oleh karena terbatasnya alusista yang dimiliki

“Ketiga, lemahnya sistem kontrol sehingga sering terjadi kecelakaan laut. Yang terakhir bahwa Pemerintah RI tidak berhak melarang kapal dari negara lain melintasi ALKI itu selama memenuhi ketentuan. Semuanya itu tentunya berpeluang menimbulkan peluang terjadinya illegal fishing, illegal logging, penyeludupan kayu dan BBM, perdagangan manusia, narkotika, serta pencemaran laut,”kata Didik.

Sementara itu, Gubernur HB Paliudju dalam paparannya, mengemukakan bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan oleh provinsi Sulteng dalam rangka mengamankan sumberdaya dan wilayah laut. Pertama, meningkatkan koordinasi dan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam hal Pengawasan dan pengamanan termasuk di wilayah laut dan pesisir. Kmeudian yang kedua, mendorong dan memperjuangkan sepuluh kabupaten dan kota pesisir, untuk memperoleh sarana di laut, minimal speed boat dan prasarana pengawasan pos pengawasan. Upaya itu, disampaikan melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, serta memfasilitasi pembebasan lahan di Teluk Palu pada 2008 melalui Pemerintah Kota Palu, terhadap pembangunan darmaga untuk kapal patroli dan kapal selam serta asrama Pangkalan TNI AL (Lanal) Palu.

“Perlu kami sampaikan, bahwa upaya kami kepada pihak kementerian kelautan dan perikanan, alhamdulillah mendapatkan respons positif. Sampai dengan 2010 ini, sudah enam kabupaten yang terfasilitasi,”ungkapnya.

Upaya lainnya, yakni bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di 2008, menggagas.tentang rencana pembangunan Terusan Khatulistiwa. Terusan ketiga di dunia itu, akan menghubungkan ALKI II dengan ALKI III. Kemudian, memprogramkan pembangunan Pelabuhan Perikanan Lingkar Luar (outer ring fishing port) di Kabupaten Tolitoli (ALKI II) yang berbatasan dengan Malaysia. Upaya ini, diharapkan berperan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah itu, sekaligus pada waktu tertentu dapat difungsikan sebagai pangkalan pertahanan keamanan. Untuk pembangunan outer ring fishing port, direncanakan akan dimulakan pada tahun depan.

Pemprov Sulteng kata Paliudju, juga mendorong restrukturisasi armada perikanan tangkap menjadi armada berkapasitas 30 Gross Ton yang beroperasi di ZEE. Hal itu, sekaligus dapat membantu pengamanan laut. Dalam paparan itu, Paliudju, mengungkapkan bahwa di 2010, Sulteng mendapatkan 2 unit dan pada tahun depan, Sulteng kembali mendapatkan 9 unit dari program 1.000 kapal Kementrian Kelautan dan Perikanan.

“Upaya yang juga kita lakukan, insya Allah pada 2011 mendatang, kita akan melaksanakan workshop Nasional 2011, tentang Sail Tomini 2012. Workshop itu, akan menghadirkan kementrian terkait, tiga provimsi dan 11 kabupatem sekawasan teluk Tomini,”sebutnya.

Gubernur Paliudju pada kesempatan itu secara khusus, mengemukakan tentang perspektif rencana pembangunan terusan khatulistiwa yang telah digagas sejak 2008 yang lalu di hadapan sejumlah kementrian terkait. Menurutnya, paling tidak ada tiga pertimbangan sehingga pembangunan terusan ini perlu didorong dan mendapat perhatian semua pihak. Pertama katanya, untuk meningkatkan daya saing ekonomi, kemudian kepentingan pertahanan keamanan dan yang ketiga, membuka isolasi antara kawasan Barat dan Timur.

Kata Paliudju, diperkirakan panjang terusan itu, hanya sekitar 28 km dengan kubikasi tanah yang harus dikeluarkan sekitar 40 juta kubik dibanding dengan Panama sekitar 163 km dan Suez sekitar 83 km. Untuk menghilangkan kesan memotong pulau Sulawesi menjadi dua bagian, maka desain pembangunannya dibagi menjadi empat atau enam segmen, yaitu terowongan, kawasan terbuka, terowongan dan seterusnya.

“Lokasi terusan itu posisinya 100 km ke arah utara Teluk Palu persisnya di Kecamatan Tambu Kabupaten Donggala yang masuk dalam selat Makassar, ALKI II. Ujung terusan di sisi timur, berada di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong yakni di wilayah teluk Tomini, terus hingga ke laut Banda dan Arafura yang merupakan wilayah ALKI III,”ungkapnya.

Olehnya kata Paliudju, jika nantinya pembangunan terusan akan terwujud, maka akan tercipta efisiensi yang luar biasa. Yaitu akan terjadi penghematan waktu dan bahan bakar apabila berlayar dari ALKI II menuju ALKI III.

Sebagai gambaran disampaikan, bahwa bila diukur dari kecamatan Tambu (ALKI II) berlayar menuju ALKI III, segaris dengan Tambu melalui terusan khatulistiwa maka akan terjadi penghematan jarak sekitar 700 mill laut dibandingkan harus berputar melalui Sulawesi Utara atau Sulawesi Tenggara.

Dari sisi ekonomi tentunya akan membangun daya saing, oleh karena masyarakat akan menerima harga penjualan komoditinya lebih tinggi dan membeli kebutuhan bahan pokok lebih murah dari sebelumnya dan sekaligus membuka isolasi di kawasan Timur.

“Dari sisi pertahanan keamanan, akan menjadi efektif dan efisien bila pangkalan pertahanan-keamanan itu ditempatkan di Teluk Tomini persisnya perbatasan Sulawesi Tengah (Parigi Moutong) dengan Gorontalo. Renacana penempatan ini didukung oleh beberapa landasan berpikir, antara lain bahwa armada dengan mudah dan cepat bergerak ke ALKI II atau ALKI III, ataupun sebaliknya. Kemudian pangkalan tidak berada di kawasan terbuka karena berlindung di Teluk. Berbeda halnya, jika ditempatkan di bagian utara atau pintu keluar ALKI II atau III,”urai Paliudju.

Di akhir paparannya, Gubernur Paliudju, mengemukakan bahwa kalau saat ini, di kawasan barat dalam rangka membangun daya saing ekonomi telah dibangun jembatan Suramadu dan menyusul jembatan selat Sunda. Olehnya, sudah saatnya pembangunan terusan Khatulistiwa harus menjadi perhatian semua pihak.

“Keberadaan terusan ini, tidak hanya membangun daya saing ekonomi tetapi juga untuk kepentingan pertahanan keamanan republik ini,”pungkas Paliudju yang pada kesempatan itu, didampingi Kadis Kelautan dan Perikanan, DR Hasanuddin Atjo dan KaKesbangpol, Drs Syafri, MM.

Sumber : RADAR SULTEG

TNI AL Akan Makin Kuat

Kapal Selam Changbogo Buatan Korsel

JAKARTA – Rencana pembelian kapal selam oleh pemerintah disikapi positif DPR. Indonesia sudah waktunya membeli kapal selam karena dua kapal selam yang dimiliki sedang diperbaiki di Korea Selatan. Pembelian kapal selam akan memperkuat TNI, khususnya TNI AL, dalam mempertahankan wilayah Indonesia. “Pemerintah memang baru pada tahap merencanakan, tapi belum ada pemberitahuan secara resmi ke DPR,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin saat dihubungi di Jakarta, Minggu (12/12).

Meski begitu, politisi PDIP ini berharap pemerintah berpikir ulang untuk mengadakan kerja sama dengan Korea Selatan, apalagi bersepakat membangun kapal selam bersama. Dia khawatir kerja sama ini akan banyak dipertanyakan negara lain, terutama Korea Utara yang saat ini sedang bersitegang dengan Korea Selatan.

“Rencana kerja sama dengan Korea Selatan harus dipikir ulang. Saya khawatir kerja sama ini akan menyeret kita ke ranah konfl ik,” katanya. Untuk persoalan kemampuan membeli, Hasanuddin yakin pemerintah bisa membeli minimal satu kapal selam dalam waktu dekat ini. Pasalnya, dana yang disiapkan pemerintah untuk pertahanan tinggi, meningkat dua kali lipat lebih atau 56 triliun rupiah dari dana pada periode lima tahun sebelumnya. “Saya pikir bisa.

Tapi harus ditekankan, jangan sampai bekerja sama untuk melakukan kerja sama pembuatan dengan Korea Selatan. Namun, untuk perbaikan atau pembelian, hal itu bisa dilakukan,” jelasnya. Direktur Studi Energi, Lingkungan, dan Maritim Center for Information and Develepment Studies (Cides) M Rudi Wahyono justru melihat kerja sama pengembangan kapal selam dengan Korea Selatan ada lah yang paling memungkinkan.

Menurutnya, Indonesia dan Korea Selatan berjalan bersama dalam masalah pertahanan. Korea Selatan bahkan pernah membeli kapal patroli di laut, udara, dan darat dari Indonesia. “Indonesia sangat memungkinkan melakukan imbal beli dengan Korea Selatan. Untuk transfer teknologi juga paling memungkinkan dengan negara itu,” katanya.

Rudi berharap Indonesia tidak bekerja sama dengan Perancis dalam pengadaan kapal selam. Merujuk pada kasus Malaysia, Prancis ternyata gagal memberikan kapal selam yang bagus, bahkan kerja sama kedua negara itu tidak jalan. Harga kapal selam memang cukup mahal. Dia berharap pemerintah tetap mengusaha kan untuk mengadakannya karena kapal selam amat penting untuk menjaga wilayah maritim Indonesia.

Sumber: KORAN JAKARTA

Kapal Selam Nuklir Pertama India Segera Dioperasikan

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI--Panglima Angkatan Laut India, Nirmal Varma, menyatakan bahwa kapal selam bertenaga nuklir pertama negara ini akan dioperasikan dalam dua tahun mendatang. IRNA (2/12) melaporkan, Varma dalam konferensi pers tahunannya di New Delhi menyatakan, "Program pembangunan kapal selam nuklir yang dimulai tahun 2009 itu dirahasiakan dan dijadwalkan akan beroperasi pada tahun 2012."

Dikatakannya, pascapengoperasian kapal selam nuklir itu, Angkatan Bersenjata India akan memiliki kemampuan meluncurkan rudal-rudal strategis baik dari permukaan maupun dari bawah permukaan laut. Kapal selam nuklir itu merupakan satu dari rencana produksi tiga kapal selam nuklir yang dibantu oleh para pakar dari Rusia.

Sumber: REPUBLIKA

Daewoo Memasok Kendaraan Lapis Baja Dan Kapal Selam Ke Indonesia

Kendaraan Lapis Baja K-21 Buatan Doosan

Theindonesiatoday.com - Daewoo International menandatangani kontrak dengan Departemen Pertahanan Indonesia untuk kendaraan lapis baja ringan 6 x 6 untuk TNI senilai $ 700jt, Zacks.com melaporkan. Doosan akan memproduksi pada waktu musim panas.

Secara terpisah, Daewoo International juga setuju menandatangani kontrak senilai $ 800jt Jenis kapal selam U-209 untuk TNI AL dan $ 400 juta untuk pembelian pesawat latih bagi Angkatan Udara Indonesia. Sebelumnya, Daewoo International diakuisisi oleh POSCO pada bulan September 2010, sebesar 3,37 triliun won. Harga beli 2,5% lebih rendah dari tawaran asli dari 3,46 miliar won oleh POSCO. POSCO, melalui akuisisi, yang ditujukan untuk memastikan pengadaan bahan baku agar stabil dan memperkuat kehadirannya di pasar luar negeri. Kontrak kemungkinan untuk meningkatkan peluang ekspor untuk kendaraan lapis baja ringan oleh POSCO internasional, terutama di Asia dan Amerika Latin.

Sumber: The Indonesia Today / MIK

Beli Kapal Selam Harus Satu Paket

Melalui Rosoboroexport Rusia Menawarkan Kapal Selam Kelas Amur Kepada Indonesia

JAKARTA – Rencana pembelian kapal selam oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) hendaknya dilakukan satu paket.

Pembelian satu paket memungkinkan adanya transfer teknologi dan penyertaan industri pertahanan dalam negeri.

“Empat kapal selam yang sudah kami setujui harus dibeli dari satu negara. Perkara negara mana yang akan diajak bekerja sama, kita serahkan wewenang itu kepada Kemhan dan TNI karena mereka yang lebih paham,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq saat dihubungi di Jakarta, Minggu (21/11).

Kemhan dan TNI saat ini sedang menjajaki empat negara yang diperkirakan akan bekerja sama dalam pengadaan kapal selam.

Empat negara itu ialah Jerman, Korea Selatan, Rusia, dan Prancis. Mahfudz berharap pada Januari atau Februari 2011 pemerintah sudah menetapkan akan bekerja sama dengan negara mana.

Yang jelas, politisi dari PKS ini memberi catatan agar kerja sama tersebut bisa menguntungkan Indonesia, terutama dalam rangka modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan revitalisasi industri pertahanan dalam negeri.

Ditanya tentang anggaran yang dialokasikan untuk pembelian empat kapal selam ini, Mahfudz mengatakan tak begitu hapal. Dari penelusuran Koran Jakarta, harga satu kapal selam standar mencapai 300 juta dollar AS atau 2,7 triliun rupiah (kurs 9.000 rupiah/dollar AS).

Kalau yang dianggarkan empat kapal selam, berarti pemerintah membutuhkan dana hingga 10,8 triliun rupiah atau hampir setara dengan alokasi anggaran untuk modernisasi alutsista pada tahun 2011. Teknologi Canggih Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia Rizal Darma Putra berharap pemerintah membeli kapal selam yang baru dengan teknologi canggih.

Dari segi terknologi, Rizal melihat, Jerman terdepan dibandingkan tiga negara lain yang sedang dijajaki. “Jerman terkenal dengan pengalamannya.

Armada kapal selam yang dibentuk Hitler, U boot, sangat efektif mencegah kapal barang dan kapal perang sekutu saat Perang Dunia II,” jelasnya. Terlepas dari itu, Rizal berharap pemerintah memperhatikan keberlanjutan pemeliharaan kapal selam yang akan dibeli.

Untuk kebutuhan Indonesia, Rizal melihat bukan kapal selam dengan daya jelajah yang jauh yang dibutuhkan.

Terpenting, kapal selam yang nantinya dibeli harus mampu menjaga perairan Indonesia, terutama di selat-selat strategis yang meliputi Malaka, Lombok, Sunda, dan Makassar. “Kita membutuhkan kapal selam yang bisa menyelam secara senyap.

Bisa juga menghindar dari deteksi sonar serta penjinak antikapal selam,” katanya. Pengadaan kapal selam, tambah Rizal, amat dibutuhkan. Penambahan empat kapal selam sudah lebih dari cukup untuk menjaga perairan Indonesia.

“Asalkan bisa menggunakan anggaran dengan cermat dan akuntabel,” katanya. Dia berharap pemerintah saat ini memprioritaskan pada modernisasi alutsista dibandingkan hal lain seperti rencana pembentukan komponen cadangan.

Menurutnya, pemerintah bisa mengesampingkan pembentukan komponen cadangan agar dananya bisa dialokasikan untuk pengadaan alutsista. Saat ini Indonesia baru memiliki dua kapal selam yang diberi nama KRI Cakra dan KRI Nanggala.

Keduanya merupakan produksi Jerman dengan kelas U 209/1300 yang dibuat pada tahun 1981. Kapal selam sangat efektif dalam menjaga pertahanan perbatasan karena satu unit kapal selam bisa menandingi enam unit kapal perusak jenis frigat.

Sumber : KORAN JAKARTA

TNI Prioritas Jaga Selat Malaka

Melalui Rosoboroexport Rusia Menawarkan Kapal Selam Kelas Amur Kepada Indonesia

Keamanan Kawasan , Kemhan Jajaki Kerja Sama Pengadaan Kapal Selam

JAKARTA – Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Barat (Koarmabar) masih memprioritaskan penjagaan di Selat Malaka walaupun keja hatan di wilayah ini sudah menurun drastis. Menurunnya kejahatan di Selat Malaka menunjukkan bahwa operasi yang digelar Koarmabar cukup efektif.

“Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyelenggaraan manajemen pemeliharaan kapal, pembekalan, dan fasilitas pangkalan yang baik,” kata Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksdya TNI Soeparno pada acara serah terima jabatan Panglima Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) dari Laksdya TNI Marsetio kepada Laksda TNI Hari Bowo di Lapangan Koarmabar, Jakarta, Kamis (18/11).

Kasal berharap Pangarmabar baru, Hari Bowo, mampu meneruskan keberhasilan pendahulunya. Jika perlu, Hari bisa lebih baik. Selat Malaka merupakan kawasan kunci bagi Koarmabar dalam menjaga stabilitas keamanan maupun perekonomian. Kawasan Selat Malaka dilewati kapal yang mengangkut lebih dari 11 juta barel minyak bumi per hari dari Timur Tengah ke Jepang hingga negara-negara Asia Timur.

Hal ini menjadikan Selat Malaka merupakan selat kedua terpenting setelah Selat Hormuz yang membelah Iran dan Uni Emirat Arab. Menurut dia, di Selat Malaka, sekitar 600 kapal dagang melintas setiap harinya. Selain itu, perdagangan Eropa dan Asia Timur sangat bergantung pada keamanan Selat Malaka. Tak heran jika TNI AL mengembangkan formulasi untuk pengamanan di Selat Malaka.

Seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Indonesia mengembangkan patroli terkoordinasi untuk menjaga Selat Malaka. Patroli ini bekerja sama dengan Malaysia, Singapura, dan India. Selain itu, diwadahi dengan pengamanan oleh negara sekawasan dalam bentuk Malacca Strait Sea Patrol (MSPP). Dengan terpilihnya Hari Bowo sebagai Pangarmabar, Kasal berharap Hari mampu me ngemban tugas mengamankan kawasan wilayah barat Indonesia, khususnya Selat Malaka.

“Karena tanggung jawab Pangarmabar di masa mendatang akan semakin berat dan kompleks,” ujar Kasal. Hari mengaku siap mengemban amanah yang diberikan. “Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya menjaga kawasan barat,” ujarnya singkat. Hari Bowo merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-27 tahun 1982. Penugasan pertamanya adalah sebagai perwira muat di KRI Teluk Saleh dan pernah menjadi Komandan KRI Harimau.

Jabatan terakhir sebelum menjadi Pangarmabar adalah Gubernur Akademi Angkatan Laut. Kapal Selam Kasal belum menentukan dengan negara mana TNI AL akan bekerja sama dalam pengadaan kapal selam. Saat ini Kementerian Pertahanan masih menjajaki empat negara, yakni Jerman (Kapal Selam tipe U-209), Korea Selatan (Changbogo), Rusia (Kelas Kilo), dan Prancis (Scorpen).

Pengadaan kapal selam sangat penting karena wilayah Indonesia heterogen dan banyak dilintasi kapal dari negara lain. Keberadaan kapal selam tentu sangat membantu menjaga pertahanan Indonesia. “Minimal kita harus menambah sepasang kapal selam lagi,” kata Kasal. Saat ini, Indonesia hanya memiliki dua kapal selam buatan tahun 1981.

Kasal berharap tahun ini tender kapal selam bisa selesai agar tahun 2014 kapal selam tersebut sudah bisa dioperasikan. Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI AL Laksda Among Margono mengatakan untuk tender pengadaan kapal selam, yang berwenang adalah Kementerian Pertahanan. “Saya belum tahu dengan negara mana kita akan bekerja sama untuk mengadakan kapal selam,” katanya.

Sumber: Koran Jakarta

Kasal: TNI AL Butuh Minimal 2 Kapal Selam

Melalui Rosoboroexport Rusia Menawarkan Kapal Selam Kelas Amur Kepada Indonesia

JAKARTA (Pos Kota) – Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Soeparno, menegaskan untuk melaksanakan pengamanan wilayah perairan Indonesia serta membangun kekuatan menuju Minimum Essential Force, TNI Angkatan Laut membutuhkan kapal selam minimal dua unit.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama Herry Setianegara ketika mendampingi Kasal usai memimpin Upacara serah terima jabatan (sertijab) Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) dari Laksamana Madya TNI Marsetio, MM kepada Laksamana Muda TNI Hari Bowo, M.Sc di Jakarta, Kamis (18/11).

“Untuk jumlah dan dari negara mana pengadaan kapal selam tersebut, kita menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, karena tentunya akan disesuaikan dengan anggaran yang ada”, ujar Kasal.

Sementara dalam sambutannya Kasal menyampaikan, lanjut Kadispenal menjelaskan, bahwa dinamika lingkungan strategis masih diwarnai dengan masalah-masalah terkait perbatasan negara, pengamanan alur pelayaran, pelanggaran hukum di laut dan penanggulangan bencana alam. Dimana wilayah tanggung jawab Koarmabar memiliki permasalahan keamanan maritim yang komples dan heterogen.

“Kondisi demikian tentunya harus direspon dengan kesiapan alutsista, dukungan pangkalan serta tingkat profesionalisme sumber daya manusia yang handal”, tegas Kasal Laksamana TNI Soeparno.

Upacara sertijab Pangarmabar yang berlangsung sederhana namun tetap khidmat tersebut, dihadiri oleh para Pangkotama, sejumlah mantan Kasal dan mantan Pangarmabar serta perwakilan dari isntansi pemerintah.

Sedangkan ikut memeriahkan acara, diisi dengan atraksi beladiri dari personel jajaran Koarmabar dan dibawah pembinaan Lanal Bandung serta Marching Band Gema Sangkakala Taruna SMP 2 Hang Tuah Jakarta.

Sumber : POS KOTA