Presiden Minta TNI dan Polri Konsisten

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta TNI dan Polri untuk konsisten dalam menggunakan anggaran dan perencanaan pengadaan alat utama sistem senjata dan non alat utama sistem senjata.

"Jangan mau dikontrol oleh kepentingan pihak-pihak lain," kata Presiden saat memberikan pengarahan pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri 2011 di Jakarta, Jumat.

Presiden mengatakan, pihak ketiga seperti rekanan dalam pengadaan alat utama sistem senjata dan non alat utama sistem senjata, memang diperlukan sesuai aturan berlaku.

"Namun, jangan sampai perencanaan yang sudah disusun berubah karena pejabat baru datang atau karena rekanan menawarkan sistem `A` yang menurutnya lebih baik daripada sistem yang sudah ditetapkan," tutur Presiden.

"Konsistenlah dengan apa yang telah disusun, saudara-saudara yang kendalikan bukan pihak-pihak lain dengan kepentingan tertentu," kata Presiden.

Presiden Yudhoyono mengingatkan TNI dan Polri untuk menggunakan alat utama sistem senjata dan non alat utama sistem senjata yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri.

"Saya ingatkan kembali untuk membeli persenjataan yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Dan saya garisbawahi kembali belilah produk industri nasional kita," katanya.

Yudhoyono juga meminta TNI dan Polri untuk mengurangi praktik penggelembungan anggaran dalam pengadaan alat utama sistem senjata dan non alat utama sistem senjata.

"Kita semua menyadari kekuatan pertahanan kita sangat tertinggal dibandingkan negara-negara sahabat kita, terutama dalam sistem persenjataan," tuturnya.

Karena itu, dalam berbagai forum termasuk pemerintah sangat ingin menaikkan anggaran pertahanan dan keamanan.

"Kalau sudah begitu, pemerintah harus berusaha keras agar anggaran yang pertahanan dan keamanan bisa ditingkatkan. Dan Alhamdulillah dengan pertumbuhan ekonomi yang makin membaik, maka anggaran untuk TNI dan Polri dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun," ujarnya.

Presiden juga mengingatkan TNI dan Polrri untuk mengelola anggaran seefektif dan seefisien mungkin.

"Saya ingatkan kembali pada hari ini, optimalkan anggaran yang ada dan tepat sasaran," katanya.

"Jika ada kasus-kasus yang tidak bisa saya tolerir, maka saya akan panggil KPK, BPK dan BPKP untuk menanganinya," kata Presiden tegas.

Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia mendapatkan alokasi anggaran Rp47,5 triliun atau sekitar 3,86 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011.

Jumlah tersebut sudah termasuk tambahan anggaran Rp2,4 miliar pada tahun anggaran 2010. Jumlah itu juga mengalami kenaikan dari APBN-P 2010 yakni sekitar 10,72 persen.

Kenaikan anggaran itu akan difokuskan pada enam bidang yang menjadi prioritas rencana strategis pertahanan negara 2010-2014, yaitu pengembangan kekuatan pokok minimum, industri pertahanan nasional, pencegahan kejahatan di laut, meningkatkan rasa aman, modernisasi keamanan nasional dan peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional.

Sumber: ANTARA

TNI-Polri, Stop "Mark Up" Anggaran!

Presiden RI pada Rapim TNI tahun 2010 lalu di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika memberikan pengarahan pada acara Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Gedung Balai Samudra Indonesia, Jakarta, Jumat (21/1/2011), meminta agar kedua institusi tersebut menghentikan praktik-praktik penggelembungan (mark up) anggaran pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan nonalutsista.

"Apabila ada kasus yang tidak bisa ditoleransi, saya minta BPK dan BPKP melakukan audit. Jadi, saya ingatkan sekali lagi hari ini," kata Presiden di hadapan jajaran petinggi TNI-Polri.

Presiden juga mengingatkan, TNI-Polri dapat terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran TNI-Polri yang ditingkatkan setiap tahun. Presiden Yudhoyono juga mengimbau agar anggaran tersebut dioptimalkan dan tepat sasaran.

Tak hanya itu, Kepala Negara meminta TNI dan Polri selalu konsisten dengan program yang telah direncanakan. Pergantian pepimpin tak mesti diiringi dengan pergantian program.

"Dan, belilah hasil-hasil industri nasional kita. Saya akan lihat dari dekat implementasi (instruksi) ini," katanya.

Yudhoyono menambahkan, pemerintah berkomitmen melakukan modernisasi peralatan TNI-Polri.

Sumber: KOMPAS

Gaji Polisi Harusnya Naik 1.000 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Wakil Ketua KPK, Bibit Samad menilai, kenaikan tunjangan (renumerasi) bagi seluruh anggota Polri merupakan suatu yang mendesak untuk dilakukan. Menurutnya, anggota polri seharusnya mendapat renumerasi hingga 10 kali lipat dari gaji awal.

“Renumerasi bagi Polri memang suatu yang dibutuhkan. Mungin saya kira Polri perlu mendapat kenaikan gaji hingga 1000 pesen,” kata Bibit.

Mantan kapolda Kaltim ini mengatakan, selama berpuluh tahun menjadi anggota Polri, dia merasa tunjangan bagi anggota korps Bhayangkara sangat rendah. Dia memperbandingkan tunjangan seorang polisi Indonesia dengan Inggris.

“Saat itu waktu saya sekolah di Inggris, gaji saya (seorang Letnan) sebesar Rp 450 ribu. Sedangkan polisi Inggris dengan pangkat yang sama, gajinya lebih dari Rp 1 juta. Kurs saat itu satu pundsterling masih Rp 1500,” kata Bibit memberi gambaran.

Rendahnya gaji polisi juga ditenggarai mengakitbatkan munculnya praktik ilegal. Mafia kasus, perkara, serta korupsi rentan terjadi akibat besarnya kewenangan namun minim pendapatan. “Inilah yang kerap menyebabkan kasus korupsi terjadi. Di saat uang yang berputar di sebuah tempat besar, tapi pendapatannya kecil,” katanya.
Renumerasi Polri tertuang dalam keputusan presiden yang disetujui DPR. Dengan renumerasi ini, tunjangan terendah anggota Polri berada di kisaran Rp 500 ribu. Sementara tunjangan untuk pejabat tertinggi berada di level Rp 21 juta. Renumerasi ini akan berlaku efektif pada 1 Januari 2011.

Sumber: REPUBLIKA

Kenaikan Gaji TNI-Polri Rata-rata Rp 1 Juta

Sejumlah personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Yonif Mekanis 201 Jayakarta.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan total kenaikan gaji rata-rata di enam instansi yang mendapat remunerasi adalah Rp 1 juta per orang.

Hari ini, DPR sudah menyetujui usulan pemerintah terkait anggaran untuk reformasi birokrasi, khususnya remunerasi di enam instansi negara. Yakni Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Koordiantor Politik, Hukum, dan HAM (Kemenkopolhukam).

Peningkatannya sekitar 40 persen untuk enam kementerian yang dinilai layak untuk melakukan reformasi. "Total kebutuhan kenaikan rata-rata dari enam instansi adalah Rp 1 juta per orang. Tapi, tentunya pangkat yang lebih rendah lebih tinggi," kata Purnomo saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (15/12/2010).

Pemberian uang remunerasi ini rencananya akan dirapelkan sejak 1 Juli 2010 sampai Desember tahun ini. "Remunerasi mulai berlaku 1 Juli 2010. Berlaku enam bulan pada tahun 2010," imbuhnya.

Rencananya remunerasi tersebut akan cair pada tahun ini, karena tinggal memproses Keppres. "Saya kira beberapa hari selesai. Tahun ini akan cair karena tinggal satu langkah lagi dan Keppres sudah disiapkan. Tinggal persetujuan, jalan," jelasnya.

Menurut Purnomo, uang remunerasi ini berbeda dengan tunjangan khusus untuk prajurit yang berada di perbatasan yang pemberiannya sudah berjalan. "Untuk prajurit yang bertugas di perbatasan, itu beda lagi. Ada tunjangan khusus. Itu sudah berjalan. Kemarin, Pak Wapres ke Sebatik, Kalimantan Timur, dan ditanya (soal tunjangan itu). Pasukan bilang sudah terima tunjangan khususnya. Itu tidak ada masalah," jelas Purnomo.

Take home pay prajurit rata-rata yang diterima per bulan Rp 1.750 ribu per bulan. Dengan adanya tunjangan khusus, prajurit dapatnya kalau di pulau terluar yang tidak ada penduduknya peningkatannya 150 persen dan kalau yang ada penduduknya kenaikan mencapai 100 persen.

"Kalau di Sebatik kemarin, antara 50-100 persen karena ada daerah perbatasan yang ada penduduknya," ungkapnya.

Menurut Menko Kesra Agung Laksono, dalam rapat hari ini dengan DPR RI sudah disepakati reformasi birokrasi yang menjadi program utama dan sudah disetujui untuk pemberian renumerasi di enam instasi, sistem goverment prosedur, dan retrukturisasi birokrsi. "Ke depan saya yakin ada peningktan kinerja," imbuhnya.

1. Kemenhan
Jumlah Pegawai 4450 orang
Angaran remunerasi 1 bulan Rp 6.015.574.000
Angaran remunerasi 6 bulan Rp 36.093.444.000

2. TNI
Jumlah Pegawai 466 773 orang
Angaran remunerasi 1 bulan Rp 560.299.536.000
Angaran remunerasi 6 bulan Rp 3.361.797.516.000

3. Polri
Jumlah Pegawai 415 557 orang
Angaran remunerasi 1 bulan Rp 323.552.621.000
Angaran remunerasi 6 bulan Rp 1.941.315.726.000

4. Kemenpan dan RB
Jumlah Pegawai 328 orang
Angaran remunerasi 1 bulan Rp 1.165.269.000
Angaran remunerasi 6 bulan Rp 6 .991.614.000

5. Kemenkokesra
Jumlah Pegawai 296 orang
Angaran remunerasi 1 bulan Rp 963.912.000
Angaran remunerasi 6 bulan Rp 5.783.472.000

6. Kemenkopolhukam
Jumlah Pegawai 350 orang
Angaran remunerasi 1 bulan Rp 1.116.061.000
Angaran remunerasi 6 bulan Rp 6.696.366.000

Total Pegawai : 887 754 orang
Total Perbulan : Rp 893.113.023.000
Total 6 bulan : Rp 5.358.678.138.000

Sumber: TRIBUN

SBY Minta TNI-Polri Berdayakan Industri Senjata Dalam Negeri

Surabaya - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada para petinggi TNI dan Polri agar tidak cepat memutuskan untuk melakukan pembelian alat utama sistem senjata (Alutsista) dari luar negeri. Menurut Presiden SBY industri dalam negeri mampu membuat alutsista.

Hal ini diungkapkan presiden ketika memberikan kuliah umum dengan tema 'Akselerasi Inovasi Teknologi Dalam Rangka Mencapai Keunggulan Ekonomi Nasional' di Grha Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Jalan Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, Selasa (14/12/2010).

"Saya minta kepada para jenderal, laksamana dan marsekal jangan cepat membeli persenjataan kalau di dalam negeri kita bisa membuatnya sendiri," ujar SBY yang langsung disambut tepuk tangan peserta.

Meski begitu SBY masih memperbolehkan para jenderal TNI-Polri membeli alutsista yang masih belum bisa diprduksi dalam negeri. "Kalau kapal selam, pesawat tempur tidak apa-apa karena kita masih belum mampu," ungkapnya.

SBY berharap, tidak hanya membeli alutsista dari luar negeri. Namun yang harus dilakukan yakni melakukan kerjasama pembuatan alutsista. Dengan harapan ke depan dapat memproduksinya sendiri.

"Sekarang kita sudah mulai ada coorporate dengan negara penghasil alusista agar kita bisa menciptakan. Dan memang hal itu yang harus dilakukan," tandasnya.

Sumber: DETIK

Kesejahteraan, Pendekatan Terbaik Jaga NKRI

SEBATIK--MICOM: Wakil Presiden Boediono mengatakan, jika ingin Negara Kesatuan Republik Indonesia aman maka pendekatan terbaik adalah pendekatan kesejahteraan masyarakat, disamping juga keamanan.

"Jika sejahtera tentu dengan sendiri masyarakat akan menjaga, tapi jangan lupa harus ada yang mengawal dibelakang, seperti TNI dan Polri," kata Wapres Boediono, saat mengunjungi Pondok Pesantren Mutiara Bangsa di Pulau Sebatik, Kaltim, Selasa (14/12).

Hadir dalam acara itu Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamad, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal, serta Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak.

Dalam kesempatan itu, Wapres mengadakan tatap muka dan dialog dengan para pelajar, guru dan sejumlah PNS. Menurut Wapres, daerah perbatasan bukan merupakan halaman belakang, tapi seharusnya menjadi teras terdepan rumah. "Niat seperti itu, adalah niat pemerintah pusat tapi untuk kesejahteraan dijalankan secara bertahap tidak bisa dalam semalam," kata Wapres.

Boediono menilai hatinya merasa tersentuh ketika tiba dan bertatap muka dengan masyarakat yang berada di wilayah terdepan. "Saya bisa merasakan itu, dan saya optimistis bahwa bangsa kita adalah bangsa yang bisa menjaga keutuhan NKRI yang memang menjadi cita-cita pendiri bangsa dan kita semua," ujar Wapres Boediono.

Wapres mengatakan, kehadirannya untuk melihat dengan mata kepala sendiri ke wilayah terdepan NKRI yang berbatasan dengan Malaysia, untuk mendapatkan rasa dan sekaligus melihat masyarakat yang telah terpatri menjaga wilayah Indonesia.

Dalam kunjungan ke pondok pesantren tersebut, Wapres menyaksikan pemberian bantuan dana oleh para pejabat BUMN untuk program peningkatan pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Sebatik.

Sejumlah BUMN yang akan memberikan bantuan adalah PT PLN sebesar Rp100 juta, PT Bank Tabungan Negara Rp200 juta, PT Bank Negara Indonesia Rp200 juta, PT Bank Rakyat Indonesia Rp200 juta, PT Bank Bukopin Rp50 juta, serta penyerahan bantuan mendiknas Rp2,10 miliar.

"Tolong bantuan tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tidak perlu mampir ke sana-sini. Itu bentuk pertanggungjawaban ke bupati untuk digunakan mensejahterakan rakyat," kata Wapres.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Kepolisian RI-Malaysia Bahas Terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo melakukan pertemuan dengan Komisaris Jenderal Polisi Datuk Akhli Bulat, Kepala Detasemen Anti Teror di Kepolisian Diraja Malaysia di Mabes Polri, Senin (13/12/2010). Pertemuan membicarakan masalah kejahatan transnasional khususnya terorisme.

"Dimana selama ini sudah cukup baik, lancar. Ke depan diharapkan lebih baik lagi," ucap Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Boy Rafli Amar, melalui pesan singkat kepada Kompas.com.

Boy mengatakan, Kapolri didampingi Kepala Pelaksana Harian BNN Komjen Gories Mere, Kabaintelkam Polri Komjen Wahyono, Wakabareskrim Polri Irjen Dikdik Mulyana. Adapun Datuk Akhli Bulat didampingi pejabat lain diantaranya Irjen Pol Dato Abdul Hamid Bador, Brigjen Pol Dato Abdul Aziz Hussin, dan Brigjen Pol Dato Pilus.

Dikatakan Boy, bentuk konkret kerja sama kedua negara terlihat dari dikembalikannya tersangka teroris Fadli Sadama ke Indonesia setelah ditangkap di Malaysia. Fadli ditangkap terkait kasus perampokan Bank CIMB Niaga dan kelompok teroris Aceh.

Sumber: KOMPAS

Pengamanan Laut di Bawah Presiden

Manado, Kompas - Pengamanan laut dan pantai di Tanah Air secara mutlak kini berada di tangan Badan Koordinasi Keamanan Laut. Pengamanan dilakukan secara terpadu, melingkupi seluruh aspek kehidupan di laut Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu dikemukakan Laksamana Madya Y Didik Heru Purnomo, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) kepada wartawan, seusai rapat koordinasi di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (9/12). Didik didampingi Gubernur Sulawesi Tengah Paliuju dan Wakil Gubernur Sulut Djouhari Kansil.

Menurut Didik, pengamanan laut melalui Bakorkamla lebih efisien dan efektif karena dilakukan secara bersama oleh 12 institusi selaku pemangku kepentingan. Sewaktu-waktu operasi keamanan laut dapat dilakukan secara bersama oleh kapal perikanan atau kapal milik Kepolisian Negara RI.

Ia mencontohkan, Operasi Gurita oleh Bakorkamla sejak tahun 2007 hingga November tahun ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian riil senilai Rp 1,29 triliun. Operasi Bakorkamla meliputi penanggulangan pencurian ikan, penyelundupan kayu hitam, pencemaran laut, dan perompakan di laut.

Di tingkat pusat, Bakorkamla diketuai oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, dengan anggota Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, serta Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

”Bakorkamla tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan para pemangku kepentingan sekaligus pemerintah daerah,” katanya.

Sumber: KOMPAS

Polri Enggan Tanggapi Dokumen WikiLeaks Soal Perseteruan TNI-Polri

adiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Iskandar Hasan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Markas Besar Polri enggan mengomentari bocornya dokumen rahasia Indonesia yang mengungkap perseteruan Polri dengan TNI sebagaimana yang dilansir situs WikiLeaks. Polri menyerahkan sepenuhnya penyikapan isi dokumen itu kepada Menko Polhukam.

"Kita ini punya Menko Polhukam, jadi nanti beliaulah yang akan mengatur apa langkah-langkahnya. Kalaupun memang dikeluarkan, apa langkah-langkah preventifnya," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Iskandar Hasan di Mabes Polri Jakarta, Senin (6/12/2010).

Situs WikiLeaks kembali membocorkan kawat rahasia terkait Polri. Dalam kawat itu disebutkan bahwa Polri dan TNI terlibat perseteruan atas dana pengamanan Freeport senilai US$ 20 juta pada tahun 1998-2004.

Sebelumnya WikiLeaks juga melansir kawat rahasia tentang Polri. Dalam kawat yang dibocorkan WikiLeaks tersebut dinyatakan kekhawatiran akan adanya aksi balasan jaringan kelompok teroris pada pusat-pusat perbelanjaan dan keramaian jika pelaku Bom Bali I yakni Amrozi Cs jadi dieksekusi.

Iskandar mengaku belum mengetahui adanya dokumen kawat rahasia terkait Polri yang dibocorkan oleh WikiLeaks itu. Namun menurutnya, apapun informasi yang dibocorkan WikiLeaks, khususnya yang menyangkut institusi Polri harus dibuktikan dahulu kebenarannya.

"Di atas kita ada Menko Polhukam, beliau nanti yang akan menetralisir apa pun dari berita-berita itu. Saya enggak bisa menjawab. Bohong atau tidak, perlu dibuktikan," ungkapnya.

Sumber : TRIBUN

Anggaran Pengamanan Laut Meningkat Tiga Kali Lipat

Kapal Perang TNI AL

TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggaran operasi pengamanan laut yang dialokasikan untuk Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), pada tahun 2011 akan meningkat tiga kali lipat dibanding anggaran tahun ini. Demikian dikatakan Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla, Laksamana Madya TNI Y Didik Heru Purnomo kepada Tempo di kantornya, akhir pekan lalu.

Pada tahun 2010, anggaran operasi pengamanan laut untuk Bakorkamla hanya sebesar Rp 35 Miliar. "Untuk tahun 2011 nanti, anggarannya meningkat sampai sekitar Rp 120 Miliar," ujarnya. Anggaran untuk operasi pengamanan laut ini meningkat seiring peningkatan anggaran belanja Bakorkamla untuk 2011.

Pada 2010, total anggaran yang dialokasikan untuk badan tersebut hanya Rp 90 Miliar, anggaran operasi pengamanan laut sebesar Rp 35 Miliar sudah termasuk didalamnya. Selebihnya adalah untuk gaji dan belanja pegawai serta belanja barang. Untuk 2011, anggaran Bakorkamla ditingkatkan hingga sebesar Rp 356 Miliar atau hampir empat kali lipatnya. Dengan adanya peningkatan anggaran Bakorkamla itu, anggaran untuk operasi pengamanan laut pun bisa ikut ditingkatkan.

Peningkatan anggaran tersebut, menurut Didik, terkait rencana Bakorkamla menggelar operasi pengamanan laut sepanjang tahun atau 365 hari pada 2011 nanti. Pada tahun ini operasi pengamanan laut tak digelar sepanjang tahun karena ketiadaan dana. Dengan anggaran cuma Rp 35 Miliar setahun, badan ini hanya bisa menggelar operasi terpadu dengan nama "Operasi Gurita" sebanyak lima kali saja. Setiap Operasi Gurita digelar selama 20 hari. "Jadi, dalam setahun ada lima kali operasi, cuma dapat 100 hari," kata mantan Kepala Staf Umum TNI dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini. Lokasi gelaran operasi dipilih berdasarkan random (acak).

Pada 2011 nanti, Bakorkamla bisa menggelar operasi terus-menerus selama setahun. Namun operasi sepanjang tahun itu bukan berarti menggelar operasi di seluruh wilayah laut Indonesia secara serentak. Meski digelar setiap hari, operasi akan dilakukan perwilayah secara periodik. "Misalnya perode ini di wilayah mana, periode berikutnya pindah dimana, dan itu dilakukan terus menerus selama setahun," kata Didik. "Kalau menggelar operasi di seluruh wilayah Indonesia duitnya nggak ada (tidak cukup)."

Kendati demikian diluar operasi yang digelar Bakorkamla, satuan-satuan lain tetap akan melakukan tugas rutin pengamana lautnya secara mandiri. Bakorkamla yang diketuai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, bertugas mengkoordinir dan mensinergikan pengamanan laut dan pelayaran yang dilakukan beberapa institusi. Seperti TNI Angkatan Laut, Satuan Polisi Air dan Udara Kepolisian RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Sumber: TEMPO

TNI-Polri Amankan Peringatan 1 Desember di Papua

JAYAPURA--MICOM: Sedikitnya 800 personel gabungan TNI dan Polri disiagakan di Jayapura, Papua guna mengamankan peringatan 1 Desember yang diklaim sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua Barat.

"Aparat gabungan akan disebar di sejumlah lokasi yang dianggap rawan terhadap tindakan kelompok yang hendak membuat keonaran ataupun melakukan tindakan melawan hukum pada 1 Desember," kata Kapolresta Jayapura AKB Imam Setiawan, Selasa (30/11).

Ia mengatakan, seluruh personel yang dikerahkan untuk mengamankan 1 Desember, diperintahkan untuk mengambil tindakan tegas bila menemukan adanya tindakan melawan hukum.

"Perintah tembak di tempat bagi kelompok atau oknum masyarakat yang memiliki senjata. Dan jika ada orang yang ingin membunuh atau mengacaukan situasi," tegasnya.

Kapolresta menjelaskan, 800 personel gabungan akan ditempatkan di delapan sektor, termasuk 40 titik rawan. Di antaranya wilayah perbatasan dengan Papua Nugini, wilayah Tanah Hitam, dan Expo Waena.

"Personel TNI dan Polri juga akan ditempatkan di Kampung Nafri yang sebelumnya terjadi penghadangan oleh kelompok bersenjata dan menewaskan satu orang, serta sejumlah warga luka-luka, pada Minggu (28/11)," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolresta juga mengimbau warga Kota Jayapura untuk memberikan informasi terkait orang atau sekelompok warga yang mencurigakan, termasuk ciri pelaku penembakan atau bahkan menemukan kelompok orang bersenjata.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem mengatakan, kepolisian harus segera menangkap pelaku penembakan Nafri. "Jangan biarkan mereka-mereka itu berkeliaran dan mengacaukan Papua. Mau OPM kah, siapakah, di mana saja di Papua yang bikin kacau segera tangkap mereka," tandasnya.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Mulai 2012, Mobil Dinas TNI – Polri Harus Bayar Pajak

illustrasi Mobil Dinas TNI

JAKARTA (Pos Kota) – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menggenjot pemasukan kas negara melalui pajak dan retribusi daerah. Mulai Januari 2012, seluruh kendaraan dinas milik TNI dan Polri dikenai pajak.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Reydonnyzar Moenek, menyatakan pengenaan pajak kendaraan dinas TNI-Polri itu merupakan pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD). Pemberlakuan itu bersamaan telah diundangkannya Undang Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah.

“Pajak itu untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB),” kata Reydonnyzar Moenek, kemarin. Pemberlakuan ketentuan ini juga sesuai UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan ini sudah bisa dianggarkan instansi masing-masing dengan besarannya sekitar 0,5 sampai 1 persen dari nilai jual kendaraan. Pemasukan PAD lainnya juga dengan menaikkan tarif PKB kendaraan pribadi dari semula 5 persen menjadi maksimal 10 persen. Demikian juga nilai jual termasuk tambahan bagi kendaraan kedua dan seterusnya dengan nama pajak progresif.

Sumber: POS KOTA

Bangun Lab Forensik Cyber Terbesar, Australia Bantu Polri Aus$ 20 Juta

Jakarta - Polisi Australia (Australia Federal Police) berencana membangun laboratorium forensik cyber terbesar se-Asia di Indonesia. Australia menggelontorkan bantuan sebesar 20 juta dollar Australia.

"Bantuan berupa peralatan-peralatan untuk menangani penyelundupan manusia, termasuk terorisme. Jadi nanti laboratorium forensik atau cyber terbesar di Asia," kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Ito Sumardi di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Jumat (26/11/2010).

Menurut Ito, laboratorium yang akan dibuat cukup besar dan lengkap. Bahkan, lebih besar dibanding milik pemerintah Australia.

"Jauh lebih besar dari laboratorium yang dimiliki pemerintah Australia sendiri, tiga kali lebih besar," kata Ito.

Ito merinci bantuan yang akan diberikan berupa alat pelatihan hingga sistem informasi. "Semua, alat pelatihan termasuk alat satelit yah," ujarnya.

Perwakilan polisi Australia datang langsung ke Bareskrim untuk menyampaikan bantuan itu. Mereka terdiri dari Wakil Kepala Kepolisian Australia Bidang Operasi dan Bidang Administrasi.

Pembangunan laboratorium tersebut direncanakan bulan depan sudah dimulai. Mabes Polri menempatkan lokasi laboratorium di lantai 4 Bareskrim Mabes Polri.

"Rencana bulan depan sudah dimulai," kata Ito.

Berapa bantuan yang diberikan? "20 juta dollar Australia," jawab Ito.

Sumber : DETIK

RI, Malaysia Tingkatkan Patroli di Perbatasan

illustrasi

Balai Karangan, Kalbar (ANTARA News) - Patroli bersama antara Kepolisian Republik Indonesia dan Polis Diraja Malaysia di daerah perbatasan di Kalimantan Barat akan ditingkatkan untuk mengantisipasi perdagangan orang, penyelundupan barang, dan kejahatan antarnegara.

"Sepanjang 2010 telah dilakukan dua kali patroli di sepanjang jalur perbatasan secara bersama-sama antara Polri khususnya Polres Sanggau dan PDRM," kata Kapolres Sanggau Ajun Komisaris Besar (Pol) IW Sugiri yang ditemui di sela-sela patroli di Sekayam, Senin.

Menurut dia, kerja sama ini perlu ditingkatkan lagi terutama antara Polri dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) untuk mengamankan wilayah perbatasan khususnya jalur tradisional mengingat wilayah perbatasan sangat rentan terhadap penyelundupan, baik narkotika, barang elektronik, senjata api, maupun perdagangan orang.

"Jalur yang akan kita telusuri adalah jalan setapak kemudian di lanjutkan menuju Serian untuk membicarakan pengamanan wilayah perbatasan, langkah apa yang harus ditempuh untuk mengamankan wilayah perbatasan kedua negara di tahun 2011," jelas Kapolres.

Selain itu, Kapolres juga akan melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan anggota yang berada di Pospol Segumun-Mongkos (Malaysia).

"Wilayah perbatasan cakupannya cukup luas, saya mengakui keberadaan Pospol di Segumun memang masih belum mampu secara maksimal untuk melakukan pengawasan mengingat medannya cukup sulit serta sarana penunjang juga masih kurang," ungkap Sugiri.

Dijelaskannya, kendati sarana penunjang kurang personil yang bertugas di Pospol bukan berarti tidak menjalankan tugasnya.

"Kita akan berusaha semaksimal mungkin melakukan pengawasan, baik di jalur tradisional maupun jalur sutra," ujarnya.

Sebanyak 30 personel lengkap dan diperkuat anggota Polsek Entikong dan Sekayam menggunakan kendaraan roda dua akan menelusuri jalur tradisional, mulai dari Segumun, Mongkos kemudian dijemput PDRM di Serian, papar Kapolres.

Kapolsek Sekayam Ajun Komisaris (Pol) Sudarsono menyampaikan pihaknya senantiasa meningkatkan pengawasan di sepanjang jalur tradisional khususnya di Pospol Segumun bekerja sama dengan TNI.

"Kita tetap mengedepankan tugas dan fungsi untuk mengawasi jalur tersebut, dan koordinasi tetap kita lakukan baik dengan pihak Malaysia dalam rangka mengatasi kejahatan di kedua negara," katanya.

Sumber: ANTARA

Update : Harga Rp 40 Jutaan GEA Siap Diluncurkan

Jakarta - Setelah beberapa kali tertunda, PT Inka menegaskan pihaknya siap mengadakan grand launching mobil nasional GEA. Target waktu pun mereka tetapkan yakni bulan Desember atau awal tahun 2011 mendatang dengan banderol harga hanya Rp 40 jutaan saja.

Hal itu diungkapkan oleh Iwan Ridwan yang merupakan marketing PT INKA di Indo Defence Expo 2010 yang saat ini sedang berlangsung di JI Expo, Kemayoran Jakarta.

"GEA yang akan kita grand launching di Jakarta ini sama dengan GEA versi polisi. Bentuknya sudah kita sempurnakan," jelasnya.

Mobil model citycar ini memiliki wheelbase 1.965 mm dan tampak lebih lebih manis dibanding model sebelumnya.

Dari depan, bumper GEA tampak lebih sporty dengan lubang udara yang cukup besar. Sportivitas ini makin bertambah kental berkat aplikasi fog lamp dan head lamp yang berdesain modern. Mesin mengusung 650 cc masih seperti GEA yang lama namun dengan sistem injeksi EFI dan penggerak roda depan.

Lari ke belakang tampak buritan yang sederhana namun elegan dengan tambahan tulisan Polmas (Polisi Masyarakat) di belakangnya. Tulisan itu mempertegas bahwa ini adalah mobil kepolisian. Terlebih di bagian tengah mobil tertulis tulisan Patroli dengan logo Samapta yang lumayan besar.

Dan bila kita masuk ke dalam mobil yang memiliki dimensi 3.320x1.490x1.640 mm (PxLxT) ini nuansa mewah tersembur berkat pilihan warna beige di kabin mobil meski atribut di bagian dalam seperti roda kemudi, panel indikator atau AC control masih tampak jadul.

"Untuk pertama kita akan fokus ke pembeli kelompok seperti instansi dan koperasi," ujarnya.

Hal itu menurut Iwan dilakukan untuk mempermudah layanan after sales karena untuk membangun dealer dan bengkel resmi dalam waktu dekat ini mereka mengaku belum siap.

"Kalau berkelompok seperti itu kan kita jadi lebih mudah melayani perawatan dan penyediaan spare part karena unitnya berkumpul disatu tempat," pungkasnya.

Sumber: DETIK

Mobil Mungil untuk Polri

Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia biasa berpatroli dengan mobil-mobil produsen asing. Tapi sepertinya hal itu perlahan bisa mereka singkirkan karena mobil asli milik Indonesia GEA siap menyediakan mobil patroli untuk pak polisi.

GEA yang diproduksi oleh PT Inka baru saja menampilkan GEA versi polisi dengan balutan warna coklat dan stiker kepolisian di Indo Defence Expo 2010 yang saat ini sedang berlangsung di JI Expo, Kemayoran Jakarta.

Iwan Ridwan yang merupakan marketing GEA mengatakan bahwa inisiatif membangun mobil polisi hasil kerjasama PT Inka dengan Puslitbang Polri dan Kementerian Ristek ini didasari pada kebutuhan kepolisian yang tinggi terutama untuk mobil yang fleksibel dan mampu melewati gang-gang kecil di kawasan perkotaan.

"Kalau yang sekarang dipakai kan agak sulit untuk mencapai gang-gang sempit. Makanya kita buat mobil patroli yang kecil dan lincah sehingga polisi pun bisa mencapai kawasan terpencil," ujar Iwan di kawasan Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2010).

Dilihat dari tampilannya, GEA versi kepolisian yang memiliki wheelbase 1.965 mm ini tampak lebih manis. Dari depan, bumper GEA tampak lebih sporty dengan lubang udara yang cukup besar. Sportivitas ini makin bertambah kental berkat aplikasi fog lamp dan head lamp yang berdesain modern. Mesin mengusung 650 cc masih seperti GEA yang lama namun dengan sistem injeksi EFI dan penggerak roda depan.

Lari ke belakang tampak buritan yang sederhana namun elegan dengan tambahan tulisan Polmas (Polisi Masyarakat) di belakangnya. Tulisan itu mempertegas bahwa ini adalah mobil kepolisian. Terlebih di bagian tengah mobil tertulis tulisan Patroli dengan logo Samapta yang lumayan besar.

Dan bila kita masuk ke dalam mobil yang memiliki dimensi 3.320x1.490x1.640 mm (PxLxT) ini nuansa mewah tersembur berkat pilihan warna beige di kabin mobil meski atribut di bagian dalam seperti roda kemudi, panel indikator atau AC control masih tampak jadul.


Sumber: DETIK

18 Armada Kapal Patroli Amankan Perairan Babel

Kapal Patroli POLRI

Pangkalpinang (ANTARA News) - Sebanyak 18 armada kapal patroli milik Direktorat Polisi Perairan Polda Bangka Belitung disiapkan untuk mengamankan perairan di daerah itu.

"Kapal patroli milik Ditpolair Bangka Belitung (Babel) ini tipe C2 dan C3 yang tersebar di 11 Pos Polair di setiap pelabuhan Babel dengan jumlah personel 134 orang," kata Direktorat Polisi Perairan (Dirpolair) Babel, AKBP Dede Ruhiat di Pangkalpinang, Rabu.

Menurut dia, jumlah kapal patroli yang dimiliki Ditpolair saat ini cukup ideal untuk mengamankan perairan Babel yang terdapat ratusan pulau kecil ini.

"Dengan jumlah kapal patroli dan jumlah personel yang ada saat ini, Polair akan menunjukkan kemampuan terbaik untuk mengamankan perairan Babel yang selama ini sering terjadi perompakan di tengah laut," ujarnya.

Polair Babel kata dia selalu berkoordinasi dengan TNI AL, Dinas Kelautan dan Perikanan serta masyarakat nelayan dalam menjalankan tugas mengamankan perairan Babel.

"Dalam mengamankan perairan Babel, kami terus menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan TNI AL, Dinas Kelautan dan Perikanan serta masyarakat nelayan," kata Dede.

Ia menambahkan, Polair terus melakukan tindakan terhadap pelanggaran hukum seperti penambangan liar, penyeludupan maupun pencurian ikan di perairan Babel.

"Kami tetap melakukan patroli rutin dan melakukan penindakan hukum, namun kami mengedepankan tindakan pencegahan terhadap pelanggar hukum," ujarnya.

Dede meminta kepada masyarakat untuk melaporkan jika menemukan atau mengetahui tindak pidana yang terjadi di perairan, agar segera ditindaklanjuti Polair.

"Masyarakat bisa melaporkan ke Pos Polair terdekat apabila melihat atau mengetahui kejadian tindak pidana yang terjadi di perairan Babel, agar kejadian tersebut segera ditindaklanjuti dan ditangani anggota Polair," katanya.

Sumber: ANTARA

Berita Foto : Penjagaan di UI Jelang Kedatangan Obama

Pengamanan di Balairung UI Depok.

Stasiun UI dijaga ketat oleh polisi.


Selain pengamanan, rencananya, kampus ini akan meliburkan diri 1,5 hari untuk kelancaran acara pidato Obama.

Jelang kedatangan Presiden AS Barack Obama ke kampus Universitas Indonesia (UI) di Depok, penjagaan di kampus tersebut tampak diperketat. Sejumlah polisi terlihat di sejumlah titik.

Sumber: DETIK FOTO

Pasukan TNI-Polri Mulai Operasi Malam Ini

Kedatangan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia, Selasa (9/11/2010) merupakan kunjungan kenegaraan pertama kalinya. Suasana Ibukota tampak aman terkendali.

INILAH.COM, Jakarta - Kedatangan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia, Selasa (9/11/2010) merupakan kunjungan kenegaraan pertama kalinya. Suasana Ibukota tampak aman terkendali.

Hadirnya orang nomor satu di Amerika Serikat ini, bahkan di dunia saat ini, bagai tamu agung istimewa. Menurut pantauan INILAH.COM, malam ini, di beberapa jalur Ibukota tampak pengamanan berlapis.

Ada tiga titik utama yang menjadi pusat konsentrasi pasukan pengamanan yang merupakan gabungan TNI dan Polri. Ketiga titik utama itu adalah Istana Merdeka, Masjid Istiqlal dan Hotel Shangrila.

Setiap titik strategis dijaga oleh dua sampai empat pleton pasukan gabungan TNI dan Polri. Menurut Pangdam Jaya, Mayjen Marciano Norman personil gabungan antara Kodam Jaya dan Polda Metro sebanyak, 12.883 personil.

Selain persiapan pengamanan, Ibukota juga seolah bersolek menyambut Obama. Bendera Sang Saka Merah Putih dan The Stars and Stripes, bendera Amerika Serikat berkibar di sekitar Medan Merdeka.

Sumber: INILAH

Menhan Minta Generasi Muda Kuasai Teknologi

Roket Buatan Lapan

Waykanan, Lampung (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengingatkan bahwa kapasitas generasi muda di bidang teknologi perlu dikembangangkan untuk berpartisipasi melanjutkan pembangunan bangsa.

"Saya kira dua hal yang perlu dilakukan generasi muda Indonesia, yaitu pembangunan karakter jati diri bangsa dan pembangunan kapasitas sebagai pemuda untuk membangun Indonesia," kata Purnomo di Waytuba, Waykanan, sekitar 200 km sebelah utara Kota Bandarlampung, Sabtu.

Untuk menjadi pahlawan Indonesia, lanjut Menhan, semata-mata tidak saja terbatas menjadi anggota TNI atau Polri.

"Di bidang teknologi pun juga bisa. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia selalu siap mengarahkan pemuda ke arah situ," tegasnya.

Terkait uji coba R-Han 122 dari Lapangan Dodik Latpur Rindam II/Sriwijaya Km 8 Baturaja, Sumatera Selatan, ujar Menhan, mempertimbangkan aspek pertahanan dan membangun kepercayaan diri.

"Kementerian Riset dan Teknologi atau KRT bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN telah berhasil membuat roket caliber 122 mm. Ke depan teknologi peroketan diharapkan tidak hanya digunakan untuk ilmiah akan tetapi bisa digunakan untuk kepentingan pertahanan Alutsista TNI," katanya.

Selain integrasi prototype roket warhead diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai Alutsista TNI yang selama ini masih tergantung dengan luar negeri, lanjut dia, juga untuk menumbuhkembangkan kemandirian bangsa.

"Penelitian dan pengembangan rekayasa teknologi di bidang pertahanan negara menjadi semakin penting dalam rangka memajukan dan meningkatkan produksi dalam negeri baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus," jelasnya.

Ia menambahkan, dalam mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi Alutsista TNI membutuhkan biaya yang sangat besar.

"Untuk itu penggunaannya harus efektif dan efisien, karena satu roket harganya sekitar Rp75 juta, namun jika dibandingkan dengan membeli dari luar negeri jauh lebih murah," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA, peluncuran R-Han 122 dari Lapangan Dodik Latpur Rindam II/Sriwijaya Km 8 Baturaja, Sumatera Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan RI nomor: Kep/33/I2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang program kerja dan anggaran balitbang Kemhan tahun 2010.

Selain itu juga Surat Perintah Kabalitbang Kemhan nomor: Sprint 747/ V/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang panitia kegiatan pengembangan sistem senjata uji coba model warhead dengan menggunakan roket atau rudal.

Sumber: ANTARA