KRI Banda Aceh Akan Lengkapi Armada TNI AL

KRI Banda Aceh Dalam Mengerjaan Di PAL.

TEMPO Interaktif, Jakarta - TNI Angkatan Laut tahun ini akan memiliki satu lagi kapal perang jenis LPD (Landing Platfrom Dock), yakni KRI Banda Aceh. Kapal perang pengangkut pasukan dan barang itu akan melengkapi koleksi kapal perang TNI AL setelah pekan lalu meresmikan kapal perang pertama buatan dalam negeri, KRI Banjarmasin.

Dikatakan oleh Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Soeparno, pembuatan dua kapal perang itu dimaksudkan untuk meremajakan deretan kapal perang yang dimiliki TNI AL, yang umumnya merupakan kapal perang buatan Amerika Serikat yang sudah berusia lanjut.

"Sudah selayaknya kita ganti. Penggantiannya itu diupayakan yang buatan kita. Buktinya kita sudah buat oleh PT PAL dua (unit kapal), dan sudah dicoba," kata Soeparno dalam konferensi pers di Mabes TNI AL, Cilangkap, Selasa (25/1). Kapal-kapal baru itu akan diuji coba untuk keliling perairan Indonesia.

Seperti halnya KRI Banjarmasin, KRI Banda Aceh merupakan kapal perang buatan dalam negeri, yakni oleh PT PAL, Surabaya. Harganya diperkirakan sedikit lebih mahal dari biaya pembuatan KRI Banjarmasin sebesar Rp 365 miliar. Proses pembuatan dilakukan sepenuhnya di PT PAL.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Tri Prasodjo mengatakan, kendati kontraktor utama pembangunan KRI Banda Aceh adalah Korea Selatan, tapi proses alih teknologinya dipastikan hampir seratus persen di PT PAL. "Cuma tenaga ahlinya ada yang dari Korea," ujarnya.

Prasodjo menilai wajar jika biaya produksi KRI Banda Aceh sedikit lebih mahal daripada KRI Banjarmasin. Sebab, selain disebabkan sub kontraktornya dikembangkan di dalam negeri, waktu yang diperlukan dalam proses pembuatannya juga agak lama. "Lalu masih ada material-material yang masih harus didatangkan dari Korea. Tapi mahalnya juga nggak seberapa," kata dia.

Sumber: TEMPO

Update : TNI Berkomitmen Tambah Kapal

KRI Banjarmasin 592

JAKARTA – TNI berkomitmen untuk memperbanyak Kapal Republik Indonesia (KRI) produksi dalam negeri. Hal itu dilakukan bertahap melalui transfer teknologi dari negaranegara produsen kapal perang. Melalui langkah diharapkan tidak ada lagi ketergantungan kepada negara asing dalam pembuatan alat utama sistem senjata (alutsista), khususnya di bidang maritim. “Kami sudah berkomitmen semua harus produksi dalam negeri,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Iskandar Sitompul di atas KRI Banjarmasin 592 dalam perjalanan menuju Kepulauan Seribu dari Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjung Priok, Minggu (16/1).

KRI Banjarmasin merupakan produksi dalam negeri pertama yang baru selesai dibuat pada 2009. Iskandar menambahkan, saat ini TNI tengah fokus terhadap proses transfer teknologi dari negara-negara produsen alutsista. “Transfer teknologi diharapkan berjalan,” ujarnya. Dia menambahkan konten lokal dalam setiap alutsista harus bisa lebih dari 60 persen. Dengan proses produksi bertahap itu, beberapa KRI yang berusia tua akan segera dihapuskan. Saat ini, makin banyak alutsista yang diproduksi oleh BUMN.

Dia mencontohkan, BUMN bidang perkapalan, PT PAL saat ini tengah mengerjakan pesanan pembuatan pembuatan KRI dari TNI. Iskandar mengatakan, beberapa waktu lalu telah ada pertemuan antara Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dengan pimpinan PT PAL agar proses pembuatan kapal dapat lebih tepat waktu. Makin Banyak Pada proses pembuatan KRI di dalam negeri, Iskandar mengakui PT PAL masih menggunakan beberapa komponen dari luar negeri.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada satu negara pun yang mampu membangun kapal perang dengan komponen yang seluruhnya diproduksi negara yang bersangkutan. “Namun KRI yang dibuat PT PAL semakin banyak menggunakan konten lokal,” kata dia. Iskandar menjabarkan, selain memperkuat kemandirian, penggunaan konten lokal dalam pembuatan KRI juga dapat membuat proses produksi berjalan lebih cepat.

Dia juga mengatakan, KRI tidak hanya digunakan untuk peperangan, tetapi juga untuk operasi militer selain perang dalam masa damai seperti sekarang ini. Dicontohkan, KRI Banjarmasin merupakan kapal produksi dalam negeri yang dapat digunakan untuk kepentingan bencana alam, ataupun yang lainnya. Pembuatan KRI Banjarmasin ini memakan anggaran APBN sebesar 360 miliar rupiah.

Sumber: KORAN JAKARTA

Indonesia Sudah Mampu Buat Kapal Perang

KRI Banjarmasin 592(BH)

JAKARTA, KOMPAS.com — Cita-cita Pemerintah Indonesia untuk berdaulat dan mandiri dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan semakin terwujud. Pada akhir November lalu putra-putra terbaik bangsa berhasil membuat Kapal Perang RI Banjarmasin-592.

Kandungan lokal pada KRI jenis landing platform deck (LPD) atau berfungsi untuk memobilisasi pergeseran pasukan ini mencapai 40-60 persen. Sementara itu, mesin KRI Banjarmasin-592 didapat dari Amerika Serikat.

"Pelaksanaan pengerjaannya dibuat di galangan kapal PT PAL Indonesia dengan pengawasan tenaga ahli dan peralatan dari Dae Sun Shipbuilding," kata Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Laksma Iskandar Sitompul.

Dikatakan, kapal yang diserahkan ke jajaran Markas Komando Lintas Laut Militer pada 22 Desember 2010 ini merupakan wujud keberhasilan TNI AL untuk melaksanakan transfer teknologi kepada industri strategis nasional.

Kelebihan KRI ini dibandingkan dengan kapal sejenis lainnya adalah daya tampungnya. Jika kapal sejenis yang telah ada sebelumnya hanya dapat menampung 3 helikopter, KRI Banjarmasin-592 ini mampu menampung 5 helikopter.

"Tiga helikopter di deck dan dua helikopter di dalam hanggar," kata Komandan KRI Banjarmasin-592 Kolonel Laut Eko Joko Wiyono.

Kapal ini juga dirancang mengangkut 22 tank, 560 pasukan, dan 126 awak. Kapal ini bisa juga mengangkut kombinasi 20 truk dan 13 tank. Selain berfungsi untuk memobilisasi pasukan, kapal sepanjang 125 meter x 22 meter ini juga dapat digunakan untuk fungsi operasi militer selain perang (OMSP), seperti membawa logistik ke daerah bencana alam.

Ketika membawa logistik, kapal ini pun dapat menjalankan fungsi patroli di kawasan yang dilintasinya. Awak kapal KRI Banjarmasin, kata Iskandar, juga dipersenjatai demi melindungi diri. "Perwira di kapal ini memang dipersiapkan untuk melakukan fungsi patroli," kata Iskandar.

Terkait dengan biaya pembuatan, Iskandar mengatakan, KRI Banjarmasin-592, yang diserahkan PT PAL di Surabaya kepada TNI pada November 2010 silam, menelan dana Rp 360 miliar. Anggaran ini diambil dari APBN multiple years selama lima tahun.

Biaya pembuatan ini memang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan pemerintah membeli langsung. Namun, biaya yang lebih mahal tersebut disebabkan lama waktu pembuatan kapal selama tiga tahun. Idealnya, kapal sejenis KRI Banjarmasin, yang dibuat pada 2006-2009, dapat dikerjakan selama dua tahun.

Iskandar mengaku optimistis, ke depan, berbekal pengalaman yang ada, putra-putri bangsa dapat membuat KRI sejenis selama dua tahun sehingga biaya dapat ditekan. TNI berharap, ketika putra-putri terbaik bangsa dapat membuat KRI sejenis KRI Banjarmasin-592 selama dua tahun, akan ada negara-negara yang tertarik memesan kapal perang dari Indonesia.

Saat ini KRI Banda Aceh, kapal sejenis KRI Banjarmasin-592, mulai dikerjakan. Diharapkan, kapal tersebut dapat dirampungkan selama dua tahun. "Harapan TNI, ke depan, semoga kapal-kapal yang tidak pure combatant (hanya difungsikan untuk perang) bisa dibuat putra-putra bangsa secara keseluruhan," kata Iskandar.

KRI Banjarmasin-592 selanjutnya akan berada di bawah koordinasi Markas Komando Lintas Laut Militer.

Sumber: KOMPAS

TNI Minta PT PAL Tuntaskan Pesanan Kapal

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menerima pimpinan PT PAL di Mabes TNI Cilangkap, Selasa (4/1). Pertemuan itu dilakukan untuk membahas perkembangan pembuatan kapal-kapal TNI oleh PT PAL.

Dalam kunjungan tersebut, Direktur Utama PT PAL Harsusanto melaporkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan terkait pembuatan kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) dan Landing Platform Dock (LDP). Panglima TNI merupakan pihak pengguna kapal-kapal yang dibangun oleh PT PAL itu.

Menanggapi laporan PT PAL itu, Panglima TNI mengharapkan PT PAL memerhatikan ketepatan waktu penyelesaian kapal-kapal tersebut, sehingga dapat menaikkan kredibilitas PT PAL sebagai perusahaan industri strategis nasional.

Dalam keterangan pers tertulis, Panglima TNI pada pertemuan itu didampingi Aslog Mayjen (TNI) Hari Krisnomo, Asrenum Marsda (TNI) Amirullah Amin dan Kapuspen (TNI) Laksda TNI Iskandar Sitompul.

Sumber: YAHOO

Biro Humas Kemhan : Akan Ada Tambahan Empat Kapal Selam Untuk TNI AL

Ist

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan negara luar dalam bidang produksi alat-alat perang, diharapkan mampu menarik tenaga kerja. Sampai saat ini yang sudah tampak menyerap tenaga kerja adalah proyek pembuatan Kapal Perang Perusak Kawal Rudal.

"Bisa menarik tenaga kerja 1.500 sampai 2.000 orang," ujar Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI I Wayan Midhio, saat dihubungi Republika, Sabtu (01/01). Pada tahun 2010 kemarin, kontrak kerja pembuatan kapal tersebut sudah ditandatangani oleh PT PAL dan Damen Schelde Naval Shipbuilding dari Belanda.

Kapal perang tersebut sudah mulai diproduksi sejak Agustus 2010 lalu. Produksi kapal ini akan dilakukan secara bertahap selama empat tahun. Sehingga paling tidak ada sekitar 1.500 sampai 2.000 orang tetap mempunyai pekerjaan hingga tahun 2014. Rencananya ada empat buah kapal yang akan diproduksi.

Bentuk kerjasama lain yang diharapkan mampu menarik lapangan kerja adalah pembuatan kapal selam di dalam negeri. "Sudah dirancang dan diupayakan kita bisa produksi kapal selam," kata Midhio. Pada tahun 2010, pihak Korea Selatan sudah menawarkan diri untuk bekerja sama memproduksi kapal selam itu. Turki juga menunjukan ketertarikan untuk bekerja sama. Diharapkan pada tahun 2011 ini, sudah ada kepastian dengan negara mana pembuatan kapal selam ini dilakukan.

Saat ini Indonesia memiliki dua kapal selam. Dengan kerjasama tersebut, kebutuhan enam kapal selam bisa terpenuhi. "Jadi empat tambahannya. Kalau jadi (kerjasamanya), pembuatannya akan multiyears, tidak sekaligus," kata Midhio.

Sumber: REPUBLIKA

Dua Kapal Baru Perkuat TNI AL

ilustrasi

Surabaya (ANTARA News) - Dua kapal baru jenis tunda dan "Landing Platform Dock" (LPD) hasil produksi perusahaan dalam negeri, dioperasikan untuk memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut.

Kapal tunda TD Lawu produksi PT Jalakaca Mitraguna Jakarta diserahkan Asisten Logistik Kepala Staf TNI AL (Aslog KSAL) Laksamana Muda TNI Didik Suhari kepada Komandan Lantamal V Brigjen TNI (Mar) Halim A. Hermanto di Surabaya, Rabu.

Sedangkan kapal LPD buatan PT PAL Indonesia diserahkan kepada Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Laksma TNI Didit Herdiawan.

Kapal jenis LPD bernama KRI Banjasmasin itu, beberapa waktu lalu sudah diresmikan penggunaannya oleh Menteri Pertahanan.

Kapal TD Lawu yang memiliki panjang 25 meter dan lebar delapan meter itu, merupakan kapal tunda ketujuh yang dimiliki Dinas Kesyahbandaran TNI AL.

Komandan Lantamal V Brigjen TNI (Mar) Halim A. Hermanto mengatakan keberadaan Kapal TD Lawu akan sangat mendukung tugas Lantamal V, dalam memberikan dukungan logistik dan administrasi kepada unsur-unsur operasional Koarmatim dan TNI AL.

"Kami masih memerlukan tambahan kapal tunda dengan kemampuan manuver yang handal dan tenaga pendorong yang memadai, karena kapal perang yang dimiliki TNI AL semakin besar," katanya.

KSAL Laksamana TNI Soeparno dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Aslog Kasal Laksda TNI Didik Suhari, mengatakan sebelum dioperasikan, Kapal TD Lawu telah menjalani berbagai uji kelaikan yang dilakukan Dislaikmatal dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

"Kapal ini siap menjadi pendukung operasional KRI-KRI yang memerlukan lepas dan sandar, khususnya di Dermaga Ujung Surabaya," ujarnya.

Ia menambahkan pembangunan kedua kapal tersebut merupakan bagian dari pembangunan kekuatan TNI AL menuju kekuatan pokok minimum.

Selain itu, TNI AL juga berusaha memenuhi sarana dan prasarana lainnya, seperti pembangunan pangkalan, agar mampu melaksanakan fungsi azasinya.

"Salah satu kelengkapan pangkalan untuk mendukung operasi adalah penyediaan fasilitas kapal tunda," tambah KSAL.

Sumber: ANTARA

PAL Optimis Bisa Membuat PKR Buat TNI AL

Desain PKR Buatan PAL & Damen.

SURABAYA (Suara Karya): PT PAL Indonesia optimistis bisa menuntaskan pesanan pembangunan kapal perang Perusak Kawal Rudal (PKR) milik TNI. Kapal senilai 220 juta dolar AS ini diharapkan bisa semakin memperkuat TNI dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan bangsa. Menurut Dirut PAL Indonesia Harsusanto, saat ini proses pembuatan kapal perang jenis itu sudah dalam tafap finalisasi kontrak antara Kementerian Pertahanan dengan DSMS Belanda serta antara DSMS dan PAL Indonesia. Dalam hal ini, PAL berharap, kapal yang dikerjakan bersama dengan perusahaan galangan kapal asal Belanda ini bisa dioperasikan pada 2014 mendatang.

Meski hampir mendekati final, menurut Harsusanto, namun dari segi konsep masih ada kendala di antara dua perusahaan galangan kapal tersebut. Masing-masing perusahaan merasa memiliki pengalaman dan kemampuan sendiri-sendiri. "Kita sedang menggabungkan perbedaan ini, karena kita yang sudah membangun 400 kapal juga merasa memiliki kemampuan. Sama seperti mereka," katanya. Sejumlah kalangan menghendaki agar pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bisa dibuat di dalam negeri.

Sumber: SUARA KARYA

TNI Minta Belanda Dukung Kapal "Light Fregat"

Jakarta (ANTARA News) - TNI meminta Pemerintah Belanda untuk konsisten mendukung pembangunan kapal "light fregat" yang merupakan jenis perusak kawal rudal (PKR) yang dibuat oleh PT PAL bersama supervisi dari perusahaan galangan kapal "Schelde" Belanda.

"Ya kami meminta dukungan Belanda untuk lebih konsisten dalam supervisi pembangunan kapal tersebut, karena ada beberapa hal yang tidak bisa dikerjakan PT PAL," kata juru bicara TNI Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul di Jakarta, Selasa.

Dikonfirmasi usai menghadiri pertemuan tertutup Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia Tjeerd F. De Zwaan, ia mengatakan, konsistensi Belanda untuk pembangunan kapal tempur modern itu tetap diperlukan tanpa mengabaikan upaya pemberdayaan daya mampu dari PT PAL sebagai salah satu industri strategis nasional.

"Ini semua dilakukan juga dalam rangka revitalisasi industri pertahanan nasional, khususnya PT PAL untuk dapat memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan TNI termasuk kapal perang `light fregat`," ujar Iskandar.

TNI Angkatan Laut sedang membenahi kekuatan tempurnya dalam kerangka kekuatan pokok minimum, dengan memodernisasi persenjataan tempurnya. Saat ini terdapat 154 KRI berbagai jenis dan ditargatkan menjadi 274 KRI.

Terkait itu, Kementerian Pertahanan telah meluncurkan program pembangunan kapal "light fregat" PKR bekerja sama dengan Belanda. Kementerian Pertahanan mentargetkan pembuatan 10 unit kapal.

Pembangunan satu kapal perang itu diperkirakan menghabiskan dana sebesar 220 juta dolar AS dengan lama pembangunan selama empat tahun.

Selain pembangunan kapal `light fregat`, dalam pertemuan itu dibahas berbagai hal menyangkut hubungan bilateral kedua negara, yang telah berjalan baik termasuk hubungan militer kedua pihak.

Sumber: ANTARA

Menhan RI Pertemuan Bilateral dengan Perdana Menteri Timor Leste Bahas Peningkatan Kerjasama Pertahanan

Surabaya, DMC - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Purnomo Yusgiantoro mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmau, Jum’at Malam (10/12) di Hotel Shangrila, Surabaya. Pertemuan tersebut membahas beberapa hal terkait dalam upaya meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara khususnya kerjasama di bidang pertahanan.

Secara khusus dalam kesempatan tersebut, Perdana Menteri Timor Leste menyampaikan keinginan Timor Leste untuk meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Indonesia khususnya kerjasama di bidang pendidikan dan latihan.

Timor Leste berharap Indonesia dapat memberikan bantuan dalam meningkatkan kapabilitas para perwira – perwira Angkatan Bersenjata Timor Leste. “Kita pikir bahwa Indonesia dapat membantu para perwira - perwira baru kami meningkatkan kapabilitasnya”, ungkapnya.

Lebih lanjut Perdana Menteri Timor Leste berharap kepada Indonesia untuk dapat memberikan kesempatan bagi para perwira – perwira Angkatan Bersenjata Timor Leste mengikuti training program, exercise, dan juga pendidikan di Sesko TNI, sehingga mereka mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang defense and security.

Menanggapi keinginan Perdana Timor Leste tersebut, Menhan RI Prunomo Yusgiantoro menyampaikan menyambut gembira, terbuka dan mengapresiasi atas gagasan tersebut. Sebagai negara tetangga, Indonesia dan Timor Leste sudah sewajarnya bekerjasama dengan baik.

Menurut Menhan, banyak hal yang dapat dikerjasamakan antara kedua negara khususnya kerjasama di bidang pertahanan antara lain di bidang pendidikan dan latihan. Dan Indonesia siap untuk menindaklanjuti dan mengembangkan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama kedua Negara.

“Kami sangat senang apabila nanti ada suatu kerjasama baik di bidang pendidikan dan latihan maupun joint exercise serta apapun yang dapat meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara”, tambah Menhan RI.



Mendengar sambutan baik dari Menhan RI tersebut, Perdana Menteri Timor Leste lebih lanjut menyampaikan ucapan terimakasih. Selain itu, Perdana Menteri Timor Leste juga menyampaikan kepada Menhan RI bahwa pihaknya akan mengunjungi PT.PAL. Menurutnya, kunjungan ke salah satu BUMNIP Indonesia yang terletak di Surabaya itu, dimaksudkan dalam rangka menjajaki kemungkinan kerjasama di bidang maritim dengan PT.PAL.

Ditambahkannya, Timor Leste berminat menjalin kerja sama di bidang maritim dengan Indonesia melalui PT PAL, karena Timor Leste dalam pembangunan jangka panjang 2011-2030 menempatkan laut sebagai faktor strategis pembangunannya.

Turut mendampingi Menhan RI dalam pertemuan tersebut antara lain Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto S.IP. MA., Dirjen Ranahan Kemhan Laksda TNI Susilo, Kabadiklat Kemhan Mayjen TNI Suwarno dan Kabalitbang Kemhan Dr. Ir. Pos. M. Hutabarat, MA. Turut pula Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf.

Sumber: DMC

Jubir : Korea Tertarik Senjata Buatan Indonesia

KFX Kerjasama MoU Korsel - Indonesia

TEMPO Interaktif, Jakarta - Juru bicara Kepresidenan Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah mengatakan, pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Korsel Lee Myung-bak sempat membahas kerjasama industri pertahanan. Hal ini dilakukan di sela pertemuan Bali Democracy Forum di Nusa dua, Bali. "Produk yang diminati untuk alih teknologi," katanya ketika dihubungi, Sabtu (11/12).

Dia mengatakan, kerjasama industri pertahanan ini sudah lama dilakukan. Selain itu, Korea juga meminati sejumlah alat persenjataan buatan Indonesia. "Saya pikir Indonesia juga memiliki produk yang kompetitif," ujarnya. Namun, dia tidak bisa menjelaskan persenjataan yang akan dilakukan alih teknologi.

Juru bicara Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal I Wayan Midhio mengatakan Indonesia sedang mempersiapkan kerjasama pembuatan pesawat latih tipe T-50 dan KF-X yang kelasnya di tengah antara F-16 dan F-35. Rencananya, Indonesia bisa memproduksi pesawat ini dan prototipenya bisa terbang pada 2020.

Pesawat ini merupakan hasil riset Indonesia-Korea Selatan "Sudah ditandatangani MoU kerjasamanya, tinggal soal pembagian hak intelektualnya yang masih dibahas," katanya. Program ini melibatkan PT Dirgantara Indonesia. Sedangkan, Korea meminati membeli pesawat CN 235 dengan modifikasi.

Dalam persenjataan angkatan darat, Indonesia dan Korea juga bekerjasama dalam pembuatan panser jenis Anoa. "11 buah akan dipesan dan 11 diproduksi di Indonesia," katanya. Untuk pembuatan panser ini akan melibatkan PT Pindad. Sedangkan pembuatan kapal LPD (Landing Platform Dock) juga sedang dibahas alih teknologinya melalui PT PAL, Surabaya.

Sumber: TEMPO/MIK

Timor Timur ajaki Kerja Sama dengan PT PAL

Jakarta (ANTARA News) - Perdana Menteri Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmao, menjadwalkan kunjungan ke industri perkapalan Republik Indonesia, PT PAL, di Surabaya, Jawa Timur, pada 11 Desember 2010 guna menjajaki kerja sama kedua negara di bidang pengembangan maritim.

"Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan di antara Perdana Menteri Timor Leste dengan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, pada 27 Oktober 2010 di Surabaya. Kami ingin menjalin kerjasama pertanian, peternakan, irigasi dan maritim," kata juru bicara Xanana, Antonio Ramos, kepada ANTARA News dari Nusa Dua, Bali, Rabu.

Timor Leste, menurut dia, berminat menjalin kerja sama di bidang maritim dengan Indonesia melalui PT PAL. Apalagi, Timor Leste dalam pembangunan jangka panjang 2011-2030 menempatkan laut sebagai faktor strategis pembangunannya.

"Untuk realisasinya, maka kami akan membangun kerja sama dalam bidang pembangunan perkapalan dengan Indonesia, khususnya PT PAL," ujarnya.

Dalam kunjungan kerja di Jawa Timur, Xanana pada 10 Desember juga menjadwalkan ke Koperasi Unit Desa (KUD) yang selama ini mengelola industri susu berbasis peternak di Desa Tutur, Kabupaten Pasuruan.

Selain itu, Xanana bersama rombongannya juga akan meninjau proyek air bersih Perum Jasa Tirta di Malang, dan irigasi di Waduk Wlingi dan Lodoyo, Kabupaten Blitar.

Sumber: ANTARA

Kemhan: IPO KS Jangan Goyahkan Industri Pertahanan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Pertahanan berharap privatisasi PT Krakatau Steel melalui IPO tidak sampai menggoyahkan kebangkitan industri pertahanan nasional. "KS memang memiliki nilai strategis, termasuk untuk mendukung pertahanan nasional. Karena itu, diharapkan privatisasi melalui IPO tidak berdampak pada kebangkitan industri pertahanan nasional," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, Rabu (1/12).

Ia berharap, melalui privatisasi tersebut, PT KS tetap dapat memenuhi kebutuhan industri pertahanan nasional secara maksimal. "Untuk itu, KS harus kuat secara permodalan dan salah satunya mungkin melalui privatisasi. Namun, yang jelas apapun langkah yang diambil untuk memperkuat modal KS, harus dapat memenuhi kebutuhan produsen atau industri pertahanan nasional," ujar Sjafrie.

Sejumlah pengamat ekonomi menyatakan, privatisasi KS melalui IPO dapat mengancan industri pertahanan nasional. Ekonom Hendri Saparini mengemukakan, privatisasi PT KS lewat IPO adalah kesalahan fatal.

"Terlalu banyak alasan strategis yang dapat kami ajukan untuk menolak privatisasi PT KS. Apalagi Indonesia sangat memerlukan dukungan industri baja yang dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi," tuturnya.

Ia menambahkan, kuantitas dan kualitas infrastruktur yang terbatas sangat memerlukan pasokan baja. Belum berkembangnya industri permesinan nasional juga membutuhkan dukungan BUMN baja.

"Industri baja juga akan menjadi bagian penting pembangunan industri strategis pertahanan keamanan. Sehingga, penguasaan kepemilikan pemerintah terhadap PT KS sebagai satu-satunya BUMN baja tentu sangat penting," katanya.

Sementara itu, Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazir menilai, jika saham KS dijual melampaui 30 persen maka akan berbahaya bagi industri pertahanan Indonesia. "Jika dijual lebih dari 30 persen maka asing menguasai saham KS dan industri pertahanan nasional dalam bahaya," ujarnya menegaskan.

Selama ini PT KS Persero, menjadi mitra PT Pindad, dalam pemenuhan bahan baku senjata laras senapan serbu TNI berbagai varian, dengan kapasitas porduksi 14 ribu pertahun. Selain PT Pindad, KS juga menjadi mitra bagi PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia dalam mendukung industri pertahanan nasional.

Sumber: REPUBLIKA

2014 PAL Mendapatkan Kontrak 2 Kapal Selam, 2 PKR, 11 KCR, 7LST, 17 FAV, 25 Upgrade Kapal Perang TNI AL

Kapal Perang Perusak Kawal Rudal Jenis Sigma 10514 buatan PT PAL Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Soeparno, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemusnahan 12 kapal perang yang kini berada di Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil). "Ya kapal-kapal yang mesinnya tidak dapat dioperasikan, akan kit over haul, atau re-powering. Jika sama sekali tidak bisa diganti, atau tidak bisa di-repowering sesuai kebutuhan, ya kita ganti dengan pengadaan baru," katanya di Jakarta, Kamis (25/11).

Usai serah terima jabatan Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), ia mengatakan, saat ini unsur-unsur yang dimiliki Kolinlamil jumlahnya sangat terbatas dan usianya sudah sangat lanjut. "Karena itu, dalam rangka kekuatan pokok minimum, maka pemenuhan kapal-kapal baru untuk menggantikan kapal-kapal tersebut, akan menjadi prioritas," kata Soeparno.

Mantan Pangkolinlamil, Laksamana Muda TNI Slamet Sulistiyono, mengatakan bahwa TNI Angkatan Laut segera memusnahkan enam kapal perang jenis Landing Ship Tank (LST), sebagai bagian dari program peremajaan alat utama sistem senjata matra laut. "Enam kapal LST dan LDP itu sudah berusia rata-rata 64-70 tahun. Kapal ini sudah saatnya diganti," katanya.

Keenam kapal LST itu berada di Komando Lintas Laut Militer Kolinlamil TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut (AL) akan mempensiunkan beberapa kapal perangnya yang sudah berusia tua dan tidak laik untuk dioperasikan. "Kami masih melakukan pemilahan, pengkajian kapal-kapal mana saja yang akan dimusnahkan, yang jelas kapal yang akan dimusnahkan itu buatan tahun 1942," katanya.

Keenam LST itu antara lain KRI Teluk Langsa 501, KRI Teluk Bayur 502, KRI Teluk Kau 504, KRI Teluk Tomini 508, KRI Teluk Ratai 509, KRI Teluk Saleh 510, dan KRI Teluk Bone 511 eks AL Amerika Serikat buatan tahun 1942-1945, di antaranya digunakan dalam operasi amfibi di pantai Normandia saat Perang Dunia ke-2.

Menurut Slamet, enam kapal tua yang akan dimusnahkan masih dapat dioperasikan hingga akhir tahun ini. Mesin kapal masih cukup terawat. "Karena pertimbangan usia kapal sudah tua, maka harus dipensiunkan. Ini pun sudah menjadi kebijakan TNI Angkatan Laut," ujar Slamet lagi. Keenam LST tersebut akan digantikan kapal sejenis buatan PT PAL.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama PT PAL Harsusanto mengatakan hingga 2014 PT PAL telah mendapat kontrak dari Departemen Pertahanan dan TNI Angkatan Laut yakni dua kapal selam, dua kapal perusak kawal rudal (PKR), 11 unit KCR-40, tujuh unit kapal angkut tank (AT/LST), 17 unit tank amfibi, dan 25 unit peningkatan kemampuan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut.

Sumber: Republika

Kabadan Ranahan: Kemhan Siap Bangun Kapal Perusak Kawal Rudal

Perusak Kawal Rudal (PKR)(Foto : angkasareaderscommunity)

Indonesia akan membangun kapal perang canggih Perusak Kawal Rudal (PKR) yang akan menghabiskan biaya sebesar 220 juta. Pendanaan pembangunan kapal milik TNI Angkatan Laut itu menggunakan skema kredit ekspor.

"Kita semua harus memahami bahwa project ini merupakan political will pemerintah," ujar Kepala Badan Sarana Prasarana Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kabadan Ranahan Kemhan) Laksda TNI Susilo, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, untuk mengerjakan satu unit kapal PKR, akan membutuhkan waktu empat tahun. Kemhan mewakili pemerintah Indonesia sebagai investor sekaligus pembeli, dijadwalkan telah menerima PKR pada Agustus 2014.

Laksda TNI Susilo mengatakan, pembangunan kapal perang PKR di PT PAL merupakan langkah awal dari komitmen pemerintah untuk membangun industri pertahanan di dalam negeri.

Bahkan, keberhasilan pembangunan PKR akan dijadikan pemerintah sebagai jembatan untuk membangun kapal selam canggih yang memiliki kecanggihan teknologi serta kemampuan tempur tingkat tinggi.

Oleh karena itu, pihak-pihak yang punya kepentingan dan terlibat langsung dalam kapal PKR agar mendukung dan menyatukan sikap mulai dari persiapan perencanaan hingga pelaksanaan pengerjaan.

"Semua stakeholder, terutama yang ada dalam manajemen ini diharapkan mendukungnya, mulai dari awal hingga akhir pengerjaan. Kemenhan, PAL TNI AL bagian pengawakan harus memiliki kesatuan pemahaman dan sikap," ujarnya.

Selain itu, Kabadan Ranahan mengingatkan, pengerjaan proyek PKR harus tetap berjalan, meskipun kelak di tengah jalan akan menemukan satu dinamika ataupun kendala yang bisa memengaruhi pengerjaan proyek tersebut. Dinamika itu, dicontohkan Laksda TNI Susilo, seperti kesiapan hanggar, dermaga ataupun factor lainnya sehingga paralel dengan proses administrasi.

Dengan kesiapan itu, menurut dia, pengerjaan PKR masih menyisakan waktu yang banyak, meskipun mengalami kendala dari dinamika yang tak diharapkan itu. "Kita punya waktu cadangan yang akan dicapai agar bila terjadi dinamika itu tidak terpengaruh. Kita harus memenangi waktu. Kita perlu siasat untuk menyiapkan lebih awal," ujarnya.

Kabadan Ranahan mengatakan, pembangunan PKR di bawah satu manajemen di bawah Kementerian Pertahanan. KKIP yang diketuai Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro telah menunjuk Staf Khusus KSAL Laksma TNI Rahmat Lubis sebagai Ketua Project Officer yang bertanggung jawab langsung ke Menhan.

Kabadan Ranahan mengatakan, porsi pengerjaan PKR dilakukan oleh PT PAL dan DSNS dari Belanda sebagai pemenang tender. PAL mendapatkan porsi pengerjaan 25-40 persen dan selebihnya dilakukan DSNS, seperti yang telah disepakati kedua belah pihak dalam joint operation agreement (JOA) pada 2 Maret 2010.

"Porsi PAL 40 persen bisa saja berkurang menjadi 25 persen, apabila industri dalam negeri yang terlibat tidak maksimal memberikan dukungan dalam proyek ini. Karena itu, pengerjaan PKR membutuhkan sumber daya yang punya kualifikasi dan keseriusan dari industri pendukung dalam negeri," ujarnya.

Pengerjaan PKR akan melibatkan 35 ahli desain dan 435 produksi/pegerjaan. PKR akan dilengkapi dengan kekuatan empat mesin dan alat pendeteksi serta rudal yang berteknologi tinggi.

Kinerja Badan Ranahan

Laksda TNI Susilo menjelaskan, Badan Sarana Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang sarana pertahanan.

Lembaga ini menyelenggarakan fungsi antara lain, penyiapan perumusan kebijakan Kemhan di bidang sarana pertahanan; penyusunan standar, norma pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang sarana pertahanan.

Badan Ranahan memiliki sejumlah direktorat. Pertama, Direktorat Teknologi dan Industri, yang bertugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan teknologi dan industri pertahanan.

Direktorat ini menyelenggarakan fungsi penyiapan rumusan kebijakan di bidang pembinaan teknologi dan industri pertahanan; penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan teknologi dan industri pertahanan; pemberian bimbingan, supervisi di bidang pengembangan teknologi, industri, pendayagunaan industri, serta administrasi teknologi dan industri pertahanan; serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan Ranahan.

Selanjutnya, Direktorat Standardisasi dan Kelaikan. "Tugasnya menyiapkan rumusan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis serta evaluasi di bidang standarisasi dan kelaikan sarana dan prasarana pertahanan," ujarnya.

"Selain itu juga ada Direktorat Konstruksi yang bertugas menyiapkan rumusan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis serta evaluasi di bidang konstruksi pertahanan," katanya

Untuk Direktorat Pengadaan bertugas menyiapkan rumusan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis serta evaluasi di bidang pembinaan sistem dan pelaksanaan pengadaan sarana pertahanan.

Laksda TNI Susilo mengatakan, Badan Ranahan Kemhan mempunyai visi, yaitu "terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kekuatan, serta kemampuan komponen pertahanan negara, dengan mendayagunakan sumber daya nasional menuju kemandirian". Dan misinya, menyelenggarakan pembinaan serta pendayagunaan teknologi dan industri pertahanan, yang didukung sumber daya nasional menuju kemandirian untuk kepentingan pertahanan negara.

Sumber : SUARA KARYA

Panglima TNI: Dayagunakan Industri Pertahanan

Roket R-Han 200 (foto : angkasareaderscommunity)

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan dewasa ini, negara-negara di kawasan dan di belahan bumi lainnya, termasuk Indonesia, dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis yang sangat cepat sehingga dapat memengaruhi fenomena keamanan. Untuk menjawab tantangan tersebut, industri pertahanan nasional perlu lebih jauh mendayagunakan kemajuan teknologi guna membantu pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan kemampuan TNI dan ketiga Angkatan lainya.

Panglima TNI menyampaikan hal itu saat Seminar Indo Defense 2010 Expo & Forum di Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran, Jakarta, Kamis, (11/11), seperti dilansir dalam siaran pers Wakapuspen TNI, Brigjen TNI Avianto Saptono.

Menurut Panglima TNI, pengembangan kemampuan industri nasional yang menghasilkan berbagai perlengkapan militer untuk kebutuhan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara telah terbukti mencapai kemajuan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya inovasi baru terhadap produk-produk yang dapat mendukung kebutuhan alutsista TNI yang dihasilkan oleh berbagai industri strategis seperti PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT INTI, PT Dahana, PT Lapan, dan PT Turen, serta industri lokal lainnya.

Selain Panglima TNI, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga memberikan sambutannya dan sekaligus membuka acara seminar Indo Defense Expo & Forum yang berlangsung selama satu hari. Seminar ini diikuti oleh 200 peserta baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sumber: JURNAL

Pemberdayaan BUMNIS, Membangun Kemandirian Alutsista

JAKARTA - Dalam rangka modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), TNI akan sepenuhnya mengikuti kebijakan pemerintah menggunakan secara optimal produksi industri pertahanan dalam negeri. Kebijakan tersebut amat strategis, karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara lain.

Dalam program revitalisasi ini, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menciptakan Indonesia Incorporated dengan memberdayakan BUMN Industri Strategis (BUMNIS), seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, dan PT LEN.

Menurut Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Marsdya TNI Eris Herryanto MA, produk alutsista buatan industri dalam negeri bisa dibanggakan. Panser buatan PT Pindad misalnya, diminati Malaysia. "Malaysia berniat membeli 30 unit panser buatan Pindad. Ini bagus karena berarti produk industri pertahanan kita diakui di luar negeri," ujar Eris.

Lebih lanjut, Sekjen Kemhan menegaskan, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Menhan Purnomo Yusgiantoro sangat pro terhadap kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Kebijakan tersebut di antaranya adalah bahwa setiap pengadaan alutsista TNI harus mengikutsertakan industri nasional, baik BUMN maupun swasta, dalam pengadaan alutsista untuk diproduksi di dalam negeri.

Selain itu, dalam setiap pengadaan hendaknya mengikutsertakan beberapa syarat lainnya untuk diajukan kepada para penyedia barang. Antara lain, memberikan transfer of know how atau local content.

Dengan adanya kebijakan Menhan yang pro terhadap kemandirian industri pertahanan dalam negeri tersebut, lebih lanjut Sekjen Kemhan mengimbau pihak terkait, baik pengguna (TNI) maupun produsen (industri pertahanan dalam negeri), untuk dapat mengimbangi kebijakan yang diberikan Menhan tersebut. "Dengan demikian proses peningkatan kemandirian indusrti dalam negeri akan berjalan lebih cepat," ujarnya.

Sementara mengenai kebutuhan alutsista TNI untuk kurun waktu lima tahun ke depan, Eris mengatakan, itu telah tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014, khususnya dalam rincian kebutuhan minimum essential forces (MEF).

"Pengadaan alutsista TNI akan diupayakan dari industri pertahanan di dalam negeri. Sebab, PT PAL sudah bisa membangun kapal perang, PT DI sudah mampu memproduksi helikopter tempur, dan PT Pindad sudah mampu memproduksi panser dan persenjataan militer," kata Eris.

Di bagian lain, dia menyebutkan, kemampuan dan profesionalisme prajurit TNI dapat mengimbangi negara-negara lain. Itu bisa terlihat saat melakukan latihan bersama dengan negara seperti Amerika Serikat, Australia, Malaysia, dan Singapura.

"Kemampuan dan profesionalisme prajurit TNI kita, terutama Kopassus, sudah diakui dunia internasional. Prajurit TNI kita dianggap berkualifikasi untuk operasi tempur dan gerilya di hutan. Karena itu, militer banyak negara menyatakan ingin melakukan latihan bersama dengan prajurit TNI," tutur Eris.

Solusi Anggaran

Meski demikian, walau Kementerian Pertahanan merencanakan akan membangun sistem pertahanan dan keamanan dalam lima tahun ke depan, akan tetapi anggaran untuk pengadaan alutsista hingga tahun 2015 masih mengalami kekurangan sekitar Rp 50 triliun.

Kekurangan anggaran alutsista itu dihitung berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dibandingkan dengan kebutuhan dari Kemhan. Namun, jumlah Rp 50 triliun tersebut, masih dapat diupayakan oleh pemerintah.

Dia mengaku optimistis, anggaran belanja alutsista tersebut bisa dipenuhi. Untuk tahun 2011 mendatang, anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan alutsista sebesar Rp 11 triliun. "Kalau kita bisa meningkatkan penerimaan negara dengan baik, baik itu pajak atau non pajak, penerimaan sumber daya alam itu (anggaran) sesuatu yang optimis ke depan," katanya.

Terkait kemandirian alutsista, dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto MA, mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sudah ditandatangani oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. KKIP mengemban tugas untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan.

"Perpres tentang KKIP sudah keluar dan Kemhan menyiapkan personel, tempat sekretariat dan mekanismenya," ucap Sekjen Kemhan saat mempimpin rapat koordinasi antara penentu kebijakan, pengguna dan produsen bidang alutsista ke XI, di PT Len Industri (Persero), Bandung, Jawa Barat, baru-baru ini.

Lebih lanjut, Sekjen Kemhan mengatakan, setelah dilaksanakan workshop revitalisasi industri pertahanan pada akhir tahun lalu, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 01 tentang Percepatan Pembangunan.

Inpres tersebut mengamanatkan beberapa poin yang berkaitan dengan Kemhan. Antara lain, pembetukan KKIP, penyusunan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan, pembuatan rencana induk dan roadmap revitalisasi industri pertahanan, penelitian dan pengembangan (litbang) yang hasilnya digunakan untuk memenuhi peralatan pertahanan dan keamanan dalam negeri dan pengadaan alutsista industri dalam negeri dengan menggunakan pinjaman dalam negeri.

Terkait KKIP, Sekjen Kemhan menjelaskan, bahwa lembaga tersebut diketuai Menhan dan, wakilnya dijabat Menteri BUMN, serta sebagai sekretarisnya adalah Wamenhan. Karena, perpresnya sudah keluar, KKIP ini sudah mulai bekerja.

Sementara itu, soal penyusunan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan, Sekjen Kemhan mengatakan, pada tahun ini Kementerian Pertahanan menyiapkan naskah akademik dan draf undang-undangnya.

Sehingga diharapkan, pada tahun 2011, RUU Revitalisasi Industri Pertahanan sudah dapat masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR. Undang-Undang tentang Revitalisasi Industri Pertahanan tersebut, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam mengembangkan industri pertahanan ke depan.

Sumber: SUARA KARYA

Tahun 2010 Merupakan Era Kebangkitan Industri Pertahanan Dalam Negeri

Bandung, DMC - Tahun 2010 ini merupakan tahun era kebangkitan dari industri pertahanan dalam negeri. Pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri merupakan upaya dalam rangka mendukung kekuatan komponen utama. Selain upaya – upaya dalam pemberdayaan industri Alutsista, juga upaya pemberdayaan industri non Alutsista.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat mewakili Menteri Pertahanan memberikan ceramah kepada Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) XXXVII Sekolah Staf dan Komando (Sesko TNI) T.A. 2010, Senin (08/11) di Bandung, Jawa Barat.

Lebih lanjut Wamenhan menjelaskan bahwa kebangkitan industri pertahanan dalam negeri antara lain ditandai dengan akan dimulainya pembangunan satu skuadron helikopter Bell 412 di PT. Dirgantara Indonesia dan pembangunan kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) di PT.PAL.

Pembangunan satu skuadron helikopter Belt 412 tersebut untuk memperkuat kekuatan kemampuan TNI AD. Selain helikopter Belt 412, saat ini Indonesia juga sudah memiliki kemampuan untuk membangun kendaraan tempur roda ban unuk kebutuhan batalion mekanis.

Bahkan menurut Wamenhan, kendaraan tempur tersebut sudah akan diekspor ke Malaysia yang nantinya akan ditandatangi pada pameran Indo Defence 2010 tanggal 10 November 2010.

Sedangkan untuk penguatan kemampuan TNI AL, saat ini sudah dimulai produksi proyek pembuatan kapal PKR di PT.PAL. Selain itu, menurut Wamenhan dipastikan pada tahun 2013-2014 Indonesia sudah akan memulai pembangunan kapal selam. Pembangunan kapal selam itu menggunakan sistem kerjasama produksi bersama (joint production) industri pertahanan.

Sementara untuk penguatan kemampuan TNI AU, saat ini juga telah dilakukan persiapan untuk melaksanakan joint production pembuatan pesawat tempur bersama dengan pihak negara Korea Selatan.

Hadir mendampingi Wamenhan dalam kesempatan tersebut sejumlah pejabat eselon I di lingkungan Kemhan antara lain Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Puguh Santoso, ST., Dirjen Kuathan Kemhan Laksda TNI Mochamad Jurianto, S.E. dan Dirjen Pothan Kemhan Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Supandji, D.E.A.

Sumber: DMC

Revitalisasi Industri Strategis Desain Pertahanan Indonesia Tidak Jelas

Anoa Merupakan Alutsista Buatan Dalam Negeri

SURABAYA, KOMPAS.com - Desain strategi serta postur pertahanan dan keamanan Indonesia saat ini dianggap tidak jelas.

Meskipun kebutuhan pertahanan minimal sudah digagas, postur pertahanan Indonesia sudah sangat ketinggalan. Sementara itu, revitalisasi industri strategis Indonesia masih mencoba mencari arah.

Hal ini terungkap dalam diskusi bertajuk Revitalisasi Industri Strategis Indonesia di Sasana Diskusi Ruang Cakra Gedung C FISIP Universitas Airlangga, Jumat (29/10/2010).

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi yang diikuti dosen dan mahasiswa, pengajar jurusan Matematika Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Subchan, dan peneliti Centre for Strategic and Global Studies (CSGS) Departemen Hubungan Internasional FISIP Unair, Djoko Sulistyo.

Setelah reformasi, kata Djoko, banyak slogan yang dikeluarkan pemimpin Indonesia. Terakhir, dalam pidato kenegaraan di depan DPR dan DPD pada 16 Agustus, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, akan menempuh politik luar negeri ke segala arah.

Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai sejuta kawan, tanpa musuh (a million friends, zero enemy ). "Kalau paradigma itu yang dikembangkan, postur pertahanan tidak menjadi prioritas dan tidak perlu ada industri pertahanan yang menjadi pendukung," tutur Djoko Sulistyo.

Namun, lanjut Direktur Riset CSGS Joko Susanto, slogan ini sangat bertentangan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan.

Sebab, dalam RUU yang mulai dibahas di Kementerian Hukum dan HAM, industri strategis lebih pada produksi alat-alat perang. Ini seakan-akan Indonesia akan perang dalam lima tahun ke depan.

Industri strategis yang bermanfaat untuk masyarakat dan negara seperti pengembangan sarana transportasi massal, teknologi informasi, atau teknologi nano malah tidak mendapat tempat dalam pembahasan RUU itu.

Padahal, berbagai industri strategis seperti itu akan membuat Indonesia berdaya saing dan mandiri.

Kenyataannya, menurut Subchan, industri pertahanan Indonesia saat ini ketinggalan jauh dari negara lain kendati sebelum reformasi sempat disegani di Asia. Subchan pernah menerima penghargaan di bidang teknologi persenjataan tanpa awak dari Kementerian Pertahanan Inggris Raya.

Menurut Subchan, pada 1990-an, Indonesia memiliki PT Inka, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad. Kini, perusahaan-perusahaan ini sulit berkembang karena tidak ada perhatian dari pemerintah. Dari anggaran untuk kekuatan minimum esensial yang memerlukan Rp 11 triliun, hanya dialokasikan Rp 2 triliun.

Para pimpinan juga lebih senang mengadakan alat utama sistem persenjataan dari luar negeri. Pertama, makelar akan mendapat untung. Selain itu, membeli dari luar negeri artinya membuka kesempatan untuk berjalan-jalan dan mendapatkan uang dinas.

"Ada juga kendala ketidakmampuan bekerja bersinergi. Para ahli mencari proyek sendiri-sendiri. Padahal, bila kemampuan pakar di Indonesia dipetakan dan semua disinergikan, bukan tidak mungkin ada kemandirian dalam industri pertahanan keamanan," katanya.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan dan pengembangan industri pertahanan, dibentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Peraturan Presiden tentang KKIP sudah disetujui 12 Juli 2010 meskipun dirasa kurang sempurna karena belum melibatkan Kementerian Pendidikan Nasional sebagai yang menangani pendidikan sumber daya manusia.

Kini, diharapkan RUU Revitalisasi Industri Strategis lebih luas, bermanfaat, dan mampu meningkatkan daya saing Indonesia.


Sumber: KOMPAS

RI Siapkan 120 Hektar Lahan untuk Kerjasama Perkapalan dengan Cina

Pembuatan Kapal Digalangan Kapal PT.PAL

TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Direktur PT Daya Radar Utama, Amir Gunawan mengatakan Indonesia sudah menyiapkan lahan 120 hektar di Jawa Timur dalam kerjasama bidang perkapalan dengan Jiangsu Eastern Heavy Industri. Sedangkan, Jiangsu akan menyiapkan modal untuk joint venture. "Modalnya akan disiapkan dari sini, tahap awal bisa produksi kapal ukuran 30 ribu DWT," ujarnya usai penandatangan nota kesepahaman di St Regin Hotel, Rabu (20/10).

Dia mengatakan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk pasar galangan kapal. Apalagi, kebutuhan galangan kapal yang cukup banyak terutama dengan memasok pemerintah, pertamina dan kebutuhan yang lain. Beberapa galangan kapal indonesia sudah mampu memproduksi kapal ukuran kecil (17.500 DWT). Kerjasama ini dalam rangka mendorong kemampuan industri galangan kapal nasional.

Dia mengungkapkan kerjasama itu akan dilakukan secara teknikal dengan kirim tenaga kapal yang sedang dibuat di Cina. "Kita juga akan siapkan SDM," ujarnya. Proyek kerjasama ini diharapkan bisa menarik tenaga kerja hingga 20 ribu orang.

Sedangkan, Jiangsu Eastern Heavy Industri merupakan industri pembuatan kapal terbesar di Cina. Jiangsu memiliki fasilitas pembangunan kapal ukuran 300ribu DWT dan mampu membangun 3 unit bulk Carier. Saat ini sedang membangun kapal tangker Pertamina ukuran besar 85 ribu DWT.

Selain itu, juga kerjasama PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan Trectebel Gas Enginerring sebuah perusahaan kontraktor untuk gas hadling and processing dan Shanghai Odely Marine Enginerring perusahaan desain dan engginering di bidang perkapalan.

Sumber: TEMPO

PT PAL Serahkan Kapal Pesanan Singapura

INILAH.COM, Jakarta - PT PAL Indonesia menyerahkan kapal double skin bulk carrier 50.000 DWT pesanan Azurite Invest Ltd, British Virgin Island, Singapura.

Kapal-kapal tersebut di hari ini dikenal dengan nama STAR 50. "Ini bentuk dari kepercayaan pasar terhadap industri galangan kapal nasional, khususnya PT PAL," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar dalam siaran pers Kementerian BUMN, Jumat (15/10).

Sejak tahun 1980, PT PAL telah menyelesaikan kapal lebih dari 230 kapal, dengan berbagai ukuran dan jenis, seperti kapal niaga, dan kapal perang. Kapal dengan nama STAR 50 merupakan hasil rancangan dan rakitan putra-putri bangsa Indonesia yang merupakan produk unggulan PT PAL untuk pasar Internasional.

Kapal itu merupakan yang kesembilan dari kelas kapal Double Skin Bulk Carrier 50.000 DWT yang diekspor ke berbagai negara, di antaranya 4 unit ke Hong Kong, 2 unit ke Jerman, 2 unit ke Turki, dan 1 unit ke Singapura.

Spesifikasi kapal tersebut antara lain panjang keseluruhan 189,840 Meter, panjang di antara garis 182,516 Meter, lebar 30,50 meter. Serah terima kapal tersebut disaksikan oleh Menteri BUMN Mustafa Abubakar dan bertempat di Dermaga Divisi Kapal Niaga PT PAL Surabaya.

Sumber: INILAH