Foto: David Lange. (smh.com.au) WELLINGTON - Mantan pemerintah Selandia Baru merayu China dan Prancis untuk melakukan upaya membatasi pengaruh Amerika Serikat (AS) dan Australia di kawasan Pasifik. Demikian laporan yang mengutip bocoran kawat diplomatik WikiLeaks.
Pihak Selandia Baru juga mengatakan mereka telah mengesahkan undang-undang anti-nuklir dengan alasan penghematan biaya pertahanan serta alasan ideologis yang selalu diungkapkan ke publik. Kebijakan ini yang menimbulkan keretakan dengan Washington.
Seperti dilansir AFP pada Sabtu (18/12/2010), kawat diplomatik tahun 2004 itu diberi judul "Apa Yang Tidak Bisa Kita Katakan dalam Misi Kita". Kawat tersebut mengatakan Partai Buruh yang juga merupakan partai berkuasa di Selandia Baru pada awal dekade 2000an menggoda China dan Prancis membantu mereka membatasi pengaruh AS dan Australia di kawasan Pasifik.
Dalam sebuah kunjungan yang dilakukan Wakil Menteri Perdagangan China, Menteri Perdagangan Selandia Baru Jim Sutton mengklaim China sebagai mitra dagang yang paling penting dan berharga bagi Selandia Baru. Klaim tersebut telah membuat para pejabat Australia bertanya-tanya.
Pemerintah dari Partai Buruh, yang kala itu dipimpin David Lange, juga merupakan faktor mengapa Washington dan Wellington tidak memiliki hubungan yang terlalu baik. Lange adalah pihak yang memperkenalkan undang-undang anti nuklir pada dekade 1980an. Kebijakan yang tidak disukai AS itu terus dipertahankan hingga beberapa dekade.
Kawat tersebut juga mengungkapkan sejumlah pejabat pemerintahan senior Selandia Baru mengatakan kepada para pejabat AS bahwa mereka sesungguhnya mengetahui kebijakan (anti nuklir) akan membuat mereka dikeluarkan dari aliansi ANZUS (Australia, New Zealand, United States). Namun Selandia Baru justru senang dengan keputusan ini. Mereka mengatakan dengan keluar dari ANZUS, Selandia Baru akan dapat menghemat pengeluaran pertahanan di tengah masa krisis ekonomi dan fiskal.
Sumber: OKEZONE
