BJ Habibie: PT Dirgantara Mengalami Kemunduran

Malang (ANTARA) - Mantan Presiden Indonesia Baharudin Jusuf Habibie menegaskan PT Industri Penerbangan Nusantara (Dirgantara) yang tidak lagi dipimpinnya, saat ini telah banyak mengalami kemunduran.

Hal tersebut ditegaskan Habibe usai meresmikan gedung Saintek di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu.

Menurut dia, mundurnya kedirgantaraan Indonesia tersebut, disebabkan pemerintah yang saat ini enggan memfasilitasi produk dari PT Dirgantara.

Untuk itu, pihaknya meminta agar pemerintah saat ini lebih serius untuk mengembangkan industri Dirgantara, termasuk mengalokasikan dana untuk riset.

"Contohnya saja seperti saat 15 tahun yang lalu, Indonesia sudah bisa membuat pesawat N250 yang pada tahun 2000 sudah siap masuk pasaran, Namun saat ini, membuat pesawat hanya menjadi angan-angan, karena pemerintah menghentikan proyek riset," ucapnya.

Ia menjelaskan, majunya kedirgantaraan Indonesia tidak hanya didukung dengan kebijakkan bagus dari pemerintah, namun perlu juga disertai dengan aksi nyata.

Untuk itu, pemerintah diharapkan perlu terus mendukung riset yang dilakukan para cendekiawan, seperti yang ada pada bidang kedirgantaraan.

"Dukungan pemerintah dengan aksi nyata itu agar cendekiawan yang dimiliki Indonesia tidak lari ke luar negeri," ujar Habibie, menegaskan.

Habibie juga menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu menyalahkan para cendekiawan yang bekerja di luar negeri, jika di Indonesia belum bisa menyediakan wadah bagi mereka.

Sumber: YAHOO

Desember 2010 Tekor Rp 209 Miliar PT Dirgantara Jaminkan Aset Ke Bank

Ist

RMOL.Komisi VI DPR selaku mitra kerja PT Dirgantara Indonesia (DI) mengendus gonjang-ganjing di internal perusahaan pelat merah itu. Kondisi PT DI sungguh memperihatinkan. Sampai dengan Desember 2010 mengalami kerugian Rp 209 miliar.

“Sampai akhir Desember 2010 PT DI mengalami keru­gian Rp 209 miliar rupiah. Kerugian ter­sebut terjadi akibat banyaknya tar­get produksi yang tidak ter­capai,” ungkap ang­gota Komisi VI DPR, Pasha Ismaya Sukardi kepada Rakyat Merde­ka, di Jakarta, kemarin.

Diungkapkan, perusahaan yang memiliki sekitar 3000 karyawan itu sudah banyak me­nunda pembayaran gaji kar­ya­wannya, dan tagihan Jamsostek pun sudah tidak dibayar. “Bah­kan saya mendengar sampai-sam­pai Direktur Bagian Ke­uangan­nya pun sudah dibe­bastugaskan,” ujarnya.

Menurutnya, yang paling memprihatinkan demi menun­tas­kan kerugian tersebut, Di­reksi PT DI berani men­jamin­kan aset milik perusahaan ke bank, tanpa sepengetahuan Ko­misaris perusahaan, ataupun Ke­menterian Negara Badan Usaha Milik Negara (Kemeneg BUMN).

“Direksi PT DI tidak melaku­kan sesuai prosedur. Mereka telah melanggar anggaran dasar PT. DI, Undang-undang BUMN serta Undang-undang Perse­roan,” tegasnya.

Anak buah Anas Urba­ningrum ini menegaskan, aset yang dimiliki PT DI merupakan mi­lik negara, sehingga tidak bo­leh diagunkan ke bank se­enaknya. Proses penjaminan bisa dilakukan, asalkan ada alasan khusus. “Itupun harus de­ngan persetujuan dari pe­megang saham melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Sa­ham-red), dimana di dalam rapat tersebut harus ada per­wakilan dari Kementerian BUMN,” jelasnya.

Anggota DPR dari daerah pe­milihan Jawa Barat IV ini me­negaskan, pemerintah harus mem­berikan perhatian serius ke­pada PT DI. Misalnya, dibe­rikan penyertaan modal, dan berupaya tidak menyengsa­ra­kan nasib karyawannya, sebab kon­disi yang dialami PT DI adalah murni kesalahan pihak manajemen.

“Karyawan yang ada di sana sangat kompeten. Buktinya banyak karyawan yang bekerja di perusahaan strategis lainnya, seperti di perusahaan pembuat Boeing,” tuturnya.

Kesalahan yang terjadi pada PT DI itu, kata Pasha, tidak bisa dilepaskan dari lemahnya super­visi pihak Kementerian BUMN. Menurutnya, seharus­nya Kemen­terian BUMN mau terbuka mengenai kondisi PT DI.

“Kita tidak perlu malu bila memang perlu patnership de­ngan swasta. Asalkan sebagian besar kepemilikannya masih milik pemerintah,” ucapnya.

Anggota Fraksi Demokrat ini berjanji, saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian BUMN nanti akan meminta penjelasan kepada Menteri BUMN, Mustafa Abubakar mengenai masalah ini.

Juru Bicara PT DI, Rakhendi Priyatna mengaku, belum me­ngetahui adanya masalah pen­jaminan lahan tersebut. Tapi dia berjanji akan mencari informasi leng­kapnya. “Kami akan coba menanyakan permasalahannya. Kalau sudah ada info akan kami sampaikan,” katanya.

Sebelumnya, Rakhendi per­nah membantah kalau lem­ba­ganya dianggap bermasalah. Me­nurutnya, apa yang dila­kukan Direksi PT DI selama ini sudah benar. Sebab kalau dilihat penjualan sejak tahun 2008, trennya mengalami peningkatan

“Mesti dicatat, produk PT. DI memerlukan penyelesaian lebih dari satu tahun. Selain itu Anggota DPR, Arief Minardi juga sudah menyatakan kalau yang dilakukan PT.DI saat ini sudah benar,” ungkapnya.

Menurut Rakhendi, lembaga­nya telah mendapatkan pinja­man non cash dari bank, tapi ma­sih membutuhkan fresh money, berupa pinjaman cash. Makanya, selain mengajukan pinjaman dari bank, saat ini PT. DI juga sedang melakukan pembicaraan dengan PPA. “Kalau jumlahnya saya tidak tahu perses. Tapi dengan PPA sedang dalam proses,” terangnya.

Dikatakan, untuk bisa me­nye­lesaikan problem ke­uangan PT DI, tergantung dari seberapa cepat proses SLA direalia­sa­sikan. Selain itu dukungan dari Kementerian BUMN untuk mengatasi masalah tersebut sangat diperlukan.

“Insya Allah setelah SLA dan persoalan masa lalu selesai, maka neraca keuangan kami akan positif. Dengan bankab­lenya perusahaan, kondisi bisnis kita yang terus meningkat pun akan berja­lan lancar. Apa­lagi kalau ke­menterian terkait dapat men­dukung sepenuhnya,” katanya.

Dihubungi secara terpisah Kepala Divisi Penerangan TNI AL, Laksamana Prasodjo juga mengaku belum mengetahui perihal adanya lahan milik TNI AL di Batu Poron, Madura yang dijaminkan ke bank oleh PT. DI. Ia berjanji akan segera mencari tahu mengenai masalah ini. “Terima kasih atas informa­sinya. Kebetulan saya juga baru tahu, dan saat ini sedang saya periksa,” ungkapnya.

“Bisa Manfaatkan Kontrak Multiyears”

Mustafa Abubakar, Meneg BUMN

Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar mengaku, belum bisa memastikan kebe­naran adanya penjaminan aset PT DI ke bank di luar se­pe­ngetahuannya. Ia me­nya­rankan untuk menanyakan lang­sung kepada PT DI.

“Setahu saya tidak ada. Tapi to­long tanyakan saja langsung ke Pak Budi, Direktur Utama PT DI. Sebab saya kan juga tidak tahu mengenai masalah tersebut,” katanya kepada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, Kementerian BUMN memberikan duku­ngan penuh terhadap upaya revi­talisasi yang dilakukan ter­hadap PT DI, karena peru­sahaan pelat merah itu masih diandalkan.

“Mereka (PAL dan DI) ha­rus bisa memanfaatkan setiap kontrak-kontrak multiyears yang ditetapkan pemerintah. Sebab kita mengandalkan mereka untuk memajukan industri alutsista buatan dalam negeri,” jelasnya.

“Hampir Tidak Terinventarisasi Dengan Baik”

Adhie M Massardi, Koordinator GIB

Koordinator Gerakan Indo­nesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi mengaku, tidak he­ran dengan adanya infor­masi dugaan penjaminan aset mi­lik PT. Dirgantara Indonesia ke bank tanpa adanya pem­be­ritahuan kepada Komisaris atau pun Kementerian BUMN. Menurutnya, hal itu terjadi bisa jadi karena aset-aset yang dimiliki BUMN tidak terdata dengan baik.

“Hampir semua aset negara di bawah BUMN tidak ter­inventarisasi dengan baik. Ma­kanya tidak heran bila ada yang kemudian dijaminkan ke bank oleh orang yang tidak berhak,” katanya, kemarin.

Bekas Juru Bicara almar­hum Presiden Abdurahman Wa­hid ini mengatakan, kasus PT DI sebenarnya bisa menja­di pintu masuk untuk membe­nahi penyelamatan aset negara.

Untuk menyelesaikan masa­lah ini, Adhie berharap Komisi VI DPR, memanggil Menteri BUMN, Mustafa Abubakar guna meminta penjelasan mengenai hal ini, dan men­desaknya untuk mendata setiap aset milik BUMN, supaya tidak ada lagi yang bisa diklaim orang yang tidak berhak. “Biar tidak bisa lagi mengambil alih aset-aset tersebut,” tuturnya.

Sumber: RMOL

Lapan Siap Uji Statik Roket Pengorbit Satelit

Ist

Jakarta, Kompas - Roket pengorbit satelit berdiameter 550 mm atau 0,55 meter telah berhasil dirancang bangun Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Uji Statik roket RX-550 ini akan dilaksanakan akhir Januari setelah menjalani uji struktur.

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Adi Sadewo Salatun di Jakarta, Senin (3/1), menjelaskan, pembuatan RX-550 ini melibatkan PT Krakatau Steel dalam tahap rekayasa. Keterlibatan industri strategis ini dalam pencetakan moncong roket atau nozzle.

Sementara itu, fabrikasi propelan dari material padat ini dilakukan bertahap, yaitu dengan mempertimbangkan ukurannya yang relatif besar, keterbatasan fasilitas yang dimiliki Lapan, dan keamanan proses.

Sutrisno, Kepala Bidang Propelan Lapan, mengatakan, pembuatan propelan yang terdiri dari delapan bagian ini dimulai September 2010. Setiap bagian atau segmen itu kemudian disatukan menjadi bentuk yang utuh.

Pemeriksaan struktur roket RX-550 yang dipamerkan dalam Indo Defence di Jakarta, November lalu, menurut Adi, dilakukan di Badan Tenaga Nuklir Nasional yang memiliki fasilitas non destructive test (NDT). Pengetesan ini untuk memeriksa hasil pengelasan pada sambungan setiap segmen dan kemungkinan adanya keretakan pada struktur.

Rencana uji statik RX-550 pada akhir Januari 2011 ini, menurut Deputi Teknologi Dirgantara Lapan Soewarto Hardhienata, mundur dari jadwal semula, pertengahan Desember lalu. ”Pengunduran ini menyesuaikan pergeseran pelaksanaan NDT menggunakan sinar X. Kalau uji sinar X hasilnya baik, baru dilakukan uji statik,” ujar Soewarto.

Di Kabupaten Garut

Uji statik akan dilaksanakan di Instalasi Uji Terbang Roket di pantai selatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Jika uji statik ini berhasil, tahap selanjutnya adalah mempersiapkan RX-550 untuk uji terbang. Sebelum itu, data uji statik akan dimasukkan dalam simulasi komputer untuk melihat sistem aerodinamika roket. ”Dalam simulasi, roket harus mampu masuk ke orbit pada ketinggian 200 kilometer,” ungkap Adi.

Sistem simulasi komputer ini akan dilaksanakan bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia yang memiliki fasilitas tersebut.

Apabila pengujian ini tidak menunjukkan hasil yang memadai, diameter roket harus ditingkatkan. Selain itu juga perlu dilakukan peremajaan sistem pencampur propelan atau mixer untuk dapat membuat bahan bakar roket yang dapat meluncur hingga ketinggian di atas 230 kilometer. Dalam mempersiapkan peluncuran roket ini, Lapan juga akan bekerja sama dengan PT Pindad.

Sumber: KOMPAS

N219, Pesawat untuk Landasan Pendek

Replika N-219 (DS)

Penerbangan perintis masih akan menjadi andalan Indonesia untuk membuka keterisolasian daerah-daerah terpencil, baik yang ada di pegunungan maupun pulau-pulau kecil. Untuk itu, dibutuhkan pesawat komuter yang sesuai dengan kondisi geografis dan sosioekonomi setempat.

Banyak daerah terpencil di Indonesia yang memiliki landasan pacu pesawat terbang sangat pendek. Lokasi daerah yang berada di punggung gunung, seperti Papua atau pulau-pulau kecil yang sempit, membuat sulit dibangun landasan pacu yang panjang. Bahkan, akibat kendala geografis itu, banyak daerah yang masih sulit dijangkau dengan menggunakan pesawat-pesawat perintis sekalipun.

Saat ini terdapat 72 persen atau 715 bandar udara dan lapangan terbang di Indonesia yang panjang landas pacunya kurang dari 800 meter. Sebanyak 70 persen atau 60 pesawat perintis dengan kapasitas 9-20 penumpang sudah berumur di atas 20 tahun.

Penerbangan perintis itu menghubungkan 89 bandar udara atau lapangan terbang yang ada di 14 provinsi dan melayani 118 rute penerbangan. Setiap tahun, subsidi negara untuk menutupi biaya operasional penerbangan perintis itu mencapai Rp 240 miliar.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Marzan Azis Iskandar di Jakarta, Selasa (28/12), mengatakan, kebutuhan pesawat berkapasitas 9-20 penumpang di Indonesia saja hingga 20 tahun mendatang mencapai 97 unit untuk penerbangan sipil dan 105 pesawat untuk keperluan khusus.

Pesawat N219

Menjawab kebutuhan akan pesawat kecil yang bisa menyesuaikan dengan berbagai keterbatasan kondisi geografis yang ada, PT Dirgantara Indonesia (DI) mengembangkan pesawat N219 berkapasitas 19 penumpang. Pesawat ini dirancang sesederhana mungkin, tetapi tidak mengurangi aspek keselamatan penerbangan.

Direktur Utama PT DI Budi Santoso menyatakan, jika pesawat N219 ini nanti terwujud, akan menjadi pesawat tercanggih di kelasnya. Desain pesawat sejenis rata-rata dibuat pada 1950-an.

Pesawat ini akan menggunakan teknologi era 2000-an. Beberapa kecanggihan yang ada dalam pesawat ini, antara lain, menggunakan desain dan analisis aerodinamik hasil penelitian terbaru, desain pesawat seluruhnya menggunakan komputer, serta penggunaan bahan rangka pesawat yang ringan tetapi tetap kuat.

Selain itu, pesawat juga dilengkapi dengan sistem navigasi penerbangan elektronik berbasis personal computer yang murah dan global positioning system (GPS). Dengan peralatan ini, ketika pesawat menghadapi cuaca buruk, hujan deras, ataupun awan tebal, posisi gunung-gunung yang ada di depan ataupun landasan pacu pesawat tetap dapat terdeteksi.

N219 mampu didaratkan pada landasan berumput sepanjang 600 meter. Adapun pesawat sejenis Casa C-212 hanya bisa mendarat di landasan sepanjang 800 meter, sedangkan DHC-6 Twin Otter bisa mendarat di landasan sepanjang 600 meter, tetapi kapasitas angkutnya lebih kecil.

Mesin pesawat yang menggunakan produk Pratt & Whitney ini dirancang untuk tetap berkinerja baik pada daerah dengan tekanan udara rendah dan suhu tinggi.

”Di pegunungan yang tekanan udaranya rendah dan kondisi suhu tinggi yang membuat kerapatan udara kurang akan mengurangi kinerja mesin. Pengurangan kinerja mesin N219 tidak sedrastis pesawat sejenisnya hingga membuatnya lebih stabil,” ungkap Direktur Aerostruktur PT DI Andi Alisjahbana.

Meski termasuk mesin pesawat generasi lama, Pratt & Whitney dipilih karena lebih banyak teknisi yang memahaminya dan suku cadang banyak tersedia. Jika digunakan mesin pesawat generasi baru, dipastikan perawatannya akan lebih susah dan mahal.

Walau demikian, keamanan pesawat tetap jadi prioritas. Posisi sayap dan mesin yang ada di atas membuat mesin cukup terlindung dari debu atau kerikil saat mendarat. Ban pesawat juga didesain tetap ada di luar pesawat, tak dimasukkan dalam badan pesawat saat terbang sehingga tidak perlu khawatir ban tak keluar saat akan mendarat.

Daya angkut dan jelajah

Kapasitas angkut pesawat juga lebih besar dibandingkan pesawat sejenis, yaitu 2.318 kilogram. Ini akan menjawab keluhan sejumlah penumpang di daerah pedalaman yang sering protes saat barang bawaannya tidak terangkut.

Jarak tempuh maksimal pesawat adalah 1.539 kilometer. Namun, pesawat dirancang untuk terbang beberapa kali (multi hop) pada jarak yang lebih pendek, sesuai karakter penerbangan perintis, tanpa perlu mengisi bahan bakar di setiap pemberhentian. Ini untuk mengantisipasi terbatasnya persediaan bahan bakar di daerah pedalaman.

Bagian dalam pesawat juga mudah diubah dalam waktu singkat untuk disesuaikan dengan kebutuhan, apakah akan mengutamakan angkutan penumpang atau barang. Pengubahan yang cepat ini memungkinkan penggunaan pesawat ini untuk angkutan evakuasi medik dari daerah bencana atau untuk keperluan militer.

”Pesawat ini merupakan jawaban atas cemoohan berbagai pihak bahwa PT DI (dulu Industri Pesawat Terbang Nusantara/IPTN) hanya bisa membuat teknologi tinggi yang tidak bisa diaplikasikan sesuai kebutuhan bangsa,” ungkap Andi.

Pesawat yang kini dalam proses penyelesaian desain awal ini diharapkan dapat diproduksi pada 2013 dengan catatan tidak ada masalah pendanaan dalam pengembangan dan produksinya. Penggunaan pesawat N219 diharapkan dapat menggantikan pesawat-pesawat perintis yang sudah tua serta menjadi media alih teknologi dari ahli rekayasa dan teknisi pesawat era 1980- 1990 kepada generasi muda.

Sumber: KOMPAS

Tak Ada Peta Jalan Industri Dirgantara

Ist

Jakarta, Kompas - Pengembangan industri dirgantara belum menjadi prioritas pemerintah. Hingga kini, pemerintah tidak mempunyai peta jalan pengembangan industri dirgantara. Akibatnya, perkembangan industri bernilai strategis bagi bangsa itu sangat bergantung kepada pasar.

”Industri pesawat tidak bisa dibiarkan tumbuh sesuai mekanisme pasar yang sangat bergantung kepada supply-demand (ketersediaan dan permintaan),” kata Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Marzan Azis Iskandar seusai menyerahkan hasil uji aerodinamika pesawat N219 dari BPPT kepada PT Dirgantara Indonesia (DI).

Pembuatan satu paket pesawat N219 yang cocok digunakan untuk wilayah pedalaman Papua dan pulau kecil karena bisa mendarat di landasan berumput sepanjang 600 meter ini hanya Rp 1 triliun untuk 25 pesawat. Nilai itu, menurut Marzan, sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.200 triliun, subsidi bahan bakar minyak lebih dari Rp 83 triliun, subsidi buku sekitar Rp 15 triliun, atau nilai investasi Jembatan Selat Sunda sekitar Rp 150 triliun.

”Ini bukan hanya soal besaran dana (Rp 1 triliun), tetapi pesawat ini harus dibuat untuk regenerasi engineer (insinyur) pembuat pesawat Indonesia,” katanya.

Mulai pensiun

Direktur Utama PT DI Budi Santoso menambahkan, pesawat N219 ini merupakan jembatan bagi ahli rekayasa pesawat Indonesia. Para ahli rekayasa dan teknisi hasil didikan pelopor industri pesawat terbang Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie, pada 1980-1990, akan mulai memasuki masa pensiun.

Generasi pertama pembuat pesawat Indonesia itu pernah mengembangkan pesawat canggih di kelasnya, seperti CN235 dan N250. Agar ilmu yang dimiliki para ahli senior itu dapat diteruskan kepada ahli rekayasa dan teknisi muda, perlu media yang memungkinkan transfer ilmu dan teknologi itu berlangsung.

”Jika regenerasi ini tidak terjadi, kemampuan yang sudah dimiliki akan hilang. Artinya, jika setelah itu Indonesia ingin membangun kembali industri dirgantaranya, Indonesia harus memulai dari nol lagi,” ungkapnya.

Tidak terjadinya transfer teknologi itu dinilai Marzan sebagai kehilangan besar bagi Indonesia. Untuk membangun kembali kemampuan membuat pesawat butuh waktu lama dan biaya yang jauh lebih besar.

Ketiadaan peta jalan (road map) industri dirgantara juga membuat kebutuhan ahli pesawat Indonesia tidak jelas. Semula ahli di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (nama lama PT DI) banyak disuplai oleh alumni Jurusan Teknik Penerbangan (sekarang Program Studi Aeronautika dan Astronautika) Institut Teknologi Bandung (ITB). Selain itu, para ahli dan teknisi itu juga diisi oleh lulusan Universitas Nurtanio Bandung dan Universitas Suryadarma, Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

Setiap tahun, jumlah lulusan dari ITB diperkirakan sekitar 60 orang. Sejak industri dirgantara Indonesia surut akibat krisis ekonomi 1998, banyak alumnus ITB yang memilih bekerja pada maskapai penerbangan. Tanpa ada peta jalan yang jelas, lulusan teknik penerbangan tersebut akan sulit berkembang atau kemampuannya tidak termanfaatkan.

Sumber: KOMPAS

Menhan Serahkan Heli Puma ke TNI AU

Bogor (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyerahkan satu unit Helikopter NAS-332 Super Puma kepada Skuadron Udara 8 Atang Sendjaja, Bogor, Jawa Barat, Kamis siang, yang telah diselesaikan oleh PT Dirgantara Indonesia.

"Rencananya ada sembilan unit Super Puma, namun saat ini kita sudah punya tujuh unit Helikopter Super Puma, termasuk satu unit yang diserahkan ini. Dua unit lagi sedang diselesaikan oleh PT DI," kata Purnomo dalam acara penyerahan Helikopter Super Puma di Lanud Atang Sendjaja, Bogor.

Menurut dia, enam unit yang sebelumnya sudah dibuat oleh PT DI, empat unit diantaranya digunakan untuk SAR dan dua unit lagi untuk VVIP.

Ia mengatakan, pihaknya menggandeng PT DI dalam pembuatan Helikopter tersebut karena pihaknya berupaya menggunakan produk dalam negeri dalam memperkuat pertahanan Indonesia.

Menurut Menhan, penyediaan Helikopter Super Puma itu dalam meningkatkan kemampuan pertahanan, bahkan pada 2010 ini telah disusun cetak biru pertahanan (Minimum Essential Force/MEF) yang berisi tentang kebutuhan kekuatan dari alutsista pertahanan Indonesia hingga tahun 2024.

"Baik kekuatan satuan operasional, persenjataan dan anggarannya. Oleh karena itu, dalam rapim yang digelar pada 6 Januari 2011 di Kemhan, saya minta jajaran TNI untuk melakukan review kembali, jangan ada sampai yang tertinggal dalam pembangunan alutsista kita," tuturnya.

Skuadron udara 8 Atang Sendjaja memiliki delapan unit Helikopter SA-330 Puma dan dalam rencana MEF akan diperkuat pula dengan Helikopter EC-725 sejumlah 16 unit.

Spesifikasi umum NAS-332 Super Puma, yakni kru dua orang, penumpang 18 hingga 24 orang, yang memiliki panjang 16,9 meter dengan berat 4.460 kg dan kecepatan maksimum 278 km/jam dengan ketinggian terbang lebih dari 7.200 meter atau 19.750 kaki.

Sumber: ANTARA

BPPT serahkan model N-219 ke Dirgantara

N-219

JAKARTA: BPPT menyerahkan hasil pengujian model aerodinamika pesawat N-219 kepada PT Dirgantara Indonesia setelah dikembangkannya sejak 2007.

Penandatanganan serah terima hasil uji coba Aerodinamika Model pesawat udaya N-219 tersebut, dilakukan hari ini oleh Kepala BPPT Marzan Azis Iskandar dengan Direktur PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso.

Budi menuturkan pesawat baru ini merupakan alat pengangkut untuk jangka pendek dengan 19 penumpang. Bisa gunakan di daerah-daerah yang sulit dilewati pesawat besar, yang harus mendarat di landasan yang luas dan besar.

"Program ini penting, sebagai jembatan bagi generasi insinyur kita untuk membuat pesawat baru dari N-250, kini menjadi N-219. Tiap satu generasi perlu media pekerjaan, di mana generasi yang lama bisa alihkan ilmunya ke generasi berikutnya. Kalau tidak, akan muncul gap yang lama dan hilang," ungkapnya.

Dia mengatakan generasi pembuat N-219 ini adalah penerus dari orang-orang yang sudah dilatih oleh BJ Habibie dulu. "Diharapkan mereka akan memberikan ilmunya kepada generasi lebih muda. Dan mudah-mudahan generasi berikutnya ini bisa mendesain pesawat perintis yang lebih bagus lagi," lanjut Budi.

Kepala BPPT Marzan menuturkan pengujian pesawat udara ini dilakukan di Laboratorium Aero-Gasdinamika dan Getaran BPPT di Serpong. "BPPT dengan SDM dan fasilitasnya mendukung pelaksanaan rancangbangun pesawat N-219, melalui kegiatan pengujian. Sementara PT DI berdasarkan kemampuan dan pengalamannya melakukan desain dan memproduksi N-219 ini," ujarnya.

Menurut Marzan, N-219 ini dirancang menyesuaikan kondisi geografis Indonesia, yang merupakan negara kepulauan, mempunyai banyak gunung dan berbukit-bukit. Ditambah lagi dengan karakteristik infrastruktur di daerah pedalaman, misalnya landasar pendel dan terbatas.

Pesawat turboprop 12-19 penumpang ini, katanya, mempunyai potensi pasar yang sangat besar, terutama di negara-negara Asia Pasifik, yang mempunyai banyak airport kecil.

Berdasarkan hasil penelitian oleh DI dan Kementerian Perindustrian, ujar Marzan, potensi kebutuhan pesawat kapasitas 19 penumpang versi sipil di Indonesia mencapai 97 pesawat. Sementara kebutuhan versi special mission di Indonesia mencapai 105 pesawat.

"Sekarang yang perlu dipikirkan adalah darimana dana untuk memproduksinya, yang diperkirakan 25 unit pesawat membutuhan biaya sekitar Rp1 triliun. Untuk itu perlu dibicarakan bersama para pemangku kebijakan terkait. Mudah-mudahan 2012 bisa terwujud N-219."

Sumber: BISNIS

PTDI Memproduksi Pesawat Patroli Untuk Korsel

Pesawat CN-235 MPA Buatan PT DI

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menyatakan komitmen untuk sesegera mungkin mengirimkan dua pesawat patroli pesanan dari Korea Selatan. Dari 4 unit pesawat patroli yang dipesan senilai 90 juta dollar AS itu, baru dua pesawat patroli yang sudah siap diboyong ke Korea Selatan.

Sisanya, PTDI baru masih membangunnya dan ditarget selesai tahun 2011 mendatang.

"Tahun ini sebagian pesawat patroli akan kita deliver (serahkan), sisanya akan dituntaskan pada tahun 2011," kata Direktur Utama PTDI, Budi Santoso, Sabtu (4/12/2010) lalu. Menurut Budi, kapal yang selesai akan dikirim tahun ini juga, sedangkan dua yang lainnya akan diselesaikan di tahun 2011 nanti.

pesawat patroli yang dibangun oleh PTDI itu merupakan pesawat patroli yang difungsikan untuk patroli laut, yang biasanya digunakan oleh coast safeguard. Kesehariannya, pesawat patroli coast safeguard biasa digunakan untuk melakukan pengawasan pelayaran di wilayah kekuasaan Korea Selatan.

Sumber: KOMPAS/MIK

PT DI Akan Produksi N-219 Pada Tahun 2013

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menargetkan memroduksi prototipe pesawat perintis berkapasitas relatif kecil untuk menghubungkan daerah-daerah yang tidak bisa diakses jalur darat mulai 2013.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Bappenas, Kementerian Perhubungan dan BPPT terkait produksi pesawat jenis N219 yang isinya 19 penumpang yang bisa mendarat pada landasan sederhana paling tidak tahun 2013," kata Direktur Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Soerjono di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan, PT Dirgantara Indonesia paling tidak akan ditugasi membangun dua unit pesawat jenis berharga sekitar 3,8 juta dolar AS per unit tersebut tiga tahun mendatang.

Menurut dia, pemerintah sekurang-kurangnya harus mengucurkan modal awal sebesar 40 juta dolar AS untuk produksi awal pesawat yang dirancang mengangkut orang dan barang tersebut.

"Kalau menurut PT DI, untuk mencapai BEP (break even point) harus menjual 27 pesawat. Modalnya sekitar 250 juta dolar AS, tapi untuk modal dasar pembangunan butuh 40 juta dolar AS," katanya.

Pemerintah, kata dia, juga akan menyiapkan skema subsidi untuk operasi pesawat-pesawat penumpang berkapasitas kecil itu di daerah-daerah baru yang belum terakses moda transportasi darat dan laut.

"Mungkin nanti akan ada subsidi untuk tiket atau avtur," katanya.

Ia berharap pemerintah daerah dan maskapai penerbangan membeli pesawat-pesawat kecil produksi PT Dirgantara Indonesia tersebut dan mengoperasikannya ke daerah-daerah yang membutuhkan.

Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterhubungan antarwilayah dan selanjutnya memicu pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang sebelumnya terasing karena keterbatasan akses transportasi.

"Pemerintah mendorong ini karena jumlah pesawat yang beroperasi ke daerah-daerah yang ada di Papua, Sulawesi, dan Sumatera cenderung makin sedikit, padahal masyarakat di daerah sangat membutuhkan," demikian Soerjono.

Sumber: ANTARA

Kemhan: IPO KS Jangan Goyahkan Industri Pertahanan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Pertahanan berharap privatisasi PT Krakatau Steel melalui IPO tidak sampai menggoyahkan kebangkitan industri pertahanan nasional. "KS memang memiliki nilai strategis, termasuk untuk mendukung pertahanan nasional. Karena itu, diharapkan privatisasi melalui IPO tidak berdampak pada kebangkitan industri pertahanan nasional," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, Rabu (1/12).

Ia berharap, melalui privatisasi tersebut, PT KS tetap dapat memenuhi kebutuhan industri pertahanan nasional secara maksimal. "Untuk itu, KS harus kuat secara permodalan dan salah satunya mungkin melalui privatisasi. Namun, yang jelas apapun langkah yang diambil untuk memperkuat modal KS, harus dapat memenuhi kebutuhan produsen atau industri pertahanan nasional," ujar Sjafrie.

Sejumlah pengamat ekonomi menyatakan, privatisasi KS melalui IPO dapat mengancan industri pertahanan nasional. Ekonom Hendri Saparini mengemukakan, privatisasi PT KS lewat IPO adalah kesalahan fatal.

"Terlalu banyak alasan strategis yang dapat kami ajukan untuk menolak privatisasi PT KS. Apalagi Indonesia sangat memerlukan dukungan industri baja yang dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi," tuturnya.

Ia menambahkan, kuantitas dan kualitas infrastruktur yang terbatas sangat memerlukan pasokan baja. Belum berkembangnya industri permesinan nasional juga membutuhkan dukungan BUMN baja.

"Industri baja juga akan menjadi bagian penting pembangunan industri strategis pertahanan keamanan. Sehingga, penguasaan kepemilikan pemerintah terhadap PT KS sebagai satu-satunya BUMN baja tentu sangat penting," katanya.

Sementara itu, Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazir menilai, jika saham KS dijual melampaui 30 persen maka akan berbahaya bagi industri pertahanan Indonesia. "Jika dijual lebih dari 30 persen maka asing menguasai saham KS dan industri pertahanan nasional dalam bahaya," ujarnya menegaskan.

Selama ini PT KS Persero, menjadi mitra PT Pindad, dalam pemenuhan bahan baku senjata laras senapan serbu TNI berbagai varian, dengan kapasitas porduksi 14 ribu pertahun. Selain PT Pindad, KS juga menjadi mitra bagi PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia dalam mendukung industri pertahanan nasional.

Sumber: REPUBLIKA

CN 235 Pesanan KCG Terbang Perdana

Pesawat CN 235 pesanan Korean Coast Guard.

BANDUNG, KOMPAS.com - Tepat pukul 09.25, Rabu (24/11/2010), pesawat pertama CN 235 pesanan Korean Coast Guard (KCG) melakukan penerbangan perdana di Lanud Husein Sastranegara Bandung. Ini merupakan satu dari empat CN 235 pesanan Korea Selatan untuk tahap kedua dari PT Dirgantara Indonesia (DI). Pada pembelian tahap pertama, Korsel sudah menerima delapan pesawat CN 235 buatan PT DI.

Eddy Suherman, Production Engineering PT DI kepada Kompas.com mengatakan pesawat yang dipiloti oleh QA Supriyadi dan kopilot Esther Saleh tinggal landas dengan mulus didukung cuaca Kota Bandung yang cerah.

Kontrak penjualan empat pesawat CN 235 untuk Korsel itu mencapai 90 juta dollar AS. Penyerahan pesawat akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Desember 2010 hingga Maret 2011.

Sumber: KOMPAS

Panglima TNI: Dayagunakan Industri Pertahanan

Roket R-Han 200 (foto : angkasareaderscommunity)

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan dewasa ini, negara-negara di kawasan dan di belahan bumi lainnya, termasuk Indonesia, dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis yang sangat cepat sehingga dapat memengaruhi fenomena keamanan. Untuk menjawab tantangan tersebut, industri pertahanan nasional perlu lebih jauh mendayagunakan kemajuan teknologi guna membantu pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan kemampuan TNI dan ketiga Angkatan lainya.

Panglima TNI menyampaikan hal itu saat Seminar Indo Defense 2010 Expo & Forum di Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran, Jakarta, Kamis, (11/11), seperti dilansir dalam siaran pers Wakapuspen TNI, Brigjen TNI Avianto Saptono.

Menurut Panglima TNI, pengembangan kemampuan industri nasional yang menghasilkan berbagai perlengkapan militer untuk kebutuhan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara telah terbukti mencapai kemajuan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya inovasi baru terhadap produk-produk yang dapat mendukung kebutuhan alutsista TNI yang dihasilkan oleh berbagai industri strategis seperti PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT INTI, PT Dahana, PT Lapan, dan PT Turen, serta industri lokal lainnya.

Selain Panglima TNI, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga memberikan sambutannya dan sekaligus membuka acara seminar Indo Defense Expo & Forum yang berlangsung selama satu hari. Seminar ini diikuti oleh 200 peserta baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sumber: JURNAL

Pemberdayaan BUMNIS, Membangun Kemandirian Alutsista

JAKARTA - Dalam rangka modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), TNI akan sepenuhnya mengikuti kebijakan pemerintah menggunakan secara optimal produksi industri pertahanan dalam negeri. Kebijakan tersebut amat strategis, karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara lain.

Dalam program revitalisasi ini, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menciptakan Indonesia Incorporated dengan memberdayakan BUMN Industri Strategis (BUMNIS), seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, dan PT LEN.

Menurut Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Marsdya TNI Eris Herryanto MA, produk alutsista buatan industri dalam negeri bisa dibanggakan. Panser buatan PT Pindad misalnya, diminati Malaysia. "Malaysia berniat membeli 30 unit panser buatan Pindad. Ini bagus karena berarti produk industri pertahanan kita diakui di luar negeri," ujar Eris.

Lebih lanjut, Sekjen Kemhan menegaskan, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Menhan Purnomo Yusgiantoro sangat pro terhadap kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Kebijakan tersebut di antaranya adalah bahwa setiap pengadaan alutsista TNI harus mengikutsertakan industri nasional, baik BUMN maupun swasta, dalam pengadaan alutsista untuk diproduksi di dalam negeri.

Selain itu, dalam setiap pengadaan hendaknya mengikutsertakan beberapa syarat lainnya untuk diajukan kepada para penyedia barang. Antara lain, memberikan transfer of know how atau local content.

Dengan adanya kebijakan Menhan yang pro terhadap kemandirian industri pertahanan dalam negeri tersebut, lebih lanjut Sekjen Kemhan mengimbau pihak terkait, baik pengguna (TNI) maupun produsen (industri pertahanan dalam negeri), untuk dapat mengimbangi kebijakan yang diberikan Menhan tersebut. "Dengan demikian proses peningkatan kemandirian indusrti dalam negeri akan berjalan lebih cepat," ujarnya.

Sementara mengenai kebutuhan alutsista TNI untuk kurun waktu lima tahun ke depan, Eris mengatakan, itu telah tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014, khususnya dalam rincian kebutuhan minimum essential forces (MEF).

"Pengadaan alutsista TNI akan diupayakan dari industri pertahanan di dalam negeri. Sebab, PT PAL sudah bisa membangun kapal perang, PT DI sudah mampu memproduksi helikopter tempur, dan PT Pindad sudah mampu memproduksi panser dan persenjataan militer," kata Eris.

Di bagian lain, dia menyebutkan, kemampuan dan profesionalisme prajurit TNI dapat mengimbangi negara-negara lain. Itu bisa terlihat saat melakukan latihan bersama dengan negara seperti Amerika Serikat, Australia, Malaysia, dan Singapura.

"Kemampuan dan profesionalisme prajurit TNI kita, terutama Kopassus, sudah diakui dunia internasional. Prajurit TNI kita dianggap berkualifikasi untuk operasi tempur dan gerilya di hutan. Karena itu, militer banyak negara menyatakan ingin melakukan latihan bersama dengan prajurit TNI," tutur Eris.

Solusi Anggaran

Meski demikian, walau Kementerian Pertahanan merencanakan akan membangun sistem pertahanan dan keamanan dalam lima tahun ke depan, akan tetapi anggaran untuk pengadaan alutsista hingga tahun 2015 masih mengalami kekurangan sekitar Rp 50 triliun.

Kekurangan anggaran alutsista itu dihitung berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dibandingkan dengan kebutuhan dari Kemhan. Namun, jumlah Rp 50 triliun tersebut, masih dapat diupayakan oleh pemerintah.

Dia mengaku optimistis, anggaran belanja alutsista tersebut bisa dipenuhi. Untuk tahun 2011 mendatang, anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan alutsista sebesar Rp 11 triliun. "Kalau kita bisa meningkatkan penerimaan negara dengan baik, baik itu pajak atau non pajak, penerimaan sumber daya alam itu (anggaran) sesuatu yang optimis ke depan," katanya.

Terkait kemandirian alutsista, dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto MA, mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sudah ditandatangani oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. KKIP mengemban tugas untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan.

"Perpres tentang KKIP sudah keluar dan Kemhan menyiapkan personel, tempat sekretariat dan mekanismenya," ucap Sekjen Kemhan saat mempimpin rapat koordinasi antara penentu kebijakan, pengguna dan produsen bidang alutsista ke XI, di PT Len Industri (Persero), Bandung, Jawa Barat, baru-baru ini.

Lebih lanjut, Sekjen Kemhan mengatakan, setelah dilaksanakan workshop revitalisasi industri pertahanan pada akhir tahun lalu, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 01 tentang Percepatan Pembangunan.

Inpres tersebut mengamanatkan beberapa poin yang berkaitan dengan Kemhan. Antara lain, pembetukan KKIP, penyusunan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan, pembuatan rencana induk dan roadmap revitalisasi industri pertahanan, penelitian dan pengembangan (litbang) yang hasilnya digunakan untuk memenuhi peralatan pertahanan dan keamanan dalam negeri dan pengadaan alutsista industri dalam negeri dengan menggunakan pinjaman dalam negeri.

Terkait KKIP, Sekjen Kemhan menjelaskan, bahwa lembaga tersebut diketuai Menhan dan, wakilnya dijabat Menteri BUMN, serta sebagai sekretarisnya adalah Wamenhan. Karena, perpresnya sudah keluar, KKIP ini sudah mulai bekerja.

Sementara itu, soal penyusunan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan, Sekjen Kemhan mengatakan, pada tahun ini Kementerian Pertahanan menyiapkan naskah akademik dan draf undang-undangnya.

Sehingga diharapkan, pada tahun 2011, RUU Revitalisasi Industri Pertahanan sudah dapat masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR. Undang-Undang tentang Revitalisasi Industri Pertahanan tersebut, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam mengembangkan industri pertahanan ke depan.

Sumber: SUARA KARYA

Tahun 2010 Merupakan Era Kebangkitan Industri Pertahanan Dalam Negeri

Bandung, DMC - Tahun 2010 ini merupakan tahun era kebangkitan dari industri pertahanan dalam negeri. Pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri merupakan upaya dalam rangka mendukung kekuatan komponen utama. Selain upaya – upaya dalam pemberdayaan industri Alutsista, juga upaya pemberdayaan industri non Alutsista.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat mewakili Menteri Pertahanan memberikan ceramah kepada Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) XXXVII Sekolah Staf dan Komando (Sesko TNI) T.A. 2010, Senin (08/11) di Bandung, Jawa Barat.

Lebih lanjut Wamenhan menjelaskan bahwa kebangkitan industri pertahanan dalam negeri antara lain ditandai dengan akan dimulainya pembangunan satu skuadron helikopter Bell 412 di PT. Dirgantara Indonesia dan pembangunan kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) di PT.PAL.

Pembangunan satu skuadron helikopter Belt 412 tersebut untuk memperkuat kekuatan kemampuan TNI AD. Selain helikopter Belt 412, saat ini Indonesia juga sudah memiliki kemampuan untuk membangun kendaraan tempur roda ban unuk kebutuhan batalion mekanis.

Bahkan menurut Wamenhan, kendaraan tempur tersebut sudah akan diekspor ke Malaysia yang nantinya akan ditandatangi pada pameran Indo Defence 2010 tanggal 10 November 2010.

Sedangkan untuk penguatan kemampuan TNI AL, saat ini sudah dimulai produksi proyek pembuatan kapal PKR di PT.PAL. Selain itu, menurut Wamenhan dipastikan pada tahun 2013-2014 Indonesia sudah akan memulai pembangunan kapal selam. Pembangunan kapal selam itu menggunakan sistem kerjasama produksi bersama (joint production) industri pertahanan.

Sementara untuk penguatan kemampuan TNI AU, saat ini juga telah dilakukan persiapan untuk melaksanakan joint production pembuatan pesawat tempur bersama dengan pihak negara Korea Selatan.

Hadir mendampingi Wamenhan dalam kesempatan tersebut sejumlah pejabat eselon I di lingkungan Kemhan antara lain Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Puguh Santoso, ST., Dirjen Kuathan Kemhan Laksda TNI Mochamad Jurianto, S.E. dan Dirjen Pothan Kemhan Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Supandji, D.E.A.

Sumber: DMC

Habibie: Industri Dirgantara Indonesia Sengaja Dihambat

PT DI Sedang Memproduksi CN-235

DEPOK (Suara Karya): Mantan Presiden Prof Dr Ing BJ Habibie meyakini, pengembangan industri kedirgantaraan di Indonesia terhenti lantaran sengaja dihambat oleh salah satu negara industri maju. Sukses Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) memproduksi CN-235, bangsa Indonesia dianggap sudah menguasai teknologi kedirgantaraan yang bakal maju seperti Jepang.

"Pada satu ketika di Singapura, saya mendapat informasi bahwa jangan ada lagi Jepang kedua di Asia," tutur Habibie ketika berbicara dalam Studium Generale Kongres ke-27 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Kongres tersebut berlangsung di Graha Insan Cita, Kota Depok, Sabtu (6/11) siang.

Tampak hadir dalam acara pembukaan mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, mantan Ketua BPK Anwar Nasution, dan mantan Menpora Mahadi Sinambela. Kongres ke-27 HMI, yang bertema Sinergi HMI untuk Indonesia yang Bermartabat, dibuka Menpora Andi Mallarangeng.

Ketika IPTN berhasil memproduksi CN-235, Habibie semakin yakin akan kecanggihan bangsa Indonesia dalam membuat produk berteknologi tinggi. "Saya katakan kepada Pak Harto (Presiden Soeharto-Red) bahwa yang membuat pesawat bisa terbang bukan lantaran kepres atau kekuasaan. Pesawat itu bisa terbang karena orang-orang pintar di belakangnya," ujar mantan Menteri Riset dan Teknologi itu.

Oleh karena itu, dia berpesan kepada generasi muda Indonesia, termasuk para anggota HMI, pencapaian yang telah dilakukannya agar dilanjutkan. "Saya berharap kemampuan generasi sekarang dan mendatang melampaui kemampuan kakeknya," kata Habibie.

Ia mengingatkan bahwa Bung Karno (Presiden Soekarno- Red) sangat bercita-cita agar bangsa Indonesia tidak dinilai sebagai bangsa kuli atau kuli bangsa-bangsa. "Kita telah memulainya, bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk membuat produk berteknologi tinggi. Setiap orang berhak untuk menguasai teknologi," katanya.

Hal lain yang diingatkannya adalah pemanfaatan waktu untuk kegiatan produktif. Dalam dunia ekonomi dikenal ada neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dari neraca tersebut bisa diketahui seberapa besar produk yang diperjualbelikan atau seberapa besar penggunaan anggaran. Terkait pemanfaatan waktu untuk kegiatan produktif, menurut Habibie, perlu ada neraca jam kerja.

Sementara itu, Akbar Tandjung, dalam sambutannya, mengimbau para anggota HMI untuk meneladani sikap Prof Lafran Pane, tokoh pendiri HMI. Lafran Pane, tutur dia, dikenal sebagai figur yang jujur dan bersemangat juang tinggi.

Ia pun mengingatkan bahwa HMI juga memiliki cendekiawan yang patut dibanggakan. Disebutnya, Prof Nurcholish Madjid, dan Prof Ismail Hasan Metareum. Nama mereka diabadikan dalam setiap ruang tempat para anggota HMI berkongres. Dengan demikian, diharapkan semua peserta terinspirasi oleh keteladanan para tokoh tersebut selama berkongres.

Di tempat yang sama, Menpora Andi Mallarangeng, dalam sambutannya, mengajak pemuda lebih giat menimba ilmu untuk meningkatkan daya saingnya. "Pesaing kita bukan lagi di dalam negeri, tapi luar negeri. Perguruan tinggi kita harus lebih baik dari Singapura atau Malaysia," tuturnya.

Ketua Umum PB HMI Arip Mustopha, dalam sambutannya, mengemukakan, ada agenda strategis HMI ke depan yang akan dibahas dalam kongres. Pertama, meneruskan peran aktif membangun demokrasi berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, menghasilkan lebih banyak entrepreneur untuk menjawab kebutuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Sumber: SUARA KARYA

Update : Roket R-Han 122 Resmi Diluncurkan

Tampak satu unit roket R =Han 122 baru diluncurkan dari lapangan tembak Dodik Latpur Rindam II/Srwiijaya KM 8 Kemelak Baturaja Sabtu (6/11) pukul 13.40. Roket ke-1 ini penekanan tombol peluncurannya dilakukan Menteri Pertahanan RI Prof DR Ir Purenomo Yusgiantoro, MA, MSc.

BATURAJA - Uji coba peluncuran empat unit roket R-Han 122 yang dipusatkan dilapangan Dodik Latpur Rindam II/Sriwijaya Km 8 Kemelak Baturaja, Sabtu (6/11) kemarin berlangsung sukses.

Rudal pertama dan kedua diluncurkan pukul 13.40 yang penekanan tombol peluncurkan dilakukan oleh Menteri Pertahanan RI Prof DR Ir Purenomo Yusgiantoro MA MSc didampingi Menristek Suharna Soeryapranata, Kasum TNI Marsmadya TNI Edy Harjoko, Sekjen Kemhan Marsmadya Eris Heriyanto, Kabalitbang Kemhan, DR Ir Pos M Hutabarat MA serta Direktur PT Pindad Adika Seodarsono.

Peluncuran R-Han 122 kedua dan ketiga dilakukan pukul 14.00 yang penekanan tombolnya dilakukan oleh Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin SH didampingi Pangdam II/SWJ Mayjen TNI Agus Gunaidi Pribadi dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Hasyim Irianto.

Empat roket berkaliber 122 mm terdiri dari tiga unit warhead smoke (asap) dan satu unit wearhead live (tajam) yang diluncurkan lapangan tembak Dodiklatpur ini jatuh di Pusat Latihan Tempur Martapura OKU TIMUR (sesuai target). Sebelumnya tanggal 12 Oktober lalu sudah dilakukan uji coba peluncuran pertama.

Yusgiantoro dalam jumpa pers seusai peluncuran mengatakan roket R-Han 122 merupakan hasil kerjasama yang sinegri antara Balitbang Kementerian Pertahanan RI dengan Kementerian Riset dan Teknologi (KRT), Pindad, LAPAN, Perguruan Tinggi dan pihak terkait lainnya.

Selanjutnya melakukan integrasi roket dengan penambahan warhead (hulu ledak) sehingga roket berfungsi sebagai senjata yang memiliki daya ledak yang optimal dengan sasaran darat ke darat dengan jarak tembak antara 11-14 km. Dengan adanya integrasi prototipe roket warhead diharakan dapat dimanfaatkan sebagai Alutsista TNI yang selama ini masih tergantung dari luar negeri.

Serangkaian ujicoba roket itu, disebut sebagai bagian target awal pengadaan sebanyak 500 rudal di Kementrian Pertahanan RI, untuk peningkatan alat utama sistim persenjataan (alutsista) TNI.

“Setelah ini tidak ada lagi uji coba, kita akan segera masuk tahap komersial (penjualan),“ kata Menhan seraya menambahkan hingga tahun 2014 minimal akan diproduksi 500 unit roket untuk kebutuhan alutsista TNI AL.

Dipilihnya daerah Baturaja menjadi ujicoba dan peluncuran dengan pertimbangan daerah ini paling pas karena memiliki dianggap sangat cocok. Pasalnya, daerah tersebut cukup aman dan jangkauan penduduk dan jauh dari pemukiman penduduk.

Dikatakan Purnomo, keberhasilan peluncuran berkat kerja keras selama enam tahun terakhir. Pada tiga tahun pertama, sebagai tahap penelitian dari institusi terkait seperti LAPAN, PT DI, PT Pindad, Balitbang dan Kemenristek. Hasil penelitian lalu disatukan/kolaborasi bersama Kemenhan yang menghasilkan ujicoba peluncuran.

Pembiayaan untuk pengadaan roket itu sendiri menurut Purnomo akan dibiayai melalui APBN. Untuk satu rudal yang memiliki daya jangkau sekitar 15 Km tersebut membutuhkan biaya Rp 75 juta. Harga pembuatan rudal produksi dalam negeri itu dinilai lebih murah ketimbang harus membeli roket dari luar yang cost-nya lebih mahal.

Sumber: SRIWIJAYA POST

PT DI Garap Sembilan CN-235

Bandung, CyberNews. PT Dirgantara Indonesia tengah menggarap sembilan unit CN-235, pesawat produksi andalan mereka untuk kebutuhan tiga negara. Dua pesawat di antaranya dijadwalkan bakal diserahkan dalam waktu dekat di pengujung 2010.

Kesembilan pesawat propeller itu merupakan pesanan Korsel sebanyak 4 unit produksi baru, kemudian Senegal terdiri dari 2 unit yang merupakan pesawat modifikasi, dan Kemenhan RI bagi operasional TNI AL jenis patroli maritim baru 3 unit.

Menurut Jubir PT DI, Rakhendi Triyatna, dua pesawat yang diserahkan dalam waktu dekat masing-masing satu versi pesawat transport militer milik Senegal dan patroli maritim Korea.

"CN-235 Senegal sudah selesai, tinggal diserahkan, sedangkan yang Korea sudah memasuki tahap perakitan akhir. Kami yakin akan berjalan sesuai jadwal pada akhir tahun ini," tandasnya di Bandung, Rabu (3/11).

Di luar itu, Rakhendi menambahkan pihaknya bersiap pula menyerahkan satu unit helikopter Super Puma versi transport militer kepada TNI-AU. Dijelaskannya, CN-235 Korea merupakan realisasi kontrak yang diperoleh pada Desember 2008 senilai 94,5 Juta US Dollar.

Jadwal penyerahan pesawatnya dilakukan antara 2010-2011. Untuk nilai kontrak dengan Kemenhan RI bernilai 80 Juta US Dollar yang ditandatangani kedua belah pihak pada Desember 2009. Jadwal penyerahan pertama pesawat dijadwalkan 2012.

Nilai kontrak dengan Senegal tidak diungkapkan. Hanya saja, PT DI memodifikasi CN-235 versi penumpang menjadi kepentingan militer. Harga pesawat tersebut, imbuhnya, bergantung pada opsi yang ingin dilekatkan pada fasilitas pesawat sayap tetap itu.

Opsi tersebut dalam rangka memenuhi misi yang diinginkan terhadap operasional pesawat itu di samping sistem avionik dan electroniknya. Terlebih ini adalah pesawat militer.

Sumber: SUARA MERDEKA

Revitalisasi Industri Strategis Desain Pertahanan Indonesia Tidak Jelas

Anoa Merupakan Alutsista Buatan Dalam Negeri

SURABAYA, KOMPAS.com - Desain strategi serta postur pertahanan dan keamanan Indonesia saat ini dianggap tidak jelas.

Meskipun kebutuhan pertahanan minimal sudah digagas, postur pertahanan Indonesia sudah sangat ketinggalan. Sementara itu, revitalisasi industri strategis Indonesia masih mencoba mencari arah.

Hal ini terungkap dalam diskusi bertajuk Revitalisasi Industri Strategis Indonesia di Sasana Diskusi Ruang Cakra Gedung C FISIP Universitas Airlangga, Jumat (29/10/2010).

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi yang diikuti dosen dan mahasiswa, pengajar jurusan Matematika Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Subchan, dan peneliti Centre for Strategic and Global Studies (CSGS) Departemen Hubungan Internasional FISIP Unair, Djoko Sulistyo.

Setelah reformasi, kata Djoko, banyak slogan yang dikeluarkan pemimpin Indonesia. Terakhir, dalam pidato kenegaraan di depan DPR dan DPD pada 16 Agustus, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, akan menempuh politik luar negeri ke segala arah.

Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai sejuta kawan, tanpa musuh (a million friends, zero enemy ). "Kalau paradigma itu yang dikembangkan, postur pertahanan tidak menjadi prioritas dan tidak perlu ada industri pertahanan yang menjadi pendukung," tutur Djoko Sulistyo.

Namun, lanjut Direktur Riset CSGS Joko Susanto, slogan ini sangat bertentangan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan.

Sebab, dalam RUU yang mulai dibahas di Kementerian Hukum dan HAM, industri strategis lebih pada produksi alat-alat perang. Ini seakan-akan Indonesia akan perang dalam lima tahun ke depan.

Industri strategis yang bermanfaat untuk masyarakat dan negara seperti pengembangan sarana transportasi massal, teknologi informasi, atau teknologi nano malah tidak mendapat tempat dalam pembahasan RUU itu.

Padahal, berbagai industri strategis seperti itu akan membuat Indonesia berdaya saing dan mandiri.

Kenyataannya, menurut Subchan, industri pertahanan Indonesia saat ini ketinggalan jauh dari negara lain kendati sebelum reformasi sempat disegani di Asia. Subchan pernah menerima penghargaan di bidang teknologi persenjataan tanpa awak dari Kementerian Pertahanan Inggris Raya.

Menurut Subchan, pada 1990-an, Indonesia memiliki PT Inka, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad. Kini, perusahaan-perusahaan ini sulit berkembang karena tidak ada perhatian dari pemerintah. Dari anggaran untuk kekuatan minimum esensial yang memerlukan Rp 11 triliun, hanya dialokasikan Rp 2 triliun.

Para pimpinan juga lebih senang mengadakan alat utama sistem persenjataan dari luar negeri. Pertama, makelar akan mendapat untung. Selain itu, membeli dari luar negeri artinya membuka kesempatan untuk berjalan-jalan dan mendapatkan uang dinas.

"Ada juga kendala ketidakmampuan bekerja bersinergi. Para ahli mencari proyek sendiri-sendiri. Padahal, bila kemampuan pakar di Indonesia dipetakan dan semua disinergikan, bukan tidak mungkin ada kemandirian dalam industri pertahanan keamanan," katanya.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan dan pengembangan industri pertahanan, dibentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Peraturan Presiden tentang KKIP sudah disetujui 12 Juli 2010 meskipun dirasa kurang sempurna karena belum melibatkan Kementerian Pendidikan Nasional sebagai yang menangani pendidikan sumber daya manusia.

Kini, diharapkan RUU Revitalisasi Industri Strategis lebih luas, bermanfaat, dan mampu meningkatkan daya saing Indonesia.


Sumber: KOMPAS

TNI Akan Optimalkan Produksi Dalam Negeri

JAKARTA--MICOM: Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan TNI akan menggunakan produk dalam negeri dalam memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Hal itu yang menjadi inti dari pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para pimpina industri strategis dan jajaran TNI, Senin (11/10).

"Arahannya adalah bagaimana agar semua peralatan alutsista sudah bisa diproduksi dalam negeri. Semua alutsista yang bisa diproduksi dalam negeri harus membeli dalam sendiri," ujar Panglima di Komplek Istana, Jakarta, Senin (11/10).

Untuk produksi alutusista, Panglima menyatakan sudah dilakukan produksi kapal, tank jenis BTR, helikopter, pesawat CN 235 dan panser. Semua produksi sudah dilakukan oleh industri dalam negeri, kecuali pesawat tempur.

Namun TNI tidak menutup kemungkinan membeli peralatan dari luar negeri, bila masih belum bisa diproduksi di dalam negeri.
Panglima juga mengaku dukungan pembiayaan dalam negeri melalui BUMN sangat bagus.

"Pembiayaan dalam negeri kan sudah ada. Yang penting bagaimana industri pertahanan kita makin maju sehingga kita memiliki kemandirian pertahanan, tidak tergantung negara lain," tukasnya.

Mengenai anggaran Rp50 triliun untuk TNI, Panglima mengatakan anggaran itu untuk masa lima tahun. Semua anggaran disesuaikan dengan jumlah kekuatan minimum atau minimun essential force.

"Kalau soal anggaran kan kita ada program dalam membangun kekuatan menuju kekuatan minimal, sudah terprogram semua, anggarannya sudah ada di situ," tukasnya.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan tiga industri strategis, yakni PT DI, PT PAL dan PT Pindad, memiliki masa depan yang bagus. Tapi terganjal masalah, di antaranya keterlambatan APBN.

"Sebenarnya bagus sekali. Tapi yang menjadi kendala atau kadang-kadang mismatch. Misalnya ada pesanan dikerjakan tapi APBN-nya terlambat," tukasnya.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Alutsista Kita Lengkap 4-5 Tahun Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia akan lengkap secara signifikan sekitar 4-5 tahun mendatang. Optimistisme ini muncul setelah SBY menggelar pertemuan informal dengan para pimpinan PT Dirgantara Indonesia, PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia dan PT Pindad, Minggu (10/10/2010).

"Saya melakukan pertemuan untuk menelaah secara lebih dalam kebutuhan riil, terutama alutsista yang saya sampaikan pada sidang kabinet beberapa waktu lalu dan tanggal 5 Oktober lalu saat hari ulang tahun TNI," ungkapnya di Kantor Presiden, Senin (11/10/2010).

Dari hasil pertemuan itu, SBY menyimpulkan dengan kalkulasi yang tepat, negara dapat menambah jumlah alutsista secara signifikan dalam 4-5 tahun mendatang dengan mengandalkan produksi dalam negeri dan joint production dengan negara-negara sahabat.

"Yang nyata-nyata bisa dilakukan di dalam negeri akan kita gerakkan tenaga kerja kita sehingga lebih efisien. Yang belum bisa kita buat sendiri, kita adakan joint production," katanya. SBY berharap hasil pertemuan kemarin dapat ditindaklanjuti dengan segera sebagai program penguatan dan modernitas alutsista secara riil.

Sumber: KOMPAS