Penempatan Anggota TNI Perlu Ditambah

JAKARTA (Suara Karya): Penempatan personel TNI di wilayah perbatasan antarnegara, sangat diperlukan. Karena itu, perlu dibangun pos-pos baru dan penambahan pasukan. Selain itu, penamaan pulau-pulau terluar juga harus segera dilakukan guna menghindari klaim dari negara lain.

Demikian salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR dengan Mendagri, yang membahas masalah perbatasan wilayah antarnegara, di Gedung DPR/DPD/MPR, Jakarta, Kamis (27/1).

Mendagri Gamawan Fauzi yang juga selaku Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), menyebutkan, dalam rapat kabinet, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan mengenai kedaulatan negara yang tak bisa ditawar-tawar. "Maka setelah kita kehilangan Pulau Miangas, kemudian menempatkan banyak pos-pos penjagaan dan kesatuan Marinir di pulau-pulau kecil," kata Gamawan.

Ia menyebutkan, dalam pengelolaan wilayah perbatasan, semua pihak tak bisa membandingkannya dengan Malaysia. "Karena, luas wilayah perbatasan yang harus kita jaga itu sangat luas, baik di darat maupun di laut," ucapnya.

Saat ini, tutur dia, pos lintas batas sebanyak 79, pos pengamanan 114. Dari jumlah itu, sebagian ada di pulau-pulau terluaar dan ditempatkan anggota marinir. "Pada pos yang rawan-rawan itu diisi oleh satuan Marinir," kata Mendagri.

Penguatan Diplomasi

Anggota Komisi II DPR Malik Haramain dari Fraksi PKB menegaskan, TNI perlu hadir secara fisik di setiap pos-pos perbatasan. Keberadaan aparat TNI ini sangat penting dan bisa menimbulkan rasa kepercayaan diri terhadap keberadaan bangsa Indonesia, baik di mata masyarakat di wilayah perbatasan, maupun negara tetangga.

Karena itu, ia mengharapkan agar Mendagri menjelaskan secara rinci di mana saja pos-pos perbatasan itu sudah dibangun dan di mana yang belum.

Selain itu, juga perlu dijelaskan sejauh mana persenjataan TNI yang dimiliki di setiap daerah perbatasan. "Kami juga mengharapkan adanya penguatan diplomasi dalam menyelesaikan masalah sengketa daerah-daerah perbatasan," katanya.

Sementara itu, beberapa anggota Komisi II menilai, apa yang dilakukan BNPP masih sangat kurang serius. Kondisi ini, tidak bisa dibiarkan dan harus segera dibenahi.

Seperti dikatakan Agun Gunanjar Sudarsa dari Fraksi Partai Golkar, apa yang dilakukan menteri terkait dan BNPP masih lemah. Menurut dia, perlu ada perkuatan sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa selesai dengan baik.

Penegasan serupa juga dikemukakan Ignatius Mulyono dari Fraksi Partai Demokrat. Menurut dia, koordinator BNPP lebih serius dalam menyelesaikan permasalahan di perbatasan antar negara.

Karena masih banyak yang menilai kurang apa yang sudah dilakukan Mendagri selaku Kepala BNPP, anggota Komisi II lainnya, Muslim dari Fraksi Partai Demokrat, mengusulkan perlunya dibentuk panitia kerja (panja) perbatasan.

"Keberadaan panja ini penting, sehingga apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan BNPP bisa lebih terarah. Ini juga akan memperkuat posisi tawar kita di wilayah perbatasan," katanya.


Sumber: SUARA KARYA

Update : Panglima TNI: Jaga Kedaulatan Negara

Bandung, Kompas - Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana Agus Suhartono berjanji memberikan dukungan dan dorongan kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi menjaga kedaulatan negara. Kedaulatan negara akan terbentuk semakin kuat apabila sinergi antara masyarakat dan TNI terjalin dengan baik.

”Salah satu langkah yang dilakukan Wanadri melalui ekspedisi ke 92 pulau terluar bisa menjadi contoh kepedulian masyarakat terhadap kedaulatan bangsanya,” kata Agus dalam pameran dan diskusi ”Ekspedisi 92 Pulau Terluar Garis Depan Nusantara” serta peluncuran buku Tepian Tanah Air di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/1).

Ekspedisi pulau-pulau terdepan yang diprakarsai Wanadri ini dimulai dengan menjelajahi 40 pulau terluar di wilayah Indonesia barat pada 2008. Satu tahun kemudian, tim melanjutkan ekspedisi ke 24 pulau di wilayah tengah dan 28 pulau terluar di wilayah timur.

Agus berharap, kegiatan ini akan semakin memperbesar semangat masyarakat Indonesia untuk memerhatikan wilayah perbatasan dan terluar Indonesia. Tanpa perhatian yang saksama terhadap pulau terluar Nusantara, Indonesia bisa kehilangan kedaulatan politik, geografi, dan ekonomi.

Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf juga berharap sosialisasi hasil penjelajahan bisa disampaikan lebih luas kepada masyarakat. Alasannya, sebagai negara kepulauan, Indonesia masih minim referensi dan pengetahuan tentang pulau terluar.

”Buku ini bisa menjadi referensi berguna bagi masyarakat, khususnya siswa sekolah,” kata Dede. Hadir pula unsur pimpinan Rumah Nusantara, Arifin Panigoro, yang mendukung ekspedisi dan pembuatan buku yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas itu.

Kearifan lokal

Dalam diskusi mengemuka tentang kearifan lokal masyarakat pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi kunci utama ketahanan pulau-pulau terdepan di Indonesia. Untuk itu, kualitas sumber daya manusia di serambi Nusantara harus ditingkatkan sebagai daya tangkal terhadap infiltrasi multidimensi pihak asing.

Sebagai pembicara adalah Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Marsetio, Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia Andi Alisjahbana, serta redaktur senior Kompas, Ninok Leksono.

Marsetio mengatakan, di tengah keterbatasan pemenuhan anggaran pertahanan minimal, keberadaan masyarakat di pulau-pulau terdepan itu merupakan komponen ketahanan nasional yang paling penting.

”Selama ini kita banyak kecolongan dalam berbagai konflik di perbatasan. Salah satunya akibat rapuhnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya warga setempat. Ini jadi celah bagi pihak lain,” ungkapnya. Untuk itu, pembangunan wilayah garis terdepan Nusantara di berbagai aspek adalah hal yang krusial.

Menurut Ninok, perbatasan negara memiliki peran penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, serta menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Dibandingkan dengan penguatan pertahanan negara yang punya dimensi fisik untuk menggetarkan musuh, ketahanan wilayah lebih melekat pada sistem kemasyarakatan.

Alisjahbana menambahkan, untuk memantau sebanyak 17.499 pulau dengan garis pantai sekitar 81.000 kilometer, teknologi yang dapat dikedepankan adalah matra udara.

Sumber: KOMPAS

Sebanyak 41 Nelayan Indonesia Ditangkap di Malaysia

ISt

TEMPO Interaktif, IPOH - Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) dikabarkan menangkap sebuah perahu beserta 41 nelayan dan nakhoda kapal asal Indonesia karena menangkap ikan di wilayah Malaysia.

Kepala Penegakan Daerah Maritim 3, Kapten (M) Ang Cheng Hwa, mengatakan para nelayan tersebut ditahan pada 20.40 oleh kapal KD Kinabalu yang berpatroli di sekitar perairan itu pada Selasa (25/1).

Menurut Ang Cheng, para nelayan itu ditangkap ketika menangkap ikan menggunakan pukat jerut di sebelah barat laut, Pulau Jarak, atau dekat Pulau Pangkor.

Ang Cheng mengatakan berdasarkan pemeriksaan para nelayan tersebut berasal dari Tanjung Balai, Indonesia. Usia mereka rata-rata antara 20 dan 58 tahun. Mereka pun tidak memiliki dokumen resmi.

Selain kapal, Tentara Laut Diraja Malaysia juga menyita muatan ikan seberat 0.5 ton jenis kerisi dan tongkol yang diduga baru ditangkap.

Para nelayan itu kemudian dibawa ke Jeti Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Kampung Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sumber: TEMPO

TNI Akan Terus Konsentrasi di Pulau Terluar Indonesia

Ist


BANDUNG, (PRLM).-Untuk pengamanan di pulau terluar Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan terus konsentrasi terhadap penjagaan di wilayah sana. Bahkan untuk pulau tak berpenghuni pun penjagaan tetap diperketat.

“Ada beberapa macam pengamanan yang dilakukan untuk di pulau terluar Indonesia. Untuk pengamanan di pulau terluar yang berpenghuni, kita tempatkan pasukan TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Lalu untuk pulau yang tidak berpenghuni pun kita menempatkan mariner dari TNI AL. Sedangkan untuk pulau yang hanya batu dan tidak berpenghuni, kita hanya patroli saja,” tegas Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Kamis (26/1) seusai acara pameran dan diskusi "Menjaga Tepian Tanah Air” yang diselenggarakan Wanadri.

Agus menjelaskan, alasan menempatkan pasukan gabungan dari TNI AD dan AL di pulau terluar karena di sana terdapat permasalahan hukum laut. Dimana hukum laut perlu ditegakkan di sana.

Lebih lanjut Agus mengatakan, pengamanan di laut terluar adalah guna menjaga keberadaannya. Dengan maksud agar tetap terjaga keberadaannya, kemudian tidak hilang secara fisik, ekonomis, dan politis.

Sumber: PIKIRAN RAKYAT

DPR NILAI PENANGANAN PERBATASAN BERLEBIHAN

Anggota DPR dari Partai Golkar Agustina Basik Basik Mengenakan Baju Hijau.

Jakarta, 25/1/2011 (Kominfo-Newsroom) Anggota DPR dari Partai Golkar Agustina Basik Basik menilai penanganan perbatasan di daerah perbatasan dan pesisir berlebihan, lantaran penanganan tidak hanya melibatkan TNI AD tetapi ada beberapa penugasan perbantuan dari Kodam I Bukit Barisan, Kopassus dan sebagainya.

“Ini serasa bombatis selain dari TNI AD juga ada penugasan perbantuan seperti dari Kopassus,” katanya dihadapan sidang Paripurna, di Gedung Nusantara II, Selasa (25/1).

Menurutnya, masyarakat serasa tidak memiliki kebebasan seakan hidupnya dirampok oleh kehadiran petugas yang jaga di perbatasan maupun pesisir. “Bahkan kelihatan tumpang tindih terutama mereka yang membuat pos di sekitar perkampungan penduduk setempat,” tambahnya.

Dia menambahkan, pos perbatasan dibangun di tengah kampung menyebabkan masyarakat serasa diawasi. Karena itu, kata dia, sebaiknya bukan hanya di darat tetapi dilaut juga harus ditingkatkan pengawasannya.

Ini terkesan menghamburkan biaya saja, sedangkan terkait insiden perampasan senjata pada tanggal 14 Januari 2010 lalu, menurutnya kejadian perampasan tersebut tidak masuk akal karena sangat dekat dengan pos militer setempat.

“Kami meminta segera dibentuk tim dari kaukus Papua, maupun Otsus untuk menangani kasus ini,” pintanya.

Seperti diketahui, telah ditangkap seorang pelaku penyerangan Pos Pamtas Yonif 132 Bima Sakti di Kampung Nasem, Merauke, Papua, Pelaku berinisial WB ditangkap prajurit TNI di dalam Kampung Nasem dan selanjutnya diserahkan ke kepolisian untuk diperiksa.

Sumber: KOMINFO

Hari Ini, TNI AL Gelar Rapat Pimpinan

TEMPO Interaktif, Jakarta - TNI Angkatan Laut menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) tahunan di Mabes TNI AL, Cilangkap, Selasa (25/1/2011). Rapim yang digelar selama satu hari ini merupakan tindak lanjut Rapim TNI yang dilaksanakan pekan lalu.

"Dalam Rapim TNI AL ini kita menindaklanjuti apa yang telah ditekankan utamanya dari Presiden, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, Jum'at pekan lalu," kata Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Soeparno, dalam konferensi pers usai membuka Rapim, Selasa (25/1).

Rapim ini antara lain diikuti para Asisten KSAL, Kepala Dinas jajaran Mabes TNI AL, Pangkotama TNI AL, sejumlah pejabat teras Mabes TNI, Kementerian Pertahanan, Lembaga Ketahanan Nasional, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Badan Intelijen Negara dan Mahkamah Agung.

Rapim akan membahas antara lain soal peningkatan profesionalisme prajurit dengan melaksanakan latihan untuk pembinaan dan penggunaan kekuatan, melaksanakan diplomasi dan kerja sama dengan Angkatan Laut negara sahabat, dan uji coba penembakan senjata strategis.

Hal lain yang dibahas adalah percepatan penyelesaian aset TNI AL, pengamanan perbatasan, persiapan kegiatan untuk menghadapi KTT ASEAN, dan penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL.

Sumber: TEMPO

TNI AL Kirim Personel 'Colong' Teknologi Alutsista dari Luar

Jakarta - TNI AL masih tetap akan mengandalkan produksi dalam negeri untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista)-nya. Namun TNI AL akan mengirim personelnya ke luar negeri untuk belajar teknologi alutsista terbaru.

"Pelaksanaannya bervariasi. Arahannya tetap tidak berubah-ubah dari dahulu sampai sekarang. Untuk alutsista masih produk dalam negeri," ujar KSAL Laksamana M Soeparno.

Hal itu disampaikan Soeparno sebelum rapat pimpinan TNI AL 2011, di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (25/1/2011).

Soeparno menambahkan tenaga ahli untuk alutsista dari luar negeri. Pengadaan alutsista tahun ini juga ditempuh dengan cara transfer teknologi.

"Kita kirim TNI AL untuk belajar tentang teknologi alutsista di LN. Bisa dikatakan mencolong teknologi dari luar," jelas Soeparno.

Pulau Terluar

TNI AL juga berencana menambah personel untuk menjaga 92 pulau-pulau terluar. Ada 12 pulau yang harus dijaga karena menjadi titik perbatasan dengan negara lain.

"Dan diamankan dengan cara, penambahan personel. Dan prasarana, yang cukup tentu semua itu menambah biaya. Pulau-pulau terluar itu harus ditempati oleh personel anggota TNI AL," tandas dia.

Sumber: DETIK

Bekas Nelayan Minta TNI Total di Bawah Presiden

Ist

Jakarta - Keberadaan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di Indonesia, dinilai menjadi alasan kenapa sampai terjadi pelanggaran batas wilayah, hingga pencurian hasil bumi di daerah perbatasan. Oleh karena itu, ada permintaan agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikembalikan di bawah Presiden RI, bukan lagi di bawah Kemenhan.

Permintaan datang dari seorang pedagang barang dan jasa Mohammad Riyadi Setyarto dan Rasma yang dulunya bekerja sebagai nelayan. Lewat Mahkamah Kosntitusi (MK) mereka mengajukan uji materi UU 34/2004 tentang TNI yaitu Pasal 3 ayat 2, Pasal 15 ayat 7, 8, 9, Pasal 66 ayat (2), Pasal 67, dan Pasal 68 ayat (2) yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Keduanya meminta agar TNI dikembalikan sepenuhnya ke presiden. Sebab mereka menilai pada prakteknya, banyak masalah yang terjadi saat TNI berada di bawah koordinasi Kementrian Pertahanan.

"Memberi peluang dan kesempatan asing untuk melanggar wilayah Indonesia, untuk mencuri hasil bumi," ujar M Riyadi di sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, (24/1/2011).

Menurut Riyadi, berlakunya pasal-pasal yang diajukan untuk diujimaterikan itu meningkatkan ancaman keamanan di wilayah perbatasan.

"Berlakuya pasal-pasal tersebut, meningkatkan ancaman keamanan meningkat di perbatasan. Pelanggaran wilayah tersebut. Ini melanggar hak warga negara kita. Dan sampai saat ini, pelanggaran wilayah tersebut masih berlangsung dan terus berlangsung sampai saat ini," tandasnya.

Riyadi mencontohkan penggunaan kapal perang asing di Ambalat pada 2005 silam, dan kasus penangkapan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan di Perairan Tanjung Berakit, Bintan pada pertengahan tahun silam.

"TNI di bawah Kemenhan, peralatan sistem pertahanan negara, performancenya menjadi kurang. Seharusnya TNI seperti semula, seperti di Pasal 10 UUD 45, maka penampilan performancenya akan membuat negara lain enggan melanggarnya. Karena TNI itu di bawah Kemenhan, menyebabkan keamanan dan perlindungan negara, menjadi berkurang, sehingga pelanggaran-pelanggaran itu terjadi," argumen Riyadi.

Menanggapi permohonan ini, hakim konstitusi Hamdan Zoelva meminta agar pemohon merombak permohonan. Sebab, permintaan pemohon tak bisa dipahami.

"Coba saudara melihat baik-baik contoh-contoh yang ada di MK ini, atau menunjuk kuasa hukum. Secara format saja tidak jelas. Apa yang saudara mohonkan, bagaimana kerugian kostitusional saudara, saya melihat ini belum jelas," ujar Hamdan.

Hamdan pun mempertanyakn permintaan yang diajukan pemohon perihal TNI yang dikembalikan di bawah presiden, dan tidak di bawah Menhan. Menurut Hamdan, Kementrian Pertahanan hanya sebagai koordinator dari kebijakan saja, termasuk sebagai pengatur anggaran.

"Itu tidak berubah itu. Menhan hanya mengenai penentuan kebijakan-kebijakan strategis, berkoordinasi dengan Kemenhan. Kemenhan bukan seperti Panglima TNI. Coba baca baik-baik. Kalau Pasal 3 ini, kan sama bunyinya dengan Pasal 10. Itu tidak ada kaitan dengan operasi atau keputusan perang," nasihat Hamdan.


Hal senada disampaikan Ketua Panel Ahmad Fadlil Sumadi. Ahmad Fadlil menilai permohonan yang disampaikan pemohon tak jelas."Tidak jelas soal kerugian saudara. Kerugian bukan karena UU, tapi lebih karena merupakan pencaharian yang saudara tekuni, bukan bersebab dari adanya norma. MK tidak mengadili fakta, kita tidak mengadili kasus. Tapi mengadili norma atau kaidah dalam UU," tutupnya.

MK pun memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya tersebut.

Sumber: DETIK

TNI Lansir Identitas Penyerang Pos Keamanan Merauke

Brimob Polda Papua patroli di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Papua New Guinea di Wutung, Muara Tami, Jayapura, Papua.

Jakarta - Markas Besar TNI melansir identitas pelaku penyerangan terhadap Pos Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan TNI dari Batalyon Infanteri 132 Komando Pelaksana Operasi Korem 174/XVII yang berada di wilayah Kabupaten Merauke, Papua. Pos yang biasa disebut Pos Nasem itu diserang oleh tiga orang menggunakan senjata panah, Jum'at (14/1) pagi waktu setempat.

Dari hasil penyelidikan sementara yang dilakukan TNI, diketahui bahwa dua orang kelompok penyerang yang mati tertembak bernama Amandius Basik-basik dan Klemans Basik-basik. Sedangkan yang tertangkap bernama William Basik-basik.

"Belum diketahui motif penyerangan sekelompok warga yang menggunakan panah di Pos Nasem itu," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul, dalam siaran persnya.

Iskandar mengatakan, penyerangan berawal ketika anggota Pos Nasem yang sedang melaksanakan kegiatan pembersihan (korve) dan persiapan patroli pada pukul 05.45 WIT diserang oleh tiga pelaku.

Mengetahui adanya penyerangan, anggota Pos Nasem langsung mengadakan perlawanan untuk mengamankan pos dan melakukan pengejaran terhadap ketiga pelaku penyerangan.

Akibat serangan tersebut, lanjutnya, seorang anggota Pos Nasem, Prajurit Satu Sukirman, mengalami luka panah pada bahu dan pinggang. "Senjata yang sempat dibawa kabur oleh kelompok tersebut dapat diamankan kembali," ujarnya.

Komandan Korem 174/ATW, Kolonel Arh. Hadi Prasojo beserta Kepala Staf yang mendapatkan laporan tentang kejadian ini, juga langsung menuju Pos Nasem untuk mengecek kejadian yang sebenarnya.

Terhadap anggota pos yang terluka, kata Iskandar, telah dilakukan pertolongan pertama lapangan kemudian dievakuasi ke instalasi kesehatan militer di RSUD Merauke. Sedangkan jenazah dua pelaku penyerangan langsung dievakuasi dari tempat kejadian perkara melalui koordinasi dengan ketua RT, kepala desa, dan tokoh adat setempat.

"Penyelidikan secara terbatas telah dilaksanakan terhadap anggota kelompok penyerang yang tertangkap untuk selanjutnya diserahkan ke Polres setempat," lanjutnya.

Sumber: TEMPO

Pos Perbatasan TNI Diserang

Merauke (ANTARA News) - Pos Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-PNG Batalyon Infantri 132/Bima Sakti, di kampung Nasem, Distrik Merauke, Kabupate Merauke, Papua, Jumat sekitar pukul 07.00 Wit diserang oleh dua orang menggunakan senjata tradisional.

Klemen Samkakai dan Amandus Galum meninggal ditempat setelah diterjang timah panas aparat TNI yang melakukan perlawanan.

Jasad Klemen tergeletak di sebelah pos jaga, sementara Amandus sekitar 10 meter dari pos jaga.

Anggota TNI, Pratu Sukirman mengalami luka terkena panah di lengan kiri dan kini dirawat di ruang UGD RSUD Merauke.

Setelah insiden itu, sekitar 100 aparat gabungan TNI/Polri diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan peyisiran dan olah tempat kejadian perkara. Motif penyerangan itu belum diketahui, namun pelaku diberondong peluru aparat setelah merampas satu pucuk senjata api milik seorang anggota TNI

Jene (50) saksi mata, melihat kedua pelaku yang juga warga setempat masuk ke halaman pos penjagaan dengan menenteng panah dan parang.

"Tiba-tiba saya mendengar ada suara tembakan, waktu itu saya tidak langsung masuk ke dalam rumah, sambil tiarap saya mengintip dari celah-celah dinding teras rumah, saya melihat dua orang itu langsung terjatuh karena di tembak dari dalam pos," ujar Jene yang menyaksikan dari jarak 20 meter, kepada wartawan.

Komandan Korem 174/ATW, Kolonel CZI, Hadi Prasojo, menjelaskan bahwa enyerangan itu terjadi tiba-tiba.

"Saat penyerangan itu hanya ada satu anggota yang sedang berjaga sementara lainnya sedang di dalam barak melakukan aktifitas seperti biasa."

"Anggota yang jaga itu langsung diserang dengan panah dan parang. Lalu senjata api diambil oleh pelaku dan mereka hendak menyerang. Anggota di dalam barak langsung mengeluarkan tembakan peringatan, namun tidak dihiraukan pelaku, sehingga akhirnya pelaku dilumpuhkan," kata Danrem.

Pos Satgas Pamtas RI-PNG Batalyon Infantri 132/Bima Sakti, di kampung Nasem, Distrik Merauke, Kabupate Merauke, Papua berjarak 30 kilo meter dari ibu kota kabupaten. Kampung ini dihuni 40 kepala keluarga.

Sumber: ANTARA

TNI Amankan Sembilan Pulau Terdepan

JAKARTA - Guna pengamanan wilayah Republik Indonesia khusus di Riau, Danrem 031 Wirabima Kolonel Inf Zahedun mengaku telah menempatkan personel di sembilan pulau terdepan yang langsung berhadapan dengan negara tetangga Malasysia.

"Ada sembilan pulau terdepan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, dan itu semuanya sudah ada penempatan personel dari angkatan laut satu regu dan angkatan darat dimasing-masing pos pengamanan di sana," kata Danrem usai melakukan Sertijab Dandim 0303 di Dumai, Rabu.

Pada sertijab yang berlangsung di halaman Markas Dandim 0303 tersebut turut hadir Walikota Dumai, H Khairul Anwar beserta sejumlah pejabat pemerintahan lainnya dan unsur Muspida.

Sumber: SUARA KARYA

TNI AL Janji Tak Ada Pulau Milik RI Yang Hilang Lagi

Jakarta - TNI AL terus melakukan pengamanan di 12 pulau terluar. TNI AL berjanji tidak akan ada lagi pulau-pulau milik Indonesia yang hilang atau berpindah kepemilikan.

"Yakinlah, pulau-pulau terluar itu tidak akan lepas lagi," kata KSAL Laksamana TNI Soeparno dalam jumpa pers di Wisma Elang Laut, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (12/1/2010).

Soeparno menjelaskan personel marinir telah lama berjaga di 12 pulau terluar itu. TNI AL juga terus melakukan patroli rutin di pulau-pulau lain yang yang tidak dijaga secara permanen.

"Sampai sekarang kita terus beraksi bahwa pulau-pulau terluar itu penting," ujarnya.

Mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan yang lepas, Soeparno menilai setelah proses yang panjang, Indonesia memang harus merelakan pulau-pulau tersebut hilang. Hal ini diharapkan tidak terulang lagi.

"Pulau yang lepas itu memang prosesnya, artinya harus dilepas. Karena proses yang panjang dan sebagainya sehingga tidak melihat kronologis asal muasalnya sehingga ada keputusan yang membuat pulau-pulau di Mahkamah Internasional ini lepas," papar Soeparno.

Sumber: DETIK

Hadang Kapal Selam, Korsel Pasang Sensor Bawah Laut Dekat Korut

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL--Serangkaian tindakan antisipatif dilakukan kedua negara yang tengah 'bertikai' yakni Korea Selatan dan Korea Utara. Salah satunya yang dilakukan Kosel, yakni dengan memasang sensor bawah laut dekat perbatasan lautnya dengan Korea Utara untuk mengantisipasi serangan kapal selam dari seterunya itu, menurut laporan pada Senin (10/1).

Harian bisnis The Maeil mengatakan militer Korsel berencana untuk menempatkan sensor itu di pulau terluar yang berada di Laut Kuning, tempat pertempuran luat berdarah pada 1999, 2002 dan November 2009. Sebuah korvet Korsel tenggelam dekat wilayah perbatasan yang masih dalam sengketa pada Maret tahun lalu, yang menurut Korsel merupakan serangan torpedo dari kapal selam Korut, sebuah tuduhan yang dibantah Pyongyang. Tenggelamnya kapal itu merenggut nyawa 46 orang.

Pada November tahun lalu Korut juga membombardir Pulau Yeonpyeong yang menewaskan empat orang termasuk warga sipil. "Kami merencanakan untuk menempatkan sejumlah sensor bawah laut guna meningkatkan kapabilitas pertahanan di kepulauan penting timur laut seperti Baengnyeong dan Yeonpyeong menyusul penenggelaman kapal perang Cheonan," kata seorang perwira militer yang tidak diidentifikasi seperti dikutip koran itu.

Pusat kontrol yang akan memantau sensor tersebut akan ditempatkan di pulau Baengnyeong, titik terdekat dengan perbatasan Korut, tulisnya. Namun kementerian pertahanan menolak berkomentar terhadap laporan itu dengan menyebut informasi semacam itu tergolong rahasia.

Ketegangan lintas perbatasan kedua Korea semakin akut sejak bombardir Korut terhadap pulau Yeonpyeong. Sejak itu Korsel telah menggelar sejumlah latihan militer, baik laut maupun daratan, termasuk sebuah latihan besar yang melibatkan Amerika Serikat, dalam upaya untuk unjuk kekuatan terhadap Pyongyang.

Sumber: REPUBLIKA

PANGLIMA TNI PERINTAHKAN PANGDAM AMANKAN 12 PULAU KECIL TERLUAR

Ist

PUSPEN TNI (10/1),- Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, SE memerintahkan para Panglima Kodam (Pangdam) segera melaksanakan operasi untuk mengamankan 12 pulau-pulau kecil terluar.

Perintah pengamanan itu dikeluarkan dikeluarkan Panglima TNI di Jakarta, Senin (3/1) pekan lalu.

Terkait dengan hal itu, Kapuspen TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul, SE, Senin (10/1) siang mengatakan, ada lima Pangdam yang secara spesifik mendapat perintah itu.

Pengamanan 12 pulau kecil terluar itu diberikan Panglima TNI kepada Pangdam Iskandar Muda, Pangdam I/Bukit Barisan, Pangdam VII/Wirabuana, Pangdam IX/Udayana dan Pangdam XVII/Cenderawasih ujar laksamana berbintang dua itu di kantornya.

Kedua belas pulau itu, demikian lanjut Laksamana Muda Iskandar Sitompul, adalah Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Dana Rote, Pulau Fani, Pulau Bras dan Pulau Fanildo. Selain itu juga Pulau Nipah, Pulau Sekatung, Pulau Miangas, Pulau Marote, Pulau Marampit dan Pulau Batek.

Menurutnya, pengamanan tersebut akan itu menjadi prioritas pengamanan.

Para prajurit dari unsur TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut khususnya Marinir akan bahu-membahu melaksanakan tugas pengamanan, dan dilaksanakan secara terintegrasi dengan instansi terkait.

Para Pangdam, tambah mantan Komandan Lantamal (Danlantamal) III Jakarta itu, akan mengamankan pulau-pulau kecil terluar yang terletak di wilayah Kodam masing-masing.

Menurut Kapuspen TNI, tugas ini terkait dengan amanat undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Sama seperti wilayah lainnya di Indonesia, pulau-pulau itu harus dipertahankan demi keutuhan wilayah negara dan kedaulatan bangsa, sebagaimana diamanatkan undang-undang, katanya mengimbuhkan.

Sumber: TNI

PANGDAM: BELUM ADA PENAMBAHAN PASUKAN DI PERBATASAN

Ist

Pontianak, Panglima Komando Daerah Militer XII Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Geerhan Lantara menyatakan, hingga kini pihaknya belum akan melakukan penambahan pasukan di sepanjang perbatasan Indonesia - Malaysia di wilayah Kalimantan Barat sekitar 966 kilometer.

"Untuk Pos Lintas Batas (PLB) Arus (Kabupaten Sambas) - Biawak (Malaysia Timur) kami juga tidak melakukan penambahan pasukan," kata Geerhan Lantara di Pontianak, Jumat.

Ia menjelaskan, belum dilakukannya penambahan pasukan penjaga perbatasan, karena memang belum diperlukan.

"Penambahan dilakukan kecuali ada kebutuhan mendesak, itupun harus ada perintah dari Markas Besar TNI," ujarnya.

Menurut Pangdam XII/TPR, dalam waktu dekat pihaknya akan memetakan wilayah perbatasan Indonesia (Kalbar) - Malaysia Timur, per dua kilometer untuk mengetahui segala aspek permasalahan.

"Dengan memetakan per dua kilometer wilayah perbatasan, maka akan diketahui apa yang dibutuhkan dan permasalahan di lapangan termasuk ancaman baik dari dalam maupun dari luar terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Ia menjelaskan, hingga saat ini keamanan di sepanjang perbatasan darat Indonesia (Kalbar) - Malaysia Timur relatif kondusif.

"Tetapi tidak membuat kami menjadi lengah, karena ancaman tersebut bisa datang begitu saja, dan sudah menjadi tugas TNI untuk menjaga tanah air ini," katanya.

Geerhan menjelaskan, dengan panjang perbatasan darat Indonesia (Kalbar) - Malaysia sepanjang 966 kilometer mulai dari Tanjung Datuk di Kabupaten Sambas hingga Gunung Cemeru di Kabupaten Kapuas Hulu, baru didukung sebanyak 31 pos pengamanan perbatasan (Pamtas).

Dari jumlah tersebut tiga diantaranya Pamtas bersama, satu berada di Entikong, Kabupaten Sanggau dan dua di Malaysia, yakni Lubuk Antu berbatasan Kabupaten Kapuas Hulu dan Biawak berbatasan Kabupaten Sambas (Indonesia).

Kodam XII TPR di Pontianak diresmikan kembali pada 2 Juli lalu. Sebelumnya di Kalimantan sempat terdapat empat Kodam yang kemudian dilebur menjadi Kodam VI/TPR pada Desember 1984.

Kodam XII/Tanjungpura yang bermarkas di Pontianak mencakup dua provinsi yakni Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sedangkan Kodam VI/Mulawarman untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Sumber: DEPHAN

Kemhan Evaluasi Kinerja Selama 2010

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertahanan kembali menggelar Rapat Pimpinan untuk mengevaluasi kinerja selama 2010 dan mematangkan perencanaan pada 2011.

Rapat pimpinan Kementerian Pertahanan dibuka Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengemukakan, agenda Rapim adalah penyampaian refleksi dan evaluasi kebijakan pada 2010 untuk merumuskan kebijakan pertahanan negara 2011.

Dicontohkannya, dibidang strategi pertahanan masih diperlukan penajaman kembali regulasi mekanisme transformasi informasi komunitas intelijen, dan kebijakan pembangunan Kekuatan Pertahanan (Minimal Essential Force /MEF) masih terbatasnya dukungan anggaran dan singkronisasi daftar belanja alutsista.

Dievaluasi pula kerja sama internasional terkait proses penyiapan ketentuan pelaksanaan ADMM 2011.

Sedangkan dibidang kewilayahan pertahanan dijelaskan tentang telah ditandatanganinya pertukaran ratifikasi hasil perundingan batas laut teretorial RI-Singapura serta penanganan 10 Outstanding Boudary Problems batas darat RI-Malaysia.

Sjafrie menambahkan, disisi perencanaan pertahanan pihaknya terus memprioritaskan kelanjutan pembangunan kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force /MEF) melalui modernisasi alutsista TNI AD, AL dan AU dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp279, 86 triliun.

"Di mana 2010 merupakan awal perdana program tersebut dengan anggaran sebesar Rp42,310,14 triliun . Untuk memepercepat pencapaian MEF telah disetujui tambahan anggaran sebesar Rp57 triliun, " katanya.

Sumber: Yahoo

Batalyon Penjaga Perbatasan Indonesia-Timor Leste Dirotasi

Ist

Denpasar (ANTARA News) - Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Letkol Art I Kadek Arya menyatakan, Batalyon Infantri 742/Satya Wira Yudha telah digantikan mitranya, Batalyon Infantri 743/Pradnya Samapta Yudha sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Timor Leste (STPPIT) Markas Besar TNI sejak awal Januari ini.

"Pasukan Batalyon Infantri 742 telah digeser ke Pelabuhan Tenau, Kupang untuk diberangkatkan memakai kapal perang kita menuju markasnya di Mataram, NTB. Penggantinya, Batalyon Infantri 743 kebetulan ada di Pulau Timor, jadi pergeserannya bisa lebih lancar," katanya kepada ANTARA di Denpasar, Kamis pagi.

Arya menyatakan, sejak ditugaskan sebagai STPPIT Markas Besar TNI awal tahun lalu, relatif tidak ada masalah terhadap pelaksanaan tugas oleh Batalyon Infantri 742/SWY. "Tiap tahun selalu dievaluasi terhadap kualitas dan kemajuan pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan negara kita ini. Oleh pimpinan, hasil evaluasi itu lalu disosialisasikan dan disempurnakan lagi," katanya.

Sejak empat tahun lalu, STPPIT Markas Besar TNI dipercayakan kepada satuan di lingkungan Komando Daerah Militer IX/Udayana dengan kekuatan hanya satu batalyon infantri didukung sejumlah satuan lain yang terkait. Sebelumnya, tugas pengamanan perbatasan itu dibebankan kepada satuan TNI-AD berkekuatan tiga batalyon.

Satuan TNI-AD pertama yang dipercayakan menjadi STPPIT Markas Besar TNI dengan kekuatan satu batalyon itu adalah Batalyon Infantri 742/SWY pada periode penugasan September 2006-September 2007.

Dalam perjalanannya, STPPIT Markas Besar TNI berkekuatan tiga batalyon itu berasal bukan cuma dari lingkungan Komando Daerah Militer IX/Udayana saja, melainkan dari komando utama lain, di antaranya Divisi II Kostrad yang bermarkas di Malang, Jawa Timur.

Menurut Arya, sebelum benar-benar ditempatkan ke medan penugasan itu, pasukan pengganti telah dilatih sejumlah kemampuan dasar dan tambahan. Selain kemampuan dasar kemiliteran, mereka juga harus mampu mengetahui prosedur keimigrasian, kebeacukaian, sosiologi, dan lain sebagainya.

"Dengan begitu, diharapkan kualitas pelaksanaan tugas bisa semakin baik. Yang ideal memang masa penugasan cuma enam bulan saja karena secara psikologis kemampuan manusia dalam penugasan seperti itu memang demikian. Namun karena menggeser pasukan itu perlu biaya mahal maka bisa tidak demikian," katanya.

Perbatasan negara Indonesia-Timor Leste adalah satu-satunya garis perbatasan Indonesia yang paling mudah diakses. Dari Atambua, ibukota Kabupaten Belu, hanya memerlukan waktu perjalanan sekitar 40 menit berkendara untuk bisa tiba di Pintu Lintas Batas (PLB) Utama Mota Ain yang berbatasan dengan Distrik Bobonaro, Timor Leste.

Wilayah perbatasan negara yang harus dikawal oleh STPPIT Markas Besar TNI itu juga memiliki keunikan karena ada satu enklav Timor Leste yang berada di wilayah Indonesia, yaitu Distrik Oekusi yang berbatasan dengan Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NTT.

Jika ada warga Timor Leste atau WNA lain yang ingin memasuki Distrik Oekusi dari PLB Utama Mota Ain, maka dia harus melintasi jalan penghubung yang membentang di Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Tengah Utara, menuju PLB Wini di Kabupaten TTU itu.

Di laut perbatasan Kabupaten Kupang dan Distrik Oekusi ini terdapat Pulau Batek, pulau karang tidak berpenghuni yang menjadi batas laut terluar Indonesia dengan distrik itu.

"Di seluruh wilayah tanggung jawab Kodam IX/Udayana ini terdapat 600 pulau besar dan kecil, berpenghuni dan masih kosong. Khusus Pulau Batek, dijaga bersama oleh jajaran kami dan jajaran TNI-AL, sedangkan Pulau Dana Rote sepenuhnya dijaga Korps Marinir TNI-AL," kata Arya.

Sumber: ANTARA

KONFRONTASI Sepak Terjang Pasukan Katak TNI di Singapura-Johor

Ist

Di belahan dunia barat, Perang Korea, pada tahun 1950-1953, dikenal sebagai perang yang terlupakan (forgotten war). Di Asia Tenggara, peristiwa Konfrontasi ”Ganjang Malaysia” (1963-1966) juga menjadi perang terlupakan di antara Indonesia melawan Malaysia, Singapura, Brunei, dan Persemakmuran Inggris Raya.

”Saya berulang kali menyusup ke Singapura dari pangkalan di Pulau Sambu dan Belakang Padang di sekitar Pulau Batam. Saya masuk lewat Pelabuhan Singapura dengan menyamar jadi nelayan biasa,” kata Iin Supardi (69), yang kala itu berpangkat kelasi dua pada satuan Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI Angkatan Laut (AL), Selasa (4/1) di Tangerang.

Di Singapura, Iin menggelar operasi intelijen berupa agitasi, provokasi, hingga upaya sabotase. ”Saya mendatangi kelompok pemuda Tionghoa dan pemuda Melayu untuk membangun kecurigaan antara mereka. Saya menghasut kelompok melawan kelompok. Saya menyamar bekerja sebagai buruh pada taukeh Tionghoa di daerah Jurong,” kata Iin mengenang operasi intelijen tahun 1963-1965 itu.

Sambil mengantar barang dagangan berupa hasil bumi ke Singapura atau berlayar mengantar barang selundupan elektronik, celana, dan rokok dari Singapura ke Kepulauan Riau, Iin menyelundupkan bahan peledak berulang kali ke pelbagai lokasi aman di seantero Singapura.

”Saya sering kucing-kucingan dengan Es Ai Di (yang dimaksud adalah Reserse Kepolisian Singapura alias CID). Harus kasih uang suap hingga 50 straits dollar,” kata Iin yang fasih berdialek Melayu Semenanjung dan sedikit menguasai dialek Hokkian yang lazim digunakan di Singapura,

Sebelum bertugas di Kepulauan Riau, Iin melatih Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) yang dikenal sebagai Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku). Dia melatih TNKU di kamp pelatihan milik TNI di Bengkayang, Kalimantan Barat.

Anggota Kopaska menyusup ke Singapura dari pangkalan di Kepulauan Riau di sekitar Batam, Tanjung Balai Asahan, dan daerah sekitarnya. Mereka biasanya menggunakan perahu kecil dengan motor tempel dan menyamar menjadi warga setempat yang memang biasanya memiliki kerabat di Semenanjung Malaya dan Singapura.

Idjad (70), seorang kopral Kopaska asal Sulawesi Selatan, mengaku masuk ke kawasan perkotaan Singapura dan ke Johor di Semenanjung Malaya. ”Saya punya kontak agen lokal bernama Usman yang sangat pro-Indonesia. Usman tinggal di daerah Kampung Melayu. Ketika saya dan teman-teman tertangkap, dia juga ikut ditahan di Singapura,” kata Idjad, yang juga anggota Kopaska.

Idjad mengingat ketiga rekannya sesama Sukarelawan (Sukwan) Dwikora ditangkap di perbatasan Singapura-Johor di Causeway di dekat Kranji dan Woodlands. Ketika itu, para Sukwan sudah bersiap-siap mengebom pipa air yang memasok kebutuhan air di Singapura dari Johor.

Idjad pun masih teringat saat-saat terakhir ketika Sersan KKO (Marinir) Usman Djanatin akan menyeberang ke Singapura sebelum ditangkap, lalu akhirnya dihukum gantung karena mengebom pusat perbelanjaan di Orchard Road bersama rekannya yang bernama Harun. ”Dia minta dicukur kumis sebelum berangkat agar terlihat rapi,” kenang Idjad.

Ketika dibebaskan dari tahanan di Singapura setelah perjanjian damai Indonesia-Malaysia, Usman masih ditahan di Singapura. Idjad mengaku bertemu kembali dengan Usman pada tahun 1972 saat berlangsung latihan gabungan militer Indonesia-Malaysia dan Singapura. Usman tinggal di daerah Changi dan masih terlihat paranoid karena merasa selalu diawasi aparat. ”Meski begitu, dia yakin Merah Putih seharusnya berkibar di Singapura dan Malaysia,” ujar Idjad.

Seorang veteran lainnya, Liem Hwie Tek (71), asal Cirebon yang ditemui tahun lalu, mengaku, para veteran Dwikora di daerah asalnya semakin terlupakan. Liem masih menyimpan ribuan negatif foto konfrontasi di sektor Kepulauan Riau, tempatnya bertugas di seberang Singapura yang belum dipublikasikan hingga kini.

Meski peran mereka terlupakan, para veteran Konfrontasi di Indonesia bangga dan tetap yakin pada cita-cita politik Soekarno menentang neokolonialisme melalui pembentukan Malaysia kala itu.

Fakta hari ini memang membuktikan, tahun 2000-an, bentuk penjajahan baru dari imperialisme perusahaan-perusahaan asing asal negara maju memang menguasai bangsa-bangsa Asia-Afrika yang gagal membangun kemakmuran pascakolonialisme seusai Perang Dunia II. Kita pun boleh mengingat pesan Bung Karno, ”Djangan Sekali-kali Meloepakan Sedjarah”....

Sumber: KOMPAS

Marinir dan Kodam Jaga Pulau Terluar

Sentani (ANTARA News) - Penjagaan pulau terluar di Papua dalam waktu dekat tidak hanya dari personel Marinir tetapi juga dari anggota Kodam XVII/Cenderawasih.http://www.blogger.com/img/blank.gif

"Penjagaan pulau terluar yang selama ini hanya dijaga oleh anggota marinir, sekarang akan ditambah personel Kodam dengan perbandingan marinir 80 persen dan Kodam 20 persen," kata Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Efri Triassunu, di Sentani, Rabu.

Dia mengemukakan langkah tersebut bukan penambahan kekuatan tetapi hanya pencampuran marinir dengan angkatan darat sebagai personel penjaga pulau terluar.

"Di Papua terdapat empat pulau terluar," ucapnya.

Sumber: ANTARA

Daerah Perbatasan Belum Dapat Perhatian Optimal

Ist

KUPANG (Suara Karya): Perhatian pemerintah pusat terhadap daerah perbatasan, dinilai masih sebatas slogan. Karena, tidak ada tindakan konkret yang dilakukan dengan serius dan terpogram secara matang.

"Perhatian terhadap daerah perbatasan itu sudah lama dikumandangkan pemerintah pusat. Namun sampai sejauh ini tidak ada bukti konkret yang dilakukan di daerah perbatasan itu. Semuanya masih sebatas slogan," kata pengamat hukum internasional Universitas Nusa Cendana Kupang Wilhelmus Wetan Songa, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (2/1).

Ia mencontohkan, NTT memiliki sejumlah pulau terdepan yang berbatasan langsung negara tetangga. Seperti, Pulau Batek yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, serta Pulau Ndana Rote, dan Pulau Mangudu yang berbatasan langsung dengan Australia.

"Pulau-pulau terdepan itu hanya diperkuat identitasnya dengan mercusuar serta dijaga oleh militer tanpa adanya aktivitas nyata seperti memoles pulau itu menjadi daerah tujuan wisata atau memanfaatkan wilayah perairan sekitarnya untuk kepentingan budidaya perikanan," katanya.

Demikian pula halnya dengan Atambua, ibu kota Kabupaten Belu, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste; serta Kefamenanu, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), yang berbatasan langsung dengan wilayah kantung (enclave) Timor Leste, Oecusse.

"Tidak ada perubahan yang signifkan di daerah-daerah perbatasan itu yang dapat kita lukiskan sebagai 'serambi depan' Indonesia. Sebagai 'serambi depan' negara, tentu harus lebih manis dipandang, tetapi yang terjadi justru buruk muka cermin di belah," katanya.

Lebih Proaktif

Pandangan yang sama juga dikemukakan pengamat hukum internasional lainnya dari Undana Kupang DW Tadeus, yang saat ini sedang melanjutkan program pascasarjana di Universitas Padjajaran Bandung.

"Ada banyak regulasi yang perlu diatur oleh negara terhadap wilayah perbatasan, seperti pemakaian bahan bakar minyak (BBM) oleh warga negara Timor Leste yang berkunjung ke Timor bagian barat NTT dengan kendaraan pribadi," ujarnya seperti dikutip Antara.

Menurut dia, kendaraan yang mengisi BBM di wilayah Indonesia harus dikenakan harga khusus, karena BBM yang disubsidi pemerintah Indonesia itu untuk kepentingan dan kebutuhan warga negaranya, bukan untuk memenuhi kebutuhan warga negara lain.

Tadeus mengatakan, persoalan yang dialami seperti itu, juga didiamkan oleh pemerintah daerah sehingga Kementerian Luar Negeri, dan kementerian terkait lainnya tidak bisa berbuat banyak dalam merancang sebuah regulasi untuk kepentingan negara yang lebih besar.

Menurut dia, pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam menyikapi persoalan yang terjadi di daerahnya, bukan menyerah tanpa syarat dengan alasan bahwa persoalan seperti itu adalah urusan pemerintah pusat.

"Di sini, saya melihat pemerintah daerah lebih bersikap pasif tanpa memberikan rekomendasi ke pemerintah pusat untuk mengambil langkah politis selanjutnya," kata Tadeus.

Menurut Wetan Songa, hal yang sama terjadi pula dalam kasus pencemaran minyak di Laut Timor akibat meledaknya sumur minyak Montara pada 21 Agustus 2009 di Blok Atlas Barat Laut Timor.

"Pemerintah daerah hampir tidak memberikan respons terkait dengan masalah pencemaran tersebut sehingga Jakarta pun tidak berani untuk mengambil sikap tegas dalam upaya mengadukan perusahaan pencemar ke mahkamah internasional," ujarnya.

Sumber: SUARA KARYA