TNI AL Tangkap Kapal Nelayan Vietnam

KRI Halim Perdana Kusuma (355)

SURABAYA, KOMPAS.com - Jajaran TNI Angkatan Laut berhasil menangkap sejumlah kapal pencari ikan yang diawaki warga negara Vietnam di perairan laut Natuna, Kepulauan Riau.

Kepala Dinas Penerangan Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Letkol Laut (Kh) Yayan Sugiana di Surabaya, Jumat (17/12/2010) mengatakan, semua kapal yang ditangkap itu tidak memiliki dokumen-dokumen resmi.

Penangkapan itu bermula dari operasi laut yang dilakukan personel Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Abdul Halim Perdana Kusuma.

"Saat melintas di perairan laut Natuna, personel KRI mendapati kapal-kapal ikan asing melakukan aktivitas yang mencurigakan," paparnya.

Awalnya, KRI Halim Perdana Kusuma menangkap kapal berbendera Vietnam BV-94938-TS. Kapal berbobot mati 100 gross ton itu diawaki 12 orang yang semuanya berkewarnegaraan Vietnam.

Saat ditangkap, kapal tersebut mengangkut 50 kilogram ikan berbagai jenis yang diperoleh dari wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Tak berselang lama, petugas juga menangkap KM Sejahtera Alam 71 dan KM Sejahtera Alam 72, keduanya berbendera Indonesia.

KM Sejahtera Alam 71 diawaki 12 orang warga negara Vietnam yang mengangkut 15 ton ikan dari berbagai jenis.

KM Sejahtera Alam 72 diawaki dua orang berkewarganegaraan Vietnam yang tertangkap basah mencuri ikan di ZEEI.

"Kapal-kapal tersebut kini diamankan di Lanal (Pangkalan TNI Angkatan Laut) Ranai, Kepulauan Riau," kata Yayan.

Sumber: KOMPAS

Pangdam Jaya Terima Delegasi Vietnam

JAKARTA (Pos Kota) – Pangdam Jaya/Jayakarta, Mayjen TNI Marciano Norman, didampingi oleh Danrem, para Asisten, Perwira Ahli Pangdam, para Kabalak, para Dandim menerima kunjungan kehormatan Delegasi Of Institute For Military Strategy Mod Of Vietnam di ruang Bina Yudha Makodam Jaya Jl. Mayjen Sutoyo No.5 Cililitan, Jakarta Timur.

Pada Sambutannya Pangdam Jaya menyampaikan Pertahanan Indonesia sedang menyusun bagaimana mengerahkan masyarakat yang disiapkan dalam keahlian dibidangnya masing-masing sebagai cadangan strategis, misalnya dokter yang disiapkan untuk kedaerah cadangan strategis serta Pomdam Jaya untuk membantu Panglima dalam tugas penegakan disiplin bagi prajurit yang melanggar aturan-aturan militer.

Lawatan Mayor Jenderal Nguyen Van Chien beserta rombongan kali pertama ke Kodam Jaya karena sangat Impresif sekali terhadap prajurit-prajurit Kodam Jaya khususnya tentang pertahanan dan strategi negara dan adanya kesamaan Indonesia dan Vietnam dalam merebut Kemerdekaan dengan usahanya sendiri.

Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Delegasi Vietnam tentang pendidikan khusus untuk melaksanakan tugas pertahanan strategi, sejarah perang gerilya. Tentara Vietnam ada kesamaan dengan tentara Indonesia yang mana tentara Vietnam harus tetap berlatih tentang teknik untuk mendapatkan tentara yang profesional.

Ditambahkan pula oleh Pangdam Jaya bahwa, kesamaan dua negara ini dalam merebut kemerdekaannya dengan usaha sendiri dan kekuatannya adalah pada kemanunggalan tentara dengan rakyat. Pertemuan keduanya diakhiri dengan pertukaran cindera mata dan diberikannya buku pertahanan strategis oleh Mayor Jenderal Nguyen Van Chien.

Sumber: POS KOTA

Indonesia gandeng Vietnam menjaga Laut China Selatan

JAKARTA. Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjalin kerja sama dengan negara tetangga untuk menjaga keamanan perairan Laut China Selatan. Salah satunya mitranya adalah Vietnam.

Kerja sama tersebut untuk menjaga keamanan di wilayah perairan kedua negara yang berbatasan langsung dengan laut China Selatan. "Di laut China Selatan sekarang sedang kami menjajaki patroli terkoordinasi antara Indonesia dengan Vietnam," ujar Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Senin (15/11).

Selain dengan Vietnam, TNI juga membuka kesempatan kerja sama patroli keamanan terkoordinas dengan negara tetangga lain yang memiliki perbatasan langsung dengan laut China Selatan. Namun, Agus menambahkan, ada dua syarat penting dalam kerja sama keamanan maritim terpadu itu yakni kerja sama patroli dilakukan secara terkoordinasi dan sifatnya adalah bilateral.

Sekadar informasi, saat ini TNI Angkatan Laut menugaskan KRI Lemadang 806 melakukan patroli di perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Tujuannya untuk mencegah masuknya pelaku teroris dan pencuri ikan ke wilayah perairan Indonesia.

Selain itu, pengamanan batas maritim dengan laut China Selatan karena ada kawasan yang menjadi sengketa antara China dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Taiwan atas wilayah perairan itu. Negara tersebut berebut kedaulatan atas kepulauan Spratly dan Paracel di Laut China Selatan.

Sumber: KONTAN

Vietnam Buka Bengkel Kapal Perang

Hanoi - Naluri bisnis Vietnam memang kuat, hal itu terbukti ketika bekas pangkalan militer AS di teluk Cam Ranh akan dibuka sebagai fasilitas perbaikan untuk kapal selam dan kapal angkatan laut asing.

Menteri Pertahanan Vietnam, Phung Quang Thanh, mengatakan bahwa pangkalan tersebut juga bisa menjadi tempat berlabuh kapal induk untuk mengisi bahan bakar.

Tujuan utama pembukaan fasilitas tersebut sebenarnya untuk melayani angkatan laut Vietnam sendiri tetapi layanan yang diberikan kepada angkatan laut asing bisa membantu mengimbangi biaya operasional.

Bahkan Perdana Menteri Nguyen Tan Dung menyatakan bahwa layanan akan ditawarkan kepada semua kapal angkatan laut dari semua negara dengan harga pasar.

Cam Ranh merupakan wilayah strategis yang terletak di dekat jalur pelayaran utama di Laut Cina Selatan yang berdekatan dengan kepulauan Spratly yang kaya akan potensi minyak dan kepulauan Paracel. Kepulauan Spratly diklaim oleh Vietnam, Cina, Malaysia, Filipina, Brunei dan Taiwan. Sedangkan kepulauan Paracels diklaim oleh Vietnam dan Cina.

Teluk Cam Ranh menjadi pangkalan AU dan AL AS selama Perang Vietnam. Pangkalan tersebut diambil alih oleh Uni Soviet pada tahun 1979 dengan perjanjian sewa-bebas selama 25 tahun, kemudian dikembalikan ke Hanoi pada Mei 2002. Vietnam telah menyatakan tidak akan mengizinkan pangkalan asing di teluk lagi, tapi akan mengembangkannya untuk pembangunan pertahanan dan ekonomi nasional.

Vietnam dilaporkan juga akan menyewa konsultan Rusia dan membeli teknologi Rusia untuk memperbaharui fasilitas pangkalan, yang akan memakan waktu tiga tahun untuk membangunnya. Fasilitas tersebut terpisah dari markas angkatan laut Vietnam.

Sumber: WARTA NEWS

Indonesia Ingin Ekspor Senjata ke Vietnam

Hanoi (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia sedang menjajaki kemungkinan kerja sama ekspor senjata produksi PT Pindad ke Vietnam, kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, Pitono Purnomo.

"Kita mengarah pada industri pertahanan," kata Pitono ketika ditemui di sela-sela pertemuan puncak ke-17 ASEAN di Hanoi, Vietnam, Sabtu.

Pitono menjelaskan, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro telah menyerahkan contoh jenis senjata produksi Pindad kepada Menteri Pertahanan Vietnam Jenderal Phung Quang Thanh .

Pemerintah kedua negara juga telah menandatangani nota kesepahaman tentang pertahanan. Menurut Pitono, nota kesepahaman itu adalah payung hukum yang akan ditindaklanjuti oleh tim teknis.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vietnam, katanya, akan memfasilitasi untuk mewujudkan kerja sama di sektor industri pertahanan itu.

Pitono menjelaskan, neraca perdagangan antara Indonesia dan Vietnam telah mencapai angka 2,5 miliar dolar AS per tahun. Dari jumlah itu, ekspor Indonesia ke Vietnam mencapai 1,7 miliar dolar AS, sedangkan sisanya adalah impor.

Komoditi ekspor utama Indonesia adalah alat-alat elekttronik, pelumas, dan suku cadang kendaraan bermotor. Sedangkan impor Indonesia sebagian besar adalah produk pertanian.

Indonesia dan Vietnam telah menandatangani nota kesepahaman di bidang penguatan hubungan pertahanan kedua negara dalam kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Hanoi, Vietnam, beberapa waktu lalu.

Kerja sama itu antara lain akan berupa saling kunjung tentara, latihan bersama dan patroli keamanan laut.

Komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerja sama pertahanan di berbagai tingkatan dan lebih luas sesungguhnya telah terungkap dalam pertemuan antara Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, di sela-sela penyelenggaraan pertemuan ke-4 menteri pertahanan se-ASEAN, di Hanoi, 11-13 Mei.

Pada kesempatan itu PM Dung mengatakan, kerja sama pertahanan kedua negara akan semakin meningkat dilandasi hubungan dan kerja sama tradisional antara kedua pihak yang telah berlangsung baik.

Ia menambahkan, kerja sama pertahanan kedua negara ke depan juga akan semakin meningkat melalui pertukaran informasi dan pengalaman kedua pihak dalam kerja sama pertahanan nontradisional sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi kedua negara.

Dalam kunjungan kehormatannya pada PM Dung, Menhan Purnomo Yusgiantoro menyampaikan beberapa hasil pembicaraan dengan mitranya, Menhan Vietnam Jenderal Phung Quang Thanh, yang tertuang dalam nota kesepahaman kerja sama pertahanan kedua negara.

Sumber: ANTARA

Indonesia Ingin Ekspor Senjata ke Vietnam

Hanoi (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia sedang menjajaki kemungkinan kerja sama ekspor senjata produksi PT Pindad ke Vietnam, kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, Pitono Purnomo.

"Kita mengarah pada industri pertahanan," kata Pitono ketika ditemui di sela-sela pertemuan puncak ke-17 ASEAN di Hanoi, Vietnam, Sabtu.

Pitono menjelaskan, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro telah menyerahkan contoh jenis senjata produksi Pindad kepada Menteri Pertahanan Vietnam Jenderal Phung Quang Thanh .

Pemerintah kedua negara juga telah menandatangani nota kesepahaman tentang pertahanan. Menurut Pitono, nota kesepahaman itu adalah payung hukum yang akan ditindaklanjuti oleh tim teknis.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vietnam, katanya, akan memfasilitasi untuk mewujudkan kerja sama di sektor industri pertahanan itu.

Pitono menjelaskan, neraca perdagangan antara Indonesia dan Vietnam telah mencapai angka 2,5 miliar dolar AS per tahun. Dari jumlah itu, ekspor Indonesia ke Vietnam mencapai 1,7 miliar dolar AS, sedangkan sisanya adalah impor.

Komoditi ekspor utama Indonesia adalah alat-alat elekttronik, pelumas, dan suku cadang kendaraan bermotor. Sedangkan impor Indonesia sebagian besar adalah produk pertanian.

Indonesia dan Vietnam telah menandatangani nota kesepahaman di bidang penguatan hubungan pertahanan kedua negara dalam kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Hanoi, Vietnam, beberapa waktu lalu.

Kerja sama itu antara lain akan berupa saling kunjung tentara, latihan bersama dan patroli keamanan laut.

Komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerja sama pertahanan di berbagai tingkatan dan lebih luas sesungguhnya telah terungkap dalam pertemuan antara Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, di sela-sela penyelenggaraan pertemuan ke-4 menteri pertahanan se-ASEAN, di Hanoi, 11-13 Mei.

Pada kesempatan itu PM Dung mengatakan, kerja sama pertahanan kedua negara akan semakin meningkat dilandasi hubungan dan kerja sama tradisional antara kedua pihak yang telah berlangsung baik.

Ia menambahkan, kerja sama pertahanan kedua negara ke depan juga akan semakin meningkat melalui pertukaran informasi dan pengalaman kedua pihak dalam kerja sama pertahanan nontradisional sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi kedua negara.

Dalam kunjungan kehormatannya pada PM Dung, Menhan Purnomo Yusgiantoro menyampaikan beberapa hasil pembicaraan dengan mitranya, Menhan Vietnam Jenderal Phung Quang Thanh, yang tertuang dalam nota kesepahaman kerja sama pertahanan kedua negara.

Sumber: ANTARA

Pengamat Tak Masalahkan Presiden Kembali ke Hanoi

TEMPO Interaktif, Jakarta - Usai mengunjungi korban gempa dan tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana kembali ke Hanoi, Vietnam. Kembalinya Presiden ke Hanoi sedianya untuk menghadiri KTT ASEAN dan KTT Asia Timur.

Menurut pengamat politik Universitas indonesia, Arbi Sanit, Yudhoyono memang harus kembali ke Hanoi untuk menghadiri dua pertemuan itu. Alasannya, “Pertemuan itu untuk menjaga posisi politik dan militer Indonesia di ASEAN,” kata Arbi, Kamis (28/10).

Kalau Yudhoyono tidak menghadiri pertemuan itu, lanjut dia, tidak tertutup kemungkinan posisi Indonesia di Asean akan tergeser. Arbi pun tidak percaya bila kehadiran Yudhoyono bisa digantikan para pembantunya. “Menteri siapa yang mau dikirim? Kinerja menteri kita kan kedodoran, belepotan. Menteri luar negeri juga tidak bisa diharapkan,” ujar dia.

Di KTT ASEAN, Presiden akan menjalani prosesi serah terima tugas sebagai Ketua ASEAN dari Presiden Vietnam, Nguyen Minh Triet. Serah terima tugas itu akan mengawali jabatan Yudhoyono selaku Chairman of ASEAN dan ASEAN Summit.

Pendapat serupa juga dikatakan pengamat politik Andrinof Chaniago. Menurutnya, Presiden bisa kembali ke Hanoi usai mengunjungi Mentawai dan Yogyakarta. “Yang penting Presiden sudah melihat sendiri kondisi korban dan lokasi bencana.” Di Hanoi, lanjut dia, Yudhoyono bisa memantau kinerja para menteri dan pemerintah daerah. “Toh kalau sudah melihat langsung kondisi di lokasi gempa, Presiden bisa memberi perintah dari jarak jauh,” ujarnya.

Andrinof juga tidak setuju kalau Yudhoyono mengutus seorang menteri untuk mewakili dirinya di KTT ASEAN dan KTT Asia Timur. Alasannya, pertemuan itu bukan untuk tingkat menteri, tapi khusus kepala negara. “Kalau Presiden mengirim menteri, negara lain bisa merasa tidak dihormati oleh Indonesia.”

Sumber: TEMPO

Pengamat Tak Masalahkan Presiden Kembali ke Hanoi

TEMPO Interaktif, Jakarta - Usai mengunjungi korban gempa dan tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana kembali ke Hanoi, Vietnam. Kembalinya Presiden ke Hanoi sedianya untuk menghadiri KTT ASEAN dan KTT Asia Timur.

Menurut pengamat politik Universitas indonesia, Arbi Sanit, Yudhoyono memang harus kembali ke Hanoi untuk menghadiri dua pertemuan itu. Alasannya, “Pertemuan itu untuk menjaga posisi politik dan militer Indonesia di ASEAN,” kata Arbi, Kamis (28/10).

Kalau Yudhoyono tidak menghadiri pertemuan itu, lanjut dia, tidak tertutup kemungkinan posisi Indonesia di Asean akan tergeser. Arbi pun tidak percaya bila kehadiran Yudhoyono bisa digantikan para pembantunya. “Menteri siapa yang mau dikirim? Kinerja menteri kita kan kedodoran, belepotan. Menteri luar negeri juga tidak bisa diharapkan,” ujar dia.

Di KTT ASEAN, Presiden akan menjalani prosesi serah terima tugas sebagai Ketua ASEAN dari Presiden Vietnam, Nguyen Minh Triet. Serah terima tugas itu akan mengawali jabatan Yudhoyono selaku Chairman of ASEAN dan ASEAN Summit.

Pendapat serupa juga dikatakan pengamat politik Andrinof Chaniago. Menurutnya, Presiden bisa kembali ke Hanoi usai mengunjungi Mentawai dan Yogyakarta. “Yang penting Presiden sudah melihat sendiri kondisi korban dan lokasi bencana.” Di Hanoi, lanjut dia, Yudhoyono bisa memantau kinerja para menteri dan pemerintah daerah. “Toh kalau sudah melihat langsung kondisi di lokasi gempa, Presiden bisa memberi perintah dari jarak jauh,” ujarnya.

Andrinof juga tidak setuju kalau Yudhoyono mengutus seorang menteri untuk mewakili dirinya di KTT ASEAN dan KTT Asia Timur. Alasannya, pertemuan itu bukan untuk tingkat menteri, tapi khusus kepala negara. “Kalau Presiden mengirim menteri, negara lain bisa merasa tidak dihormati oleh Indonesia.”

Sumber: TEMPO

RI-Vietnam Tandatangani MoU Kerjasama Pertahanan

Hanoi (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia dan Vietnam menandatangani nota kesepahaman di bidang penguatan hubungan pertahanan kedua negara dalam kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Hanoi, Vietnam, Rabu.

"Saling kunjung tentara, latihan, dan patroli keamanan laut," kata Presiden Yudhoyono mengomentari kerja sama itum seusai menyaksikan penandatangan nota kesepahaman yang dilakukan menteri pertahanan kedua negara.

Presiden mengatakan, kerja sama bidang pertahanan penting dan strategis karena Indonesia dan Vietnam memiliki perbatasan langsung di Laut China Selatan.

Komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama pertahanan di berbagai tingkatan dan lebih luas sesungguhnya telah terungkap dalam pertemuan antara Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung dan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro, di sela-sela penyelenggaraan pertemuan ke-4 menteri pertahanan se-ASEAN (ASEAN Defence`s Minister`s Meeting/ADMM) di Hanoi, Vietnam 11-13 Mei.

Pada kesempatan itu PM Dung mengatakan, kerja sama pertahanan kedua negara akan semakin meningkat dilandasi hubungan dan kerja sama tradisional antara kedua pihak yang telah berlangsung baik.

Ia menambahkan, kerja sama pertahanan kedua negara ke depan juga akan semakin meningkat melalui pertukaran informasi dan pengalaman kedua pihak dalam kerja sama pertahanan non tradisional sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi kedua negara.

Dalam kunjungan kehormatannya pada PM Dung, Menhan RI Purnomo Yusgiantoro menyampaikan beberapa hasil pembicaraan dengan mitranya Menhan Vietnam Jenderal Phung Quang Thanh yang tertuang dalam nota kesepahaman kerja sama pertahanan kedua negara.

Presiden Yudhoyono tiba di istana itu pada pukul 08.30 waktu Hanoi. Tidak ada perbedaan waktu antara Hanoi dan Jakarta.

Kepala Negara bersama Ibu Ani Yudhoyono disambut langsung oleh Presiden Nguyen Minh Triet.

Kedua kepala negara lantas menempati podium kehormatan. Kemudian, lagu kebangsaan kedua negara dikumandangkan.

Kunjungan kenegaraan itu juga dilakukan dalam rangka peringatan 55 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam yang akan jatuh pada 30 Desember 2010.

Sumber: ANTARA

Indonesia-Vietnam Jalin Kerja sama Pertahanan

illustrasi

JAKARTA--MICOM: Usai melakukan kunjungan kerja ke China, presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung bertolak ke Hanoi, Vietnam. Di Vietnam Presiden melakukan kunjungan kenegaraan dan menghadiri pertemuan ASEAN Summit dan East Asia Summit.

Vietnam ada dua agenda besar kita, yaitu kerja sama di bidang pertahanan, karena penting agar kita yang bertetanggaan di wilayah laut China Selatan itu bisa betul-betul menjalin kerja sama yang baik, military to military cooperation. Di samping itu juga kerja sama di bidang kelautan dan perikanan, ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (25/10).

Pernyataan itu disampaikan Presiden sesaat sebelum bertolak ke Shanghai dan Vietnam dalam rangka kunjungan kerja selama satu pekan, sejak Senin (25/10) hingga Minggu (31/10).
Dalam rombongan itu turut serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Seketaris Negara Sudi Silalahi, dan Kepala BKPM Gita Wirjawan.

Presiden menyatakan sempat terjadi insiden tindakan penegakan hukum yang sempat menciderai nelayan dan perahu-perahu di Vietnam. Namun, segera dilakukan pertemuan untuk mencegah masalah itu berkembang.

Dengan dua kerja sama ini, kerja sama di bidang pertahanan dan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan insya allah masalah-masalah itu bisa kita cegah dan justru kita mendapat manfaat nyata dari kerja sama itu,ujar presiden.

Sumber: MEDIA INDONESIA

INDONESIA DAN VIETNAM WUJUDKAN KERJASAMA BIDANG PERTAHANAN

illustrasi

Jakarta, 15/9/2010 (Kominfo-Newsroom) Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menerima kunjungan kehormatan Wakil Menteri Pertahanan Vietnam Letnan Jenderal Nguyen Chi Vinh di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (15/9).

Kepala Biro Humas Kemhan Brigjen TNI I Wayan Medhio mengatakan kunjungan Wamenhan Vietnam dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama bileteral kedua negara khususnya di bidang pertahanan yang telah terjalin baik selama ini.

"Kunjungan ini juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral antara Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung pada 2009 diantaranya menyepakati keinginan untuk memperkuat kerjasama dibidang pertahanan," kata Wayan.

Pertemuan ini, kata dia, telah ditindaklanjuti pula dengan pertemuan antara PM Vietnam dan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro di sela-sela penyelenggaraan pertemuan ke-4 Menhan se Asean di Hanoi Vietnam 11 - 13 Mei 2010 lalu.

Dalam pertemuan itu, Pemerintah RI dan Vietnam sepakat untuk meningkatkan kerjasama pertahanan di berbagai tingkatan yang lebih luas.

Sumber: KOMINFO

Militer AS Dekati Vietnam

Para tentara Angkatan Laut AS dan Vietnam berpose dengan latar belakang kapal perusak AS, USS John S McCain, di Pelabuhan Tien Sa, kota Danang, Vietnam, Selasa (10/8).

Vietnam, Selasa - Ketika Indonesia baru sebatas ditawari AS janji akan dipulihkan dan ditingkatkan kembali kerja sama militer, Pemerintah Negeri Paman Sam (Amerika Serikat) secara agresif mendekati negara bekas musuh Perang Dingin, Vietnam, demi menyaingi pengaruh China.

Pendekatan agresif ditunjukkan, salah satunya, dengan merapatnya kapal perang jenis penghancur (destroyer) AS, USS John S McCain, di pelabuhan militer Vietnam di Danang. Kapal akan berada di sana selama empat hari sekaligus menggelar latihan dan program pertukaran bersama Angkatan Laut Vietnam. Pada saat bersamaan, ketegangan hubungan antara AS dan China beserta sekutu masing-masing meningkat belakangan ini.

Tidak hanya kerja sama berbentuk latihan perang, pihak AS sebelumnya juga disebut-sebut menawari Vietnam program kerja sama teknologi dan pemanfaatan bahan bakar nuklir lewat program kerja sama dan alih teknologi. Namun, belakangan otoritas Vietnam membantah dengan menyatakan belum ada proses negosiasi yang telah digelar antarkeduanya.

Jika ini terjadi, relatif akan melanggar kesepakatan ASEAN soal Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, termasuk bebas senjata nuklir.

Bantahan disampaikan sebelumnya oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Nguyen Phuong Nga. Pada Kamis (5/8), harian AS The Wall Street Journal menyatakan, Pemerintah AS membenarkan adanya pembicaraan dan tawaran soal itu. AS menolak merinci apakah kesepakatan itu termasuk membolehkan Vietnam menguasai teknologi pengayaan uranium AS.

Minggu sebelumnya sejumlah delegasi militer Vietnam diundang naik ke atas kapal induk AS bertenaga nuklir, USS George Washington, yang tengah berada di perairan Laut China Selatan, tidak jauh dari Danang. Acara itu terkait peringatan 15 tahun normalisasi hubungan diplomasi AS-Vietnam.

Sikap agresif AS di kawasan bertujuan mengimbangi perkembangan pengaruh China. Ini terasa dari pendekatan yang dilakukan AS ke Vietnam, yang secara geografis dekat dengan China. Vietnam menerima pendekatan AS itu setelah sebelumnya selalu bersikap hati-hati demi menjaga perasaan China.

Demonstrasikan kekuatan

Menurut pakar Vietnam asal The Australian Defence Force Academy di Canberra, Carl Thayer, pihak AS sengaja mendemonstrasikan kekuatan dan kehadiran militer di Laut China Selatan. Vietnam membiarkan hal itu terjadi. Vietnam juga diketahui mengambil sikap tidak ”gampangan” menyikapi ambisi China yang semakin tampil berpengaruh di kawasan perairan itu.

Salah seorang sumber di Departemen Pertahanan Vietnam menyebutkan, kehadiran kapal-kapal perang AS di pelabuhan Vietnam punya signifikansi strategis sangat besar bagi negaranya. Hal itu sekaligus menunjukkan adanya keberimbangan (pengaruh) regional dalam konteks pertahanan di sana.

Dia juga yakin AS dapat memainkan peran lebih penting di kawasan Laut China Selatan, yang memang dipahami kerap menjadi obyek perseteruan antarbanyak negara, seperti Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei, dan Filipina, terutama terkait Kepulauan Paracel dan Spratley.

Filipina menolak

Pemerintah Filipina mengkritik kehadiran AS di kawasan perairan Laut China Selatan. Ditegaskan, negara-negara di wilayah Asia Tenggara tidak membutuhkan kekuatan AS terkait penuntasan sengketa yang terjadi di sana.

Penegasan itu dilontarkan Menteri Luar Negeri Filipina Albert Romulo. Menurut Romulo, proses negosiasi hanya akan terjadi antara ASEAN dan China tanpa AS ataupun pihak lain. Dia bahkan bereaksi keras pada pernyataan Menlu AS Hillary Clinton, bulan lalu, yang mengisyaratkan akan adanya peran lebih besar dari AS di kawasan perairan itu.

”Tidak. Ini hanya antara ASEAN dan China. Apakah saya telah menyatakan maksud saya dengan tegas? Ini antara ASEAN dan China. Apakah itu cukup jelas?” ujar Romulo kepada wartawan.

Sebelumnya China berkeras mengklaim kedaulatannya atas potensi kekayaan alam di Kepulauan Spratly dan Paracel. Beberapa negara, seperti Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan, mengklaim hal serupa.

Dalam Forum Regional ASEAN di Hanoi, bulan lalu, Clinton menyatakan ketertarikannya untuk menjamin adanya navigasi terbuka dan perdagangan bebas di Laut China Selatan. Dia juga menyerukan diadakannya pembicaraan multilateral antarnegara bersengketa, sementara China menginginkan proses pembahasan dilakukan antara dirinya dan satu per satu negara tadi.

Sumber: KOMPAS

Besar Kecil Normal Indonesia-Vietnam Sepakat Cegah Pelanggaran Perbatasan Laut

Tiga orang prajurit marinir melakukan patroli rutin di sekitar Pulau Nipah, Batam, Kepulauan Riau (16/1). Pulau Nipah merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara Singapura. ANTARA/Feri
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Gia Khiem sepakat untuk mencegah pelanggaran perbatasan laut kedua negara. Kesepakatan ini dibahas dalam pertemuan bilateral di sela Pertemuan Tingkat menteri Luar Negeri ASEAN di Balai Sidang Nasional Vietnam, Hanoi, Rabu (21/7) kemarin.

“Selain itu, kedua Menteri juga menyambut baik rencana untuk mengadakan patroli terkoordinasi di perbatasan laut kedua negara guna mencegah pelanggaran perbatasan laut kedua negara,” kata Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, Pitono Purnomo dalam keterangan pers tertulis di portal Kementerian Luar Negeri.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Vietnam menyampaikan rencana kunjungan Presiden Vietnam dan Sekjen Partai Komunis Vietnam ke Indonesia. Sementara Marty Natalegawa menyambut baik rencana itu karena menurutnya kunjungan tersebut akan memperkuat hubungan kedua negara dan meningkatkan kerjasama bidang-bidang yang telah ada serta mencari peluang kerjasama baru.

Marty Natalegawa dalam pertemuan tersebut didampingi oleh Duta Besar Pitono Purnomo dan beberapa anggota delegasi Indonesia.

Menurut Pitono, hubungan Indonesia-Vietnam selama ini terus mengalami peningkatan dan terjaga dengan baik. Ditambahkannya bahwa perdagangan kedua negara telah mencapai USD 2,5 miliar (surplus perdagangan selalu dialami Indonesia). “Investasi langsung Indonesia di Vietnam mencapai kurang lebih USD 200 juta dan investasi tidak langsung telah melebihi USD 2 miliar,” ujarnya.

Dubes Pitono juga mengemukakan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi, Vietnam tengah mengadakan berbagai persiapan kegiatan untuk mengisi peringatan 55 tahun hubungan Indonesia-Vietnam.

Sumber: TEMPO

Rusia mengumumkan Penjualan Pesawat Sukhoi Untuk Vietnam Dan Aljazair

Sukhoi Su-30MK2

Moskow - Rusia mengatakan 20 Juli itu telah menandatangani kesepakatan untuk menjual 20 pesawat tempur Sukhoi ke Vietnam dan 16 ke Aljazair, kantor berita melaporkan.

Kepala layanan teknologi militer Rusia kerjasama, Alexander Fomine, mengumumkan penjualan di Farnborough International Airshow saat ini sedang berlangsung di dekat London.


Tanggal kesepakatan dengan Vietnam untuk pesawat SU-30MK2 ditandatangani tidak diungkapkan.

Fomine mengatakan Rusia telah menandatangani perjanjian tahun ini dengan Aljazair, dengan pengiriman pesawat SU-30MKA berlangsung pada tahun 2011 dan 2012.

Sumber: DEFENSE NEWS

KRI Ahmad Yani Tangkap KIA Vietman

KRI 351 AHMAD YANI

JAKARTA, (PRLM).- Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Ahmad Yani (AMY) - 351, yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Arung Pari 2010 Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Guspurlabar), berhasil mengamankan sebuah kapal ikan asing (KIA) Vietnam pada posisi 06 22 08 U – 110 19 41 T saat sedang melaksanakan Operasi di perairan Laut Cina Selatan. Demikian dikatakan Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Armabar Letkol Laut (KH) Drs. Supriyono di Markas Komando (Mako) Koarmabar Jalan Gunung Sahari Raya No. 67 Jakarta Pusat, Selasa (29/6).

Dalam siaran Persnya Kadispenarmabar menyebut kapal tersebut bernama KM. PY 91559 TS berbobot 30 GT jenis KIA yang dinahkodai Dang Van Hiep dengan anak buah kapal (ABK) delapan orang semuanya warga negara Vietnam dihentikan dan diperiksa KRI Ahmad Yani - 351 saat sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan.

Dari hasil pemeriksaan diketahui, kapal tersebut telah melakukan penangkapan ikan campuran kurang lebih satu ton, tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia, selanjutnya untuk proses hukum lebih lanjut kapal dikawal menuju Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Ranai.

Sumber: PIKIRAN RAKYAT

Russia-Vietnam submarine deal worth record $3.2 bln

Last year's contract on the delivery of six Kilo class diesel submarines to Vietnam, worth a total of $3.2 billion, is the largest deal in the history of Russian exports of naval equipment, a Russian magazine says.

The contract was signed in December 2009 during the visit of Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung to Russia.

"The construction cost is $2.1 billion, but the building of all necessary coastal infrastructure and the delivery of armaments and other equipment may bring the total to $3.2 bln, which makes this deal the largest in the history of Russian exports of naval equipment," the Export of Arms magazine says in an editorial published in its June issue.

Admiralty Shipyards in St. Petersburg will build the submarines with the rate of one vessel per year.

State-run arms exporter Rosoboronexport previously said Russia could sell up to 40 fourth-generation diesel-electric submarines to foreign customers by 2015.

Kilo class submarines, nicknamed "Black Holes" for their ability to avoid detection, are considered to be among the quietest diesel-electric submarines in the world.

The submarine is designed for anti-submarine warfare and anti-surface-ship warfare, and also for general reconnaissance and patrol missions.

The vessel has a displacement of 2,300 tons, a maximum depth of 350 meters (1,200 feet), a range of 6,000 miles, and a crew of 57. It is equipped with six 533-mm torpedo tubes.

At least 29 Kilo class subs have been exported to China, India, Iran, Poland, Romania and Algeria.

Export of Arms is a specialized Moscow-based technical and analytical magazine, published bimonthly by Russia's Centre for Strategic and Technological Analysis.

From: RIA

Nelayan Vietnam Semakin Nekat

Pontianak, Kompas - Nelayan asal Vietnam yang mencuri ikan di perairan Indonesia bertindak semakin nekat. Petugas Kapal Hiu Macan 005, Jumat (28/5) petang, menangkap kelompok nelayan asal Vietnam saat mencuri ikan di perairan Tanjung Pandan, Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.

Petugas menemukan sekitar 100 kilogram ikan hiu dan pari yang sudah dikeringkan.

Kapten Kapal Pengawas Hiu Macan 005 Yatmono Sutrisno di Pontianak, Sabtu, mengatakan, kapal itu diawaki 10 anak buah kapal (ABK) dan satu kapten. ”Para nelayan asal Vietnam itu bernyali besar dengan mencuri ikan jauh ke dalam wilayah perairan Indonesia. Biasanya mereka hanya berani mencuri ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) atau wilayah teritorial,” katanya.

Indonesia dan Vietnam memang berbatasan di laut. Biasanya, nelayan-nelayan Vietnam hanya berani mencuri ikan di ZEE Indonesia, yang tak jauh dari batas negara mereka.

Kapal Vietnam yang ditangkap ditarik ke Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak. Kepala Stasiun PSDKP Pontianak Bambang Nugroho mengatakan, fakta bahwa nelayan Vietnam itu mencuri ikan jauh di dalam wilayah perairan Indonesia sangat mengkhawatirkan.

Sumber: KOMPAS

Lagi, Kapal Nelayan Vietnam Ditangkap

Kapal pencuri ikan Vietnam ini ditangkap, Jumat (28/5/2010) petang di perairan Tanjungpandan, Karimata, Kalbar.

PONTIANAK, KOMPAS.com — Nelayan-nelayan Vietnam rupanya tak jera mencuri ikan di perairan Indonesia walaupun sudah banyak yang ditangkap. Satu kapal nelayan Vietnam yang penuh dengan muatan ikan kering olahan kembali ditangkap oleh kapal pengawas.

Kapten Kapal Hiu Macan 005 Yatmono Sutrisno, Sabtu (29/5/2010), mengatakan, kapal dengan 11 awak dan kapten itu ditangkap di sekitar Perairan Tanjungpandan, Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Jumat petang.

"Mereka benar-benar punya nyali karena berani mencuri ikan di perairan dalam. Kalau kemarin-kemarin kan di zona ekonomi ekslusif," kata Yatmono.

Anak buah kapal Vietnam yang tertangkap, Duc (50), mengatakan, mereka sudah beroperasi sekitar dua bulan sebelum tertangkap. Ikan-ikan yang dicuri itu langsung diolah dengan cara diasinkan di atas kapal. Ikan-ikan yang dicuri memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti hiu dan pari.

Setelah ditangkap, kapal Vietnam itu ditarik ke Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak. Anak buah kapal akan menjalani karantina di Stasiun PSDKP sambil menunggu proses hukum.

Sumber: KOMPAS

RI-vietnam Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia dan Vietnam sepakat untuk meningkatkan kerja sama pertahanan di berbagai tingkatan dan lebih luas. Hal itu terungkap dalam pertemuan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung dan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro, di sela-sela penyelenggaraan pertemuan ke-4 menteri pertahanan se-ASEAN (ASEAN Defence`s Minister`s Meeting/ADMM) di Hanoi, Vietnam 11-13 Mei.

PM Dung mengatakan, kerja sama pertahanan kedua negara akan semakin meningkat dilandasi hubungan dan kerja sama tradisional antara kedua pihak yang telah berlangsung baik.

Ia menambahkan, kerja sama pertahanan kedua negara ke depan juga akan semakin meningkat

melalui pertukaran informasi dan pengalaman kedua pihak dalam kerja sama pertahanan non tradisional sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi kedua negara.

Dalam kunjungan kehormatannya pada PM Dung, Menhan Purnomo Yusgiantoro menyampaikan beberapa hasil pembicaraan dengan mitranya Menhan Vietnam Jenderal Phung Quang Thanh yang tertuang dalam nota kesepahaman kerja sama pertahanan kedua negara.

Pada pertemuan ke-4 menteri pertahanan se-ASEAN Indonesia memfokuskan pada tindak lanjut dari Roadmap of the ASEAN Military Assets and Capacities in HADR (Humanitarian Assistance and Disaster Relief).

Selain itu Indonesia menyambut baik gagasan pendirian ASEAN Defence Industry Council untuk menggerakkan industri pertahanan di ASEAN serta mendorong kemandirian industri pertahanan di kawasan melalui forum ASEAN Defence Industry Dialogue.

Delegasi Indonesia berharap agar kerjasama industri pertahanan yang sedang berproses saat ini secara teknis juga dapat menjajagi kemungkinan skema kerja sama alih teknologi, produksi bersama dan pangsa pasar.


Sumber: ANTARA

Menhan Hadiri ASEAN Defence Minister’s Meeting ke-4 di Hanoi, Vietnam

Hanoi, DMC - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro beserta rombongan menghadiri ASEAN Defence Minister’s Meeting (ADMM) ke-4 di Hanoi, Vietnam, tanggal 10 - 13 Mei 2010. Turut mendampingi Menhan dalam pertemuan tersebut Dubes RI untuk Vietnam Pitono Purnomo, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Agama Kemhan Prof. Dr. Achmad Fedyani Saifuddin, S.S., M.A., Asops Panglima TNI Mayjen TNI Tono Suratman, Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI (Mar) Ir. Syaiful Anwar, M.Bus, M.A., dan Athan Indonesia di Hanoi, Vietnam.

Beberapa perkembangan pada ADMM yang akan disampaikan pada ASEAN Sekretariat antara lain adalah perkembangan implementasi menuju Komunitas ASEAN 2015, kiprah ASEAN dalam forum multilateral seperti G-20, perkembangan aksesi Treaty of Amity and Cooperation (TAC) oleh beberapa negara seperti Kanada, Uni Eropa, Turki dan Serbia, dan briefing mengenai hasil-hasil KTT ke-16 ASEAN dimana salah satunya menetapkan Indonesia sebagai Ketua ADMM di ASEAN 2011.

Sesuai dengan prinsip Single Chairmanship dan konsep establishment of ADMM, maka ditetapkan Indonesia sebagai ketua (chair) sekaligus tuan rumah (host) pada ADMM 2011. Namun demikian dalam konteks kerjasama politik dan keamanan, fokus utamanya pada implementasi ASEAN Political Blueprint menuju komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community).

Beberapa isu keamanan diangkat dalam pertemuan tersebut diantaranya ancaman terorisme berikut upaya pemberantasannya yang diperkuat dengan ditandatanganinya ASEAN Convention on Counter Terrorism pada KTT ASEAN ke-12 di Filipina tanggal 13 Januari 2007 lalu. Kerjasama ASEAN dalam pemberantasan terorisme antara lain mencakup pertukaran informasi/intelijen, bidang hukum atau antar penegak hukum, capacity building, pelatihan dan kerjasama dengan negara-negara di luar ASEAN.

Melihat kecenderungan semakin meningkatnya kasus-kasus illegal migrant yang melalui kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia diperlukan kerjasama antar forum ADMM dan ASEAN Minister’s Meeting on Transnational Crime (AMMTC) dalam mengatasi permasalahan terorisme misalnya terkait maritime security.

Selain itu penanggulangan perdagangan gelap narkoba (Combatting Illicit Drug Trafficking) juga menjadi isu keamanan yang diangkat dalam pertemuan tersebut. Indonesia pada hakekatnya lebih memfokuskan kepada masalah non-traditional security issues atau trans-national crimes. Kerjasama yang selama ini telah dilakukan antara lain melalui patroli bersama dalam upaya mendukung penegak hukum di lapangan dalam penanganan drug trafficking.

Terkait dengan masalah pertahanan, Indonesia memfokuskan pada tindak lanjut dari Roadmap of the ASEAN Military Assets and Capacities in HADR (Humanitarian Assistance and Disaster Relief). Selain itu Indonesia menyambut baik gagasan untuk mendirikan ASEAN Defence Industry Council untuk menggerakkan industri pertahanan di ASEAN serta mendorong kemandirian industri pertahanan di kawasan melalui forum ASEAN Defence Industry Dialogue.

Delegasi Indonesia berharap agar kerjasama industri pertahanan yang sedang berproses saat ini secara teknis juga dapat menjajagi kemungkinan skema kerjasama Transfer of Technology, Joint Production dan Market Sharing.

Pada pertemuan ADMM tersebut telah dilakukan panandatanganan Joint Declaration of the 4th ADMM oleh para Menteri Pertahanan ASEAN dengan berbagai revisi yang memasukkan kepentingan nasional terkait dengan kerjasama pertahanan dan perkembangannya yang selaras dengan ranah politik di ASEAN.

Sumber: DMC