Diakui Prajurit TNI Berlebihan

Menko Polhukam Djoko Suyanto (tengah) didampingi Menhan PurnomoYusgiantoro (kiri) dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menjelaskan tentang kekerasan di Papua, Jumat (22/10) di Jakarta.

Jakarta, Kompas - Pemerintah mengakui adanya tindakan-tindakan oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia di lapangan yang dinilai berlebihan terhadap mereka yang dicurigai sebagai kelompok yang sering melakukan gangguan keamanan di Papua.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dalam keterangan pers seusai mengikuti rapat terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/10).

Situs YouTube dari Asian Human Rights Commission memberikan gambaran sekawanan orang yang berseragam TNI menyiksa warga sipil. Terkait penyiaran tayangan itu, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih meneliti tayangan tersebut (Kompas, 20/10).

Dalam rapat itu hadir sejumlah menteri, di antaranya Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

”Tindakan-tindakan yang berlebihan itu, sebagaimana kita ketahui semua, sudah kita lihat di tayangan televisi dan internet,” ujar Djoko.

Menurut Djoko, dalam waktu dekat, Panglima TNI sudah dapat menerima data yang lebih lengkap hasil penyelidikan tindakan yang berlebihan tersebut.

Menurut Djoko, masalah ini sudah ditangani oleh tim khusus yang melibatkan Panglima Kodam Cenderawasih. Ia mengatakan, prajurit TNI yang melakukan tindakan itu akan dikenai sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.

Presiden prihatin

Terkait adanya tayangan tersebut, Djoko mengakui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat menaruh perhatian dan prihatin terhadap kejadian kekerasan di Papua itu. Djoko berharap para komandan di lapangan berinteraksi dengan masyarakat Papua secara baik.

Dalam jumpa pers di Imparsial, Jakarta, Jumat, Theo Hesegem, Ketua Jaringan Advokasi Penegakan Hukum (JAPH) dan HAM, mengatakan, ”Kalau aparat memperlakukan orang Papua seperti itu, artinya bangsa Indonesia tidak mengakui bahwa kami bagian dari Indonesia.”

Yusman Conoras dari Foker LSM juga menggarisbawahi masih banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat.

Sumber: KOMPAS